Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan perdagangan Amerika Serikat kembali mengguncang ekonomi Asia Tenggara. Kali ini, Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Indonesia, dengan tarif sebesar 32 persen.

Keputusan ini diumumkan dalam pernyataan resmi Gedung Putih pada Rabu malam, di mana Trump menyebut kebijakan ini sebagai “Hari Pembebasan” bagi ekonomi Amerika.

“Hari ini, Presiden Donald J. Trump menyatakan bahwa perdagangan luar negeri dan praktik ekonomi telah menciptakan keadaan darurat nasional, dan perintahnya memberlakukan tarif responsif untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat dan melindungi pekerja Amerika,” tutur pernyataan Gedung Putih.

Donald Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini bertujuan untuk membalikkan apa yang ia klaim sebagai “kerusakan ekonomi” yang ditinggalkan oleh Joe Biden.

“Tarif ini adalah inti dari rencana Presiden Trump untuk menempatkan Amerika di jalur menuju zaman keemasan baru,” ucap Gedung Putih.

Mengapa Indonesia Dikenai Tarif 32 Persen?

Menurut daftar tarif yang dirilis oleh Gedung Putih, Indonesia termasuk dalam kelompok negara Asia Tenggara yang paling terdampak kebijakan ini. Dengan tarif sebesar 32 persen, Indonesia berada di bawah Thailand (36 persen) namun lebih tinggi dibandingkan Brunei dan Malaysia (masing-masing 24 persen).

Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa hukuman dagang ini tak lepas dari kedekatan Indonesia dengan China dalam berbagai aspek ekonomi. Indonesia, yang merupakan anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), semakin erat bekerja sama dengan China dalam beberapa tahun terakhir.

Investasi besar-besaran China di sektor infrastruktur Indonesia, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, serta peningkatan signifikan perdagangan bilateral, menjadi salah satu faktor yang membuat Washington waspada.

“AS melihat Indonesia semakin condong ke China dalam kebijakan ekonomi dan investasi. Tarif ini tampaknya bukan sekadar tentang defisit perdagangan, tetapi juga sebagai upaya Trump untuk memberikan sinyal kuat bahwa kedekatan dengan China memiliki konsekuensi,” kata seorang analis perdagangan internasional di Washington.

Dampak bagi Ekonomi Indonesia

Kenaikan tarif impor ini berpotensi memukul industri manufaktur dan ekspor Indonesia ke AS, terutama sektor tekstil, elektronik, dan produk olahan makanan. Dengan tarif yang lebih tinggi, produk Indonesia bisa kehilangan daya saingnya di pasar AS, yang selama ini merupakan salah satu tujuan ekspor utama.

“Tarif ini bisa berdampak pada penurunan ekspor hingga miliaran dolar dalam setahun. Sektor manufaktur kita bisa terancam, dan pekerja bisa kehilangan pekerjaan jika perusahaan tidak bisa menutupi biaya tambahan akibat tarif ini,” kata seorang ekonom dari Bank Indonesia.

Industri elektronik dan tekstil, yang sangat bergantung pada pasar ekspor ke AS, akan menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Sebelumnya, Vietnam yang juga memiliki hubungan erat dengan China dihantam tarif lebih tinggi, yakni 46 persen.

“Kita harus berhati-hati agar tidak mengalami nasib yang sama,” ucapnya.

Manipulasi Data Tarif: Benarkah?

Dalam pernyataannya, Donald Trump mengklaim bahwa tarif yang diberlakukan mencerminkan “hambatan perdagangan dan manipulasi mata uang” yang dilakukan oleh negara-negara yang terkena dampak.

Indonesia disebut-sebut memiliki tarif efektif sebesar 63 persen terhadap produk AS, sebuah angka yang dianggap banyak pihak sebagai “buatan Gedung Putih”.

“Angka-angka ini tidak masuk akal. Mereka tidak mencerminkan tarif aktual, melainkan dihitung berdasarkan surplus perdagangan yang ada antara Indonesia dan AS,” ujar Mike Bird dari The Economist dalam sebuah unggahan di media sosial.

Bahkan, Gedung Putih kemudian tampaknya mengonfirmasi bahwa metode perhitungan mereka memang didasarkan pada surplus perdagangan, bukan tarif aktual.

“Amerika Serikat tidak akan lagi menempatkan dirinya terakhir dalam masalah perdagangan internasional dengan imbalan janji-janji kosong. Tarif timbal balik adalah bagian besar mengapa orang Amerika memilih Presiden Trump,” kata Gedung Putih dalam pernyataannya.

Langkah Indonesia Selanjutnya

Dengan situasi yang semakin tidak pasti, pemerintah Indonesia kini dihadapkan pada dilema besar: apakah harus tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan China atau mencoba meredam ketegangan dengan AS?

“Pemerintah harus segera mencari jalan keluar, baik dengan melakukan diplomasi dagang atau memperluas pasar ekspor ke negara-negara lain di luar AS dan China,” ucap seorang pejabat senior Kementerian Perdagangan Indonesia.

Banyak yang memperkirakan bahwa tarif ini hanyalah bagian dari strategi negosiasi Trump, yang sering kali menggunakan kebijakan proteksionisme sebagai alat tekanan. Jika Indonesia dapat menunjukkan niat baik dalam bernegosiasi, ada kemungkinan tarif ini bisa diturunkan atau dihapus dalam perundingan mendatang.

Namun, yang jelas, kebijakan perdagangan Trump ini menandai perubahan besar dalam hubungan ekonomi AS dengan Asia Tenggara. Dengan semakin mengabaikan prinsip perdagangan bebas dan menarik diri dari perjanjian perdagangan multilateral seperti CPTPP dan RCEP, AS tampaknya lebih memilih jalur konfrontatif dalam menghadapi negara-negara yang dianggap merugikan kepentingan ekonominya.

“AS cukup banyak selesai secara strategis di Asia Tenggara,” ucap Evan Feigenbaum dari Carnegie Endowment for International Peace di media sosial.

“Wilayah ini dipenuhi dengan pragmatis, yang dapat dan memang menavigasi semua jenis hal gila dari kekuatan luar. Tapi itu sangat tergantung pada para pemain yang berprinsip atau strategis – dan Washington sekarang bukan keduanya,” tuturnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari The Diplomat.

Sementara itu, dalam beberapa minggu mendatang, kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Malaysia, Vietnam, dan Kamboja bisa menjadi indikasi bagaimana negara-negara ASEAN akan merespons tekanan ekonomi yang datang dari Washington.

Jika negara-negara ini semakin erat bersekutu dengan Beijing, maka keputusan Donald Trump bisa semakin mempercepat pergeseran geopolitik di kawasan ini.***

Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News