Xcloud.id

Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

  • Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    Menkeu Purbaya Yakin Danantara Sanggup Bayar Utang Whoosh, Beber Angka-angka Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang disebut-sebut mencapai Rp116 triliun menjadi polemik. Terlebih setelah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menolak menggunakan APBN.

    Purbaya lantas menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tanpa menggunakan dana APBN.

    Meski demikian, ia mengatakan saat ini CEO Danantara, Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.

    “Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Namun, yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, seusai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu.

    Menkeu memandang Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.

    “Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp 90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.

    Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun.

    Sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah. Namun, Purbaya meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.

  • Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Penumpang Whoosh Belum Capai Target, Begini Jawaban KCIC

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Manager Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Emir Monti mengungkapkan, berdasarkan studi dari Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI), memang potensi penumpang Whoosh mencapai 30.000 penumpang per hari.

    Hingga saat ini, Kereta Cepat Whoosh telah melayani hampir 11,7 juta penumpang sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023. 

    “Pada Weekend, rata-rata penumpang di angka 16.000—18.000 penumpang per hari dan weekday di angka 18.000—21.000 penumpang per hari,” ujar Emir kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Emir menyampaikan, dalam kurun waktu dua tahun ini, rata-rata jumlah penumpang mencapai puncaknya sebanyak 26.000 penumpang per hari—itu pun belum mencapai angka potensial. 

    Adapun, KCIC terus mengambil strategi dalam menjaga keberlanjutan layanan Whoosh melalui railway business maupun non railway business.

    Dari sisi railway business, KCIC menerapkan berbagai kebijakan dan program seperti penerapan sistem dynamic pricing, pengembangan kartu langganan Frequent Whoosher Card, dan layanan rombongan dan program edutrip. 

    Selain itu, Whoosh juga menyediakan penyediaan promo pada momen tertentu, program Boarding Pass True Value atau diskon khusus di destinasi restoran hingga wisata, serta terus menjalin kerja sama dengan rombongan wisata dan perusahaan.

    KCIC juga terus meningkatkan aksesibilitas melalui kolaborasi dengan berbagai operator tranpsortasi agar masyarakat lebih mudah menjangkau stasiun Whoosh.

    Sementara dari sisi non railway business, KCIC terus mengembangkan berbagai sumber pendapatan untuk mendukung ekosistem layanan Whoosh. 

    Fokus pengembangan meliputi kerja sama naming rights, penyewaan area retail untuk tenant di stasiun, layanan advertising, penyediaan fasilitas parkir, whoosh official merchandise, kerjasama branding, penyewaan area untuk utilitas pendukung,  pengembangan properti di sekitar stasiun, dan berbagai kerja sama komersial lainnya.

    “KCIC optimis layanan Whoosh akan semakin diminati masyarakat, menghadirkan kemudahan mobilitas yang modern, serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di sepanjang jalur yang dilaluinya,” tambah Emir. 

    Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota MTI Aditya Dwi Laksana mengungkapkan apabila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari. 

    Dengan jumlah tersebut melalui 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan, seharusnya Whoosh dapat meraup laba. 

    “Dalam pandangan saya, dengan jumlah penumpang sebesar ini setidaknya sudah mulai diproyeksikan akan dapat menutupi biaya operasional atau pun beban pinjaman Whoosh, namun tentu ini tantangannya tidak mudah,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/10/2025). 

    Adit menuturkan bahwa PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus mampu membidik penumpang dari kelas pekerja dan pengusaha, yang mampu meningkatkan okupansi di hari kerja. 

    Dengan demikian, KCIC tidak hanya bergantung kepada pengguna musim liburan atau akhir pekan seperti saat ini. Selain itu, KCIC juga harus mampu mengisi okupansi di jam-jam yang bukan merupakan jam favorit seperti di malam hari.

    Di samping pendapatan dari tiket, Adit menilai KCIC harus mampu meningkatkan pendapatan yang tidak berasal dari tiket (nonfarebox revenue) agar tercipta diversifikasi pendapatan untuk menambah pendapatan KCIC yang tidak hanya bergantung pada tiket. 

    Misalnya, seperti dari sektor periklanan, penamaan stasiun, properti, penyewaan area komersial, hingga lahan parkiran. 

  • Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    Purbaya dan Akhir dari Politik Ternak Kekuasaan

    OLEH: PAUL EMES*

    Ia berani menolak perintah lama dan proyek ambisius baru. Sebuah contoh integritas di tengah budaya feodal birokrasi yang membutakan nalar publik.

    DI tengah kultur birokrasi yang sering tunduk pada kekuasaan, langkah Menteri Purbaya terasa menyegarkan. Setelah sebelumnya menolak penggunaan APBN untuk menutup utang kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek ambisius masa lalu yang kini terbukti membebani keuangan negara, ia kembali menunjukkan keberanian serupa dengan menolak pendanaan proyek “Family Office” di Bali, gagasan megah Luhut Binsar Pandjaitan.

    Keputusan ini tidak sekadar soal teknis fiskal. Ia adalah pernyataan moral dan politik tentang integritas seorang pejabat negara. Purbaya yang pernah menjadi bawahan langsung Luhut bisa saja memilih jalan aman dengan mengikuti kemauan sang mantan atasan. Namun ia memilih jalan sulit: berdiri di sisi publik, bukan di bawah bayang-bayang pribadi.

    Dalam budaya politik Indonesia, di mana rasa utang budi sering lebih kuat daripada tanggung jawab publik, sikap ini merupakan anomali yang membahagiakan. Banyak pejabat masih terjebak pada logika feodal: tunduk pada senior, diam pada kekeliruan, dan bersembunyi di balik loyalitas personal. Tapi Purbaya membalikkan logika itu: menghormati bukan berarti membenarkan, dan setia bukan berarti harus ikut salah.

    Langkah ini memberi pesan kuat: pejabat yang baik bukan mereka yang pandai menyenangkan atasan, tetapi yang berani menegakkan kebenaran meski melawan arus.

    “Jika seseorang, seberapa pun jasanya padamu, sedang membawa negeri ini ke jurang, maka tugasmu bukan mengikutinya melainkan menghentikannya.”

    Sikap seperti ini menunjukkan lahirnya etika baru dalam pemerintahan, di mana loyalitas utama bukan kepada individu atau kelompok, tetapi kepada negara dan rakyat. Purbaya menolak menjadi bagian dari “ternak kekuasaan” istilah yang kini terasa relevan bagi banyak politisi dan pejabat yang kehilangan arah moral karena beban balas budi.

    Dalam konteks pemerintahan Prabowo, langkah ini sejalan dengan upaya membangun rasionalitas fiskal dan disiplin anggaran. Pemerintah tampak mulai menertibkan proyek-proyek warisan yang tidak produktif dan membebani APBN, sembari menegakkan prinsip bahwa uang rakyat hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat.

    Keberanian Purbaya menolak proyek ambisius “Family Office” di Bali menandai fase baru: pejabat publik yang tidak takut kehilangan posisi demi menjaga akal sehat negara. Ia mengingatkan bahwa menjadi menteri bukanlah soal siapa yang pernah memberi kesempatan, tetapi soal keberanian menjaga kepercayaan rakyat.

    Dalam republik yang sering disandera oleh utang politik dan persekutuan bisnis, sikap seperti ini adalah oksigen moral yang menyehatkan. Dan di tengah kelelahan publik pada elit yang saling melindungi kesalahan, Purbaya memberi contoh bahwa pejabat yang berintegritas masih mungkin ada dan masih mungkin berani berkata “tidak.”

    *(Penulis merupakan bagian dari komunitas pengecer politik nilai.)

  • Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Purbaya Nggak Mau Bayar Utang Kereta Cepat: Kalau Pakai APBN Lucu

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mempertimbangkan opsi untuk penanganan utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Salah satu bahan pertimbangannya ialah agar utang tersebut tidak diselesaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, penyelesaian utang kereta cepat dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sebab, Danantara sendiri sudah mengambil sekitar Rp 80 triliun penerimaan dividen BUMN.

    Selain itu, kini peran pengelolaan BUMN juga telah berada di bawah Danantara. Terkait hal ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menjadi pemegang saham mayoritas di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang merupakan pemegang saham terbesar (60%) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

    “Whoosh dikelola oleh Danantara kan, Danantara sudah ambil 80% lebih dividen dari BUMN, harusnya mereka tarik dari situ aja,” kata Purbaya di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara, Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

    Atas hal tersebut, menurutnya, akan lebih baik bila pengelolaan utang berada di bawah Danantara. Ia juga menilai bahwa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang Whoosh merupakan langkah yang tidak tepat.

    Justru menurutnya agak janggal apabila utang kereta cepat tetap ditanggung Kementerian Keuangan dan dibayar dari APBN. Padahal, Danantara yang akan mengambil dividennya.

    “Harusnya mereka tarik (pembayaran) dari situ (dividen) aja, malah bisa bagus kalau bisa tarik dari situ,” ujar dia.

    “Jadi kalau pakai APBN dulu agak lucu, karena untungnya ke dia (Danantara), susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua,” sambungnya.

    Sebagai informasi, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skema untuk membenahi utang Whoosh. Salah satu opsinya yakni menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah.

    Artinya, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang pertama adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    “Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama, atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah,” tutur Dony kepada wartawan di JICC Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).

    (shc/kil)

  • Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    Purbaya Tolak Bayar Utang Woosh, Netizen Minta Raffi Ahmad Ikut Bayar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak bayar utang proyek kereta cepat Woosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ramai-ramai soal ini, muncul video Raffi Ahmad dan artis lain beserta beberapa pejabat negara yang naik Woosh termasuk Joko Widodo.

    Raffi tampak kegirangan naik Woosh karena bisa memangkas waktu perjalanan Jakarta-Bandung.

    “Jakarta-Bandung setengah jam,” kata Raffi kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Netizen nyinyir dan meminta agar para artis itu saja yang membayar utang Woosh tak perlu dibebankan kepada rakyat.

    “Beban hutang kereta cepat Jakarta-Bandung itu, suruh orang² ini saja yang bayar. Mereka pada cengengesan dan bangga. Gimana menurut kelen wee, cocok nggak???,” tulis akun Threads.

    “Jangan bebankan hutang kereta api cepat kepada rakyat kecil seperti kita., biarkan yang ada di Video ini yang bertanggung jawab untuk membayarnya..Aamiin,” kata akun lainnya.

    “Apakah sekarang mereka bisa ketawa melihat pt KAI kewalahan bayar utang krn whoosh ini….????… bantu lah bayar utang ke china dr uang uang kalian,” kata lainnya lagi.

    Woosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang berada di bawah naungan PT Kereta Api Indonesia (KAI) merupakan bagian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

    Fakta ini membuat Purbaya menyoroti soal dividen yang dikelola Danantara bukan lagi oleh Kemenkeu saat ini.

    Menurut Purbaya KCIC ini sudah memiliki manajemen sendiri yang memiliki keuntungan puluhan triliun.

  • Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Purbaya Tolak APBN Tanggung Utang Whoosh ke China, Istana Buka Suara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membayar utang proyek kereta cepat Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Prasetyo mengungkapkan pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan kereta cepat Whoosh agar tidak membebani keuangan pemerintah, APBN.

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” tegas Prasetyo ditemui usai menghadiri rapat terbatas di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (13/10) malam.

    Adapun, Prasetyo mengungkapkan pertemuan Presiden dengan Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan serta Gubernur BI tidak mengungkit perihal utang Whoosh ini.

    Dia pun menilai pemerintah sebenarnya berharap pengembangan kereta cepat ke depannya bisa lebih jauh lagi, tidak hanya mencakup Jakarta-Bandung. Hal ini dikarenakan perkembangan penumpang kereta cepat yang signifikan.

    “Justru kita ingin itu berkembang, tidak hanya Jakarta-Bandung, kita juga berpikir mungkin Jakarta ke Surabaya,” tegasnya.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan enggan mengarahkan APBN untuk ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Purbaya menjelaskan, ini karena Danantara sebagai holding BUMN sudah memiliki kemampuan finansial sendiri karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

    “Mereka kan sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp 80 triliun atau lebih,” kata Purbaya saat diskusi dengan media massa secara daring, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan sampai kita lagi, karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    “Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa,” ujar Purbaya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Purbaya Ogah APBN Ikut Tanggung Utang Whoosh, Istana Buka Suara

    Jakarta –

    Pemerintah mencari cara untuk membenahi utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Namun, nampaknya utang pembangunan kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu tidak akan menggunakan APBN.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan dirinya ogah menggunakan APBN untuk membayar utang kereta cepat. Istana buka suara soal hal ini.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta semua pihak untuk mencari skema jalan keluar agar beban keuangan kereta cepat bisa diselesaikan.

    “Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas dengan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2025) malam kemarin.

    Dalam rapat yang dilaksanakan di Kertanegara, Prasetyo sendiri mengatakan utang kereta cepat tidak dibahas dalam forum tersebut. “Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” lanjutnya.

    Purbaya menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai holding BUMN seharusnya bisa mengelola itu karena dividen sudah masuk ke kasnya.

    Sebab, struktur BUMN kini berada di bawah Danantara langsung. Tidak seperti dulu, struktur BUMN lewat dividen berada di bawah Kementerian Keuangan melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

    “Kan KCIC (PT Kereta Cepat Indonesia China) di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi, karena kalau enggak, ya, semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,” ujar Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025) yang lalu.

    Purbaya menilai tidak adil jika APBN harus ikut menanggung utang Whoosh. Pasalnya hasil penerimaan BUMN berupa dividen sudah dikelola Danantara.

    “Jadi ini kan mau dipisahkan swasta sama government, ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu,” tegas Purbaya.

    Danantara sendiri sudah menyatakan dua opsi untuk menyelesaikan utang Whoosh. Pertama, menyerahkan infrastruktur PT KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur (asset-light). Dengan demikian, utang infrastruktur itu akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN.

    Opsi yang kedua adalah berupa penyertaan modal baru kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dari Danantara, APBN tidak akan ikut terbebani. Ini dimaksudkan agar perusahaan lebih mandiri secara keuangan sehingga beban bunga dan kewajiban pembayaran utang diharapkan bisa lebih proporsional.

    Kembali ke Prasetyo, pemerintah sendiri menyadari Whoosh saat ini menjadi transportasi yang cukup jadi andalan masyarakat. Maka dari itu, pemerintah akan mencari cara agar Whoosh tetap bisa berjalan dan beban utangnya bisa tertangani dengan baik.

    “Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya,” ujar Prasetyo.

    Malah pemerintah punya pemikiran akan memperluas jaringan kereta cepat. Yang saat ini sudah sampai Bandung akan diperluas ke Surabaya.

    “Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” pungkas Prasetyo.

    Lihat juga Video Oikos Nomos: Whoosh Punya Utang Jumbo!

    (kil/kil)

  • Titah Prabowo ke Menteri Kabinet: Kaji Aturan DHE hingga Utang Kereta Cepat Whoosh

    Titah Prabowo ke Menteri Kabinet: Kaji Aturan DHE hingga Utang Kereta Cepat Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet yang dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming beserta sejumlah menteri. Pertemuan tersebut dilaksanakan di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu (12/10/2025) malam. 

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa salah satu fokus utama pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai kondisi dan stabilitas sistem keuangan serta sistem perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang telah berlaku sejak Maret 2025.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan langkah ini diambil untuk menilai sejauh mana efektivitas aturan tersebut dalam mendorong optimalisasi devisa negara dari kegiatan ekspor.

    “Tadi membahas mengenai hasil dari peraturan pemerintah yang kita keluarkan berkenaan dengan masalah devisa hasil ekspor (DHE). Jadi tadi membahas untuk melakukan evaluasi sejauh mana efektivitas dan dampak terhadap diberlakukannya DHE,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10/2025) malam.

    Menurutnya, laporan sementara menunjukkan sebagian besar eksportir telah mematuhi ketentuan untuk menempatkan devisa hasil ekspor di dalam negeri.

    Namun demikian, pemerintah menilai hasil implementasi kebijakan tersebut belum sesuai harapan.

    “Sudah [pengusaha menempatkan devisa di dalam negeri]. Tetapi memang perlu juga terus kita pelajari. Karena dari yang sudah kita terapkan, hasilnya belum cukup menggembirakan,” ujarnya. 

    Prasetyo mengatakan ada sejumlah kendala dan celah yang memungkinkan aliran devisa ke luar negeri belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, Prabowo meminta jajaran terkait untuk segera melakukan kajian lanjutan.

    “Masih ada beberapa yang memungkinkan devisa kita belum seoptimal yang kita harapkan. Makanya itu yang diminta untuk segera dipelajari kembali,” kata dia.

    Skema Pembayaran Utang Whoosh 

    Dia mengatakan rapat kabinet di malam itu memang tidak menyinggung secara khusus soal pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh yang saat ini menjadi sorotan. 

    “Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo usai pertemuan di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta. 

    Kendati demikian, dia mengatakan pembahasan mengenai keberlanjutan proyek kereta cepat sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Pemerintah kini tengah mengkaji opsi pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema, supaya beban keuangan [utang Whoosh] itu bisa dicarikan jalan keluar,” jelasnya.

    Prasetyo menilai keberadaan Whoosh telah membawa dampak positif bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Karena itu, pemerintah mendorong agar layanan kereta cepat tidak hanya berhenti di jalur Jakarta–Bandung, melainkan diperluas ke wilayah lain di Pulau Jawa yakni Surabaya. 

    “Faktanya kan juga Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Dan justru kita ingin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya sampai Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta–Surabaya,” tandas Prasetyo.

    Sebelumnya diberitakan Bisnis, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Danantara agar APBN ikut menanggung utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Purbaya sejatinya mengaku belum dihubungi oleh Danantara terkait dengan usulan dimaksud. Akan tetapi, dia menyebut harusnya KCIC yang dibawahi Danantara sudah memiliki manajemen sendiri untuk pembiayaan. Apalagi, lanjutnya, dividen dari BUMN kini sudah masuk ke Danantara dan tidak lagi masuk ke penerimaaan negara dalam bentuk PNBP. Nilainya bisa mencapai Rp80 triliun.

    “Harusnya mereka ke situ jangan ke kita lagi, kalau enggak, semua ke kita lagi. Termasuk dividennya, jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government,” kata Purbaya melalui siaran virtual pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

    Adapun, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut negosiasi dengan China terkait dengan pembagian beban atas pembengkakan biaya (cost overrun) pada Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JCJB) atau Whoosh masih berlangsung.

    Rosan menyebut proses negosiasi itu tidak hanya dilakukan dengan pemerintah China, namun juga dengan National Development and Reform Commission (NDRC) untuk meminta perizinan.

    Namun demikian, Rosan menyebut pihak Indonesia yang diwakili Danantara tidak ingin menggunakan skema restrukturisasi yang ke depannya bisa masih menyisakan masalah. Dia menginginkan reformasi secara keseluruhan dari keuangan proyek tersebut.

    “Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problem-nya di kemudian hari itu ada. Jadi kita mau melakukan reformasi secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti kemungkinan default [gagal bayar utang] dan lain-lain,” kata Rosan kepada wartawan usai acara Investor Daily Summit di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

  • Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Pemerintah Cari Solusi Bayar Utang Whoosh Rp 116 Triliun Tanpa Sentuh APBN – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut.

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan.

    Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto turut menegaskan, pemerintah tidak memiliki utang dalam proyek Whoosh.

    “Itu keseluruhan equity dan pinjaman badan usaha, jadi Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak ada utang pemerintah,” kata Suminto.

    Adapun proyek kereta cepat Whoosh menyimpan utang senilai USD 7,3 miliar, atau setara Rp 116 triliun. Kendati begitu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjamin utang tersebut tidak akan sampai mengganggu operasional kereta api lainnya.

     

  • Penumpang Whoosh Bantu Jokowi Bayar Utang ke China

    Penumpang Whoosh Bantu Jokowi Bayar Utang ke China

    GELORA.CO -Pengamat politik Rocky Gerung merespons polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Rocky menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Whoosh merupakan kepunyaan China, sementara Indonesia cuma sebagai pembeli.

    “Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang? 170 tahun lagi kita baru bisa lunasi utang kereta cepat,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah Nusa Update, Senin 13 Oktober 2025.

    Rocky mengatakan, kereta cepat merupakan proyek ambisius Jokowi dengan menggunakan APBN. 

    “APBN itu ya sumbangan saya, setiap kali saya kasih ceramah dipotong pajaknya. Kereta cepat itu punya kita semua,” kata Rocky.

    Rocky menambahkan, ramainya penumpang Whoosh secara otomatis membantu Jokowi membayar utang ke China. 

    “Setiap kali anda naik kereta cepat punya Jokowi, anda membantu Jokowi mempercepat bayar utang,” pungkas Rocky. 

    Diketahui, proyek kereta cepat mengalami pembengkakan nilai proyek dari 6,07 miliar dolar AS menjadi sekitar 7,27 miliar dolar AS. Mayoritas porsi utang dari pembiayaan proyek ini didominasi oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,7 persen-3,8 persen dengan tenor hingga 35 tahun.