Xcloud.id

Topik: kereta cepat Jakarta Bandung

  • Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Bebaskan Pajak BUMN yang Ada Saham Asing

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

    Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

    “Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

    Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

    Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

    “Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan,” terangnya.

    Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

    “Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah,” ucapnya.

    Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

    Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    “Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja,” ujar Rosan. 

  • Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Purbaya Bakal Ikut Terbang ke China, Lobi Utang Proyek Kereta Cepat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

    Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti. 

    “Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas,” tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

    Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu. 

    “Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih,” jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

    Jaminan dari Prabowo 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu. 

    “Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

    Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).  

    Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.  

    Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).  

    “Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam. 

  • KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    KPK Ungkap Ada Banyak Titik Lahan Proyek Whoosh yang Diselidiki

    Jakarta –

    KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait pengadaan lahan kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan lahan yang diusut itu berada di banyak tempat.

    “Tanah ini posisinya tentu ada di beberapa tempat, gitu, bukan hanya di satu tempat saja, gitu,” kata Setyo kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

    Setyo mengatakan pihaknya belum bisa mengungkap detail kasus ini karena masih penyelidikan. Setyo hanya menyebut pihaknya mendalami kepemilikan awal lahan untuk proyek Whoosh.

    “Nah ini yang sedang kami dalami, apakah tanah yang di Halim lokasinya adalah milik TNI AU atau bukan, gitu. Ini belum pasti,” katanya.

    Dia mengatakan pihaknya juga mendalami lokasi yang berada di sepanjang rute Whoosh. Dia mengatakan ada banyak pengadaan lahan yang dilakukan.

    KPK diketahui tengah menyelidiki dugaan kasus dalam proyek kereta cepat Whoosh sejak awal tahun ini. Whoosh sendiri merupakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang beroperasi mulai 2 Oktober 2023. Whoosh merupakan kereta cepat pertama di Indonesia sekaligus Asia Tenggara.

    Rencana pembangunan kereta cepat dimulai sejak 2015 dengan pembentukan PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC). Proyek ini masuk Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden No 3 Tahun 2016.

    (azh/haf)

  • Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Belum Tahu Dibawa Apa Nggak

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum tahu akan diajak ke China atau tidak untuk negosiasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

    Jika memang harus terlibat Purbaya mengaku ingin mengamankan poin-poin kesepakatan bagi pemerintah Indonesia.

    “Saya belum tahu dibawa apa nggak. Tapi kelihatannya, kalau memang kita harus terlibat, saya mau lihat termnya seperti apa. Jadi mengamankan terms buat kita juga, buat pemerintah Indonesia juga,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Namun, Bendahara Negara mengaku sudah tahu ajakan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani yang ingin membawanya terbang ke China.

    Sambil bergurau, Purbaya mengaku siap ikut asal biaya perjalannya dibayar oleh Rosan.

    “Katanya Rosan mau bawa saya, katanya. Oh besok mau ketemu Rosan. Asal dia yang bayar aja pas ke sananya,” sebutnya.

    Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah APBN akan terlibat dalam penyelesaian utang Whoosh, Purbaya mengaku belum tahu. Ia masih menunggu negosiasi lanjutan yang masih dilakukan kedua belah pihak.

    “Itu saya nggak tahu, Nanti kita lihat negosiasinya seperti apa. Kan masih negosiasi,” tuturnya.

    Terkait peluang operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung disubsidi dengan skema public service obligation (PSO) dari pemerintah, ia menyerahkan itu ke Danantara. Tapi ia menyatakan bahwa hal itu belum diputuskan karena negosiasi antara Indonesia dan China masih berlangsung.

    “Sistem PSO kan ada di Danantara. Kita sih pokoknya kalau nggak salah itu yang bagi infrastrukturnya pemerintah. Tapi kita masih lihat juga dengan China seperti apa hasil negosiasinya nanti, jadi belum putus, makanya mau ke sana, ke China,” tuturnya.

    Sebelumnya, Rosan menilai sistem PSO menjadi salah satu jalan keluar yang ditawarkan pemerintah untuk mengatasi masalah keuangan pada operasional kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

    “Semua untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation dan ditanggung pemerintah, dan ada juga sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2025).

    (ily/hns)

  • Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Nego Utang Whoosh ke China, Danantara Jamin Ajak Menkeu Purbaya

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjamin bakal turut melibatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam proses negosiasi utang Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

    Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, pihaknya bakal mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto perihal penyelesaian utang proyek kereta cepat. Pihaknya bakal mengajak Menkeu Purbaya untuk ikut serta bernegosiasi di China. 

    “Iya dong. Pak Purbaya, Pak Menkeu, dia tentu akan masuk di sana,” kata Pandu saat ditemui di Westin Jakarta, Rabu (19/11/2025).

    Namun begitu, Pandu belum membocorkan waktu pastinya kapan tim Danantara beserta Menkeu Purbaya bakal bertolak ke China.

    Adapun ajakan Danantara tersebut diberikan setelah Purbaya minta diajak jika ada diskusi dengan China terkait restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

    Meskipun, Purbaya tidak ingin APBN ikut terbebani oleh utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh yang dikelola oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Serahkan ke Danantara 

    Menkeu Purbaya lantas memercayakan tanggung jawab utang proyek kereta cepat Whoosh kepada Danantara, yang juga memayungi beberapa BUMN seperti PT KAI (Persero) yang masuk dalam konsorsium proyek tersebut. 

    “KCIC di bawah Danantara? Kalau di bawah Danantara mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp 80 triliun atau lebih,” ujar dia via sambungan video dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, beberapa waktu lalu. 

    “Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government (yang ngurusin),” Purbaya menambahkan. 

     

  • Dirut KCIC Tegaskan Restrukturisasi Diserahkan ke Danantara

    Dirut KCIC Tegaskan Restrukturisasi Diserahkan ke Danantara

    JAKARTA – Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengelola Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh) Dwiyana Slamet Riyadi mendatangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin, 17 November.

    Dia menjelaskan,a kedatangannya untuk melakukan diskusi rutin dengan pihak Kemenko Perekonomian. “Saya diskusi biasa aja,” ujarnya kepada awak media.

    Dwiyana menegaskan, terkait restrukturisasi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, seluruhnya diserahkan kepada Danantara.

    “Pokoknya kalau untuk restru kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” jelasnya.

    Ia juga menyebut tidak ada arahan khusus yang dapat disampaikan, karena seluruh proses kini dilakukan dengan sistem satu pintu di bawah Danantara.

    “Pokoknya kita ikutin, biar satu pintu lewat Danantara,” tuturnya.

    Saat ditanya mengenai komunikasi KCIC dengan Danantara, Dwiyana kembali menegaskan seluruh koordinasi akan berjalan melalui lembaga tersebut.

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuka peluang penyaluran skema public service obligation (PSO) untuk kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan difokuskan membiayai infrastruktur proyek tersebut.

    Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas mengatakan, pemerintah sudah menyatakan komitmen untuk hadir dalam penyelesaian pembiayaan proyek Whoosh.

    Tetapi, detail terkait porsi dan mekanisme dukungannya belum diputuskan.

    “Bapak Presiden kan sudah bilang itu negara. Intinya itu, tapi detailnya yang mana belum dibicarakan. Negara kan ada keuangan, ada Danantara. Jadi tunggu waktunya,” tuturnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat, 14 November.

    Meski begitu, Rohan bilang opsi PSO yang mengemuka kemungkinan besar memang tidak menyasar aspek operasional kereta cepat.

    Menurut dia, beban terbesar ada pada infrastruktur yang menelan biaya masif sejak tahap pembangunan.

    Lebih lanjut, Rohan menggarisbawahi secara global, proyek infrastruktur besar umumnya membutuhkan waktu sangat panjang untuk mencapai balik modal, yakni antara 30 hingga 50 tahun.

    “(PSO) kurang lebih infrastrukturnya, bukan pengoperasian kereta-keretanya. Kasarnya tanpa bicara rel, jembatan, membelah gunungnya, Whoosh-nya positif,” kata Rohan.

    Dari sisi operasional, Rohan bilang kinerja Whoosh sebenarnya menunjukkan tren positif. Tingkat okupansi terus meningkat, dan penjualan tiket kini sudah mampu menutup seluruh biaya operasional harian.

    “Operasional sudah tertutup sama penjualan tiket. Jadi yang jadi masalah ini kan utang terhadap infrastrukturnya,” ucapnya.

  • Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard

    Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard

    Janji Prabowo Pakai Uang Koruptor buat Rakyat: Danai LPDP, Utang Whoosh, hingga Smartboard
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa uang negara hasil rampasan koruptor tidak akan dibiarkan mengendap.
    Dana yang berhasil dipulihkan itu, kata dia, harus segera dikembalikan ke rakyat melalui program-program pemerintah.
    Beberapa program yang akan didanai dari uang negara yang dirampas koruptor di antaranya
    digitalisasi pendidikan
    , perbaikan sekolah,
    kampung nelayan
    , hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
    Tidak hanya itu, uang pengganti dari koruptor juga akan digunakan untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
    Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo memastikan uang hasil
    korupsi
    ekspor minyak sawit mentah atau
    crude palm oil
    (CPO) dapat dipakai untuk merevitalisasi ribuan sekolah.
    Presiden RI menegaskan ini usai menyaksikan seremonial penyerahan uang Rp 13 triliun hasil korupsi ekspor CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Menurut Prabowo, uang senilai Rp 13 triliun ini bisa dipakai untuk memperbaiki 8.000 sekolah, jika tidak dikorupsi.
    “Rp 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah,” ucap Prabowo dalam sambutannya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
    Selain itu, uang belasan triliun itu juga dapat digunakan untuk membangun sekitar 600 kampung nelayan dengan fasilitas yang modern.
    “Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” kata Prabowo.
    Pada hari yang sama namun pada kesempatan terpisah, Prabowo juga menyatakan agar sebagian uang sitaan kasus korupsi CPO disisihkan untuk beasiswa LPDP.
    Di hadapan para menteri dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Kepala Negara memerintahkan hal itu kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
    “Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan, mungkin, sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” kata Prabowo, Senin sore.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, anggaran LPDP akan ditambah dari uang sisa efisiensi hingga hasil rampasan kasus-kasus korupsi.
    Sebab, Prabowo harap Indonesia bisa mengejar negara-negara lain dalam bidang pendidikan.
    Oleh karenanya, ia ingin ada beasiswa bagi pelajar Indonesia.
    “Uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ucap dia.
    Uang pengembalian dari para koruptor juga akan dipakai untuk membayar utang Whoosh.
    Prabowo memastikan pemerintah punya uang untuk membayar utang Whoosh.
    Hal itu disampaikan Prabowo saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).
    “Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
    Selain itu, Prabowo menyinggung bahwa semua uang yang dipakai negara untuk kepentingan rakyat berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat.
    Dikatakan Prabowo, pemerintah selama ini memberikan subsidi harga tiket kereta kepada masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab menghadirkan transportasi murah.
    “Tadi disampaikan Menhub, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini kehadiran negara, ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Dari uang rakyat, dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran,” kata Prabowo.
    Terbaru, Presiden Prabowo kembali menegaskan janji akan mengejar uang hasil korupsi para koruptor untuk mensejahterakan rakyat.
    Nantinya, uang pengembalian tersebut akan digunakan untuk mendanai program pendidikan, termasuk digitalisasi pendidikan.
    Prabowo juga berjanji akan memberikan smartboard atau panel interaktif digital (PID) untuk setiap kelas di sekolah.
    “Ya kita rencananya nanti tiap kelas insya Allah di Indonesia akan kita taruh interaktifnya. Nanti itu semua (dari) uang-uang koruptor (yang) kita kejar,” tegas Prabowo dalam peluncuran program Digitalisasi Pembelajaran di SMPN 4 Bekasi, Jawa Barat (17/11/2025).
    Prabowo melanjutkan, semua maling negara akan dikejar agar uangnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak di sekolah.
    “Nanti maling-maling kita akan kejar semua itu, supaya anak-anak kita pinter-pinter,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Dalami Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi

    Dalami Dugaan Korupsi Whoosh, KPK Kembali Periksa Sejumlah Saksi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh dengan memeriksa sejumlah saksi.

    Pemeriksaan juga bertujuan untuk menemukan unsur pidana terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di proyek strategis era Presiden ke-7 Joko Widodo. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan.

    “Perkaranya masih di penyelidikan dan ini tim juga masih terus melakukan permintaan pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

    Budi menyampaikan bahwa lembaga antirasuah sudah memeriksa keterangan cukup banyak dari sejumlah saksi sehingga informasi yang dihimpun dapat dijadikan bahan analisis dan bisa melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini.

    KPK, katanya, juga masih menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan. 

    “Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu,” jelas Budi.

    Budi akan menyampaikan perkembangan informasi ketika tim KPK menemukan informasi terbaru. Adapun penyelidikan telah berlangsung sejak awal tahun 2025.

    Di sisi lain, terkait lokasi lahan yang diduga korupsi, KPK masih belum dapat memastikan dan masih dalam proses penyelidikan.

    “Nah terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” pungkas Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025).

  • 8 KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara Nasional

    8 KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara Nasional

    KPK Ungkap Modus Korupsi Whoosh: Tanah Punya Negara Dibeli Lagi Oleh Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap salah satu modus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
    Juru Bicara
    KPK
    Budi Prasetyo menyatakan bahwa modus kasus ini masih dalam penyelidikan. Namun, diduga negara membeli kembali tanah yang dijual yang dipelukan untuk pembangunan proyek ini.
    “Jadi, nanti kita akan terus menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali begitu, ya, dalam proses pengadaan lahan,” jelas dia di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
    “Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Nah, modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengondisian-pengondisian dalam proses pengadaan lahannya,” tegas dia.
    Dalam pengondisian-pengondisian tersebut, KPK juga masih menelusuri apakah memang ada
    mark up
    dana atau tidak.
    Sejauh ini, KPK enggan membeberkan lebih perinci pihak-pihak yang sudah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
    “Nah, karena ini memang di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang didalami, dimintai keterangan,” tegas dia.
    KPK berjanji akan memberikan perkembangan jika memang pembaruan dari tim yang menangani kasus tersebut.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (KPK) menduga ada tanah yang seharusnya milik negara yang dijual lagi oleh oknum ke negara dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek
    Kereta Cepat

    Jakarta-Bandung
    (KCJB) atau Whoosh.
    “Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
    Selain itu, Asep menyebut, lahan-lahan milik negara tersebut kemudian tidak dijual sesuai dengan harga pasar, bahkan lebih tinggi.
    Padahal, tanah-tanah milik negara karena dipakai untuk proyek pemerintah, maka seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan tersebut.
    “Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi, seperti itu,” kata Asep.
    Oleh karena itu, dia mengatakan, KPK menyelidiki soal dugaan pengadaan lahan untuk Whoosh yang tidak wajar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Kurangi Beban Operasional, Pemerintah Bisa Subsidi Biaya Persinyalan hingga Listrik Whoosh

    Liputan6.com, Jakarta – Skema pengurangan beban utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh masih terus dibahas. Ada opsi penggunaan kas negara untuk meringankan beban PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

    Ketua Forum Transportasi Jalan dan Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi Laksana menilai ada skema yang bisa dilakukan soal penggunaan APBN ke operasional Whoosh.

    “Bisa dengan skema subsidi beban KCIC, misalnya penggunaan pita suara GSM, atau tenaga listrik dibantu APBN agar KCIC di masa awal operasi sampai tahun tertentu mendapatkan harga khusus yang lebih rendah,” kata Aditya saat dihubungi Liputan6.com, Minggu (16/11/2025).

    Pada dasarnya, kata dia, ada dua peran subsidi. Pertama, menambah penumpang jika subsidi diarahkan pada harga tiket. Kedua, mengurangi beban biaya operasional perusahaan. “Ini supaya cash flow KCIC meningkat, jadi lebih ada kemampuan membayar utang,” katanya.

    Dia melihat beberapa aspek yang bisa ditanggung APBN. Misalnya, beban biaya persinyalan pita suara GSM hingga penggunaan listrik. Pemerintah juga bisa membantu negosiasi tenggat wakru utang, tingkat bunga, hingga pengadaan lahan jika ada pengembangan.

    “Yang terakhir ya penambahan penyertaan ke pemegang saham (BUMN) untuk memperkuat cash flow KCIC, atau pemisahan sarana prasarana kereta cepat, prasarana jadi milik negara, KCIC fokus ke operasional dan sarana saja,” beber dia.

    Bukan Subsidi Harga Tiket

    Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) membuka peluang adanya skema public service obligation (PSO) ke Kereta Cepat Whoosh. Namun, dipastikan kalau PSO itu bukan untuk subsidi operasional apalagi harga tiket.

    Managing Director Stakeholders Management and Communication Danantara, Rohan Hafas menegaskan tidak ada rencana subsidi PSO ke operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    “Kurang lebih (PSO) infrastrukturnya ya. Bukan pengoperasian misalkan kereta-keretanya, infrastrukturnya. Yang tarif enggak ada, enggak ada,” kata Rohan ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu, 15 November 2025.