Xcloud.id

Topik: Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)

  • Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    Rini Soemarno Ikut Bertanggung Jawab Proyek Kereta Cepat

    GELORA.CO – Ekonom Anthony Budiawan menyoroti polemik utang dan dugaan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang kini kembali ramai diperbincangkan publik. 

    Ia mendesak aparat penegak hukum, untuk turun tangan mengusut tuntas proses yang terjadi sejak awal proyek tersebut digagas.

    “Mau tidak mau aparat penegak hukum harus turun tangan, khususnya KPK. KPK harus menyelidiki bagaimana proses ini semua bisa terjadi dan siapa yang bertanggung jawab. Apakah benar Pak Jokowi itu langsung bertanggung jawab atau memang ada oknum di bawahnya yang bermain,” tegas Anthony lewat kanal Youtube Bambang Widjojanto, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Jumat, 31 Oktober 2025.

    Menurutnya, penyelidikan perlu dilakukan untuk memberikan penjelasan secara transparan kepada publik, termasuk apakah ada keterlibatan kementerian terkait yang kala itu memegang kendali atas proyek tersebut.

    “Apakah ada juga selain Jokowi, mungkin Kementerian BUMN yang saat itu dianggap sebagai pemilik proyek, atau di situ juga ada Luhut Binsar Panjaitan,” ujar Anthony.

    Ia juga menyoroti pernyataan Luhut yang menyebut proyek kereta cepat sudah “busuk sejak awal”. Menurut Anthony, pernyataan itu justru mengindikasikan adanya upaya untuk lepas tanggung jawab.

    “Anehnya, Luhut melontarkan statement bahwa proyek kereta cepat Whoosh ini sudah busuk sejak awal. Ini saya lihat sudah agenda untuk cuci tangan lalu mencari kambing hitam,” katanya.

    Anthony menilai, apabila mencari pihak yang paling bertanggung jawab atas proyek tersebut, maka sorotan seharusnya diarahkan pada Kementerian BUMN di masa Menteri Rini Soemarno.

    “Siapa pemilik proyek pada saat itu? Ya Kementerian BUMN. Siapa yang bertanggung jawab? Ya Rini Soemarno. Rini sudah pasti harus ditarik karena dia yang menyelenggarakan semuanya, karena BUMN di bawah dia,” jelasnya.

    Anthony juga mengungkapkan adanya informasi menarik yang menunjukkan bahwa Rini Soemarno sendiri sempat mengaku tidak mengetahui rencana proyek tersebut pada awalnya.

    “Yang menarik, ada informasi yang menyatakan bahwa saat itu Rini mengatakan dia juga tidak tahu mengenai proyek ini awalnya. Proyek ini muncul ketika dia ke China bersama rombongan presiden, lalu visit site ke pabrik kereta cepat. Saat itu Jokowi mengatakan ‘ini saya mau ada satu di Indonesia’,” tutur Anthony.

    Pernyataan itu, lanjut Anthony, sejalan dengan pendapat pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menyebut bahwa ide pembangunan kereta cepat memang berasal langsung dari Presiden Jokowi.

    “Jadi ini klop dengan pernyataan Agus Pambagio bahwa ide kereta cepat adalah ide Jokowi,” pungkasnya.

  • Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kader PSI, Sigit Widodo, justru membagikan pengalaman positifnya saat menjajal moda transportasi kebanggaan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Sigit menceritakan perjalanannya bersama rekannya sesama kader PSI, Dian Sandi Utama, menggunakan Whoosh.

    “Kopi di Whoosh cuma 30 ribuan. Apa ngopi di Whoosh aja ya? Belum sarapan, nih,” ujar Sigit di X @sigitwid (31/10/2025).

    “Mas Dian Sandi U sih enak, bawa bekel,” tambahnya.

    Sigit juga menyoroti capaian positif proyek tersebut yang sudah beroperasi selama dua tahun tanpa insiden besar.

    “Ahamdulillah Whoosh dua tahun beroperasi hingga saat ini zero accident,” sebutnya.

    Dikatakan Sigit, biaya pembangunan jalur Kereta Cepat memang lebih mahal dibandingkan kereta konvensional, salah satunya karena standar keamanannya yang tinggi.

    “Biaya pembuatan jalurnya memang lebih mahal dari kereta konvensional karena harus steril,” tandasnya.

    “Jadi tidak ada banteng, kerbau, kambing, atau ayam yang melintas lalu mati tertabrak,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

    Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi.

    “Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya (20/10/2025).

  • Prabowo Siapkan Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh

    Prabowo Siapkan Rapat Khusus Bahas Utang Whoosh

    GELORA.CO -Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh bakal segera dibahas di rapat khusus yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. 

    Hal itu diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip pada Kamis, 30 Oktober 2025. 

    Menurut Airlangga, rapat terkait Whoosh akan dilakukan secara terpisah dari rapat terbatas yang biasa digelar di Istana. 

    “Itu nanti dibahas khusus. Akan ada pembahasan khusus,” kata Airlangga singkat. 

    Whoosh dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), konsorsium yang terdiri atas Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60 persen saham, dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari China dengan 40 persen. 

    Sekitar 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan 25 persen sisanya berasal dari ekuitas konsorsium.

    Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

  • Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh

    Prabowo Akan Rapat Khusus soal Utang Kereta Cepat Whoosh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto disebut akan menggelar rapat khusus mengenai utang jumbo Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) atau Whoosh.
    “Itu nanti dibahas khusus,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.
    Airlangga pun menegaskan, rapat khusus soal utang Whoosh ini dilakukan bersama Prabowo.
    “Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden),” imbuhnya.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menggunakan uang negara alias APBN untuk menanggung utang jumbo proyek KCIC atau Whoosh.
    Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu kini tengah disorot karena beban utangnya mencapai Rp 116 triliun.
    Danantara, sebagai superholding BUMN, disebut tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek tersebut, termasuk kemungkinan meminta dukungan dari APBN.
    Namun, Purbaya menolak wacana itu.
    Ia menilai, utang proyek KCIC bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya menjadi urusan BUMN yang terlibat di dalamnya.
    Meski mengaku belum menerima permintaan resmi dari Danantara, Purbaya mengingatkan bahwa sejak superholding itu terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara dan tidak lagi tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
    Nilainya disebut bisa mencapai sekitar Rp 80 triliun per tahun.
    “Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih, harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu),” ujar Purbaya dalam sambungan virtual Zoom saat Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jumat (10/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Purbaya Respons Jokowi soal Kereta Cepat, Minta Danantara Bereskan Utang

    Jakarta –

    Menteri Keuanngan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tentang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. Proyek itu dinilai sebagai salah satu bentuk investasi sosial.

    Purbaya setuju bahwa proyek Whoosh bukan sekadar untuk mencari laba, melainkan suatu bentuk investasi sosial. Sebab, menurutnya, proyek kereta cepat pertama di ASEAN itu juga menjadi bagian dari misi pengembangan kawasan daerah atau regional development.

    “Ada betulnya juga sedikit, karena kan Whoosh sebetulnya ada misi regional development juga kan,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Namun sayangnya, pengembangan kawasan sekitar jalur Whoosh belum dilakukan secara optimal, khususnya di stasiun tempat perhentian kereta. Padahal, hal itu penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Tapi yang regionalnya belum dikembangkan mungkin, di mana ada pemberhentian di sekitar jalur Whoosh supaya ekonomi sekitar itu tumbuh. Itu harus dikembangkan ke depan, jadi ada betulnya,” ujarnya.

    Minta Danantara Bayar Utang Kereta Cepat

    Di samping itu, Purbaya juga sempat menyinggung tentang pembayaran utang kereta cepat. Ia masih berpendirian tidak akan mengucurkan APBN untuk membantu membayar utang proyek tersebut.

    Menurutnya, dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang turun tangan membayar utang itu, akan menurunkan risiko fiskal bagi negara.

    “Sekarang nggak ada (risiko fiskal), kan Danantara yang bayar (utang) harusnya,” ujar Purbaya.

    Selain itu, Purbaya sebelumnya juga tak dilibatkan dalam rencana pihak Indonesia dan China bernegosiasi tentang penyelesaian utang utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Sebisa mungkin Kementerian Keuangan tidak akan terlibat dalam penyelesaian utang kereta cepat. Persoalan tersebut diharapkan dapat selesai secara business to business (BtB), antara para pihak yang terlibat.

    Pernyataan Jokowi soal Kereta Cepat

    Sebagai informasi, Presiden ke-7 Joko Widodo sudah angkat bicara tentang polemik utang proyek Whoosh. Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat tersebut merupakan bagian dari investasi.

    Mengutip detikJateng, Jokowi menjelaskan proyek Kereta Cepat berangkat dari kondisi kerugian akibat kemacetan parah yang terjadi di Jabodetabek hingga Bandung. Macet parah ini bahkan telah menjadi masalah pelik sejak 40 tahun lalu.

    “Termasuk Bandung juga kemacetannya parah. Dari kemacetan itu, negara rugi secara hitung-hitungan kalau di Jakarta saja kira-kira Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” kata Jokowi, dikutip dari detikJateng.

    Karena itu, menurutnya, diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian. Jokowi menilai, transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat hanya dari sisi laba saja, tapi juga dari keuntungan sosial, salah satunya pengurangan emisi karbon.

    “Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum, itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment, misalnya, pengurangan emisi karbon,” ujar dia.

    “Di situlah keuntungan sosial yang didapatkan dari pembangunan transportasi massal. Jadi sekali lagi, kalau ada subsidi itu adalah investasi, bukan kerugian,” sambungnya.

    (shc/hns)

  • Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons sikap Jokowi yang tidak membahas soal dugaan markup Whoosh yang sedang disorot, namun malah membahas soal mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

    “Jokowi seperti ungkapan jawa ‘Nggih-nggih ora kepanggih’, di mana perilaku Jokowi sama dengan orang yang mudah berjanji atau mengiyakan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya, atau omongannya tidak tulus dan tidak dilakukan,” kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Ia menyebut bahwa, Jokowi sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus Whoosh yang tidak memberikan dampak dalam mengurai kemacetan yang diutarakan.

    “Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya. Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum,” pungkas Hari.

    Sejak awal 2025, KPK ternyata sudah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dimintai keterangan.

  • Anak Rizal Ramli Semprot Jokowi: Proyek Rugi Dibilang Investasi Sosial, Kalau Begitu Korupsi Sekalian Aja Disebut Amal Kebangsaan

    Anak Rizal Ramli Semprot Jokowi: Proyek Rugi Dibilang Investasi Sosial, Kalau Begitu Korupsi Sekalian Aja Disebut Amal Kebangsaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebagai investasi sosial, menuai respons beragam.

    Salah satunya datang dari Ekonom, Dipo Satria Ramli. Ia mengatakan, pernyataan tersebut hanyalah bentuk pembenaran atas proyek yang dinilai membebani keuangan negara dan rakyat.

    “Akal-akalan kelas berat! Proyek rugi dibilang investasi sosial,” ujar Dipo di X @DipoSatriaR (28/10/2025).

    Dikatakan Dipo, justifikasi pemerintah bahwa proyek Kereta Cepat bukan untuk mencari keuntungan, melainkan manfaat sosial, adalah bentuk pengelabuan publik.

    “Lah, yang nikmatin pejabat dan kroni, yang bayar bunganya rakyat,” cetusnya.

    Dipo bilang, konsep investasi sosial yang disampaikan Jokowi hanya menjadi tameng untuk menutupi kerugian besar yang ditanggung negara dari proyek bernilai ratusan triliun itu.

    “Hebat, rugi pun bisa dibungkus jadi kebajikan,” tandasnya.

    Lebih lanjut, anak dari begawan Ekonomi, Rizal Ramli ini menyebut bahwa jika logika seperti ini terus digunakan, maka tak tertutup kemungkinan perilaku korupsi pun bisa dibenarkan dengan alasan serupa.

    “Kalau gitu, korupsi sekalian aja disebut amal kebangsaan,” tutupnya.

    Sebelumnya, Jokowi menyebut keuntungan Whoosh ini ada pada bidang sosial bukan hanya sekedar materi.

    Dia menyebut dengan adanya Woosh akan meningkatkan produktivitas masyarakat karena tidak perlu bermacet-macetan di jalan.

    Selain itu, alan berdampak pada lingkungan yakni mengurangi emisi karbon, mengurangi polusi yang diakibatkan dari kendaraan yang digunakan oleh pribadi

  • Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Kata Jokowi soal Proyek Whoosh: Tidak Diukur dari Laba, tapi Keuntungan Sosial

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) memberikan komentar mengenai pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang kini menimbulkan polemik. 

    Pembangunan transportasi Whoosh, menurutnya, tidak bisa semata-mata diukur dari mencari laba. Namun juga bentuk investasi sosial.

    “Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba. Tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment,” katanya di Solo pada Senin (27/10), dikutip dari Antaranews.

    Dia mencontohkan manfaat sosial yang dihasilkan, seperti penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

    “Jadi kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, pembangunan Whoosh juga dilakukan dari kebutuhan nyata untuk mengatasi kemacetan parah yang telah melanda kawasan Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung selama puluhan tahun.

    Dia menuturkan, kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta saja mencapai sekitar Rp65 triliun per tahun, dan jika ditambah kawasan Jabodetabek serta Bandung, nilainya bisa melampaui Rp100 triliun.

    “Untuk mengatasi itu, kita bangun MRT, LRT, Kereta Cepat, dan KRL agar masyarakat berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum,” ujarnya.

    Jokowi pun menegaskan bahwa proyek Whoosh dan moda transportasi publik lainnya harus dipandang sebagai bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membangun peradaban dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien, bukan sekadar proyek ekonomi yang diukur dari untung-rugi finansial.

    “Kereta cepat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi, kemudian juga menumbuhkan UMKM, warung-warung yang berjualan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru itu. Kemudian wisata juga di Bandung saya kira dengan adanya Whoosh juga bisa meningkat dengan baik. Lalu, nilai properti juga naik karena adanya Whoosh. Saya kira kemanfaatannya seperti itu,” pungkas Jokowi.

    Adapun sebelumnya, nama Jokowi banyak disebut dalam polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, megaproyek tersebut diteken dan digarap pada masa pemerintahannya.

    Bahkan beberapa pihak menyebut Jokowi yang bersikeras membangun KCJB meskipun sudah diinformasikan bahwa ongkos proyek tersebut terlalu mahal dan kini berakhir pada utang jumbo kepada China.

    Terkini, untuk mengatasi polemik utang kereta cepat, Presiden Prabowo Subianto disebut bakal segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan tim restrukturisasi.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam penjelasannya, rencana pembentukan tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) telah disetujui BPI Danantara dan hanya menanti persetujuan dari Presiden Prabowo.

    “Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, Rosan, segera aja bikin itu [tim restrukturisasi] orangnya ini, ini, ini. Jadi teman-teman sekalian, apa yang nggak bisa diselesaikan? Wong negara sebesar ini, kewenangan di presiden, sepanjang kita kompak, apa sih yang tidak bisa?” kata Luhut dalam agenda Satu Tahun Pemerintahan Prabowo – Gibran di JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

  • PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan merugi melainkan belum mencapai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” kata politisi PSI ini melalui akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (28/10).

    Dian menambahkan, proyek sepanjang 142,3 km tersebut yang notabene transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” ungkapnya.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

    Berdasarkan informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati bahkan telah mengingatkan sejak awal proyek ini dicetuskan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang.

  • KPK Ungkap Peluang Panggil Mahfud MD Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

    KPK Ungkap Peluang Panggil Mahfud MD Soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tengah menyelidiki dugaan skandal pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Nama Mahfud MD santer dibicarakan karena sempat menyatakan dugaan mark-up pembangunan kereta cepat itu.

    Mahfud MD bahkan diminta KPK melaporkan dugaan itu agar ditelaah oleh tim lembaga antirasuah. Namun dia menolak dan menginginkan agar KPK membuat jadwal pemanggilan terhadap dirinya.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemanggilan Mahfud MD tergantung kepada kebutuhan tim KPK.

    “Nanti kita akan melihat kebutuhan proses penyelidikan perkara ini,” ujar Budi kepada jurnalis, Senin (27/10/2025).

    Begitupun kepada pihak-pihak terkait yang diduga mengetahui dugaan perkara ini. Namun, dia menegaskan bahwa bagi publik yang mengetahui atau memiliki data terkait dugaan proyek ini dapat langsung melaporkan ke KPK secara langsung atau melalui email pengaduan@kpk.go.id. 

    Budi menyampaikan belum dapat merincikan materi apa saja yang sudah ditelusuri dan pihak mana saja yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan.

    “Kami belum bisa menyampaikan substansi dari materi perkara ini karena memang masih di tahap penyelidikan,” katanya.

    Budi menyebut bahwa penyelidikan telah berlangsung sejak awal tahun 2025 dan masih berprogres hingga saat ini. Dia menekankan, tidak ada masalah yang menghambat proses penyelidikan.

    “Sejauh ini tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berprogres. Kita berikan ruang, kita berikan waktu pada proses penegakan hukum yang sedang berjalan di KPK ini,” ucap Budi.