Xcloud.id

Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

  • Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    Prabowo Ambil Alih Tanggung Jawab Whoosh? Tunggu Dulu! Puan Mau Bongkar-bongkaran soal Keputusan di Era Jokowi

    GELORA.CO – Ketua DPR Puan Maharani ikut merespons persoalan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh yang menggunung sehingga mengundang polemik.

    Puan menegaskann, permasalahan utang Whoosh bakal dibahas oleh Komisi terkait di DPR bersama pemerintah.

    “Nanti itu, hal tersebut (utang Whoosh), kan kita akan bahas di Komisi terkait. Kami lihat dulu bagaimana sebenarnya keputusan-keputusan di pemerintahan periode yang lalu (Jokowi) dan ini kan harus dibahas bersama pemerintah,” ungkap Puan di kompleks MPR DPR DPD di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Disinggung tentang KPK yang tengah menyelidiki dugaan perkara korupsi kereta cepat Whoosh, politikus PDIP itu tak ingin kerugian Whoosh sampai berlarut-larut.

    “Ya, kita akan mengkaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa. Lalu bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang,” tegasnya.

    “Ya, itu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan. Ini agar jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut,” papar Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masalah kereta cepat Whoosh tak lagi diributkan. Ia sendiri yang akan bertanggung jawab.

    “Tak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya (termasuk utang Rp2 triliun per tahun,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025. ***

  • Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    Jika Bukan Pengaruh Jokowi, Adhie Massardi Bilang Bobby Nasution yang Lebih Dulu di-OTT

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, merespons Gubernur Riau, Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Ia menyebut, lembaga antirasuah itu seolah tebang pilih dalam penegakan hukum.

    Dikatakan Adhie, seharusnya KPK bertindak lebih tegas terhadap seluruh kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi, tanpa pandang bulu.

    Ia menyinggung bahwa sebelumnya, KPK seharusnya lebih dulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.

    “Sebenarnya KPK RI lebih dulu meng-OTT Gubernur Sumut,” ujar Adhie di X @AdhieMassardi (4/11/2025).

    Namun, lanjutnya, KPK dinilai ragu mengambil langkah lebih keras terhadap pejabat lain yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

    Ia menuding adanya perasaan sungkan terhadap Presiden ke-7, Jokowi, yang pernah mengangkat para komisioner KPK.

    “Cuma gegara ewuh-pekewuh sama Joko Widodo yang ngangkat para Komisioner KPK, maka nangkap Sang Mantu Widodo cukup dijanjikan saja,” katanya.

    Adhie juga menyinggung langkah serupa dalam polemik proyek Kereta Cepat yang kini terus ramai diperbincangkan publik.

    “Sama dengan skandal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, publik cukup di-bluffing saja!,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

    Hal itu ia sampaikan saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

  • Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.

    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.

    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh tersebut.

    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar utang Whoosh.

    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.

    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.

    Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun Per Tahun

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang

    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.

    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.

    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.

    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.

    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.

    Utang Whoosh

    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.

    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

  • 2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

    2 Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor Nasional

    Prabowo Akan Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara yang Dikembalikan Koruptor
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan
    Prabowo
    saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia sanggup membayar utang proyek
    Whoosh
    tersebut.
    Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bakal dipakai untuk membayar
    utang Whoosh
    .
    Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Whoosh.
    Sebab, menurut Purbaya, utang proyek itu merupakan urusan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat di dalamnya.
    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang
    “Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
    Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 1,2 triliun per tahun.
    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun,” ujar Kepala Negara.
    Dia lantas meminta masalah Whoosh tidak hanya dilihat dari untung rugi. Melainkan, dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
    “Manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.
    Oleh karena itu, Kepala Negara meminta warga tidak ribut-ribut masalah utang Whoosh.
    “Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.
    Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
    Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.
    Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp 11,493 miliar per hari.
    Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.
    Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
    Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    Respons Keras Said Didu saat Prabowo Sebut Bertanggung Jawab atas Whoosh: Presiden Cabut Taring Purbaya!

    GELORA.CO –  Kata kunci “Whoosh” tengah trending topic di lini masa X atau Twitter, pada Selasa 4 November 2025 sore ini.

    Kata kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikenal sebagai Whoosh sudah dicuit sebanyak 6.000 kali oleh warganet.

    Hal ini berkaitan utang jumbo yang harus dibayar PT KAI kepada debitur China. Tidak tanggung-tanggung, nilainya Rp2 triliun per tahun.

    Salah satunya pihak yang menyebut megaproyek ini adalah Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, yang sekarang dikenal sebagai kritikus pemerintah.

    Said Didu menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang seakan-akan mau menutup permasalahan yang ada dalam proyek tersebut.

    Pernyataan Prabowo dianggap mengebiri kegarangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proyek ini.

    Sebagai bendahara negara ia menolak membayar utang PT KAI untuk proyek kereta cepat menggunakan dana APBN.

    “Taring Purbaya utk perbaikan dan membuka kasus mulai dicabut ?” cuit Said Didu melalui akun @msaid_didu, terlihat Selasa 4 November 2025.

    “Purbaya awalnya membuka bhw ada masalah utang whoosh, langsung DITUTUP oleh Presiden bhw tidak ada masalah. Demi apa pernyataan Presiden tsb ?” kritiknya.

    Diketahui, hari ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan urusan kereta cepat Jakarta-Bandung tak usah diributkan lagi. Ia mengaku yang akan bertanggung jawab.

    “Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam kata sambutannya saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa 4 November 2025.

    Lebih lanjut disampaikan, pemerintah tidak menghitung untung-rugi yang berhubungan dengan layanan publik. Hal serupa dikatakannya berlaku di seluruh dunia. ***

  • Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Danantara hingga Menkeu Purbaya Putar Otak Bahas Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Danantara hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terus memutar otak alias menentukan solusi terbaik dalam skema pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh. 

    Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan P. Roeslani mengungkapkan, saat ini tim penyelesaian utang kereta cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimutri Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kementerian Perhubungan, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terus membahas penyelesaiannya. 

    Tim tersebut pun juga masih melakukan diskusi dengan pihak China, yang memberikan pinjaman dalam proyek kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer tersebut. 

    “Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas K/L dan kemenhub juga,” tuturnya usai melaksanakan Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Selasa (4/11/2025). 

    Saat ini pun, Rosan menyebutkan bahwa diskusi masih terus berlangsung dan belum mencapai kesepakatan dengan pihak China. 

    “Belum [ada kesepakatan], masih berjalan,” tambah Rosan. 

    Saat ditanya terkait opsi skema pembayaran pun, Rosan enggan menjawabnya. Dirinya hanya menegaskan bahwa pemerintah akan hadir dalam program transportasi umum nasional, termasuk Whoosh. 

    Sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto, bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan transportasi umum dan tidak melihat dari sisi untung rugi saja. Namun, lebih kepada dampaknya terhadap kemudahan transportasi masyarakat.

    Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik. 

    Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik. 

    “Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa Indonesia tidak akan keberatan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung tersebut. 

    Dia menyebut tak ada masalah dalam skema tersebut, kendati tak memerinci sumber dananya. 

    “Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar [utang Whoosh] mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” kata Prabowo kepada wartawan.

  • Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Rosan Ungkap Progres Nego Utang Kereta Cepat dengan China

    Jakarta –

    CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan progres terkini negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dengan pihak China. Sejauh ini Rosan bilang negosiasi masih berjalan dan belum ada keputusan.

    Dalam negosiasi ini, dia bilang, Danantara juga ditemani beberapa kementerian.

    “Ya ini masih berjalan timnya juga, ada Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, ada Kemenkeu dan Danantara juga. Jadi ini adalah suatu kerja sama lintas KL dan kemenhub juga,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

    “Belum (ada kesempatan), semua masih berjalan,” tambahnya.

    Pada intinya, Rosan menegaskan pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah pada proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

    “Memang kereta adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Whoosh,” kata Rosan.

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi itu mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa proyek Whoosh sebagai transportasi umum memang jangan dilihat hanya dari segi untung atau ruginya saja, tapi lebih jauh harus dilihat dampaknya dari masyarakat.

    “Memang tidak hanya dilihat dari segi untung rugi saja, tapi dampaknya pada masyarakat dan melihat pada UU yang ada memang jadi tugas pemerintah,” ujar Rosan.

    Siang ini, Rosan menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dia enggan membocorkan apa saja yang didiskusikan dengan Prabowo. Dia cuma bilang diajak makan siang dengan Prabowo di Istana.

    (acd/acd)

  • Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Usai Reses, DPR Jadwalkan Bahas MBG hingga Utang Whoosh Bersama Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas berbagai persoalan yang menjadi polemik di masyarakat belakang ini mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga masalah utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCIC) alias Whoosh.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    Mulanya, Puan menyampaikan ketika masa reses, anggota DPR mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat yang kemudian menjadi bahan evaluasi untuk dibahas dalam rapat setiap komisi.

    Puan mengatakan bahwa setiap hasil evaluasi harus melahirkan kebijakan-kebijakan konkrit yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini, DPR juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah.

    “Setiap keputusan dan regulasi yang kita hasilkan bukan sekadar memenuhi aspek administratif atau prosedural semata, akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat,” katanya.

    Puan juga menyoroti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 H/2026 M sebesar Rp87,4 juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan jemaah turun menjadi Rp54,1 juta, serta menekankan alokasi anggaran yang optimal.

    Di akhir pidatonya, Puan mendorong semua anggota parlemen bekerja secara maksimal. Adapun masa persidangan ini berlangsung dari 4 November 2025 hingga 4 Desember 2025.

    “Marilah kita jalankan amanat rakyat ini dengan sebaik-baiknya,” pungkas Puan.

    Berikut persoalan yang akan dibahas DPR  melalui rapat kerja bersama dengan pemerintah:

    1. Penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi;

    2. Penanganan kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande;

    3. Penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak akibat kawin campur;

    4. Penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan;

    5. Percepatan akses internet ke pelosok desa;

    6. Pencapaian target swasembada pangan dan energi;

    7. Pengadaan BBM untuk SPBU swasta;

    8. Pengaturan konten online pada platform digital;

    9. Percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan;

    10.Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis/MBG;

    11.Pelaksanaan Program Magang Nasional;

    12. Evaluasi Program 3 Juta Rumah;

    13.Rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza;

    14. Evaluasi terhadap kebijakan penempatan uang negara pada himpunan bank milik negara (Himbara);

    15. Permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia; dan

    16. Penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

  • Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Ketua DPR Puan Sindir Pejabat yang Persulit Pelayanan Publik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menilai bahwa budaya kerja pejabat cukup sering mempersulit pelayanan publik. Menurutnya, perilaku ini menghambat perkembangan bangsa Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani saat pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (4/11/2025), usai DPR menjalani masa reses.

    “DPR RI bersama Pemerintah harus memiliki tekad yang kuat untuk memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik, terutama pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur: ‘kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” kata Puan.

    Puan mendesak agar budaya kerja tersebut tidak lagi terjadi karena mempersulit masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus dipenuhi tanpa adanya hambatan.

    Terutama, katanya, para legislator yang wajib menjalankan peran legislasi guna menghasilkan kebijakan pro-rakyat. Puan menyampaikan kebijakan negara hasil dari kesepakatan bersama pemerintah berperan dalam mengatur kehidupan bangsa.

    “Dalam setiap kebijakan dan tindakan, orientasi kita harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan. Negara yang menolong, bukan menunda. Negara uang mendengar, bukan mengabaikan,” ujarnya.

    Melalui upaya tersebut, dia optimis fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat dijalankan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Adapun masa sidang ini berlangsung mulai 4 November 2025 – 4 Desember 2025.

    Di akhir pidatonya, Puan menjelaskan bahwa DPR akan membahas berbagai persoalan bersama pemerintah mulai dari penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, evaluasi MBG, pengadaan BBM untuk pihak swasta, hingga program 3 juta rumah.

  • Menko Airlangga Sebut Sudah Ada Alternatif Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh

    Menko Airlangga Sebut Sudah Ada Alternatif Penyelesaian Utang Kereta Cepat Whoosh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah mengantongi alternatif penyelesaian utang proyek kereta cepat Whoosh. Meski dia belum bicara lebih jauh.

    Diketahui, beban utang kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh itu tengah menjadi perhatian. Airlangga bilang, sudah menemukan alternatif penyelesaiannya.

    “Sudah ada alternatif, nanti kita bahas,” kata Airlangga usai CEO Insight, di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat ini masih meramu berbagai cara penyelesaian utang. Salah satunya peluang restrukturisasi utang tersebut dan akan dibahas dengan pihak China.

    Pagi ini, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara tentang polemik utang proyek  Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh senilai Rp 116 triliun yang ramai diperbincangkan publik.

    Presiden meminta masyarakat tak khawatir dan ribut-ribut. Kepala Negara menegaskan akan bertanggung jawab atas penyelesaian utang Whoosh. 

    “Enggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, 4 November 2025.

    KAI Tak Perlu Khawatir

    Prabowo juga meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk tak khawatir dengan penyelesaian utang Whoosh. Semua menjadi tanggung jawab Kepala Negara.

    “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung enggak ada masalah PT KAI enggak usah khawatir, semuanya enggak usah khawatir.“

    Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, kehadiran Whoosh penting untuk pelayanan terhadap publik. “Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu diujungnya tanggung jawab RI. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” jelasnya.