Xcloud.id

Topik: Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

  • Danantara Kaji Penanganan Utang Kereta Cepat, Ekonom Ingatkan Risiko Jebakan Fiskal Surabaya 23 Oktober 2025

    Danantara Kaji Penanganan Utang Kereta Cepat, Ekonom Ingatkan Risiko Jebakan Fiskal Surabaya 23 Oktober 2025

    Danantara Kaji Penanganan Utang Kereta Cepat, Ekonom Ingatkan Risiko Jebakan Fiskal
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Desakan agar Danantara Indonesia turut menyelesaikan polemik utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terus menguat.
    Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia, Muliaman Darmansyah Hadad menyatakan, opsi tersebut sedang dalam peninjauan.
    Sementara itu, kalangan akademisi mengingatkan agar langkah tersebut tidak sekadar menjadi pemindahan risiko fiskal.
    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M Sri Wahyudi menilai, Danantara secara teoritis memiliki kapasitas untuk terlibat, tetapi dibayangi risiko besar jika implementasinya keliru.
    Wahyudi menyampaikan, Danantara dirancang sebagai
    investment holding
    yang mampu menghimpun dana dari berbagai sumber, baik BUMN, s
    overeign wealth fund,
    maupun investor strategis.
    “Jika struktur modal Danantara cukup kuat, misalnya berbasis aset produktif dan tidak bergantung penuh pada APBN, maka restrukturisasi utang kereta cepat bisa saja dilakukan tanpa menambah beban fiskal negara,” kata Wahyudi.
    Meski demikian, Wahyudi memberikan peringatan keras. Ia menegaskan, keterlibatan Danantara tidak boleh sekadar menjadi “transfer of liability” atau pemindahan utang ke entitas baru tanpa perbaikan model bisnis mendasar.
    “Bila Danantara hanya menjadi ‘transfer of liability’, maka risiko finansial akan tetap sama, hanya berganti nama kelembagaan saja,” katanya.
    Ia menyoroti kondisi proyek kereta cepat yang saat ini belum komersial secara penuh.
    Beberapa indikatornya seperti okupansi rendah dengan penumpang masih berkisar 50-60 persen pada hari kerja.
    Kemudian, harga tiket masih subsidi untuk menarik minat pasar. Terakhir, integrasi transportasi lanjutan dinilai belum optimal atau lemah.
    Wahyudi menekankan, jika Danantara hanya menjadi “payung administratif” untuk menampung beban utang lama, efektivitasnya akan terbatas dan justru riskan menciptakan risiko fiskal baru bagi negara.
    “Danantara hanya akan berhasil menangani persoalan kereta cepat asalkan transformasi kelembagaan yang dilakukan benar-benar menyentuh akar persoalan, tata kelola, efisiensi bisnis, dan keberlanjutan finansial,” katanya.
    Sebelumnya, Danantara memastikan akan kembali bernegosiasi dengan China untuk membahas ulang jangka waktu dan suku bunga utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Langkah ini dilakukan agar skema pembiayaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bisa lebih efisien dan berkelanjutan.
    Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, negosiasi lanjutan dengan pihak China akan difokuskan pada dua hal utama, yaitu tenor pinjaman dan tingkat bunga yang dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan proyek saat ini.
    “Terus kan kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi ke China juga untuk menegosiasikan mengenai term pinjamannya. Ini menjadi poin penting dalam negosiasi kita, berkaitan dengan jangka waktu pinjaman dan suku bunga,” ujar Dony di Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    China Buka Suara Soal Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bilang Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negerinya secara terbuka angkat bicara mengenai polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. China menegaskan bahwa proyek tersebut berjalan dengan baik dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia, di tengah desakan dalam negeri untuk restrukturisasi pembiayaan.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menanggapi laporan media yang menyebut Pemerintah Indonesia sedang menegosiasikan restrukturisasi utang dengan China karena proyek tersebut mengalami kesulitan keuangan.

    “Sudah dua tahun sejak kereta cepat Jakarta-Bandung secara resmi beroperasi. Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” kata Guo Jiakun dalam konferensi pers reguler, Senin (20/10/2025).

    Guo menekankan bahwa proyek ini telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Hal ini telah membawa manfaat yang baik bagi warga.

    “Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan sejumlah besar lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur. Ini telah diakui dan disambut baik oleh berbagai sektor di Indonesia,” ujarnya.

    Guo juga menekankan bahwa penilaian proyek kereta cepat tidak boleh hanya didasarkan pada angka-angka keuangan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan manfaat publik dan hasil komprehensifnya. Dalam hal ini, China menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja sama dengan Indonesia.

    “China siap bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi operasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi sehingga proyek tersebut akan memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan,” tutup Guo.

    Masalah beban utang proyek ini terus menjadi sorotan serius. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tokoh sentral yang menolak keras penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek yang menelan total biaya sekitar US$ 7,26 miliar (sekitar Rp 119,79 triliun) ini.

    Purbaya berulang kali menegaskan bahwa utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN. Ia meyakini bahwa perusahaan yang ditugaskan, terutama Danantara (PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) / KAI, memiliki kemampuan untuk mengatasi beban utang tersebut. Purbaya menyatakan bahwa dividen BUMN sudah cukup untuk membayar angsuran utang Kereta Cepat.

    Di tengah polemik ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, sebelumnya memastikan bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi pembiayaan proyek KCJB, bahkan berpotensi memperpanjang jangka waktu pembayaran utang hingga 60 tahun.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025). 

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi era Jokowi tersebut pun menangkal kritik-kritik soal kereta cepat. Dirinya menegaskan bahwa proyek tersebut bagus dalam memberikan dampak ke ekonomi dan lingkungan. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. 

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Untuk diketahui, KCJB berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang porsi saham sebesar 58,53% pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

    Saat ini pun, Whoosh juga memperluas ekosistem ekonomi di sekitar kawasan stasiun dengan telah tersedia 188 tenant untuk mendukung kenyamanan penumpang saat berada di seluruh stasiun Whoosh. 

    Jumlah tersebut terdiri dari 76 tenant UMKM dan 112 tenant non-UMKM yang menawarkan berbagai produk dan layanan mulai dari makanan, minuman, suvenir, hingga perlengkapan perjalanan

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar.  

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

  • Bahas Utang Whoosh, Prof Sulfikar: Jokowi Naif soal Teknologi

    Bahas Utang Whoosh, Prof Sulfikar: Jokowi Naif soal Teknologi

    GELORA.CO -Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tengah menjadi perbincangan usai beberapa pihak menyoroti persoalan utang membengkak Indonesia kepada China di proyek tersebut.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ditanggung melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) diketahui mencapai Rp116 triliun atau sekitar 7,2 miliar dolar AS. 

    Akademisi Nanyang Technological University (NTU), Singapura, Prof. Sulfikar Amir mengatakan, kereta cepat yang saat ini membebani negara bermula dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi berkunjung ke China pada periode awal kepemimpinannya sebagai Presiden RI. Dia terpukau dengan kereta cepat yang dinaikinya bersama Presiden China, Xi Jinping.

    “Jadi Jokowi waktu berkunjung ke Cina, saya enggak tahu, saya lupa tahun berapa mungkin 2015 atau 2017, diajak sama si Jinping naik kereta cepat, dan di situlah dia terpesona,” kata Sulfikar dikutip melalui tayangan YouTube di Abraham Samad SPEAK UP, Rabu 22 Oktober 2025.

    “Jokowi kan agak naif soal teknologi. Jadi dia pikir kereta cepat buatan China sudah yang paling maju,” sambungnya.

    Sulfikar mengatakan, saat Jokowi meresmikan operasional KCJB di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, pada Senin 2 Oktober 2025, di Beijing (Ibukota Negara China) berlangsung pesta meriah.

    “Orang-orang di Beijing sangat bangga sekali, karena ini adalah pertama kali mereka berhasil mengalahkan Jepang,” kata Sulfikar.

  • Kerugian Whoosh Tanggung Jawab Jokowi!

    Kerugian Whoosh Tanggung Jawab Jokowi!

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

    Demikian dikatakan analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun dalam dialog Rakyat Bersuara di iNews, dikutip Rabu 22 Oktober 2025.

    “Tanggung jawab presiden yang namanya Joko Widodo,” kata  Ubedilah.

    Ubedilah juga mengkritik proyek KCJB Whoosh yang molor sangat lama. Dimulai tahun 2016, proyek tersebut baru dirampungkan pada 2023.

    “Di era modern, negara membangun sesuatu yang mercusuar tapi dengan cara tradisional,” kata Ubedilah.

    Di sisi lain, menurut Ubedilah, sebuah kebijakan yang mencla-mencle serta anggaran yang berubah-ubah serta ada pembengkakan, berdasarkan analisis politik berpotensi korupsi.

    “Sangat wajar kalau proyek ini dibongkar,” kata Ubedilah. 

  • Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    Dian Sandi PSI Jelaskan Hitung-hitungan Ekonomi Whoosh: Belum Sesuai Target, Bukan Merugi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, ikut menanggapi pernyataan rekannya, Bestari Barus, soal Kereta Cepat.

    Bestari Barus sebelumnya menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tidak seharusnya hanya dinilai dari sisi untung dan rugi.

    Dikatakan Dian, pernyataan Bestari sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas, meski banyak pihak salah memahaminya.

    “Banyak juga yang bingung dengan pernyataan Bang Barus ini, maklumi aja,” ujar Dian di X @DianSandiU (20/10/2025).

    Ia kemudian menjelaskan perbedaan antara kondisi rugi operasional dengan pendapatan yang belum sesuai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” jelasnya.

    Dian menegaskan, proyek Whoosh (Kereta Cepat Jakarta-Bandung) tidak bisa serta merta disebut merugi hanya karena belum menutup pembiayaan secara penuh.

    Kata Dian, proyek transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk mencapai titik balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

  • Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Tak Ada Alasan! KPK Wajib Usut Tuntas Dugaan Korupsi Kereta Cepat Warisan Jokowi

    Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebagaimana diungkapkan mantan Menko Polhukam Mahfud Md baru-baru ini.

    “Desakan saya ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada KPK,” kata Anthony kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/10/2025).

    Anthony menduga bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal sudah penuh masalah dan sarat korupsi. 

    “Sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini, bahkan menghimbau masyarakat melaporkan dugaan korupsi yang sudah terbentang jelas di depan mata. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten,” katanya melanjutkan.

    Anthony pun membeberkan dugaan korupsi Proyek KCJB itu.

    Bahwa pertama, indikasi markup. Biaya Proyek KCJB sangat ketinggian. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km. 

    “Nilai Proyek ini jauh lebih tinggi dari Proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km, dengan batas kecepatan 350 km per jam, hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km,” bebernya.

    Artinya, biaya Proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km dibandingkan Proyek Shanghai-Hangzhou tersebut, atau kemahalan sekitar 2,7 miliar dolar AS. Patut diduga, nilai Proyek KCJB yang sangat tinggi tersebut karena penggelembungan, alias markup.

    Markup ini sangat kasar dan sangat serakahnomics. Karena, data investasi Proyek Kereta Cepat di dunia sangat transparan dan dapat diketahui oleh siapapun dengan mudah.

    “Dugaan markup sangat kuat, karena proses evaluasi proyek sangat tidak profesional dan cenderung berpihak kepada pihak tertentu, sehingga terindikasi melanggar proses pengadaan barang publik,” jelasnya.

    Keikutsertaan Jepang dalam pengadaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung nampaknya hanya untuk ‘pendamping’ saja, untuk memenuhi prasyarat proses tender. 

    Keikutsertaan Jepang nampaknya dimanfaatkan hanya untuk mengatrol harga Kereta Cepat China agar bisa mendekati penawaran dari Jepang. Tidak heran, penawaran China yang awalnya 5,5 miliar dolar AS kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, mendekati harga penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS. 

    “Penawaran Jepang kemudian digugurkan dengan alasan pihak Jepang minta jaminan APBN, sedangkan China tidak minta jaminan APBN karena mengikuti skema business-to-business, yang sekarang ternyata terbukti bohong besar: utang Proyek Kereta Cepat China sekarang minta disuntik dana APBN,” jelas Anthony.

    Kedua, komponen bunga pinjaman. Baik Jepang maupun China menawarkan skema pembiayaan utang sebesar 75 persen dari nilai Proyek, dengan tenor 50 tahun dan masa tenggang (grace period) 10 tahun, di mana selama 10 tahun pertama, pemerintah hanya membayar bunga pinjaman saja. Jepang menawarkan bunga 0,1% per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2% per tahun, atau 20 kali lipat lebih tinggi dari bunga Jepang.

    “Dengan nilai proyek 6 miliar dolar AS dan pembiayaan utang 4,5 miliar dolar AS (75 persen), bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 4,5 juta dolar AS per tahun (atau sekitar Rp73,35 miliar pada kurs Rp16.300/USD). Sedangkan bunga pinjaman proyek China mencapai 90 juta dolar AS per tahun, 20 kali lipat lebih tinggi, atau sekitar Rp1,47 triliun,” jelasnya lagi.

    Dalam sepuluh tahun grace period, bunga pinjaman Proyek Jepang hanya 45 juta dolar AS, sedangkan Proyek China mencapai 900 juta dolar AS. 

    “Kalau beban bunga pinjaman ini masuk faktor biaya dalam evaluasi finansial Proyek, maka penawaran China akan lebih mahal dari penawaran Jepang: 6,92 miliar dolar AS (China) VS. 6,25 miliar dolar AS (Jepang). Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan ada manipulasi dalam evaluasi pemilihan Proyek untuk memenangkan penawaran dari China,” katanya.

    Kesengajaan mengabaikan komponen biaya bunga dalam pembiayaan Proyek termasuk pelanggaran serius terhadap proses evaluasi proyek publik, dan termasuk tindak pidana. Karena bunga merupakan salah satu komponen biaya yang sangat penting untuk menentukan kelayakan finansial Proyek: penentu mati-hidup Proyek.

    Korupsi Kereta Cepat Jokowi dan Luhut

    “Tidak heran, dengan tingkat bunga pinjaman China yang begitu besar, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) saat ini megap-megap tidak mampu membayar bunga pinjaman tersebut, dan masuk kategori default: gagal bayar bunga,” lanjutnya.

    Ketiga, pembengkakan biaya (cost overrun). Lebih parah lagi, biaya proyek membengkak 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek menjadi 7,22 miliar dolar AS atau sekitar 50,5 juta dolar AS per km. Pembengkakan biaya sekitar 20 persen ini jelas tidak normal. Dalam proyek infrastruktur, pengerjaan Proyek seharusnya bersifat turnkey (fixed price). 

    “Artinya, cost overrun wajib ditanggung oleh kontraktor Proyek, yaitu pihak China. Tetapi, anehnya kenapa harus dibebankan kepada Proyek? Ada apa?” ungkapnya.

    Yang lebih parah, 75 persen pembiayaan utang dari cost overrun tersebut, atau sekitar 900 juta dolar AS, dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,4 persen per tahun, atau 34 kali lipat dari bunga yang ditawarkan Jepang.

    Sehingga, total bunga pinjaman Proyek Kereta Cepat saat ini mencapai 120,6 juta dolar AS, atau sekitar Rp1,97 triliun per tahun (kurs Rp16.300 per dolar AS). Bayangkan, penawaran bunga pinjaman dari Jepang hanya sekitar Rp75 miliar saja. 

    “Berdasarkan penjelasan di atas, maka KPK harus segera menyelidiki dugaan markup dan korupsi Proyek KCJB ini. KPK jangan berkelit lagi. Rakyat mengawasi,” demikian Anthony Budiawan.

  • Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Penyelesaiaan B to B Utang KCJB Tidak Perlu Keppres

    Oleh:Defiyan Cori

    CUKUP cepat tanggapan (respons) yang disampaikan oleh pihak China terkait utang KCJB. Kabar itu diperoleh dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang disampaikan melalui media nasional. Persis, pasca pendapat kami dimuat beberapa media pada waktu yang sama, yaitu 16 Oktober 2025. Materinya, adalah bahwa pihak China dikabarkan telah menyetujui langkah restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang bernama Whoosh. 

    Hanya saja, menurut LBP proses restrukturisasi ini masih menunggu pembentukan tim restrukturisasi melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?

    Tentu publik kaget, mengapa harus menunggu Keppres jika penyelesaiannya perhitungan bisnis atau business to business (b to b)? Agak aneh pernyataan LBP menimpakan urusan bisnis ke bisnis kepada beban dan tanggung jawab Presiden RI Prabowo Subianto melalui alas hukum Keppres. 

    Bukankah sebagai orang yang turun tangan langsung dan sebagai prajurit ksatria harus bertanggung jawab penuh atas resiko bisnis dalam realisasi awal proyek KCJB Whoosh di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo tersebut? Tidak cukupkah pernyataan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk penyelesaian utang KCJB?

    Jika Presiden menerbitkan Keppres dalam situasi yang nihil kemendesakan (urgency), maka akan menjadi preseden buruk bagi investasi yang awalnya didasarkan pada kerjasama b to b. Yang dibutuhkan dalam penyelesaian bisnis ke bisnis utang KCJB ini adalah renegosiasi dan restrukturisasi secara aksi korporasi. 

    Sebab, pihak China juga terlibat dalam peralihan komitmen yang awalnya tanpa dukungan APBN dan jaminan pemerintah. Selayaknya tim renegosiasi dan restrukturisasi utang KCJB ini berasal dari para pihak yang bekerjasama bisnis. Dalam perspektif perhitungan bisnis inilah penyelesaian diarahkan secara menang-menang (win-win solution) terkait resiko kerugian yang diderita PT. KAI dan PT. KCIC.

    Pembentukan tim renegosisasi dan restrukturisasi melalui Keppres itu sama saja melibatkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan APBN atau uang rakyat. Begitu juga halnya dengan melibatkan BPI Danantara sama saja dengan mengambil laba/dividen BUMN yang dulu dikenal dengan istilah Penyertaan Modal Negara (PMN). 

    Yang harus mempertanggunjawabkan bisnis intinya adalah pihak yang sedari awal merancangnya dan tidak bisa resiko korporasi dipindahtangankan begitu saja. Kalau pemerintah dan APBN selalu turun tangan atas segala resiko bisnis seharusnya pelaku UMKM juga beroleh haknya. Tidak hanya menggunakan kewenangan jabatan sebagaimana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan! Kok enak sekali!? rmol.id

    (Ekonom Konstitusi)

  • Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengar Nasihat

    GELORA.CO -Utang Kereta Cepat Bukti Jokowi Tak Pernah Mau Dengarkan Nasihat

    rmol.id Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

    Menurut Syahganda, ada banyak kejanggalan sejak awal proyek ini dimulai, terutama dalam konteks geopolitik dan kebijakan ekonomi yang dinilainya sangat dipengaruhi oleh kepentingan Cina.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    “Kita harus lihat kapan Menteri Purbaya mengumumkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak mau menanggung utang kereta cepat. Ini kan baru kemarin, tapi apa kejadian besar sebelum kemarin? Yaitu Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Trump di Mesir,” kata Syahganda lewat kanal Youtube Forum Keadilan TV, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Ia menilai, pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi sinyal penting dalam perubahan arah geopolitik Indonesia. 

    “Dengan dia bertemu dengan Trump dan dihormati di KTT Gaza, mungkin di mata Donald Trump sekarang Prabowo sudah lebih hebat, bahkan lebih dekat dibandingkan Presiden Turki. Jadi keseimbangan politik juga harus dilakukan,” ujarnya.

    Syahganda berpendapat, keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak pembayaran utang proyek KCJB dari APBN merupakan pesan tegas bahwa pemerintahan Prabowo ingin menata ulang ketergantungan terhadap proyek-proyek Cina.

    “Geopolitik ini kan selama ini Indonesia dikuasai Cina, proyek-proyek Cina semua. Mungkin itu ada keinginan Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia dalam konteks proyek Cina ini ingin menetralkan posisi Indonesia,” tutur Syahganda.

    Ia menyebut proyek KCJB sebagai “jebakan utang Cina” yang sejak awal penuh kejanggalan. Syahganda mengulas, dulu proposal untuk kereta cepat datang dari Jepang dan sudah mengadakan studi kelayakan.

    “Tapi tiba-tiba masuk Cina entah bagaimana dan kapan buat proposalnya. Dibangun seolah lebih murah, tapi tanpa proses yang transparan,” jelasnya.

    Lebih jauh, Syahganda mengingatkan bahwa kritik terhadap proyek kereta cepat bukan hal baru. Ia menyinggung sikap Ferry Juliantono yang kini menjabat Menteri Koperasi yang sejak awal sudah menolak proyek tersebut karena dianggap merusak lingkungan.

    “Dulu Ferry Juliantono yang waktu itu Ketua Gerindra Jawa Barat, berkali-kali demonstrasi menolak proyek ini karena dinilai merusak lingkungan. Dari sisi geopolitik juga orang bertanya, kenapa titiknya harus di Halim, markas elitenya TNI AU? Apakah intelijen China memang ingin menguasai area itu? Itu kan sudah jadi perdebatan sejak awal,” ungkapnya.

    Menurut Syahganda, segala peringatan dan nasihat terhadap Jokowi sebenarnya sudah disampaikan jauh hari. 

    “Pengamat sudah menasihati, tapi Pak Jokowi tidak mau dinasihati,” pungkasnya.

  • Ada yang Mulai Buang Badan

    Ada yang Mulai Buang Badan

    GELORA.CO – Pernyataan blak-blakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memantik reaksi tajam dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Lewat akun media sosial pribadinya, Said Didu menyindir keras pernyataan Luhut yang mengaku proyek kereta cepat “sudah busuk sejak awal”.

    “Hahaha, ada yang mulai buang badan,” tulisnya singkat seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 19 Oktober 2025.

    Sebelumnya, Luhut dalam sebuah forum di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025, secara terbuka menyebut proyek KCJB sudah bermasalah jauh sebelum dirinya menangani. Ia bahkan menyebut proyek itu harus “diselamatkan” dengan audit menyeluruh.

    “Saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya nerima sudah busuk itu barang. Lalu kita coba perbaiki, kita audit, BPKP ikut, kemudian kita berunding dengan China,” kata Luhut.

    Pernyataan tersebut memunculkan gelombang respons di publik. Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai, ucapan Luhut justru membuka tabir lama soal pengelolaan proyek strategis nasional di masa pemerintahan sebelumnya.

    “Pernyataan Luhut justru membuka tabir ‘busuk’ pemerintahan sebelumnya,” tulis Hensat di akun X.

    Proyek KCJB yang kini dikenal dengan nama Whoosh itu sejak awal menuai kritik tajam. Mulai dari pembengkakan biaya, skema pinjaman luar negeri, hingga jaminan pemerintah yang dinilai membebani keuangan negara.

    Proyek sepanjang 142 kilometer itu melintasi sejumlah wilayah di Jawa Barat, termasuk Purwakarta, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Warga sekitar berharap proyek bernilai ratusan triliun ini benar-benar memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar menjadi simbol politik yang sarat masalah.