Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Video: TKD Dipangkas, Daerah Cari Cara Bertahan Lewat Pinjaman

    Video: TKD Dipangkas, Daerah Cari Cara Bertahan Lewat Pinjaman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengungkapkan, lebih dari 86 persen pendapatan daerahnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Namun akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 11 persen atau sekitar Rp320 miliar, Kabupaten Tasikmalaya terpaksa melakukan rasionalisasi anggaran pada tahun 2026.

    Cecep menjelaskan, kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat membangun infrastruktur baru, padahal Tasikmalaya merupakan daerah penyangga ketahanan pangan nasional dengan produksi beras mencapai lebih dari 600 ribu ton per tahun. Untuk menutup kekurangan anggaran, pemerintah daerah berencana mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

    Saksikan dialog Dina Gurning bersama Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dalam Program Nation Hub CNBC Indonesia.

  • Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba….

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan padi hibrida untuk mengatasi tantangan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke mengungkapkan pengembangan padi hibrida sudah mulai dirintis melalui studi ke China, namun pertumbuhannya masih lambat di tingkat petani.

    “Saya ingat waktu tahun 2003, pertama sekali keinginan untuk mengembangkan padi hibrida. Dari kami kunjungi ke China, sumbernya gitu, tapi memang sampai sekarang pertumbuhannya masih agak lambat. Tetapi ada potensi untuk itu,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Menurutnya, tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba sementara.

    Frans menekankan perlunya strategi mixing dalam pengembangan padi hibrida, sehingga dapat dikombinasikan dengan varietas lain sebagai tahap awal sebelum menjadi varietas unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

    “Memang tantangan terbesar itu kan nanti rasanya. Tapi pelan-pelan kalau sudah ada minat untuk memproduksi, menanam gitu, sementara bisa dimixinglah, untuk dicampur, bukan dioplos ya. Tapi ke depan harapan kami rasanya juga dapat diperbaiki,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan harapan agar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait dapat memperbaiki kualitas beras hasil panen padi hibrida, agar tidak hanya unggul dari sisi produktivitas semata.

    Produktivitas padi hibrida dapat mencapai 10 ton per hektare, namun kualitas beras seringkali menurun akibat tingkat pecah tinggi saat digiling, sehingga menyulitkan petani menjual hasil panennya.

    Kondisi tersebut juga mempersulit pengepul dalam membeli hasil gabah petani, sebab kualitas beras yang pecah tinggi menurunkan harga jual, meski gabah kering panen yang dihasilkan cukup baik.

    “Karena produktivitasnya tinggi bisa 10 ton per hektare gitu, tapi kalau begitu digiling pecahannya 20-30 persen, ya nanti petaninya juga susah menjualnya. Jadi pengepulnya juga susah nanti belinya gitu,” katanya lagi.

    Dia menegaskan bila kualitas beras dapat ditingkatkan, perkembangan padi hibrida berpeluang berlipat ganda, sehingga mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Jadi GKP-nya (gabah kering panen) bagus, kemudian kualitas berasnya juga harus bagus. Itu tantangan untuk berikutnya, dan kalau itu bisa dipenuhi, tentu perkembangan padi hibrida harapan kami bisa berlipat-lipat,” kata Frans.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu.

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang erat semua lintas sektor terkait.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” kata Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Dia menyampaikan dalam perencanaan pembangunan nasional, Bappenas telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan beras sebagai komoditas strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Dan kegiatan pokoknya itu juga adalah swasembada beras,” ujarnya.

    Menurutnya kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pelaku usaha sangat dibutuhkan. Hal itu juga sesuai pesan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi, Pak Menteri berpesan bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” ujarnya pula.

    Komitmen ini juga diwujudkan melalui kebijakan pemerintah membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk melindungi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Kebijakan itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Perum Bulog. Hal itu juga sesuai arahan Presiden.

    Perum Bulog yang ditunjuk sebagai off-taker utama, memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak serta menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar domestik.

    Lebih lanjut Frans mengaku dukungan juga datang melalui peran Babinsa, penyuluh, dan kelompok tani yang menjadi ujung tombak pengamanan kebijakan pemerintah, sekaligus penghubung antara petani dengan lembaga penyangga pangan.

    “Jadi, kami juga dari pemerintah merasakan sekali kolaborasi, sinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Polri dan TNI di daerah, untuk bersama-sama mengamankan kebijakan pemerintah,” katanya lagi.

    Sebagai perencana pembangunan, ujarnya pula, Bappenas tidak hanya menyiapkan arah kebijakan, tetapi juga menyatukan program lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar memiliki satu tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan.

    “Kementerian Bappenas tidak langsung mensupport, kami mensupport dari programnya, dari kebijakannya dan juga dari kegiatan-kegiatannya melalui teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain, terutama di Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Bappenas memandang keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang menjaga kualitas beras agar memiliki daya saing dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi petani di berbagai daerah.

    Dengan kolaborasi yang melibatkan semua pihak hingga organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, Bappenas menekankan swasembada pangan dapat diwujudkan sebagai kerja kolektif yang memberi manfaat ganda, yakni ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani.

    “Pak Menteri kita yang juga adalah seorang petani, itu merasa bahwa ada dua kata kuncinya yaitu sinergi dan kolaborasi. Jadi, kami mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, semuanya untuk bersama-sama bersatu padu mencapai tujuan kesejahteraan petani,” kata Frans pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog dan GP Ansor sinergi distribusi pangan demi stabilitas harga

    Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama Gerakan Pemuda (GP) Ansor menjalin sinergi membangun jaringan distribusi pangan yang kuat guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan gejolak harga, sehingga ketahanan pangan nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

    “Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas semangat sinergi yang terjalin. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem pangan nasional yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10).

    Perum Bulog bersama GP Ansor secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai sinergi dalam pengadaan dan penyaluran pangan. Penandatanganan itu telah dilakukan di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta.

    Menurut Rizal, kerja sama strategis itu menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui upaya bersama menjaga ketersediaan, keterjangkauan, serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

    “Bulog berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan pangan dan keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

    Menurutnya, kerja sama itu selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan ketahanan pangan sebagai pilar kemandirian dan kedaulatan bangsa.

    Oleh karena itu, kata Rizal lagi, Perum Bulog terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk GP Ansor yang memiliki jaringan luas hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi sinergi pengadaan pangan, kolaborasi stabilisasi harga, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM), pengembangan jaringan kemitraan, serta program literasi dan inklusi pangan.

    “Ke depan berbagai bentuk kerja sama tambahan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya pula.

    Ketua Umum GP Ansor Assin Jauharuddin menegaskan dukungannya terhadap kolaborasi tersebut sebab Perum Bulog selama ini telah menjadi garda terdepan dalam menjaga pangan nasional.

    “Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat ekonomi bagi kader dan unit usaha GP Ansor, tetapi juga memiliki nilai sosial dalam memastikan masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.

    Dia menuturkan, GP Ansor memiliki basis jaringan kuat dengan lebih dari 8 juta kader yang tersebar di 34 pimpinan wilayah (provinsi), 483 pengurus cabang (kabupaten/kota), 4.886 pimpinan anak cabang (kecamatan), hingga 22.542 pimpinan ranting (desa/kelurahan).

    Menurutnya, dukungan jaringan itu akan menjadi kekuatan tambahan bagi Perum Bulog dalam menjalankan penugasan menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh Indonesia.

    Sebagai langkah awal implementasi kerja sama, GP Ansor telah mendaftarkan 116 unit usaha dan anggota sebagai Rumah Pangan Kita (RPK) hingga 2 Oktober 2025. Jumlah itu akan terus bertambah seiring dengan tingginya minat kader GP Ansor untuk berperan aktif sebagai mitra distribusi pangan Bulog.

    Untuk menjamin transparansi, setiap transaksi antara anggota GP Ansor sebagai Sahabat RPK dengan Bulog akan melibatkan perbankan, khususnya dalam rangka penugasan yang terkait penganggaran dari pemerintah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern berbasis smart precision agriculture untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menyebutkan keterlibatan generasi muda menjadi kunci regenerasi petani, menghadirkan inovasi berkelanjutan, serta mendorong pertanian adaptif terhadap perubahan teknologi dan zaman.

    “Saya pikir kalau milenial smart precision agriculture itu sudah biasa. Mudah-mudahan ini jadi peluang buat petani milenial untuk memberi layanan, mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, precision smart agriculture,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Stadion Perjuangan, Compreng, Subang, yang dihadiri ratusan petani, Frans menyaksikan langsung penggunaan teknologi drone untuk penebaran benih padi, yang menurutnya harus menjadi standar baru dalam pertanian modern yang dikelola oleh generasi milenial.

    Menurut Frans, pertanian berbasis teknologi presisi bukanlah hal asing bagi generasi muda, justru menjadi peluang besar bagi petani milenial untuk mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, inovatif, dan produktif.

    Ia menegaskan momentum itu diharapkan dapat meningkatkan semangat petani untuk mencapai produktivitas lebih tinggi, tidak hanya berhenti di 10 ton per hektare, tetapi mampu menembus hingga 14 ton.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Syngenta Indonesia menegaskan dukungannya terhadap produktivitas pertanian padi nasional dengan pendampingan teknologi, inovasi bibit unggul, serta praktik budidaya berkelanjutan sehingga petani mampu mencapai hasil panen konsisten 10 ton per hektare.

    “Tadi kita lihat di lapangan dengan hampir 10-20 petani, dengan rata-rata lahan 1-1,5 hektare, di mana konsisten kita mencapai rata-rata panen sekitar 10 ton dan di atas 10 ton per hektare,” kata Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut dia, Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang perlu diperkuat.

    Ia mengatakan pangan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi erat antara petani, pemerintah dan sektor swasta.

    “Festival panen raya hari ini adalah satu bukti, satu wujud nyata di mana Syngenta menjalankan visi petani maju. Jadi bukan cuma yel-yel petani maju,” ucapnya.

    Syngenta menegaskan komitmen memaksimalkan lahan dan produktivitas petani hingga panen menembus 10 ton per hektare, membuktikan daya saing petani Indonesia yang layak dibanggakan di tingkat dunia.

    “Saya sempat berjalan di negara lain, rata-rata ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, kita lihat mungkin dari Filipina, Thailand, Malaysia, rata-rata nasionalnya juga sekitar 4,5-5 ton per hektare,” ucapnya.

    Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto menjawab pertanyaan awak media di sela Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Syngenta Indonesia, sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 60 tahun di Indonesia, berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional melalui inovasi teknologi pertanian, khususnya dalam pengembangan produk perlindungan tanaman dan benih berkualitas.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, katanya, tahun ini pihaknya telah meluncurkan benih padi hibrida ‘Ningrat’ (NK2133) dengan potensi hasil mencapai 13,9 ton/ha dan buku panduan ‘Raih Hasil Optimal Budidaya Padi’ yang berisi informasi komprehensif mengenai praktik budidaya padi untuk mendapatkan hasil panen optimal

    Saat ini sudah lebih dari 8.000 petani yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan benih ini, salah satunya di Jawa Barat.

    Sementara untuk memfasilitasi petani muda, pihaknya juga telah membentuk GenAgri (Generasi Petani Muda untuk Negeri) yang beranggotakan lebih dari 2.000 petani milenial.

    Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan, pihaknya mendorong sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga hingga pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan kalau yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) itu dibeli Rp6.500 per kg, Rp65 juta sehektare kan, kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” kata Frans.

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ladiyani Retno Widowati memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati menekankan pentingnya benih unggul dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kalau kita bicara benih mau sebagus apapun, pupuk mau sebagus apapun, tanahnya mau sebagus apapun, alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik,” kata Ladiyani.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat menuturkan pihaknya menargetkan produksi padi di provinsi itu bisa mencapai 10 juta ton pada tahun ini.

    “Untuk tahun sekarang panen dari Januari-Oktober sudah menghasilkan 8,7 juta ton. Jadi ada selisih hampir 1,3 juta ton. Ditambahin dua bulan sisa. Dua bulan sisa kira-kira kita menghasilkan 1,2 sampai 1,3 juta ton. Optimis lah 10 juta ton dapat gitu,” katanya.

    Oleh karena itu, dia menilai peran perusahaan swasta seperti Syngenta penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Jawa Barat.

    Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyampaikan luas areal persawahan di Subang mencapai 68 ribu hektare yang seluruhnya sudah tergarap, dengan potensi pengembangan tambahan melalui pengerukan serta pencerahan sawah baru.

    Dia juga menyebutkan Subang menyumbang 1,2 juta ton atau 12 persen beras untuk Jawa Barat, dengan rata-rata produktivitas mencapai 8 ton per hektare GKP.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI Angkut 51,18 Juta Ton Barang Kuartal III/2025, Mayoritas Batu Bara

    KAI Angkut 51,18 Juta Ton Barang Kuartal III/2025, Mayoritas Batu Bara

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan layanan angkutan barang sepanjang tahun ini sampai dengan kuartal III/2025 atau Januari—September 2025.  

    KAI mengangkut 51.182.139 ton barang, naik 222.314 ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 50.959.825 ton. 

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menjelaskan bahwa angka ini menegaskan peran KAI sebagai tulang punggung logistik nasional yang andal, efisien, dan berkelanjutan.

    “Komoditas batu bara masih menjadi mayoritas dengan volume 42.398.070 ton atau 82,84% dari total angkutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (4/10/2025). 

    Sebagian besar digunakan untuk memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Jawa dan Bali, yang mengalirkan energi bagi sekitar 158 juta penduduk.

    Anne menyampaikan bahwa setiap rangkaian kereta batu bara membawa lebih dari sekadar muatan, melainkan energi yang menyalakan lampu di rumah-rumah, menghidupkan mesin produksi UMKM, hingga memastikan kelas belajar tetap terang, dan menjaga peralatan medis di rumah sakit tetap berfungsi. 

    “Rel bukan hanya jalur baja, melainkan nadi kehidupan yang mengalirkan cahaya untuk masyarakat,” ujar Anne.

    Meski demikian, Anne menegaskan bahwa peran KAI tidak berhenti di angkutan energi. Sejumlah komoditas strategis lain juga diangkut setiap hari, mulai dari semen dan klinker untuk pembangunan infrastruktur, petikemas berisi barang konsumsi, bahan bakar minyak (BBM) untuk transportasi dan industri, hingga hasil perkebunan, produk retail, dan pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Semua ini menjadikan KAI sebagai simpul vital dalam rantai logistik yang menopang berbagai sektor kehidupan,” lanjut. 

    Selain menghadirkan manfaat, kereta api juga menjadi solusi transportasi barang yang lebih ramah lingkungan. Dengan kemampuan angkut besar sekaligus jejak emisi lebih rendah, KAI ikut memperkuat komitmen pemerintah dalam agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.

    Ke depan, KAI terus bertransformasi melalui penguatan infrastruktur, pengembangan digitalisasi layanan logistik, dan peningkatan kapasitas sarana. Langkah ini akan membuat distribusi barang semakin efisien, tepat waktu, serta berdaya saing tinggi untuk mendukung ekonomi nasional.

    Sementara mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), secara umum jumlah barang yang diangkut kereta pada bulan Agustus 2025 sebanyak 6,4 juta ton atau naik 2,61% dibanding bulan sebelumnya. 

    Sebagian besar barang yang diangkut tersebut, tercatat di wilayah Sumatera sebanyak 5,3 juta ton atau 83,16% dari total barang yang diangkut dengan kereta. Peningkatan jumlah barang terjadi di wilayah Sumatera sebesar 3,39%, sebaliknya terjadi penurunan di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 1,07%. 

    Secara kumulatif atau selama periode Januari–Agustus 2025, jumlah barang yang diangkut kereta mencapai 48,0 juta ton atau turun tipis 0,39% dibanding periode yang sama tahun 2024. Penurunan jumlah barang terjadi di wilayah Jawa non-Jabodetabek sebesar 10,96%, sebaliknya terjadi peningkatan di wilayah Sumatera sebesar 2,01%.

  • Mentan: Hilirisasi sektor pertanian dorong pertumbuhan ekspor

    Mentan: Hilirisasi sektor pertanian dorong pertumbuhan ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya hilirisasi sektor pertanian sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekspor, meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru.

    Amran menekankan selama ini Indonesia cenderung mengekspor komoditas mentah yang kemudian diolah negara lain sehingga menghasilkan nilai tambah berlipat. Menurutnya, kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditas sendiri.

    “Kita dorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Selama ini, kita ekspor komoditas dan diolah negara lain, lalu mereka mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia memimpin hilirisasi komoditasnya sendiri,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan skema investasi sebesar Rp371,6 triliun untuk memperkuat program hilirisasi pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

    Kebutuhan anggaran besar itu akan dipenuhi melalui kombinasi pembiayaan dari kredit usaha rakyat untuk petani, badan usaha milik negara, serta keterlibatan sektor swasta dalam skema pembiayaan bersama.

    Rincian investasi Rp371,6 triliun tersebut terdiri dari dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen, swasta Rp92,966 triliun atau 25 persen, serta BUMN Rp89,172 triliun atau 24 persen.

    Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

    Sektor pertanian terus menunjukkan kinerja positif. Tidak hanya produksi, ekspor komoditas pertanian juga menunjukkan pertumbuhan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh signifikan sebesar 38,25 persen pada Januari-Agustus 2025 dengan nilai sebesar 4,57 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,30 miliar dolar AS.

    Jika dibandingkan bulan Agustus tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor pertanian mengalami kenaikan. Pada Agustus 2025, nilai ekspor sektor pertanian mencapai 0,6 miliar dolar AS, naik sebesar 10,98 persen dibandingkan Agustus 2024 yang sebesar 0,54 miliar dolar AS.

    “Selanjutnya ekspor non migas menurut sektor Agustus 2025 total 23,89 miliar dolar AS dirinci menurut sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan kontribusi 0,60 miliar dolar AS,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, dalam paparan rilis BPS pada Rabu (1/10).

    Sebelumnya, BPS mencatat nilai ekspor Indonesia sebesar 24,96 miliar dolar AS pada Agustus 2025, naik 5,78 persen dibandingkan Agustus 2024. Secara month-to-month, nilai ekspor ini lebih tinggi dari bulan Juli sebesar 24,75 miliar dolar AS.

    Selain pertumbuhan ekspor, sektor pertanian juga mencatatkan lonjakan signifikan pada produksi beras nasional. BPS memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

    Tidak hanya itu, kesejahteraan petani juga kian meningkat. Berdasarkan data BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada September 2025 sebesar 124,36 atau naik 0,63 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 123,57.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian PU selesai bangun dua embung di Dataran Tinggi Dieng

    Kementerian PU selesai bangun dua embung di Dataran Tinggi Dieng

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyelesaikan pembangunan dua embung sebagai infrastruktur tampungan air irigasi di kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur air seperti bendungan, bendung, embung, dan waduk memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Kementerian PU terus berkomitmen membangun dan menyelesaikan infrastruktur pengelolaan air seperti bendungan, bendung, embung, hingga waduk di berbagai daerah,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, kehadiran infrastruktur ini sangat penting untuk mendukung ketersediaan air irigasi pertanian, menjaga produktivitas lahan, serta memastikan pasokan pangan tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan musim kemarau atau perubahan iklim.

    Kehadiran Embung Dieng 1 dan Embung Dieng 2 memberikan manfaat besar dalam memperkuat ketersediaan air irigasi, khususnya pertanian sayuran dataran tinggi yang menjadi komoditas unggulan Kabupaten Wonosobo.

    Embung Dieng 1 terletak di Desa Dieng, Kecamatan Kejajar, dengan volume tampung 3.284,7 m³ dan luas genangan 2.339,18 m². Embung ini mampu melayani irigasi pertanian seluas 58,10 hektare, mencakup wilayah Sikunang 1, Sikunang 2, serta layanan telaga.

    Selain untuk irigasi, embung ini juga berfungsi sebagai kolam retensi guna mengendalikan banjir dan menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hulu Sungai Serayu.

    Sementara itu, Embung Dieng 2 memiliki volume tampung 4.064 m³ dan luas genangan 2.291,60 m², yang melayani irigasi seluas 5,35 hektar. Selain mendukung pertanian, embung ini juga dikembangkan sebagai destinasi wisata untuk menunjang daya tarik pariwisata Dataran Tinggi Dieng.

    Kedua embung ini mulai dibangun Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak sejak penandatanganan kontrak Mei 2024 dan sudah selesai konstruksi 100 persen. Kehadiran Embung Dieng telah membantu menjaga keberlanjutan air irigasi pertanian, khususnya pada musim kemarau.

    Kawasan Dieng yang dikenal dengan panorama pegunungan telah lama menjadi sentra produksi sayuran dataran tinggi seperti kentang, wortel, kubis, dan bawang putih.

    Bahkan, Kentang Dieng dikenal memiliki kualitas unggul yang menjadi identitas pertanian lokal. Selain itu, komoditas khas seperti carica, purwaceng, tembakau, dan kopi arabika juga tumbuh di kawasan ini.

    Dengan dukungan irigasi dari Embung Dieng, tanaman pertanian masyarakat dapat memperoleh pasokan air yang cukup sepanjang tahun, termasuk pada musim kemarau.

    Ketersediaan air yang terjamin tidak hanya membantu menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga meningkatkan hasil panen yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wagub pastikan pengembangan sorgum di Jabar diperluas

    Wagub pastikan pengembangan sorgum di Jabar diperluas

    dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 ha

    Cirebon (ANTARA) – Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Erwan Setiawan memastikan pengembangan tanaman sorgum di provinsi tersebut diperluas, dengan dukungan dari Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyiapkan lahan seluas 5.000 hektare di beberapa daerah.

    “Kementan sudah menyiapkan 5.000 hektare lahan untuk penanaman sorgum,” kata Erwan di Cirebon, Jabar, Jumat.

    Menurut dia, lahan di Jabar yang sudah ditetapkan berada di beberapa kabupaten yakni seperti 8 hektare di Cirebon, 20 hektare di Majalengka, 50 hektare di Garut serta sebagian di Kabupaten Sukabumi.

    Ia menyampaikan selanjutnya pengembangan tanaman sorgum akan dilakukan di Indramayu, Subang serta penambahan kembali di Majalengka karena memiliki kondisi dan iklim yang cocok untuk budidaya komoditas tersebut.

    “Ini program strategis. Kita manfaatkan lahan-lahan tidak produktif agar bisa menghasilkan. Kalau berjalan, ketahanan pangan nasional bisa terwujud tanpa bergantung pada impor beras maupun palawija,” katanya.

    Ia menjelaskan pemerintah daerah tingkat provinsi, kota, dan kabupaten didorong untuk menginventarisasi lahan-lahan aset yang tidak aktif untuk dipakai sebagai lokasi budidaya tanaman pangan seperti sorgum.

    Dengan cara itu, kata dia, penanaman sorgum bisa diperluas dan dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian pangan di tingkat daerah.

    “Sebagai contoh, dua hektare lahan di Cirebon saat ini digunakan untuk pembibitan. Tahun depan area tersebut diperluas menjadi 18 hektare,” katanya.

    Ia menegaskan potensi sorgum sangat besar karena seluruh bagiannya bermanfaat seperti biji dapat diolah menjadi bahan pengganti beras maupun tepung, batang bisa dipakai sebagai bahan baku bioetanol dan biomassa, sementara akarnya dapat dijadikan pupuk.

    “Tidak ada yang terbuang dari tanaman sorgum ini. Semua bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

    Namun, ia mengakui salah satu kendala yang dihadapi petani sorgum adalah pemasaran karena selama ini pengembangan masih dilakukan kelompok kecil sehingga tidak terkoordinasi dengan baik.

    “Ke depan kami bentuk kelompok-kelompok tani sorgum supaya hasilnya bisa diserap, mulai dari panen sampai hilirisasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distanhorti) Dadan Hidayat menyampaikan program pengembangan sorgum ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang gencar melaksanakan diversifikasi pangan.

    Menurut dia, pengembangan sorgum pernah dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sebelumnya dan kini kembali diprioritaskan.

    Ia menekankan pangsa pasar menjadi kunci, sehingga dukungan dari pihak eksternal seperti PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sangat diperlukan karena telah menjadi perantara untuk mendatangkan off-taker yang akan menyerap hasil produksi sorgum.

    “Kalau petani siap menanam, harus ada pihak yang membeli. Karena itu kami arahkan kontrak farming dengan off-taker supaya saling menguntungkan,” katanya.

    Dadan mengemukakan pada 2025, Provinsi Jabar menargetkan penanaman sorgum seluas 148 hektare dengan produktivitas rata-rata 7 ton per hektare.

    Ia menambahkan fokus pengembangan di Jabar, diarahkan untuk diversifikasi pangan dengan memanfaatkan biji sorgum.

    “Sekarang kami fokuskan untuk pengembangan sorgum sebagai komoditas pangan,” ucap dia.

    Pewarta: Fathnur Rohman
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.