Xcloud.id

Topik: ketahanan pangan nasional

  • Wonogiri Dikukuhkan Jadi Kota Bakso

    Wonogiri Dikukuhkan Jadi Kota Bakso

    Liputan6.com, Wonogiri – Pemerintah Kabupaten Wonogiri baru saja mengukuhkan Wonogiri sebagai Kota Bakso. Pengukuhan itu digelar bersamaan dengan pemberian penghargaan Wonogiri Innovation Award (WIA) dan Lomba Krenova, yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Kamis (18/12/2025) lalu.

    Ada sembilan kategori yang dilombakan dalam Wonogiri Innovation Award (WIA) dan Lomba Krenova. Adapun pesertanya dari dinas/instansi, pelajar dan masyarakat umum di Kabupaten Wonogiri. Salah satu yang menyabet penghargaan tersebut yaitu paguyuban Bakso Wonogiri Mendunia.

    Ketua Umum Bakso Wonogiri Mendunia, Maryanto mengatakan, penghargaan ini sebagai langkah awal mengenalkan Wonogiri sebagai Kota Bakso.

    “Harapannya mari bersama-sama untuk membesarkan Bakso Wonogiri Mendunia. Nantinya kepengurusan Bakso Wonogiri Mendunia akan ada perwakilan DPD dan DPC di seluruh Indonesia,” kata Maryanto di sela-sela acara penghargaan Wonogiri Innovation Award (WIA), Kamis (18/12/2025).

    Inisiatif Wonogiri sebagai kota bakso ini juga diharapkan bisa meningkatkan potensi alam serta meningkatkan ekonomi warga sekitar. Misalnya dengan bekerja sama dan memanfaatkan hasil ternak sapi warga Wonogiri sebagai bahan baku utama pembuatan bakso.

    “Kami berharap nantinya inisiatif dan kegiatan ini berdampak pada ketahanan pangan nasional, sebagaimana program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” tambah Maryanto.

     

  • Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Wabup Sidoarjo Serahkan Alsintan kepada Tiga Kelompok Tani

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani di Kabupaten Sidoarjo. Penyerahan dilakukan  di Kantor Dinas Pangan dan Pertanian (Dispanperta) Kabupaten Sidoarjo.

    Wabup Sidoarjo menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan penyerahan bantuan kepada Tani Merdeka Indonesia (TMI). Bantuan yang didapatkan ini tak lain berkat komunikasi yang baik antara Pemkab Sidoarjo dengan pemerintah pusat.

    “Kabupaten lain sampai iri karena Sidoarjo ini paling banyak mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi kelompok tani di Sidoarjo,” ucapnya Jumat (19/12/2025).

    Bantuan alsintan diserahkan kepada tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan), yakni Gapoktan Harapan Tani, Tani Mulyo, dan Sumber Makmur. Bantuan yang diberikan berupa alat mesin tanam dan pompa air guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian.

    Hj. Mimik Idayana berharap bantuan tersebut tidak berhenti pada tahap penyerahan, namun benar-benar dimanfaatkan secara optimal. Ia juga mendorong para petani untuk melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian.

    “Dengan peralatan yang sudah modern, pekerjaan petani menjadi lebih ringan. Panen satu hektare lahan kini bisa selesai hanya dalam waktu sekitar dua jam. Ini harus menjadi daya tarik bagi generasi muda agar mau terjun ke dunia pertanian,” jelasnya.

    Menurutnya, sektor pertanian justru memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan, terlebih dengan dukungan teknologi dan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Ia menegaskan bahwa program bantuan alsintan sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Pemerintah pusat dan daerah sudah memfasilitasi alat-alat untuk meringankan petani. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan merawatnya dengan baik,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan agar seluruh bantuan yang diterima dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa alsintan tersebut merupakan hibah pemerintah yang harus dipelihara dan tidak boleh diperjualbelikan.

    Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, Dr. Eni Rustianingsih, S.T., M.T., menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 telah menyalurkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani dan akan terus mengawal dan memantau pemanfaatan alsintan yang telah dihibahkan kepada kelompok tani.

    Lanjut Eny, pihaknya telah membentuk Tim Brigade Alsintan Kabupaten Sidoarjo yang bertugas mengawal pengelolaan alsintan secara profesional dan bertanggung jawab. “Brigade Alsintan ini menjadi contoh dalam hal pembukuan, pemeliharaan, dan pemanfaatan alat. Alsintan boleh disewakan antar petani dalam kelompok, sepanjang hasilnya digunakan untuk biaya perawatan, sehingga alat tetap terjaga kondisinya karena merupakan aset pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

    Masih harapan wabup, bantuan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Sidoarjo. “Saya berharap bantuan ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi pertanian di Sidoarjo dan mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan para petani,” pungkasnya. (isa/ted)

  • KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    KDM Moratorium Izin Perumahan di Jabar, Nusron Wahid Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambut baik keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk melakukan moratorium izin pembangunan perumahan di Jawa Barat.

    Nusron menyebut hal itu akan membantu pemerintah menjaga keberadaan lahan baku sawah (LBS) demi mencapai target swasembada pangan ke depan.

    Meski demikian, Nusron menyebut keputusan moratorium tersebut perlu diimbangi dengan pendataan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

    “Kita hormati, tapi setelah moratorium pak KDM harus diimbangi dengan pendataan peta dan pendataan RTRW,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Nusron mengatakan juga akan melakukan pengecekan bersama Pemerintah Daerah mengenai kebijakan tersebut di Bandung pada esok hari, Kamis (17/12/2025).

    Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri. 

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Menurutnya, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B sendiri telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B. 

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

  • PGN – BRIN kembangkan budidaya padi biosalin di lahan pesisir Jepara

    PGN – BRIN kembangkan budidaya padi biosalin di lahan pesisir Jepara

    Data produktivitas ini menunjukkan bahwa lahan pesisir yang selama ini tidak bisa ditanami masih memiliki potensi besar jika didukung teknologi yang tepat,

    Jakarta (ANTARA) – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pengembangan budidaya padi biosalin di wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

    Direktur Keuangan PGN, Catur Dermawan menyatakan, inisiatif ini bagian dari strategi mitigasi bencana dan pemulihan pasca-bencana akibat intrusi air laut dan perubahan iklim yang selama bertahun-tahun menurunkan produktivitas lahan pertanian pesisir.

    “Dukungan terhadap program padi biosalin merupakan bagian dari kontribusi PGN dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, program padi biosalin tidak hanya berorientasi pada hasil panen, tetapi juga pada pemulihan produktivitas lahan yang terdampak intrusi air laut.

    Wilayah pesisir utara Jawa, termasuk Jepara dan kawasan Pantai Utara Jawa Tengah, menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya salinitas tanah akibat intrusi air laut dan banjir rob.

    Kondisi tersebut menyebabkan padi varietas konvensional gagal tumbuh, memicu alih fungsi lahan menjadi lahan tidur, serta menurunkan pendapatan petani sejak terjadinya gagal panen berulang.

    Menjawab tantangan tersebut, PGN bersama BRIN dan Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan varietas padi biosalin sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional sekaligus upaya mitigasi dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan di kawasan pesisir.

    Inisiatif ini diperkenalkan dalam kegiatan Farm Field Day (FFD) Hilirisasi Inovasi Teknologi Energi Mendukung Ketahanan Pangan yang digelar di Kabupaten Jepara.

    Melalui program tersebut PGN memberikan dukungan penyediaan benih dan pupuk, pendampingan budidaya hingga pascapanen, serta penguatan kapasitas petani.

    Di Kabupaten Jepara, tambah Catur, program ini diawali dengan penanaman 400 kilogram benih padi biosalin di lahan seluas 5 hektare dan kini terus dikembangkan hingga 20 hektare.

    Pengembangan ini melanjutkan keberhasilan implementasi di wilayah pesisir utara Semarang, yang saat ini telah mencapai 100 hektare lahan tanam, menghasilkan 116,95 ton gabah kering panen (GKP) dengan produktivitas rata-rata 5,85 ton/hektare.

    “Data produktivitas ini menunjukkan bahwa lahan pesisir yang selama ini tidak bisa ditanami masih memiliki potensi besar jika didukung teknologi yang tepat,” katanya.

    Ke depan, lanjutnya, PGN bersama BRIN dan Pemda berencana mereplikasi model kolaborasi ini di wilayah pesisir lain di Jawa Tengah, salah satunya rencana pengembangan di Kabupaten Batang pada 2026 dengan skala lebih luas.

    Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Wiwiek Joelijani, menyatakan pengembangan padi biosalin sebagai bagian dari strategi teknologi untuk optimalisasi lahan terdampak bencana lingkungan, khususnya di wilayah pesisir dan daerah rawan salinitas.

    Dia menekankan, riset pertanian biosalin tidak hanya ditujukan untuk peningkatan produksi, tetapi juga sebagai langkah mitigasi dan pemulihan pasca-bencana.

    Untuk menjamin keberlanjutan, tambahnya, hasil produksi padi biosalin tidak hanya diarahkan sebagai komoditas konsumsi, tetapi juga dikembangkan untuk produksi benih, guna mendorong kemandirian benih lokal dan memperkuat ekosistem pertanian berbasis inovasi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap! 554.000 Ha Lahan Sawah Beralih Jadi Perumahan & Kawasan Industri

    Terungkap! 554.000 Ha Lahan Sawah Beralih Jadi Perumahan & Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap terdapat 554.000 hektare (Ha) lahan sawah yang telah beralih fungsi menjadi area permukiman hingga kawasan industri.

    Nusron menjelaskan, alih fungsi lahan sawah seluas 554.000 Ha itu terjadi dalam periode 2019 hingga 2025. Di mana, apabila tak dikendalikan dikhawatirkan bakal mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

    “Saya bertekad ingin menghentikan alih fungsi lahan sawah ini,” kata Nusron dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Nusron meminta Pemerintah Daerah (Pemda) perlu melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar mencantumkan keterangan Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) pada area persawahan guna menjaga keberlangsungan lahan pangan.

    Nusron menekankan, aturan mengenai penetapan LP2B tersebut telah diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang telah menetapkan batas minimal LP2B.

    “Menurut Perpres 12 tahun 2025, LP2B harus minimal 87% dari total LBS. Kenapa? Demi ketahanan pangan,” jelasnya.

    Oleh sebab itulah pemerintah daerah didorong untuk mempercepat penyusunan dan penyelarasan dokumen tata ruang agar konsisten dengan arah pembangunan nasional. Khususnya, dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ketahanan pangan Indonesia.

    Saat ini, dari target 77 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), baru tersedia 22 Perda atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dari jumlah tersebut, ada 21 RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Kemudian, terdapat 13 kabupaten/kota yang belum melakukan pemutakhiran RTRW sehingga dokumen penataan ruang yang ada tidak lagi sesuai dengan kebutuhan aktual dan dinamika pembangunan di daerah.

    “Karena itu Bapak/Ibu sekalian, saya anjurkan, ayo kita sama-sama untuk menyusun RTRW. Bapak/Ibu menyusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), nanti dibawa ke pusat, ke kami untuk Persetujuan Substansi, kita koreksi. Dan kami minta pola ruang hutan jangan dikurangi,” pungkas Nusron.

  • Gakoptindo Dorong Penggunaan Kedelai Lokal untuk Program MBG

    Gakoptindo Dorong Penggunaan Kedelai Lokal untuk Program MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendorong penggunaan kedelai lokal untuk program prioritas Makanan Bergizi Gratis atau MBG.

    Sekjen Gakoptindo, Wibowo Nurcahyo menuturkan dalam penyediaan pasokan tempe dan tahu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihaknya akan menyiapkan pabrik-pabrik yang layak dan memenuhi standar untuk masuk ke rantai pasok MBG.

    Sejalan dengan itu, program difokuskan pada dukungan terhadap penggunaan kedelai lokal untuk MBG guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

    “Kedelai lokal itu non-GMO. Oleh karenanya, bahan baku tempe dan tahu untuk MBG harus yang terbaik. Saat ini pilihannya adalah kedelai lokal,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Namun demikian, ia menegaskan bahwa produksi kedelai lokal saat ini belum mencukupi. Dalam setahun, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 2,9 juta ton, sementara serapan dari kedelai lokal tidak sampai 100.00 ton.

    “Dengan kondisi seperti ini, tidak mungkin kita menutup keran impor. Itu hal yang tidak realistis,” tegasnya.

    Perlu Segmentasi Pasar Kedelai Lokal dan Impor

    Meskipun saat ini pemerintah tengah menggalakkan swasembada pangan, di antaranya kacang kedelai, Indonesia masih membutuhkan kedelai impor untuk menjaga stabilitas harga, mencegah inflasi dan memastikan pasokan pangan berbasis kedelai tetap terjaga di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

    Wibowo mengungkapkan, di beberapa daerah sudah mulai terjadi kenaikan harga tahu tempe, serta kesulitan pasokan.

    “Kalau ini tidak kita kendalikan sejak awal, dan program-program MBG ini terus berjalan hingga 2045, kita bisa kekurangan kedelai dan memicu inflasi,” katanya.

    Untuk itu, Gakoptindo mendorong strategi segmentasi pasar kedelai. Kedelai impor diarahkan untuk konsumsi masyarakat umum agar harga tetap terjangkau, sementara kedelai lokal difokuskan untuk program MBG, termasuk produksi susu kedelai non-GMO.

    “Segmentasinya harus jelas supaya tidak saling mengganggu. Susu kedelai untuk MBG pakai lokal, sedangkan kedelai impor untuk pasar umum,” ujarnya.

    Ia menambahkan, komunikasi dengan para importir sejauh ini berjalan baik. Gakoptindo, kata dia, berada di posisi menjaga stabilisasi rantai pasok, baik dari serapan kedelai lokal maupun impor.

    “Kami mendukung program pemerintah karena itu perintah negara, dan di sisi lain kami juga menjaga hubungan baik dengan importir. Kebijakan impor seperti apa nanti, itu ranah pemerintah,” tuturnya.

    Di tengah kebutuhan yang terus meningkat, Wibowo mengingatkan bahwa tempe dan tahu merupakan sumber protein yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Rata-rata konsumsi tempe di setiap rumah tangga mencapai 1,5 kilogram per bulan, sementara tahu sekitar 1,7 hingga 1,8 kilogram per bulan. Stabilitas pasokan kedelai menjadi kunci ketahanan pangan nasional.

    “Intinya, kami ingin semua pihak aman dan nyaman. Kedelai lokal kita fokuskan pada segmen tertentu, impor tetap berjalan untuk menjaga harga dan pasokan. Dengan strategi ini, inflasi bisa ditekan dan kebutuhan dalam negeri tetap bisa terpenuhi,” pungkasnya.

  • Kumpulkan Menteri, Prabowo Bahas Diskon Nataru hingga Banjir Sumatera

    Kumpulkan Menteri, Prabowo Bahas Diskon Nataru hingga Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan tersebut digelar di kediaman pribadi presiden di Hambalang, Minggu (14/12/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberikan sejumlah insentif guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama libur Nataru. Insentif tersebut menyasar sektor transportasi dan fasilitas publik.

    “Terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” tulis keterangan resmi Sekretariat Kabinet, Minggu (14/12/2025).

    Selain membahas insentif transportasi, Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun. Pemerintah ingin memastikan pasokan dan harga tetap terkendali selama periode liburan.

    Perkembangan perekonomian nasional turut menjadi perhatian, termasuk isu yang berkaitan dengan bea cukai dan perpajakan, guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat.

    Tak hanya fokus pada persiapan Nataru, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera. Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap bagi warga terdampak.

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. Presiden ingin secepat mungkin segera terbangun,” terangnya.

    Presiden juga menegaskan perlunya penambahan alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di wilayah yang terdampak paling parah.

    “Presiden ingin menteri Pekerjaan Umum (PU) [Dody Hanggodo] memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” tulisnya.

  • 530 Hektare Lahan Pertanian Aceh Rusak Diterjang Banjir

    530 Hektare Lahan Pertanian Aceh Rusak Diterjang Banjir

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah meninjau langsung dampak kerusakan akibat bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Dalam peninjauan tersebut, tercatat lahan pertanian seluas 530 hektare mengalami kerusakan total dan tidak dapat ditanami kembali, khususnya di Desa Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Aceh.

    Peninjauan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang turun langsung ke lokasi untuk berdialog dengan warga serta para petani terdampak banjir. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait penanganan pascabencana.

    Dalam dialog tersebut, para petani menyampaikan, kondisi ratusan hektare lahan pertanian di desa mereka saat ini sangat memprihatinkan. Area persawahan tertutup lumpur tebal akibat terjangan banjir bandang, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ditanami dalam waktu dekat.

    Selain merusak lahan sawah, banjir juga menghancurkan berbagai infrastruktur penunjang pertanian. Saluran irigasi dilaporkan rusak parah, sementara tanggul penahan air jebol akibat tingginya debit banjir.

    “Ini dahulu lahan sawah semua. Namun, sekarang rusak total. Di tanggul sana sampai 2 meter airnya,” ujar Amirullah, salah satu petani Desa Cot Ara, Minggu (14/12/2025).

    Kondisi tersebut berdampak langsung pada mata pencaharian petani yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Kerusakan lahan dan infrastruktur membuat aktivitas pertanian terhenti, sekaligus memicu kekhawatiran akan keberlanjutan produksi pangan di wilayah terdampak.

    Merespons keluhan warga, Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan hadir dan mengambil langkah konkret untuk membantu para petani yang terdampak bencana banjir bandang di Aceh.

    “Sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo, perbaikan infrastruktur pertanian pascabencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” kata Zulhas.

    Ia menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pemulihan sarana dan prasarana pertanian, termasuk irigasi dan tanggul, agar lahan pertanian dapat kembali difungsikan secara bertahap. Selain itu, dukungan terhadap petani terdampak juga akan disiapkan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

    Langkah peninjauan langsung ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan sektor pertanian di Aceh, sekaligus memastikan kebijakan penanganan bencana berjalan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

  • Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Zulhas Siap Kirim Cadangan Beras Bulog 2 Kali Lipat untuk Korban Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional, termasuk percepatan distribusi cadangan pangan ke wilayah-wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam agenda BIG Conference dengan tema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” yang digelar Bisnis Indonesia Group di Hotel Raffles, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

    Zulhas, sapaan akrabnya, menyinggung duka mendalam akibat bencana alam di tiga provinsi di Sumatra. Dia menyatakan bahwa apa yang dialami para penyintas merupakan luka yang dirasakan bersama seluruh bangsa.

    “Hari-hari ini hari yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Menyebabkan luka yang kita rasakan bersama. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sedih dan pedih,” katanya. 

    Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan dalam kondisi sulit tersebut.

    “Di tengah cobaan besar ini, kita tidak meninggalkan siapa pun. Kita saling bersama, saling menopang, terus merawat harapan untuk bangkit,” ujarnya.  

    Zulhas optimistis bahwa ketiga provinsi tersebut akan pulih dan kembali melangkah lebih kuat. Dalam konteks pemulihan ekonomi dan sosial, Menko Pangan menyebut sektor pertanian mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, presiden langsung memberikan sejumlah instruksi terkait kondisi pertanian di Aceh, termasuk penanganan industri pendukung, persawahan, hingga kebijakan penghapusan kendala teknis yang menghambat produksi.

    Zulhas juga memastikan bahwa pemerintah telah menggandakan pengiriman cadangan pangan ke daerah terdampak melalui Bulog.

    “Kami juga memastikan pengiriman cadangan pangan dari Bulog dua kali lipat. Kalau biasa seribu ton, tiba-tiba dua ribu ton,” ujarnya. 

    Dia menambahkan bahwa cadangan pangan pemerintah terus disalurkan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Zulhas juga menyampaikan harapan agar musibah banjir Sumatra dapat memperkuat solidaritas nasional.

    “Mudah-mudahan apa yang kita alami ini bisa membantu meningkatkan solidaritas,” tandas Zulhas.

  • Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Menteri ATR Minta Pengembang Tak Gunakan Lahan LP2B untuk Perumahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengingatkan para pelaku industri perumahan untuk tidak lagi memanfaatkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai lokasi pembangunan perumahan. Ia menegaskan, sawah yang masuk kawasan LP2B harus tetap dilindungi demi menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Saya imbau, kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” ujar Nusron Wahid, dikutip dari Antara, Minggu (7/12/2025).

    Nusron menekankan, perubahan pola pengadaan tanah oleh pengembang perlu dilakukan agar sejalan dengan kebijakan nasional terkait ketahanan pangan. Ia menjelaskan, perlindungan sawah merupakan amanat undang-undang dan keputusan kabinet.

    “Kami dikasih mandat oleh undang-undang dan keputusan kabinet, sawah tidak dialihfungsikan. Kenapa? Ini untuk kepentingan generasi mendatang,” ujar Nusron.

    Menurutnya, Indonesia membutuhkan penguatan ketahanan pangan, dan keberadaan sawah menjadi salah satu penopangnya. Namun, faktanya, penyusutan lahan sawah masih terus terjadi setiap tahun.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 yang disampaikan Nusron, Indonesia kehilangan 60.000–80.000 hektare sawah setiap tahun, atau sekitar 165–220 hektare per hari. Apabila dibiarkan, hilangnya sawah secara masif dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

    Nusron menegaskan perlunya keseimbangan antara pembangunan pangan, industri, energi, dan perumahan.

    “Kami ingin menciptakan keseimbangan antara pangan, industri, energi dan perumahan. Semua harus berjalan beriringan,” katanya.

    Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN terus mendorong percepatan penetapan lahan LP2B di berbagai daerah agar alih fungsi sawah dapat dikendalikan. LP2B merupakan lahan sawah yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan sebagai lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan tidak boleh dialihfungsikan.