Xcloud.id

Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

  • Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Bisakah Subsidi Bikin Utang Kereta Cepat Berkurang?

    Jakarta –

    Opsi pemberian subsidi public service obligat (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terbuka. Pemberian subsidi PSO diharapkan bisa membantu masalah keuangan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut, termasuk utang yang menumpuk.

    Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.MTI Aditya Dwi Laksana menilai bantuan subsidi memang bisa memberikan titik cerah bagi keuangan Whoosh. Dengan subsidi PSO, dampak yang pertama adalah tarif bisa berkurang karena harga operasi berkurang, alhasil penumpang bertambah dan pemasukan kembali lancar.

    Kedua, biaya operasional yang semakin minim membuat perusahaan bisa mendapatkan sedikit kelonggaran pada arus keuangannya.keuangannya.

    “Ya subsidi APBN kan tujuannya bisa dua, menambah volume penumpang Whoosh karena tarifnya diturunkan, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).tarifnya berkurang, tau mengurangi biaya operasional KCIC,” ujar Aditya ketika dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    “Memang ini supaya arus kas KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.KCIC meningkat jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” lanjutnya.

    Hanya saja, bagi Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.Aditya, subsidi PSO tidak tepat diberikan kepada Whoosh. PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Dalam perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, karena di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga menyetujui subsidi PSO yang diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.Instran Deddy Herlambang juga tak setuju subsidi PSO diberikan kepada kereta cepat Jakarta-Bandung. Meskipun begitu, dia menilai pemberian PSO jelas bisa menjadi jalan keluar bagi masalah keuangan proyek Whoosh.

    Memang bisa saja lewat PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang, kata Deddy.PSO (membantu masalah keuangan Whoosh). Tiket jadi terjangkau, beban operasi berkurang,” kata Deddy.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang berkaitan dengan masalah utang proyek Kereta Cepat.Prabowo Subianto buka suara soal penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo siap pasang badan alias bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Dia juga meminta tidak ada lagi yang meributkan soal utang proyek Kereta Cepat.

    “Jadi sudahlah, saya sudah katakan Presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Nggak usah ribut,” tegas Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, hari ini di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Prabowo menegaskan tidak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.Prabowo menegaskan tak ada masalah dengan pembayaran utang Kereta Cepat. Menurutnya, utang yang harus dibayar per tahunnya Rp 1,2 triliun untuk proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    Tonton juga video “2 Sudut Pandang Pakar Soal Prabowo ‘Pasang Badan’ Di Whoosh”

    (hal/fdl)

  • Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Lebih Baik untuk KA Ekonomi

    Jakarta –

    Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh berpeluang mendapatkan subsidi operasional dari pemerintah. Menurut CEO BPI Danantara Rosan Roeslani beberapa waktu lalu, Whoosh berpeluang mendapat bantuan dengan skema subsidi public service obligation (PSO) dari pemerintah.

    Namun, opsi tersebut justru dinilai tidak tepat. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengatakan PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi yang pemanfaatannya tinggi bagi masyarakat. Dalam moda transportasi, PSO diberikan pada moda yang menunjang mobilitas tinggi bagi masyarakat.

    Di perkeretaapian, Aditya mencontohkan PSO lebih cocok diberikan untuk KA Lokal, KA Perkotaan, atau KA Kelas Ekonomi di tempat yang minim transportasi. Moda transportasi itu akan menjadi andalan utama masyarakat maka cocok diberikan PSO.

    “Sebenarnya ya PSO lebih tepat diberikan pada jenis moda transportasi dengan pemanfaatan yang tinggi dan untuk menunjang mobilitas masyarakat yang tinggi pula,” ujar Aditya kepada detikcom, Selasa (11/11/2025).

    Baginya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemanfaatannya tidak akan tinggi bagi masyarakat, sebab di rute yang sama sudah banyak pilihan transportasi yang terjangkau harganya bagi masyarakat.

    “Karena ini (PSO) terutama untuk mendorong keterjangkauan tarif agar masyarakat dengan penghasilan rendah tetap dan diupayakan masyarakat bisa bermobilitas,” kata Aditya.

    Peneliti Senior Instran Deddy Herlambang juga mengatakan hal serupa. Secara tegas dia menyebutkan kereta cepat tidak tepat bila mendapatkan subsidi PSO. Lebih baik PSO diberikan untuk tarif kereta ekonomi yang menjadi andalan masyarakat untuk berpergian.

    “Menurut saya, PSO KCIC kurang tepat. Karena PSO itu selisih tarif untuk memperoleh tarif tiket harga terjangkau untuk KA Ekonomi bagi masyarakat,” ungkap Deddy ketika dihubungi detikcom.

    Baginya, layanan kereta cepat juga premium, ini hanya menjadi alternatif untuk masyarakat yang mau berpergian cepat dengan layanan yang jauh lebih baik. Masih ada transportasi lain yang menjadi andalan utama untuk berpergian dari Jakarta ke Bandung.

    “Betul sekali (Whoosh layanan premium). Kalau PSO ya proven untuk KA ekonomi saja, yang banyak dipakai masyarakat, yang utama,” sebut Deddy.

    Tonton juga video “Prabowo Minta Whoosh Tak Dipolitisasi: Jangan Menari di Gendang Orang”

    (hal/fdl)

  • Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan Surabaya 10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan Surabaya 10 November 2025

    Prabowo Bakal Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Negara dari Koruptor, Purbaya: Masih Didiskusikan
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang pengembalian dari koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Purbaya mengatakan, pemerintah masih mendiskusikan rencana penggunaan uang sitaan dari koruptor tersebut.
    “Masih didiskusikan, masih didiskusikan nanti detailnya. Itu yang ada adalah masih garis-garis besarnya,” kata Purbaya ketika berada di Universitas Airlangga (Unair), Senin (10/11/2025).
    Selain itu, kata Purbaya, pemerintah juga tengah merencanakan untuk mengirim sebuah tim ke China. Dengan tujuan, berdiskusi mengenai konsep pembayaran utang
    Whoosh
    .
    “Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran persisnya,” ujarnya.
    “Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti,” tambahnya.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden
    Prabowo Subianto
    menyebut bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Kepala Negara menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Prabowo lantas menjelaskan bahwa pemerintah selama ini juga memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengadaan Lahan Kereta Cepat Whoosh, KPK Pastikan Ada Praktik Korupsi

    Pengadaan Lahan Kereta Cepat Whoosh, KPK Pastikan Ada Praktik Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh ditengarai sejumlah pihak sarat praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengusut kasus tersebut.

    Bahkan, untuk proses pengadaan lahan proyek whoosh tersebut, KPK sudah berani memastikan adanya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan lahan kereta cepat tersebut.

    Salah satu modusnya adalah tanah milik negara yang kemudian dijual untuk proyek tersebut. Ada dugaan dana besar yang mengalir kepada pihak tertentu dalam pengadaan lahan itu.

    “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11).

    Asep menjelaskan, lahan-lahan milik negara tersebut diduga tidak dijual sesuai harga pasar.
    “Bahkan lebih tinggi. Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut,” tegasnya.

    KPK saat ini menyelidiki pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar. “Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara, dengan berbagai macam cara, karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang, bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kami harus kembalikan uang itu kepada negara,” papar Asep.

  • KPK: Penyelidikan Whoosh Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

    KPK: Penyelidikan Whoosh Terkait Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan. 

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

    “Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan, yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi,” kata Asep.

    Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Asep menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

    “Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” jelas Asep.

    Asep menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

    Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

    Diketahui, penyelidikan sudah berlangsung pada awal 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.

    “Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

  • Penyelidikan Proyek Whoosh terkait Korupsi Pembebasan Lahan

    Penyelidikan Proyek Whoosh terkait Korupsi Pembebasan Lahan

    GELORA.CO -Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi ternyata terkait  dugaan korupsi pengadaan atau pembebasan lahannya.

    Hal itu diungkapkan langsung Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu saat menyampaikan perkembangan penyelidikan yang sudah berlangsung sejak awal 2025.

    “Materinya itu terkait dengan lahan sebetulnya, jadi bukan masalah prosesnya, terkait dengan pembebasan lahan. Karena ini ada beberapa komponen, yang kita lidik itu terkait dengan pembebasan lahannya,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin sore, 10 November 2025.

    Asep menyebut, dalam pengadaan pembebasan lahan untuk Whoosh, terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

    “Artinya misalkan, pengadaan lahan nih, orang itu misalkan di pengadaan lahan yang harusnya di harga wajarnya 10 lalu dia jadi 100, kan jadi nggak wajar tuh. Nah kembalikan dong, negara kan rugi. Yang harusnya negara membeli tanah itu dengan harga 10, kemudian harus membeli dengan harga 100, balikin,” pungkas Asep.

  • Video: Proyek Kereta Cepat Dunia, Siapa Untung, Siapa Buntung?

    Video: Proyek Kereta Cepat Dunia, Siapa Untung, Siapa Buntung?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung masih dalam pembahasan.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Profit CNBC Indonesia (Senin 10/11/2025) berikut ini.

  • Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

    Tanggung Jawab Presiden Prabowo Harus Dimaknai KPK untuk Serius Usut Whoosh

    GELORA.CO -Komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan bertanggung jawab terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh harus dimaknai sebagai sinyal pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus dilakukan.

    Begitu yang disampaikan Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin, merespons pernyataan Presiden Prabowo yang mengaku siap tanggung jawab terhadap utang Whoosh.

    “Tanggung jawab dimaksud adalah mendorong entitas terkait BUMN dan regulator dan investasi BP BUMN beserta BPI Danantara menyelesaikan kewajibannya dengan tetap menghormati kontrak kerja sama bilateral ini dengan tujuan kepastian investasi dan penghormatan terhadapnya harus tetap dijaga,” kata Hasanuddin kepada RMOL, Senin, 10 November 2025.

    Selain itu kata Hasanuddin, pernyataan Presiden Prabowo tersebut juga menjadi sinyal kepada KPK untuk tetap melanjutkan proses hukum yang saat ini sudah dalam tahap penyelidikan sejak awal 2025.

    “Presiden Prabowo akan bertanggung jawab terkait whoosh harus dimaknai penyelidikan tetap terus berjalan,” terang Hasanuddin.

    Sebab kata Hasanuddin, investasi yang profesional dan sehat harus tanpa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu akan membangun kepercayaan dunia internasional bahwa investasi di Indonesia bersih KKN.

    “Hal ini penting, sebab harus dibedakan kontrak kerja sama di satu sisi, dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sisi lain yang terbuka untuk dievaluasi atau diselidiki,” tutur Hasanuddin.

    Hasanuddin menerangkan, penghormatan terhadap kontrak kerja sama bukan bermaksud melindungi atau menjadi tameng proyek tersebut tidak bisa diusut atau ditindak dalam hal ada suap, mark up atau penerimaan komitmen fee penyelenggara negara berkenaan adanya kerja sama tersebut.

    “Siaga 98 mendukung pernyataan Prabowo tersebut dan sekaligus mendukung langkah KPK dalam penyelidikannya. Sebab dalam beberapa kesempatan hal ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo bahwa semua bentuk korupsi di Indonesia harus diberantas dan diakhiri demi masa depan bangsa dan negara,” pungkas Hasanuddin

  • KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

    KPK Harus Segera Tetapkan Tersangka Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan, proyek Whoosh hanya dinikmati sebagian penduduk Jakarta-Bandung, namun menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. 

    “Semua itu akibat ambisi mantan Presiden Jokowi yang bikin sengsara rakyat dan negara,” kata Muslim kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

    Selain menyisakan utang hingga 60 tahun, proyek era Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga diduga ada markup sehingga biayanya lebih mahal dibanding negara lain.

    “Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain,” tutur Muslim.

    Maka dari itu, ia berharap kasus yang sedang diusut KPK ini bisa segera meringkus aktor utama di balik beban utang negara yang harus ditanggung hingga puluhan tahun ini.

    “KPK segera menetapkan tersangka, pelakunya karena KPK mengaku telah mengusutnya sejak Januari 2025. Siapa pun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun,” pungkas Muslim

  • Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Prabowo Mau Kereta Cepat Tembus Banyuwangi, MTI: Bukan Kebutuhan Mendesak

    Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) memandang, pemerataan transportasi di perkotaan, desa, dan pemukiman, lebih mendesak ketimbang memikirkan pembangunan Kereta Cepat sampai dengan Surabaya maupun ujung Timur Pulau Jawa. 

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menyampaikan, pembangunan kereta cepat hingga Surabaya sebaiknya dipandang sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak.  

    Pasalnya, di samping riuh persoalan utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden Prabowo Subianto meminta proyek kereta cepat sampai ke Banyuwangi, tak hanya berhenti di Surabaya.

    “Kereta cepat hingga Surabaya adalah sebuah keinginan, padahal yang kita butuhkan di Pulau Jawa adalah pondasi transportasi yang kuat dan merata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025). 

    Djoko menegaskan bahwa kebutuhan vital infrastruktur transportasi di Jawa saat ini adalah fokus pada peningkatan angkutan umum perkotaan dan pedesaan, reaktivasi jalur rel, layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP), serta kemantapan jaringan jalan hingga ke pelosok desa. 

    Konektivitas transportasi antar kota di Pulau Jawa sudah terbilang memadai berkat keberadaan Tol Trans Jawa dan jalur rel ganda (double track). Namun, tantangan yang belum teratasi adalah integrasi transportasi di kawasan perkotaan, perdesaan, dan permukiman. Oleh karena itu, percepatan pembenahan transportasi umum menjadi sangat mendesak.

    Pondasi ini berarti transportasi umum perkotaan dan pedesaan yang andal, menghidupkan kembali jalur rel mati (reaktivasi jalan rel), memaksimalkan angkutan AKDP, dan memastikan setiap pelosok desa terjangkau oleh jaringan jalan yang mantap.

    Penting untuk diingat, lanjut Djoko, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, bukan daratan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan transportasi tidak seharusnya hanya terpusat di Pulau Jawa. 

    “Percepatan pembangunan harus beralih dan difokuskan pada wilayah-wilayah di luar Jawa,” tambahnya. 

    Transprotasi Umum Masih Minim

    Mengambil contoh Jawa, dengan 30 kota di dalamnya, baru 9 kota (30%) yang memiliki transportasi umum modern dengan skema pembelian layanan. Dari 85 kabupaten di Pulau Jawa, baru 4 kabupaten (4,7%) yang memiliki transportasi umum modern, yakni Kab. Banyumas, Kab. Bekasi, Kab. Tuban dan Kab. Bangkalan.

    Menurutnya, transportasi perkotaan berbasis jalan raya dan kereta yang harus terbangun. Commuter line di Bandung Raya dan Surabaya dapat segera dibangun, ketimbang Kereta Cepat. Selain itu, transportasi perintis perdesaan wajib diadakan di Pulau Jawa.

    Secara nasional per September 2025, hanya 29 kota di Indonesia yang memiliki layanan transportasi publik formal. Sementara sebagian besar kualitasnya masih di bawah Standar Pelayanan Minimal. 

    Berdasarkan data terbaru dari berbagai sumber, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah provinsi, jumlah desa di Pulau Jawa, total desa di Pulau Jawa adalah sekitar 24.772 desa. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 8.563 desa, Provinsi Jawa Timur (8.576 desa), Provinsi Jawa Barat (5.957 desa), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (438 desa) dan Provinsi Banten (1.238 desa). 

    Angkutan pedesaan yang beroperasi kurang dari 5% dengan kondisi armada yang rata-rata usianya sudah lebih dari 10 tahun. 

    Untuk itu, Djoko mendorong agar pemerintah segera mengalihkan fokusnya kepada pemerataan transportasi.