Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Pemerintah mempercepat swasembada pangan guna sejahterakan petani

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menargetkan percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, kebijakan ini mulai menunjukkan hasil signifikan dalam satu tahun terakhir.

    “Saya juga diberi Keppres (Keputusan Presiden) mengenai percepatan swasembada pangan. Saya ambil contoh, baru satu tahun ya nilai tukar petani dari 101-106, sekarang 124 setahun,” ujar Zulhas dalam acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Tim Koordinasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tim Koordinasi memiliki tugas melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

    Selain itu, Zulhas juga mengatakan saat ini produksi beras nasional sudah mengalami surplus hingga 4 juta ton.

    “Tahun lalu kita impor beras berapa itu? 4,5 juta ton. Hari ini, di gudang Bulog kita sudah surplus 4 juta ton,” kata dia.

    Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Salah satu indikatornya adalah kenaikan harga gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dalam satu tahun terakhir.

    Dirinya juga mengklaim pemerintah sudah mulai menghapus dominasi tengkulak melalui penguatan kelembagaan desa.

    “Tengkulak-tengkulak di daerah kita sapu. Kenapa? Karena kita punya KopDes (Koperasi Desa Merah Putih). Ini terkait Koperasi Desa Merah Putih, karena satu hektare lahan kosong itu, kalau sudah tanam jagung, tanam padi, tanam singkong sekarang, tanam tebu, itu bisa menghasilkan Rp80 juta,” jelasnya.

    Lebih lanjut, kebijakan swasembada pangan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional berbasis ekonomi Pancasila, yang mana sumber daya pangan diharapkan dikuasai rakyat, bukan hanya pelaku besar.

    Zulhas memandang kebijakan ini juga akan terhubung dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 82,9 juta penerima.

    “Bayangkan, kalau 82 juta penerima manfaat, satu hari telur satu, kita butuh 82 juta telur satu hari. Perlu buah-buahan, perlu sayur, perlu ikan, perlu beras. Nanti tanam apa saja di desa-desa laku. Ibu-ibu bisa memelihara ayam petelur, bisa bikin tambak untuk ikan, bisa tanam sayur, bisa tanam buah, laku. Masyarakat kita gizinya akan naik,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Pimpinan DPR: Sumatera Selatan pilar produksi pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan peran strategis Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kekuatan utama produksi pangan nasional.

    “Sumatera Selatan berada di posisi penting dalam struktur pangan nasional. Produktivitasnya terus meningkat dan kontribusinya sangat besar terhadap kebutuhan pangan nasional,” kata Saan Mustopa dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal tersebut disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Gabungan DPR RI ke Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

    Ia mengatakan Sumsel telah menempati posisi lima besar produsen pangan terbesar di Indonesia, yang sejajar dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

    Menurutnya, peningkatan luas lahan pertanian dari sekitar 400 ribu hektare menjadi lebih dari 560 ribu hektare, serta kenaikan produktivitas dari 5,6 ton menjadi 6 ton per hektare, menunjukkan hasil nyata dari kerja pemerintah daerah dan petani di lapangan.

    “Ini bukti bahwa Sumsel punya daya dorong kuat dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

    Sebab itu, baginya, pencapaian Sumatera Selatan demi menjaga stabilitas produksi pangan merupakan bagian penting dari upaya menuju target swasembada pangan nasional tahun 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia pun menegaskan, target itu nantinya bisa diperluas menuju visi besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    “Presiden Prabowo sudah menegaskan, bukan hanya swasembada, tapi Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Ini komitmen yang luar biasa, dan DPR siap mengawal sepenuhnya,” kata Saan.

    Dalam kesempatan yang sama, Saan juga mengapresiasi langkah Sumatera Selatan yang berhasil menjaga keseimbangan antara perluasan lahan dan peningkatan produktivitas.

    Namun, dirinya tetap mengingatkan bahwa tantangan serius yang dihadapi daerah lain, seperti yang saat ini terjadi di Jawa, adalah penyusutan lahan pertanian karena alih fungsi yang masif.

    “Di banyak daerah, lahan hijau berubah menjadi kawasan industri dan perumahan. Ini ancaman nyata terhadap ketahanan pangan. Karena itu, integrasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, (Kementerian) PU, dan (Kementerian) ATR/BPN sangat penting agar perlindungan lahan berjalan konsisten,” tegasnya.

    Tidak hanya itu saja, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan infrastruktur pertanian, terutama irigasi dan sistem distribusi pupuk, untuk menjaga produktivitas petani. Jika perbaikan infrastruktur pertanian terbengkalai, terangnya, ketahanan pangan tidak akan tercapai sesuai harapan.

    “Irigasi itu jantung pertanian. Dulu di kampung saya, air diatur sedemikian rupa agar sawah tidak kekeringan atau kebanjiran. Sekarang banyak yang rusak karena pembangunan yang tak terkendali. Kita harus perbaiki agar petani punya kepastian air dan pupuk,” kata Saan.

    Oleh karena itu, dirinya memastikan DPR akan terus mengawal pelaksanaan program pangan nasional hingga ke tingkat daerah.

    Dengan mengedepankan kerja kolektif lintas lembaga dan lintas fraksi, harapnya, Indonesia segera bisa menjadi lumbung pangan dunia.

    “Sekarang tidak ada lagi sekat. Semua partai dan semua lembaga satu suara soal pangan ini. Sumatera Selatan telah memberi contoh, dan dari sinilah kita ingin membangun kekuatan pangan bangsa menuju kemandirian dan kejayaannya,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Ratas di Kertanegara, Beri Arahan soal Pertanian hingga Ekonomi

    Prabowo Gelar Ratas di Kertanegara, Beri Arahan soal Pertanian hingga Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

    Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis pemerintah khususnya di bidang pertanian, ekonomi dan perbankan, serta pendidikan.

    Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden memberikan sejumlah arahan kepada para menteri untuk segera mengambil langkah konkret. 

    Di bidang pertanian, kata Teddy, Presiden Ke-8 RI itu menugaskan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi. 

    “Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy.

    Selain bidang pertanian, Presiden juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi dan perbankan. Menurut Seskab, Presiden menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE). 

    “Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

    Sementara di bidang pendidikan, Presiden memberikan perhatian terhadap penyiapan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bekerja di sejumlah sektor strategis nasional.

    “Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” tandas Teddy.

  • Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional Regional 16 Oktober 2025

    Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional Regional 16 Oktober 2025

    Panen Padi Demak Tembus 10 Ton per Hektare, Taj Yasin Optimis Jateng Nomor Wahid Lumbung Pangan Nasional
    Tim Redaksi
    DEMAK, KOMPAS.com –
    Di tengah cuaca yang tidak menentu, berkah panen melimpah justru dirasakan para petani di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
    Salah satunya adalah Rianto (49), warga Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, yang berhasil menjadi pemenang dalam ajang lomba Panen Raya Padi 10 Ton Per Hektare, dengan hasil panen yang diukur mencapai 13,8 ton per hektare.
    Capaian panen padi yang melimpah di Demak ini membuat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen optimis terhadap ketahanan pangan.
    “Alhamdulillah untuk musim ini luar biasa, ya hitungan tonnya itu melebihi gitu. Ini dapat tiga kambing,” ujar Riyanto, dikonfirmasi Kamis (16/10/2025).
    Hasil kemenangan itu didapat dari metode ubinan atau uji sampel sebagian tanaman padi miliknya, apabila dikalkulasi luasan satu hektare mampu panen 13,8 ton.
    “Satu hektar kalau dihitung 13,8 ton, itu kan ubinannya 2,5 (kali 2,5) meter persegi mendapat 9,2,” jelasnya.
    Riyanto sendiri mengaku hanya memiliki lahan seluas satu bahu (sebutan untuk sepetak sawah dengan ukuran tidak menentu). Namun ia merasa bersyukur karena panen musim ini melimpah.
    Dari hasil panen sebelum yang berkisar 5 ton per bahu, kini diperkirakan meningkat lebih dari 7 ton.
    “Biasanya satu bahunya dapat lima ton, ini lebih banyak,” ujarnya
    Riyanto menambahkan, peningkatan panen di sawah miliknya didukung dengan cuaca kemarau, pupuk, dan irigasi dari Sungai Jajar.
    “Di samping cuaca iklim, juga obat pupuk ditambah. Alhamdulillah pengairan bagus, dikarenakan nyedot dari Sungai Jajar pakai pompa,” tutup Riyanto.
    Gelaran panen raya secara simbolis di Desa Tlogorejo juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen dan Bupati Demak Eisti’anah.
    Taj Yasin menyampaikan rasa syukurnya karena ketahan pangan di Jateng terus meningkat.
    “Alhamdulillah, jadi ketahanan pangan saat ini di Jawa Tengah sudah ada, kendala kita hanya beberapa, yang pertama adalah pengurangan lahan, akan tetapi lahan yang sudah ada ini kita maksimalkan,” kata Tak Yasin, usai menghadiri acara, Rabu.
    Dia menyoroti area persawahan di Demak yang sebelumnya terkendala irigasi dah lahan tergenang yang kini bisa ditanam lagi.
    “Kemarin-kemarin banyak lahan yang belum bisa dikerjakan, Alhamdulillah khususnya di Kabupaten Demak ini sudah ada ribuan hektare yang bisa ditanam lagi, akibat dari saluran persawahan yang kurang baik, kita bangun, kita perbaiki, irigasi kita perbaiki,” tuturnya.
    Selain itu, tanam padi melimpah juga didukung oleh perusahaan penyedia bibit dan pupuk swasta sehingga satu hektare sawah kini mampu panen 10 ton dari sebelumnya yang kurang dari jumlah tersebut.
    Dengan hasil tersebut, Taj Yasin optimis ketahanan pangan di Jateng ke depan menjadi nomor secara nasional.
    “Ini artinya apa, kita yakin untuk surplus di Jawa Tengah untuk pertanian bisa kita capai dengan baik, dan semoga bisa naik level, yang kemarin masih juara dua kita menjadi juara satu,” katanya.
    Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jateng targetkan panen padi 11 juta ton pada tahun 2025.
    “Hasil padinya selama satu tahun hampir 11 juta ton, jadi kita sudah nomor dua. Ini pertengahan kemarin ya, nanti bisa berlanjut bisa naik,” tutup Taj Yasin.
    Sementara Bupati Demak Eisti’anah, mengatakan meningkatkan produktivitas pertanian padi 10 ton per hektare merupakan capaian yang luar biasa dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
    “Capaian ini tentu tidak lepas dari peran para petani, dukungan teknologi pertanian, penyuluhan pertanian serta sinergi pemerintah daerah dan pusat,” kata Eisti’anah.
    Dia juga menyinggung pembangunan fisikal Demak yang difokuskan ke irigasi untuk mencegah banjir dan mendukung kebutuhan air petani sesuai kemampuan Pemda.
    “Jadi bisa dilihat tahun ini Demak memang kita pembangunannya banyak di normalisasi, selain untuk mencegah banjir ini juga sebagai upaya pengairan di persawahan,” katanya.
    Kepala Dinas Pertanian Demak, Agus Herawan, menyatakan panen padi di Demak kini sudah mencapai 69.000 hektare melebihi target tahun ini.
    “Tahun 2025 kita sekitar 51.000 hektare, ini sudah 69.000 ribu hektare dari Januari sampai ini MT1, 2 dan 3,” kara Agus.
    Ditambahkannya, pencapaian berlebih ini dikarenakan beberapa petani bisa menanam padi pada musim tanam ketiga atau MT3.
    Sebagai informasi musim tanam di Demak dikenal dengan MT1, MT2, dan MT3. Pada musim tanam pertama dan kedua sawah ditanam padi sedangkan untuk musim tanam ketiga atau MT3 petani biasanya hanya bisa menanam palawija yang hemat air karena bertepatan musim kemarau dan minimnya pasokan irigasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video: RI Kecanduan Kedelai Impor, Petani Lokal “Enggan” Tanam Sendiri

    Video: RI Kecanduan Kedelai Impor, Petani Lokal “Enggan” Tanam Sendiri

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah RI menargetkan pencapaian swasembada pangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai strategi menjaga kedaulatan ekonomi RI di tengah gejolak global.

    Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta menyebutkan arah pembangunan sektor pangan RI telah bergerak ke jalur yang benar meski masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait ketersediaan lahan, benih, pupuk hingga infrastruktur pendukung.

    Selain itu sejumlah ketergantungan RI terhadap sejumlah komoditas pangan juga masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan, seperti kedelai yang sangat tergantung dari pasokan impor dari Amerika Serikat hingga Kanada dan Argentina. Di mana Indonesia membutuhkan pasokan kedelai 2,5-2,8 juta ton per tahun sementara produksi lokal tidak sampai 500 ribu ton.

    Di tengah ketergantungan kedelai impor, petani lokal enggan menanam kedelai karena terkait daya saing dan struktur pasar yang sudah dikuasai oleh importir karena takut tidak terserap.

    Selain itu perang dagang AS-China, sebenarnya Indonesia cukup diuntungkan karena pasokan kedelai AS yang tidak diserap China bisa lebih murah. Namun kondisi volatilitas harga dan pasokan ini membuat petani lokal sulit untuk melakukan kontrak jangka panjang.

    Seperti apa persoalan dan upaya RI menuju swasembada pangan utamanya sektor kedelai? Selengkapnya simak Andi Shalini dengan Agrifood Analyst CNBC Indonesia Research, Emanuella Bungasmara Ega Tirta dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Kamis, 16/10/2025)

  • Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    Wapres cek pembangunan Bendungan Way Apu di Pulau Buru

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Kepulauan Maluku mengecek kemajuan pembangunan Bendungan Way Apu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, Selasa (14/10).

    Dalam kunjungannya itu, sebagaimana disiarkan oleh Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu dini hari, Wapres Gibran memberikan beberapa arahan kepada pekerja dan penanggung jawab pembangunan, serta meminta mereka bekerja sesuai jadwal yang ditargetkan sehingga masyarakat dapat segera menerima manfaat dari pembangunan Bendungan Way Apu.

    “Bendungan Way Apu agar selesai tepat waktu dan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, serta mendukung ketahanan pangan dan energi nasional,” kata Wapres Gibran sebagaimana dinarasikan oleh siaran resmi Setwapres RI.

    Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian Pekerjaan Umum Fery Moun Hepy merupakan salah satu pejabat yang menerima arahan langsung dari Wapres dalam kegiatan pengecekan di lokasi pembangunan bendungan. Fery menyebut Wapres Gibran terus memantau perkembangan penyelesaian pembangunan bendungan, yang ditargetkan rampung pada September 2026.

    “Jadi harapan beliau ini agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” kata Fery sebagaimana dikutip dari siaran resmi Setwapres RI.

    Bendungan Way Apu diproyeksikan mengairi sekitar 10.000 hektare sawah, menyediakan air bersih, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan itu juga dilengkapi dengan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt (MW) yang merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan di Kabupaten Buru, Maluku.

    Wapres Gibran berharap proyek pembangunan Bendungan Way Apu membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru, dan memperkuat peran Maluku dalam menopang ketahanan pangan nasional.

    Di lokasi pembangunan Bendungan Way Apu, Kabupaten Buru, Wapres Gibran turut didampingi oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Dadang Hartanto, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Inf. Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satuan Kerja Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, dan General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk. Apri Setiawan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Irigasi Baru Bikin Petani Trenggalek Semringah, Produksi Naik Dua Kali Lipat

    Jakarta –

    Pemerintah bersama DPR mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian di daerah. Melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), ribuan petani di Trenggalek kini bisa bernapas lega karena aliran air ke sawah makin lancar.

    Program yang didanai APBN ini diyakini mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi

    Golkar Ali Mufthi meninjau langsung pelaksanaan proyek tersebut di Desa Ngadirojo dan Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Selasa (14/10/2025).

    Ali mengatakan pembangunan saluran irigasi bukan hanya proyek fisik, tetapi bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Program ini bukan sekadar membangun saluran air, tetapi membangun harapan petani agar pengairan lancar, hasil panen meningkat, dan kesejahteraan masyarakat tani semakin baik,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan agar pekerjaan dilakukan sesuai ketentuan tanpa penyimpangan. “Harapan saya, pekerjaan ini sesuai bestek dan tidak ada yang bermain-main dengan program ini,” tegasnya.

    Ketua Gapoktan Ngudi Santoso, Samsuri, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan tersebut. Menurutnya, saluran irigasi baru ini akan mengaliri sekitar 20 hektare sawah yang sebelumnya hanya mengandalkan air hujan.

    “Dulu kami cuma bisa panen sekali setahun. Sekarang, Insyaallah bisa dua kali, bahkan tiga kali panen,” katanya. Selain padi, petani juga mulai menanam cabai dan bawang merah yang dinilai lebih menguntungkan.

    Program P3-TGAI di Trenggalek menjadi bukti nyata sinergi pemerintah pusat, DPR, dan petani dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menggerakkan ekonomi pedesaan.

    (rrd/rir)

  • Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Istana Ungkap Alasan Mentan Rangkap Jabatan Kepala Bapanas

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini resmi merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) setelah Arief Prasetyo Adi buka suara usai dicopot dari jabatan tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) nomor 116/P tahun 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut usai menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

    Prasetyo menyebut rangkap jabatan itu dilakukan demi menjaga kesinambungan koordinasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, mengingat fungsi keduanya yang saling berkaitan erat.

    “Jadi begini, yang pertama bahwa sebenarnya fungsi dari tugas badan pangan itu kan dulu memang ada di Kementerian Pertanian. Dan karena Mas Arief sedang ingin kita tugaskan di tempat yang lain, maka kemudian fungsi itu langsung dijabat oleh Menteri Pertanian. Mentan dan Bapanas selalu berjalan beriringan,” ujar Prasetyo.

    Lebih lanjut, Prasetyo mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah menaruh perhatian besar terhadap perbaikan sistem penyimpanan dan distribusi pangan, terutama beras.

    “Tidak secara langsung dilaporkan [mutu beras turun], tapi memang menjadi fokus Kementan maupun teman-teman di Bulog bagaimana memperbaiki manajemen penyimpanan. Kita perlu sadari gudang-gudang kita dalam kondisi perlu perbaikan, termasuk penambahan pembangunan gudang baru di 100 tempat,” jelasnya.

    Menurutnya, peningkatan produksi beras pada akhir tahun ini menuntut kesiapan kapasitas penyimpanan nasional. Karena itu, Presiden juga meminta agar TNI dan Polri turut membantu membangun “gudang inovasi” serta berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong kembali keberadaan lumbung pangan desa di seluruh sentra pertanian.

    “Kita ingin seperti dulu, tiap desa punya lumbung pangan masing-masing supaya betul-betul mandiri pangan,” tambahnya.

    Termasuk, Prasetyo angkat bicara terkait dengan usulan Komisi IV DPR agar status Perum Bulog dinaikkan menjadi kementerian atau lembaga tersendiri, Prasetyo mengatakan pemerintah masih akan melakukan kajian.

    “Nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti Bulog terus kita perbaiki. Alhamdulillah, kemarin dalam sejarah salah satu pencapaian tertinggi serapan dari Bulog, dan minggu lalu juga sudah diputuskan bahwa Bulog diberi tambahan pendanaan supaya bisa menyerap hasil panen berlimpah, baik beras maupun jagung,” ujarnya.

    Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arah kebijakan pemerintah tetap berfokus pada ketahanan pangan nasional sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.

    “Intinya, mari kita semua kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya InsyaAllah aman,” pungkasnya.

  • Astra Perkuat Kontribusi dan Dampak Keberlanjutan Melalui ISF 2025 – Page 3

    Astra Perkuat Kontribusi dan Dampak Keberlanjutan Melalui ISF 2025 – Page 3

    ISF 2025 berfokus pada enam isu strategis utama, yaitu ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, akses dan ketahanan air bersih, solusi berbasis alam (land & sea resources), energi terbarukan dan sistem daya rendah karbon, mobilitas hijau (transportasi rendah emisi), serta hilirisasi mineral berkelanjutan, bioenergi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

    Dalam forum ini, Astra turut berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan model bisnis berkelanjutan yang mendukung pengurangan emisi, efisiensi energi, serta ketahanan iklim di berbagai sektor.

    Hadir dalam forum tersebut yaitu Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk Djap Tet Fa yang membahas pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan penerapan praktik agribisnis berkelanjutan.

    Hal tersebut sejalan dengan peran Astra Agro dalam menerapkan inovasi dan efisiensi untuk menciptakan sistem agribisnis yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi.

    Djap Tet Fa menegaskan, kolaborasi di seluruh rantai nilai mulai dari petani, pelaku industri, hingga pemerintah merupakan kunci dalam membangun ketahanan pangan dan keberlanjutan yang inklusif.

  • Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Upacara Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Kota Mojokerto Berlangsung Khidmat, Wali Kota Bacakan Sambutan Gubernur

    Mojokerto (beritajatim.com) — Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur yang digelar di Lapangan Sasana Praja Abhipraya Balai Kota Mojokerto berlangsung khidmat dan penuh makna.

    Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Dalam sambutan yang dibacakan oleh Ning Ita (sapaan akrab, red), Gubernur Khofifah menegaskan bahwa delapan dekade perjalanan Jawa Timur merupakan bukti daya tahan, kerja keras, dan kreativitas masyarakatnya. Dengan mengusung tema ‘Jatim Tangguh, Terus Bertumbuh’, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menjaga semangat kebersamaan dan memperkuat sinergi menuju masa depan yang lebih maju dan berkelanjutan.

    “Dari Bumi Majapahit, kita terus menyalakan semangat persatuan dan kemajuan. Jawa Timur akan terus menjadi rumah bagi harapan, laboratorium inovasi, dan pusat pertumbuhan yang menginspirasi Indonesia,” ungkap Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita, Minggu (12/10/2025).

    Peringatan Hari Jadi kali ini juga menjadi momentum refleksi atas capaian Jawa Timur sebagai salah satu lokomotif ekonomi nasional. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tercatat mencapai 5,23 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 9,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem menurun signifikan menjadi 0,66 persen.

    Gubernur dalam sambutannya turut menyoroti peran penting sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Dengan produksi padi yang mencapai lebih dari 12 juta ton, Jawa Timur kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan terbesar di Indonesia. Selain sektor ekonomi dan pangan, Jawa Timur juga mencatat berbagai prestasi di bidang lainnya.

    Seperti bidang pendidikan, lingkungan hidup, dan inovasi. Provinsi ini dinobatkan sebagai peringkat pertama nasional dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi berkelanjutan, serta memiliki jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia. Melalui filosofi kerja ‘Jatim Bisa’ yang berarti Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif, Gubernur mengajak seluruh warga untuk terus berkolaborasi dalam pembangunan daerah.

    “Pelaut yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Jawa Timur telah membuktikan ketangguhannya menghadapi berbagai tantangan dan terus tumbuh ke arah kemajuan,” ujarnya Gubernur Khoffifah dalam sambutan yang dibacakan Ning Ita.

    Sebagai penutup, Gubernur Khofifah mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dalam semangat ‘Tangguh Nyawiji, Tumuwuh Mulyo”. Hal ini menegaskan bahwa tekad bersama menjadikan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

    “Kami mengundang segenap warga Jawa Timur, apa pun profesinya, untuk bergerak bersama. Dari petani hingga pengusaha, dari guru hingga profesor, dari pekerja hingga profesional, kami membutuhkan panjenengan semua untuk bersama-sama mewujudkan impian Indonesia,” tutupnya. [tin/suf]