Topik: ketahanan pangan nasional

  • Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Kemenhub Fokus Bangun Bandara dan Pelabuhan Wanam di Merauke, Dukung Food Estate

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan bahwa dari sejumlah lokasi food estate yang ada, pihaknya akan fokus terlebih dahulu mengembangkan simpul logistik berupa bandara dan pelabuhan di Wanam, Merauke.  

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menuturkan bahwa perkembangan pembangunan bandara maupun pelabuhan yang tengah dilakukan, berjalan dengan baik di Merauke, karena mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

    Sementara untuk mendukung food estate di wilayah lainnya, Dudy hanya menyatakan bahwa pihaknya masih akan fokus pada Wanam. 

    “Sementara kami diminta fokus untuk Merauke, karena food estate di sana cukup besar. Jadi kami mengejar supaya nanti saat panen, kami bisa bantu,” ujarnya, dikutip pada Kamis (2/10/2025). 

    Mengingat, di samping luasan lumbung pangan yang telah disetujui sebesar 263.984 hektare, saat ini di Wanam masih mengandalkan Pelabuhan Merauke untuk lalu lintas barang. 

    Oleh karena itu, dengan membangun pelabuhan maupun bandara di Wanam, akan lebih mendekatkan lumbung pangan, sehingga biaya logistik dapat ditekan. 

    Di samping itu, Dudy menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas dengan Kemenko Bidang Pangan, pada Rabu (1/10/2025). 

    Pembangunan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan tersedianya prasarana transportasi pendukung distribusi hasil pangan dari Timur Indonesia ke berbagai daerah agar berjalan lancar. 

    “Nantinya akan dikembangkan dua simpul transportasi logistik strategis, yakni Pelabuhan Wanam dan Bandar Udara Wanam. Keduanya diharapkan menjadi pusat akses distribusi pangan dari kawasan food estate Papua Selatan,” jelasnya.

    Bandara ini nantinya akan menjadi simpul transportasi yang terintegrasi dengan pelabuhan dan jalur darat. Semua diarahkan untuk mendukung rantai dingin (cold chain) dan menjaga kualitas hasil pangan.

    Rencana pengembangan pelabuhan dan bandara ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional. Inpres ini mengamanatkan penguatan infrastruktur transportasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari ketahanan pangan nasional.

    Secara umum, Prabowo memberikan tujuh tugas untuk menteri perhubungan. Selain pembangunan bandara dan pelabuhan, Dudy, yang saat ini menjabat sebagai menhub, diminta untuk mengembangkan sistem transportasi terintegrasi untuk mendukung distribusi produk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional ke seluruh Indonesia dengan konsep hub and spoke.  

    Rencananya, Pelabuhan Wanam di Merauke akan rampung dan mulai beroperasi pada tahun depan atau 2026. 

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Bantu Warga dan Stabilitas Harga, Polda Lampung Salurkan 2.145 Ton Pangan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        29 September 2025

    Bantu Warga dan Stabilitas Harga, Polda Lampung Salurkan 2.145 Ton Pangan Regional 29 September 2025

    Bantu Warga dan Stabilitas Harga, Polda Lampung Salurkan 2.145 Ton Pangan
    Tim Redaksi
    LAMPUNG, KOMPAS.com
    – Lebih dari 2.145 ton pangan dan kebutuhan pokok disalurkan Polda Lampung dan jajaran untuk membantu stabilitas harga.
    Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni Iswandari, mengatakan, hingga Sabtu (27/9/2025), total kebutuhan pokok yang disalurkan telah mencapai 2.145 ton 710 kilogram atau sekitar 55 persen dari target.
    Distribusi yang dinamakan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meringankan beban masyarakat.
    “Hingga saat ini, total penyaluran telah mencapai lebih dari dua ribu ton bahan pangan,” ujar Yuni dalam keterangannya, Minggu (28/9/2025) malam.
    Pada kegiatan GPM yang berlangsung Sabtu (27/9/2025) kemarin, tercatat 92 ton 560 kilogram bahan pangan didistribusikan di berbagai wilayah.
    Di antaranya, Polres Lampung Utara (19,6 ton), Polres Mesuji (7,3 ton), Polres Lampung Tengah (40,5 ton), hingga Polres Metro (4 ton).
    Sementara itu, untuk Minggu (28/9/2025), distribusi mencapai 88 ton 335 kilogram dengan sebaran terbesar di Polres Lampung Selatan sebanyak 49,3 ton, diikuti Polres Pringsewu 11,3 ton, serta Polres Way Kanan 7 ton.
    Jika dilihat dari total pendistribusian, Polres Lampung Timur menjadi yang tertinggi dengan 393 ton, disusul Polres Lampung Tengah 291,5 ton, dan Polres Lampung Selatan 275,3 ton.
    Menurut Yuni, capaian ini membuktikan komitmen jajaran kepolisian dalam menjaga ketersediaan bahan pokok.
    “Gerakan Pangan Murah ini bukan hanya sekadar penyaluran, tetapi juga bentuk nyata sinergi Polri bersama masyarakat untuk mengendalikan inflasi daerah dan mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.
    Polda Lampung berencana melanjutkan program GPM secara berkesinambungan, dengan melibatkan pemerintah daerah dan mitra strategis, agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Dipanggil Prabowo, Zulhas: Bahas Swasembada Pangan Surplus

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, menyampaikan sejumlah poin penting usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kertanegara, Jakarta, Minggu (28/9/2025).

    Zulkifli atau yang akrab disapa Zulhas mengatakan, rapat tersebut membahas percepatan berbagai program unggulan pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional.

    “Program berjalan dengan baik. Swasembada pangan misalnya, kami melaporkan dari Mentan, produksi kita diperkirakan surplus 3,5 juta hingga 4 juta ton tahun ini,” ujarnya sambil menjawab pertanyaan wartawan dari jendela mobil.

    Selain itu, Zulhas juga menyampaikan progres positif terkait program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan dana sebesar Rp200 triliun yang telah tersedia di perbankan. Dia menekankan pentingnya percepatan dalam penyaluran dan pelaksanaan program tersebut.

    Isu lain yang dibahas adalah soal pengembangan energi ramah lingkungan berupa solar panel, serta pembangunan 20.000 tambak dalam rangka percepatan program kampung nelayan di Pulau Jawa.

    “Intinya mempercepat semua program unggulan Pak Presiden, seperti Kopdes, desa nelayan, listrik ramah lingkungan, solar panel, dan juga dari ESDM tentang perkembangan minyak dan sebagainya,” jelas Zulhas.

    Saat ditanya siapa saja yang hadir dalam rapat tersebut, Zulhas hanya menjawab singkat bahwa banyak kabinet yang hadir, tetapi tak merinci siapa saja yang hadir. Hanya diketahui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman hadir di lokasi.

    “Yang hadir banyak, tadi ramai sekali,” tandas Zulhas.

  • Polres Meranti Distribusikan 50 Ton Beras SPHP ke Masyarakat di Pesisir

    Polres Meranti Distribusikan 50 Ton Beras SPHP ke Masyarakat di Pesisir

    Kepulauan Meranti

    Polres Kepulauan Meranti menyalurkan beras murah kepada masyarakat sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan bahan pokok. Sebanyak 50 ton beras SPHP kepada masyarakat secara serentak.

    Pendistribusian beras Bulog ini difokuskan di dua kecamatan utama, yaitu Kecamatan Rangsang dan Kecamatan Tebing Tinggi. Kedua wilayah ini menjadi prioritas mengingat kebutuhan masyarakat terhadap beras dengan harga terjangkau sangat tinggi.

    Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen Polri untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dan meringankan beban ekonomi masyarakat.

    Foto: Pores Kepulauan Meranti mendistribusikan 50 ton beras ke masyarakat pesisir. (dok. Polres Meranti)

    “Penyaluran 50 ton beras SPHP ini adalah upaya kami memastikan masyarakat Meranti, khususnya di daerah pesisir, dapat memperoleh beras berkualitas dengan harga yang terjangkau,” ujar AKBP Aldi Alfa Faroqi, Minggu (28/9/2025).

    Adapun, di wilayah Kecamatan Rangsang disalurkan sebanyak 3,975 ton beras dengan rincian di Pelabuhan Desa Repan sebanyak 2,975 ton, di Pelabuhan Desa Topang sebanyak 1 Ton. Sementara di Kecamatan Rangsang Pesisir total didistribusikan sebanyak 30 ton.

    (mea/mea)

  • Kapolda Riau Tegaskan Green Policing Jadi Pilar Ketahanan Pangan

    Kapolda Riau Tegaskan Green Policing Jadi Pilar Ketahanan Pangan

    Pekanbaru

    Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menyatakan konsep Green Policing bukan sekadar program pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Green Policing menjadi bukti nyata harmonisasi antara keamanan, pelestarian lingkungan, dan perlindungan sumber daya alam di Bumi Lancang Kuning.

    “Kegiatan panen raya ini sejalan dengan konsep Green Policing yang Polda Riau usung saat ini. Green Policing menjadi salah satu pilar penting dalam tugas Polri di era modern,” kata Irjen Herry Heryawan, Minggu (28/9/2025).

    “Melalui kegiatan panen raya ini, Polda Riau menunjukkan dedikasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan harmoni antara manusia dan alam,” sambungnya.

    Kapolda menyampaikan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan di bawah naungan Green Policing memiliki makna filosofis yang mendalam.

    Momentum ini sekaligus digunakan untuk memperkuat nilai luhur budaya Melayu, yaitu ‘Melindungi Tuah, Menjaga Marwah-Takkan Hilang Melayu di Bumi’.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras para petani dan semua pihak yang terlibat. Ia menyebut kolaborasi yang terjalin telah menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan.

    “Mari kita jadikan momen panen raya ini sebagai langkah menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan, saya yakin Provinsi Riau dapat menjadi lumbung pangan yang berkontribusi besar bagi Indonesia,” tegas Irjen Herry Heryawan.

    (mei/jbr)

  • Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        28 September 2025

    Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi Regional 28 September 2025

    Baler Bale Agung Jadi Kelurahan Terbaik Bali 2025, Bupati Jembrana: Bukti Program Unggulan Terimplementasi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, resmi dinobatkan sebagai Kelurahan Terbaik Provinsi Bali Tahun 2025.
    Predikat bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Lurah Baler Bale Agung, Ida Bagus Gede Ananda Kusuma, di Denpasar, beberapa waktu lalu. 
    Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menegaskan penghargaan ini merupakan bukti konkret bahwa program unggulan daerah dapat terimplementasi dengan baik hingga ke tingkat kelurahan.
    “Kelurahan ini menjadi
    role model
    bagi perwujudan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat. Kami berharap Baler Bale Agung dapat membawa semangat ini ke tingkat nasional,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
    Kemenangan tersebut menegaskan keunggulan Baler Bale Agung dalam tata kelola pemerintahan, bidang kewilayahan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat.
    Lurah Baler Bale Agung, Ida Bagus Gede Ananda Kusuma, turut menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
    “Prestasi ini merupakan hasil kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong seluruh masyarakat. Kami persembahkan kemenangan ini untuk Kota Negara dan Kabupaten Jembrana,” katanya.
    Lebih lanjut, Bagus Gede menyebut penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik, memperkuat kebersamaan, serta menjadikan Baler Bale Agung sebagai kelurahan yang maju dan berdaya saing.
    “Penghargaan ini adalah hasil kerja keras, sinergi, dan semangat menyama braya seluruh elemen masyarakat. Kami membuktikan bahwa gotong royong dan inovasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang prima,” imbuhnya.
    Keberhasilan Baler Bale Agung tak lepas dari sinergi dengan visi pembangunan Kabupaten Jembrana yang mengusung “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, dalam Bali Era Baru, menuju Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat.”
    Sejalan dengan visi itu, Kelurahan Baler Bale Agung menerapkan program Gapura Jegog (Gang Asri Penuh Unggulan Ramah Alam Jembrana Go Green), yang memadukan program gang hijau kabupaten, pemilahan sampah berbasis sumber dari provinsi, serta program ketahanan pangan nasional.
    Selain itu, kelurahan Baler Bale Agung unggul di berbagai indikator, termasuk tata kelola pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi (
    e-government
    ), hingga pelestarian adat dan budaya. Deretan inovasi yang dikembangkan antara lain:
    Dengan menyandang predikat Kelurahan Terbaik Provinsi Bali 2025, Baler Bale Agung akan mewakili Bali di ajang Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Regional II.
    Selain itu, kelurahan ini juga mendapat undangan dari Konsulat Jenderal Pemerintah Tiongkok di Denpasar untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Yunnan pada 13–19 Oktober 2025.
    Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kerja sama praktis antarwilayah serta menjalin persahabatan, dengan seluruh biaya ditanggung pihak KJRTT tanpa menggunakan APBD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polres Mojokerto Kota Gelar Panen Raya Jagung, Dukung Swasembada Pangan 2025

    Polres Mojokerto Kota Gelar Panen Raya Jagung, Dukung Swasembada Pangan 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Polres Mojokerto Kota menggelar Panen Raya Jagung Kuartal III sebagai bagian dari program dukungan swasembada pangan tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto pada, Sabtu (27/9/2025).

    Acara dipimpin langsung Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Herdiawan Arifianto bersama dinas terkait dan kelompok tani. Panen raya tersebut menjadi simbol keberhasilan sinergi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

    “Pemanenan jagung dilakukan di lahan seluas 0,08 hektare dengan estimasi hasil panen sekitar 2 ton. Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekaligus menjamin ketersediaan bahan pangan pokok secara berkelanjutan,” ungkapnya, Minggu (28/9/2025).

    Selain panen, AKBP Herdiawan juga menyerahkan bibit jagung kepada kelompok tani. Langkah ini diharapkan mendorong program ketahanan pangan terus berjalan dengan lancar serta meningkatkan pendapatan petani. Kegiatan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat.

    “Bersama Poktan dan elemen terkait, kami berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung swasembada pangan. Kami akan terus berusaha hadir dan mendukung program ketahanan pangan guna menciptakan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Salah satu perwakilan kelompok tani wilayah Blooto, Sardi menyampaikan apresiasi atas peran Polres Mojokerto Kota. “Terima kasih atas bantuan dan dukungan Polres Mojokerto Kota untuk program ketahanan pangan ini. Semoga dengan langkah ini, swasembada pangan bagi masyarakat bisa segera terwujud,” ujarnya. [tin/suf]

  • Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Bisnis.com, SURABAYA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Proyek pabrik pupuk ini disebut sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk nasional.

    Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pada 2023 lalu, 8 Bank telah menyatakan komitmennya berupa kredit sindikasi senilai Rp9,32 triliun. Delapan bank yang terlibat saat itu antara lain BNI, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank Sumsel Babel (BSB). 

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (26/9/2025).

    Rahmad menjelaskan, pembangunan Pusri IIIB merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Strategi revitalisasi dilakukan melalui modernisasi fasilitas produksi yang sudah beroperasi sejak 1970-an dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi.

    Dengan kapasitas produksi dirancang sekitar 907.000 ton urea dan 660.000 ton amonia per tahun, Pusri IIIB diharapkan dapat menggantikan kontribusi pabrik lama yang sudah menurun kinerjanya akibat faktor usia. Modernisasi ini juga penting untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan dan mengamankan pasokan pupuk nasional dalam jangka panjang.

    “Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.

    Menurut Rahmad, dari total 15 pabrik urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menyebabkan rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global yang berkisar 24–25 MMBTU. Bahkan, pada delapan pabrik tertua, konsumsi gas bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton urea.

    “Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” ujarnya.

    Karena itu, revitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pabrik tua yang tidak efisien. Melalui proyek Pusri IIIB dan modernisasi lainnya, konsumsi gas di seluruh grup Pupuk Indonesia ditargetkan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Penurunan ini akan menghemat biaya produksi secara signifikan, memperbaiki margin keuntungan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    “Pak Prabowo menempatkan bahwa ketahanan pangan sebagai sebuah fundamental utama dan kami sangat bersemangat untuk bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan permintaan pupuk yang terus meningkat—mencapai lebih dari 9 juta ton per tahun untuk kebutuhan pertanian dalam negeri. Kehadiran Pusri IIIB diyakini dapat menjadi salah satu penopang utama kebijakan tersebut.

    Pupuk Indonesia sendiri saat ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pupuk nasional dengan total kapasitas produksi urea mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun.

  • Banyuwangi Panen Raya Jagung, Surplus 146 Ribu Ton untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Banyuwangi Panen Raya Jagung, Surplus 146 Ribu Ton untuk Ketahanan Pangan Nasional

    Banyuwangi (betitajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menggelar panen raya jagung serentak kuartal III di areal persawahan Lingkungan Wonosari, Kelurahan Sobo, Banyuwangi, Sabtu (27/9/2025).

    Kagiatan dari program nasional Swasembada Pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini dipimpin langsung Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

    Hadir pula Danlanal Banyuwangi Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Perwakilan Dandim 0825 Banyuwangi, dan Kepala Bulog Banyuwangi Dwiana Puspitasari, dan jajaran Forkopimda Banyuwangi lainnya.

    Kegiatan ini bagian dari Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III nasional yang dipimpin Kapolri Listyo Sigit Purnomo di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan di hari yang sama.

    Kapolda Irjen Nanang Avianto mengapresiasi kinerja Banyuwangi yang mampu menjaga surplus pangan. “Ini komitmen bersama dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Kapolda.

    Dia berharap capaian ini dapat terus ditingkatkan, sehingga Banyuwangi semakin kokoh sebagai lumbung pangan strategis. “Saya bangga atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga jajaran kepolisian. Semoga panen ini membawa berkah dan semangat baru untuk terus meningkatkan produksi,” katanya.

    Sementara Bupati Ipuk mengatakan Banyuwangi berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional Presiden. Dia berterima kasih kepada Polri yang bergerak bersama-sama pemerintah daerah mensukseskan program ini.

    “Terima kasih kepada Polri yang bersama-sama mengawal berjalan program. Juga kepada TNI, Bulog dan semua pihak yang turut mendukung penuh,” kata Bupati Ipuk.

    Panen raya jagung tersebut merupakan bagian dari Gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar, yang merupakan kerjasama antara Polri dan Kementerian Pertanian. Program ini mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025.

    Data dari Dinas Pertanian produksi jagung di Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 253.857 ton, 225.416 ton pada 2023, dan 209.078 ton pada 2024. Untuk produksi jagung 2025 mulai Januari – September sebesar 193.542 ton sementara kebutuhan daerah hanya sebanyak 46.786 ton.

    “Setiap tahun Banyuwangi selalu mengalami surplus jagung, di mana hasil produksinya selalu lebih besar dari tingkat kebutuhannya. Seperti di tahun ini sampai Bulan September surplus 146.756 ton,” terang Ipuk.

    Kapolresta Banyuwangi Pol Rama Samtama Putra menambahkan total lahan jagung yang didampngi Polresta Banyuwangi seluas 1.772 hektare. Dari jumlah itu, 1.048 hektare sudah ditanami dan 433 hektare di antaranya telah dipanen.

    “Hasil panennya kurang lebih 1.445,46 ton. Pendistribusiannya melalui tiga jalur. Yakni diserap Bulog sekitar 67 ton, pengepul 957,8 ton, dan sisanya 421 ton diserap oleh pengusaha serta pihak lain,” tandasnya. [kun]