Xcloud.id

Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

  • Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    Jhon Sitorus Bilang Solo Ketar-ketir: Dulu Jonan Dipecat karena Tolak Whoosh, Sekarang Dipanggil Prabowo ke Istana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, kembali menyentil pendukung setia Presiden ke-7 RI, Jokowi, usai kabar eks Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana.

    Publik semakin penasaran lantaran pemanggilan itu di tengah polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Jhon, langkah Prabowo memanggil Jonan yang dulu dikenal sebagai sosok yang menolak proyek Whoosh hingga akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Jokowi, menjadi sinyal kuat adanya perubahan arah kebijakan di pemerintahan saat ini.

    “Solo ketar-ketir, yang dipecat karena menolak Whoosh dipanggil oleh Presiden Prabowo,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (3/11/2025).

    Tidak berhenti di situ, ia juga menaruh perhatiannya pada manuver politik sejumlah loyalis Jokowi, termasuk Budi Arie Setiadi.

    Seperti diketahui, Ketum Projo itu terang-terangan mengatakan ingin mendekat ke kubu Gerindra.

    “Kalo Budi Arie udah mau gabung Gerindra, lalu siapa dong yang belain Jokowi lagi?,” timpalnya.

    Jhon bilang, para pendukung Jokowi yang acapkali disebut Termul terkesan kehilangan induk.

    “Termul-termul udah mulai kehilangan induk, beras raskin juga udah habis di gudang,” tandasnya.

    Sebelumnya, Mahfud MD menyinggung dugaan adanya markup besar-besaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Mahfud mengungkapkan, biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih mahal dibandingkan 17-18 juta dolar AS di China.

    “Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?,” ujar Mahfud dikutip pada Kamis (16/10/2025).

  • Video: KPK Telusuri Proyek Kereta Cepat Whoosh, Bos KAI Angkat Bicara

    Video: KPK Telusuri Proyek Kereta Cepat Whoosh, Bos KAI Angkat Bicara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (persero) atau KAI Bobby Rasyidin buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah menyelidiki proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (03/11/2025).

  • Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Melihat perkembangan yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir, kelihatannya mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan sangat susah bisa lolos dari jerat hukum. Terutama kasus penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

    “Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang,” kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

    Meski begitu, menurut Buni Yani, proses terhadap Jokowi, sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.

    “KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau,” kata Buni Yani.

    Menurut Buni Yani, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh menjadi pintu masuk untuk menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa secara serampangan dan ugal-ugalan. 

    “Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan,” pungkas Buni Yani.

    KPK mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal itu diungkapkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut tidak perlu ada laporan masyarakat bagi KPK untuk mengusut dugaan markup protek Whoosh.

    “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

  • Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    Anak Buah Kaesang Ungkit Jasa Jokowi kepada AHY, Jhon Sitorus Beri Sindiran Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan, Dedy Nur, anak buah Kaesang Pangarep di PSI, yang mengungkit jasa Presiden ke-7 RI, Jokowi, terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Seperti diketahui, Dedy menyebut bahwa jabatan AHY sebagai Menteri ATR/BPN merupakan hasil pemberian Jokowi di akhir masa jabatannya.

    Berkat Jokowi, kata Dedy, kini AHY masih bertahan di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran dengan menduduki jabatan yang lebih strategis.

    Menanggapi hal itu, Jhon Sitorus melontarkan sindiran menohok.

    “Termul-termul ini lucu ya. Kemarin nyerang Anies, hari ini nyerang AHY, besok serang Bu Mega,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (2/11/2025).

    “Lusa serang Prabowo, minggu depan serang Purbaya,” tambahnya.

    Jhon bilang, dirinya dibuat geleng-geleng melihat kelakuan para pendukung fanatik Jokowi belakangan ini.

    “Saya makin gemess deh, kalian tololnya natural,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy Nur Palakka, bercerita mengenai derasnya serangan sejumlah kader Partai Demokrat terhadap Presiden ke-7, Jokowi dalam beberapa waktu terakhir.

    Seperti diketahui, serangan itu terutama terkait isu proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Dikatakan Dedy, kader Demokrat seharusnya tidak melupakan jasa besar Jokowi terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Di penghujung masa jabatan Jokowi, Ketua Umum Demokrat itu diangkat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR). Lalu, kini menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    “Kalau bukan karena Jokowi, maka kita semua sama-sama tahu kalau AHY itu akan hilang ditelan waktu,” ujar Dedy di X @DedyNurPalakka (29/10/2025).

  • Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    Prabowo Tidak Perlu Lindungi Jokowi dan Luhut

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk tidak melindungi Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menjadi sasaran kritik rakyat akibat tindakan dan keputusan yang salah saat menjabat.

    Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berbagai bukti yang terang benderang yang telah diketahui oleh publik akan menjadi amunisi untuk menyerang Presiden Prabowo jika tidak segera bertindak untuk memproses Jokowi dan Luhut yang sedang jadi bulan-bulanan oleh rakyat akibat kerugian yang ditimbulkan di masa lalu.

    “Ketegasan dan keteguhan sikap Prabowo sangat dinantikan oleh publik untuk menegakkan keadilan dan kebenaran terhadap siapa saja untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Muslim melihat, Jokowi telah menjadi sasaran kritik sejumlah pihak dengan bukti-bukti yang diurai di mata publik selama berkuasa sampai setahun ini menjadi catatan buruk kekuasaannya. Bahkan, berbagai keputusan Jokowi menjadi beban yang harus dipikul Prabowo dan rakyat.

    “Dalam kasus ijazah palsu Jokowi jadi bulan-bulanan publik karena selama ini soal ijazah UGM, Jokowi tidak dapat membuktikan secara sah dan legal. Publik anggap Jokowi menipu dan membohongi rakyat dan negara. Dan itu salah satu kejahatan terhadap negara dan rakyat,” terang Muslim.

    Muslim juga menyoroti proyek Jokowi yang menimbulkan kerugian negara, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh, proyek Ibukota Nusantara (IKN) yang terbengkalai, sejumlah proyek infrastruktur yang akhirnya jadi rumah hantu seperti Bandara Kertajati dan sejumlah bandara lainnya, menimbulkan kerugian dan beban berat bagi keuangan negara selama ini.

    “Apalagi saat ini beredar pernyataan Menkeu Purbaya, utang di era Jokowi Rp24.000 triliun. Bisa jadi ini benar. Karena selama berkuasa Jokowi dikenal tidak jujur termasuk dalam utang luar negeri,” tutur Muslim.

    Tak hanya itu kata Muslim, dalam kasus hukum dan kerugian negara yang tengah disorot oleh publik adalah Whoosh yang kerugian negaranya sudah jelas dapat dihitung oleh rakyat. 

    “Jika benar apa yang dinyatakan akan memberantas korupsi tanpa pandang bulu, publik menanti ketegasan Presiden Prabowo memberikan dukung kepada KPK untuk segera memproses Jokowi dan Luhut dalam kasus Whoosh,” kata Muslim.

    Karena kata Muslim, jika Jokowi dan Luhut tidak diproses hukum, maka publik menganggap Prabowo melindungi keduanya.

    “Konsekuensinya kepercayaan rakyat terhadap Prabowo akan semakin tergerus. Bisa saja muncul mosi tidak percaya rakyat dalam pemberantasan korupsi. Bisa saja rakyat anggap Prabowo sedang beretorika untuk bangun pencitraan semata dalam perang melawan korupsi dan koruptor. Apakah demikian yang dikehendaki?” pungkas Muslim

  • Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    Jokowi Giring Opini Agar Prabowo Intervensi Kerugian Whoosh

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dianggap sedang menggiring opini agar pemerintahan Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang diakibatkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Jokowi yang malah membahas soal kemacetan di banding menjawab isu dugaan markup.

    “Siaga 98 menilai pernyataan Joko Widodo yang menyebut proyek Whoosh sebagai transportasi publik yang perlu disubsidi dengan alasan merupakan investasi sosial, merupakan upaya menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan intervensi terhadap kerugian yang kini dialami proyek tersebut,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Pernyataan tersebut kata Hasanuddin, secara tersirat ingin menempatkan proyek Whoosh sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan sebagai bagian dari kebijakan bisnis yang harus akuntabel dan efisien.

    “Padahal publik mengetahui bahwa proyek ini sejak awal didesain sebagai kerja sama investasi, bukan proyek subsidi murni. Siaga 98 juga menilai, pernyataan ini berpotensi menutupi perdebatan publik yang sedang berkembang terkait efisiensi proyek dan dugaan mark up biaya yang hingga kini belum terjawab secara transparan,” terang Hasanuddin.

    Padahal kata Hasanuddin, publik berhak mengetahui sejauh mana proyek tersebut dikelola secara profesional, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab fiskal negara.

    “Kami mengingatkan bahwa subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek ataupun justifikasi atas kegagalan pengelolaan investasi,” tutur Hasanuddin.

    Untuk itu kata Hasanuddin, pemerintahan Presiden Prabowo harus tetap memegang prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam menilai proyek strategis nasional, termasuk dalam mengambil kebijakan lanjutan atas Whoosh.

    “Subsidi boleh diberikan, tetapi dengan dasar yang jelas, argumentasi ekonomi yang kuat, dan mekanisme pengawasan publik yang ketat, bukan sebagai bentuk penyelamatan atas kesalahan masa lalu. Kami mendukung penuh sikap Menkeu Purbaya yang menolak menanggung utang Whoosh dibebankan ke APBN,” pungkas Hasanuddin. 

  • Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    Mahfud MD Didorong Pimpin Tim Independen Usut Dugaan Korupsi Whoosh

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto diminta untuk membentuk tim independen dengan menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk memimpin tim yang bertujuan mengusut dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era Joko Widodo alias Jokowi.

    Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025. Namun sampai saat ini, KPK tidak mengumumkan apa saja yang sudah dilakukan dalam mengusut proyek tersebut.

    “KPK lamban dan melempem dalam mengusut kasus Whoosh tersebut, sedangkan publik mendesak agar KPK menetapkan Jokowi dan Luhut tersangka sebagai penanggung jawab utama proyek tersebut, karena bagi publik kasus ini mudah dibaca dan mudah ditelusuri,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 2 November 2025.

    Namun, Muslim melihat bahwa, pimpinan KPK yang ditunjuk Jokowi tersandera akibat utang budi. Akibatnya, KPK seperti dirudung ketakutan kalau harus mengusut kasus Whoosh secara transparan, profesional dan penuh kejujuran.

    “Diperlukan tim independen untuk mengusut kasus tersebut. Karena dugaan mark up tiga kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk proyek kereta cepat itu sangat terang benderang. Di bandingkan dengan Arab Saudi yang bangun proyek kereta cepatnya dengan jarak 1.500 Km, biayanya Rp112 triliun. Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km biayanya hampir mencapai Rp120 triliun,” jelas Muslim.

    Dengan perbandingan yang sederhana saja kata Muslim, publik mengetahui proyek Whoosh di mark up gila-gilaan. Bahkan menurut Prof Anthony Budiawan kata Muslim, kerugian Whoosh mencapai Rp73,5 triliun.

    “Dengan lambannya dan kagoknya KPK usut Whoosh secara cepat dan transparan, maka diperlukan tim independen untuk selamatkan keuangan negara segera dibentuk. Tim ini segera saja dipimpin oleh Mahfud MD sebagai mantan Hakim MK untuk ngebut mengusut tuntas kasus tersebut,” tutur Muslim.

    Untuk itu kata Muslim, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan Keppres untuk bagi Mahfud MD dkk untuk segera bekerja mengusut kasus tersebut.

    “Dan untuk sementara ide untuk Whoosh Jakarta-Surabaya nggak perlu dipikirkan dulu. Whoosh yang sekarang saja bermasalah dan larut-larut penyelesaiannya. Kok mau bikin lagi masalah baru untuk Whoosh Jakarta-Surabaya. Ditunggu gebrakan Prabowo dan Mahfud MD untuk selamatkan keuangan negara dan invasi terselubung rezim PKC-Xi Jinping,” pungkas Muslim.

  • PDIP Bongkar Fakta Lama Soal Kereta Cepat Whoosh, Sebut-Sebut Jokowi

    PDIP Bongkar Fakta Lama Soal Kereta Cepat Whoosh, Sebut-Sebut Jokowi

    Jakarta, CNBC Indonesia — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, sejak awal sempat mempertanyakan urgensi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Hasto menyebut Megawati lebih menekankan pentingnya proyek yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, irigasi, dan penyediaan pupuk bagi petani.

    “Ya kalau kita lihat, kemarin kami laporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri dan saya menjadi saksi, bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut,” kata Hasto usai berziarah di makam Bung Karno, Blitar, Jawa Timur, dikutip dari Detik.com, Minggu (2/10/2025).

    Hasto menilai kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, bendungan bagi petani, hingga penyediaan pupuk di masa tanam seharusnya menjadi prioritas utama.

    “Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi petani, kemudian untuk menyediakan pupuk pada masa tanam, itu jauh lebih penting, termasuk bagi keperluan pendidikan, kemudian juga bagi kepentingan riset membangun daya bangsa kita. Apalagi saat itu kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan yang dimulai dari tidak adanya jaminan negara, kemudian berubah ternyata ada jaminan negara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengusulkan pembangunan jalur ganda (double track) kereta api dibanding proyek kereta cepat. Menurutnya, hal itu akan lebih berdampak luas bagi transportasi publik di berbagai daerah.

    “Proses penguasaan teknologi, termasuk kereta api cepat, akan lebih hebat lagi kalau dikerjakan oleh anak bangsa. Termasuk, saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk, misalnya di Sumatera itu kan perlu terobosan transportasi publik,” katanya.

    Hasto menambahkan, PDIP telah tiga kali memberikan masukan terkait paradigma transportasi publik, termasuk soal proyek kereta cepat. Ia menyebut pertimbangan geologis kawasan Bandung dan kondisi ekonomi rakyat harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

    “Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tetapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, tentu itu keputusan dari presiden. Namun, sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan bahkan sampai tiga kali berkaitan hal tersebut,” ujarnya.

    (mkh/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba

    Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba

    Singgung Polemik Whoosh, Budi Arie Ungkap Jokowi-Prabowo Sering Diadu Domba
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto kerap diadu domba dalam sejumlah isu.
    Seharusnya, kata Budi, politik persatuan mewarnai perjalanan Indonesia.
    “Makanya saya selalu bilang, ini kok semua isinya adu domba, mau diadu domba Pak Prabowo, Pak Jokowi, diadu domba lagi si A, si B,” kata Budi Arie dalam Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).
    Budi menganalogikan, adu domba seperti melihat Indonesia berada dalam kubangan yang sama terus-menerus.
    “Ini negara ini kok kayak kita berkubang dengan diri kita sendiri. Kita bukannya melihat kemajuan yang sudah pesat dilakukan negara lain, kita masih mikirin problem ini ditanyakan lagi,” tutur Budi.
    Ia lalu menyinggung polemik Whoosh yang isinya mempermasalahkan keputusan Jokowi karena menginstruksikan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tersebut.
    Padahal, kata Budi, kereta cepat sudah saatnya dimiliki sesuai peradaban zaman. Ia pun mempersilakan aparat penegak hukum memeriksa proyek tersebut.
    “Whoosh, Whoosh itu perlompatan peradaban zaman. Kalau ada problematika nanti di pelaksanaan teknisnya, silakan aja aparat penegak hukum periksa,” ucap Budi.
    “Tetapi jangan sedikit-sedikit programnya dipersoalkan dan lain-lain,” imbuh Budi.
    Lebih lanjut, ia menyatakan akan terus mendukung berbagai program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Perumahan Rakyat, dan sebagainya.
    “Saya yakin kalau program Pak Prabowo ini berjalan, ini akan membawa manfaat dan kemajuan yang penting bagi bangsa Indonesia ke depan. Selanjutnya, kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo, agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid,” tandas Budi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal menguras kantong anak cucu.

    Perhatian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah membayar utang senilai Rp 54 triliun menggunakan dana APBN.

    “Indonesia memang akhirnya punya kereta cepat. Sayangnya, yang cepat bukan cuma lajunya – tapi juga pembengkakan biayanya, utangnya, dan klaim keberhasilannya,” ujar Didi Irawadi dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (1/11/2025).

    Ia menyesalkan, awalnya proyek ini dijanjikan tanpa uang rakyat (APBN). Kini rakyat justru menanggung bunga dan cicilan. Dari USD 6 miliar naik jadi 8 miliar. Utang ke China Development Bank mencapai Rp116 triliun dan itu baru awal.

    Menurut Didi, harga tiket kereta cepat Whoosh Rp250-350 ribu adalah simbol gengsi, bukan efisiensi. Bagi banyak warga, kecepatan 350 km/jam bukan kebutuhan, tapi kemewahan.

    “Ironisnya, sementara itu di pelosok masih ada rakyat menyeberang sungai tanpa jembatan, juga ribuan jalan desa tak tersentuh pembangunan,” tandasnya.

    Ia menegaskan, sejak awal sudah diperingatkan bahwa proyek ini tidak visible. Tapi Jokowi ngotot. Walhasil sekarang utangnya sudah Rp116 triliun.

    “Bom waktu yang akan dibayar anak cucu kita. Prabowo bayar warisan utang Jokowi,” katanya.

    Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.