Xcloud.id

Topik: Kekerasan Terhadap Perempuan

  • Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada

    Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi (kanan) bersama dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dalam acara \”Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024\”di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (17/11/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Menteri PPPA belum terima laporan kekerasan perempuan dalam pilkada
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 17 November 2024 – 12:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan kekerasan terhadap perempuan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    “Dalam hal pilkada, belum ya, kita belum menerima informasi (laporan),” kata Menteri Arifah Fauzi dalam acara “Deklarasi Bersama Kampanye Pilkada Damai 2024” di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

    Dalam kegiatan yang mengusung tema “Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih #BersamaLawanDiskriminasi” tersebut, Menteri PPPA menyerukan kepada masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang damai dalam kontestasi Pilkada 2024. Menurut dia, kegiatan ini juga sebagai ajang sosialisasi pemerintah mengingat pentingnya peran perempuan dalam pilkada.

    “Antisipasi diskriminasi terhadap perempuan. Kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya,” katanya.

    Ia mengatakan, perempuan kerap dijadikan target politik uang dalam pemilu karena perempuan dianggap lemah. Untuk itu, Kementerian PPPA bersama penyelenggara pilkada akan mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 untuk memastikan masyarakat, khususnya perempuan dapat bebas memilih calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani pemilih.

    “Kita harus bekerja bersama-sama, dan ini bukan hanya tugas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua untuk bergandengan tangan,” kata Arifah Fauzi.

    Pada Minggu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan komitmen menjaga ruang aman bagi perempuan dalam Pilkada 2024.

    “Kami harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak dilakukan, dan kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam menggunakan hak pilihnya maupun hak dipilihnya,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu fokus awasi pelibatan anak pada sisa hari masa kampanye

    Bawaslu fokus awasi pelibatan anak pada sisa hari masa kampanye

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan sedang fokus mengawasi kampanye yang melibatkan anak dan kekerasan terhadap perempuan pada sisa hari masa kampanye Pilkada 2024.

    “Jadi, dua hal ini yang menjadi fokus utama kami bekerja sama dengan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan juga teman-teman KPU (Komisi Pemilihan Umum) agar dalam kampanye sampai dengan nanti 23 November tidak terjadi hal-hal demikian,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

    Bagja mengatakan Bawaslu telah memperingatkan pasangan calon kepala daerah dan tim kampanyenya agar berhati-hati.

    “Karena pemilih, setengah lebihnya adalah perempuan, maka bersama-sama untuk kemudian melibatkan perempuan dalam kampanye dan juga tidak melakukan hal apa pun yang berindikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa hingga saat ini terdapat satu atau dua isu terkait kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan kepada Bawaslu, tetapi terkait tindak pidananya masih dikonsultasikan.

    “Kalau pidananya sampai sekarang belum ada. Kalau sudah ada pasti kami akan sampaikan ke Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dan juga akan bekerja sama dengan teman-teman Bareskrim Polri untuk perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu laporan kekerasan terhadap perempuan yang diterima Bawaslu adalah mengenai ketidakmampuan perempuan untuk memimpin.

    Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

    – tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye

    – tanggal 23—26 November 2024: Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara (TPS)

    – tanggal 26 November 2024: Penyiapan TPS

    – tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara

    – tanggal 27 November–16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cabup Aap Soroti Kekerasan Seks hingga LGBT di Pandeglang, Janji Tindak Tegas

    Cabup Aap Soroti Kekerasan Seks hingga LGBT di Pandeglang, Janji Tindak Tegas

    Pandeglang –

    Calon Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 4, Aap Aptadi dan Ratu Anita berbicara soal menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Aap-Anita, perlu ada tindakan tegas dari pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

    Pernyataan itu disampaikan Aap saat ditanya soal progam yang akan dilakukan untuk menekan, atau menghilangkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, pada acara debat kandidat Pilkada Pandeglang. Aap mengatakan pemerintah harus bisa menekan kasus tersebut.

    “Menghilangkan tidak mungkin tapi mengurangi bisa dilakukan dengan peran serta pemerintah. Ada faktor yang bisa menentukan perubahan sikap mental masyarakat adalah tokoh masyarakat, guru, guru ngaji, ustad di daerah masing-masing,” kata Aap dalam debat, Jumat (15/11/2024).

    Aap menegaskan pemerintah harus bisa bersikap tegas untuk menekan angka kekerasan dengan melibatkan semua komponen masyarakat. Terlebih kata dia, LGBT di Pandeglang disinyalir sudah mulai terorganisir di Pandeglang.

    “Saya lihat di Pandeglang bukan hanya kekerasan, tapi juga pelecehan seksual, hubungan seksual sesama jenis LGBT sepertinya terorganisir di Pandeglang, dan oleh karena itu pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas melibatkan semua komponen masyarakat, menghilangkan atau mengurangi terhadap perempuan dan anak,” tutur Aap.

    Ratu Anita menekankan pemerintah harus memiliki respons tinggi saat menerima laporan kekerasan. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk punya peran dalam menekan kasus tersebut.

    (lir/lir)

  • Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Satpol PP edukasi masyarakat peduli tramtibum cegah kekerasan anak

    Jakarta (ANTARA) – Satpol PP DKI mengedukasi masyarakat peduli tramtibum (MPT) terkait pencegahan kekerasan perempuan dan anak untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di Jakarta. 

     

    “Jadi masyarakat peduli tramtibum ini harus bisa betul-betul menjadi relawan atau pelopor yang bisa ikut mempengaruhi hal-hal baik di lingkungannya,” kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin di Jakarta, Kamis.

     

    Arifin mengatakan hal itu dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Ruang Dirgantara, Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan.

     

     

    Karena itu, diharapkan masyarakat peduli tramtibum ini bisa menegakkan peraturan daerah (perda) terkait ketentraman dan ketertiban umum dengan cara preventif dan edukatif.

     

    “Saya juga berpesan kepada MPT mengenai Pilkada yang tinggal 13 hari lagi. Saya titip untuk terus menjaga kesejukan, kedamaian, ketenangan dan kondusif baik saat kampanye hingga pasca pemilihan nanti,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa pilihan boleh berbeda namun kerukunan tetap harus dijaga.

     

    Pelaksana Harian (Plh) Kasatpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi Lubis menjelaskan, 110 peserta yang hadir merupakan MPT dari 10 kecamatan yang memiliki kepedulian terhadap ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya.

     

     

    Adapun narasumbernya  dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jakarta Selatan, Konselor UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak DKI Jakarta dan Tim Penanganan Konflik Sosial Jakarta Selatan.

     

    Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta menangani 855 laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan 2024.

     

    Dengan jumlah kasus terbanyak di Jakarta Timur yang mencapai 237 laporan.

     

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan fasilitas berupa saluran siaga (hotline) yang dapat dihubungi selama 24 jam di nomor 0813-1761-7622 atau dapat melalui nomor kontak terintegrasi Jakarta Siaga 112.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tiga Teman, ART Briptu FN Hingga Komnas Perempuan Dihadirkan

    Tiga Teman, ART Briptu FN Hingga Komnas Perempuan Dihadirkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sidang lanjutan Polisi Wanita (Polwan) Polres Mojokerto Kota, Briptu FN (28) yang membakar suaminya, anggota Polres Jombang Briptu RDW dilanjutkan di Ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Empat orang saksi dan satu saksi ahli dihadirkan dalam sidang dengan agenda keterangan saksi.

    Empat saksi tersebut yakni tiga teman dekat dari terdakwa Brigadir Cyntia Irma Satifa, Brigadir Adi Santika Pratiwi dan Briptu Nia Febrianti serta Asisten Rumah Tangga (ART) terdakwa Endang. Sementara saksi ahli dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi.

    Dalam sidang yang diketuai Majelis Hakim Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja SH, MH, teman terdakwa memberikan keterangan jika terdakwa sering curhat terkait rumah tangganya bersama koban. “Biasanya cerita, soal masalah keluarga tapi tetap melindungi suaminya. Masalah ekonomi,” ungkapnya, Selasa (12/11/2024).

    Terdakwa di mata teman-temannya mempunyai sifat yang ramah kepada siapapun. Namun jika ada masalah keluarga dan tidak ingin bercerita maka terdakwa akan diam saja. Terdakwa mengetahui jika korban mempunyai kebiasaan judi online sebelum keduanya menikah pada tahun 2021 lalu.

    “Bersahabatan berlima, satu sudah mutasi ke polres lain. Korban judi online sebelum menikah, mereka menikah tahun 2021. Keduanya kenal dari SMA, terdalwa adik kelas korban saat di SMA. Terdakwa pernah menceritakan pas mau menikah, di telepon kakak korban. Korban pinjam uang Rp12 juta ke kakak korban untuk biaya menikah,” katanya.

    Terdakwa mengaku belum menerima uang dari korban untuk biaya pernikahan, dugaan digunakan korban untuk judi online. Sebelum kejadian, Sabtu (8/6/2024) pagi, terdakwa masih dinas di Polres Mojokerto Kota. Terdakwa masih terlihat ceria, hingga terjadi kasus pembakaran tersebut. “Tidak cerita detail terkait kronologi pembakaran,” ujarnya.

    ART terdakwa, Endang mengatakan, jika ia bekerja di rumah terdakwa dengan korban di Asrama Polisi Mojokerto mulai bulan April 2022 hingga 2023. “Anak masih satu, usia 3 bulan saya mulai kerja. Sering bertengkar, faktor ekonomi selalu diributkan dengan nada tinggi terdakwa selalu menanyakan uang kemana, korban beralasan dikasih ke ibunya,” ujarnya.

    Saksi mengaku melihat korban melakukan Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap terdakwa dua kali. Pertama melakukan dengan tangan, kedua dengan sabuk dan sapu. Tidak ada perlawanan dari terdakwa hanya menghindar. Saksi mengaku jika korban selalu bermain HP dan saat saksi minta tolong jaga anak, HP dimatikan.

    “Tidak tahu main apa, fokus HP. Pas minta tolong jaga anaknya, saya mau ke kamar mandi, langsung dimatikan HPnya. Tidak tahu main apa, fokus HP kalau di rumah. Iya kadang bantu jaga anak tapi kalau sudah main HP, korban terlihat fokus,” jelasnya.

    Ketua Majelis Hakim Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja SH, MH menyatakan, jika dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa. “Saya minta terdakwa dihadirkan secara offline ya. Terdakwa kembali ke tahanan, jaga kesehatan. Minggu depan langsung datang ke PN Mojokerto ya, sidang ditutup,” pungkasnya. [tin/kun]

  • Trump Menang Pilpres Berujung Protes Wanita AS Mogok Seks

    Trump Menang Pilpres Berujung Protes Wanita AS Mogok Seks

    McKenna, yang berusia 24 tahun dan tinggal di negara bagian AS yang konservatif, juga menyatakan ketertarikannya pada gerakan 4B setelah Trump menang pemilu AS.

    “Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa di negara ini, Anda hanya berarti jika Anda seorang pria kulit putih. Sungguh menyedihkan kita berada pada titik ini. Jadi saya tidak akan membiarkan orang lain menyentuh saya sampai saya mendapatkan hak saya kembali,” ucapnya seperti dilansir The Guardian.

    Isu Aborsi di AS

    Pada Pemilu AS kemarin, isu gender memainkan peran utama. Bagi kebanyakan wanita AS, kemenangan Trump menjadi indikasi bahwa hak reproduksi mereka semakin berkurang.

    Trump sendiri memiliki pendirian berbeda-beda mengenai larangan aborsi secara nasional. Dia awalnya mendukung upaya legislatif untuk menerapkan larangan itu secara nasional di seluruh AS. Namun, kemudian dia mengatakan masalah aborsi ini harus ditentukan oleh negara bagian.

    Sarah Liu yang merupakan dosen senior untuk gender dan politik di Universitas Edinburgh di Inggris, menilai partisipasi para wanita AS dalam gerakan 4B yang melibatkan seruan mogok seks tergantung pada posisi dan akses mereka terhadap sumber daya.

    “Fakta bahwa begitu banyak wanita AS mencari gerakan 4B di Google dan ingin melakukan strategi ini menunjukkan kepada Anda bagaimana tidak bersahabatnya lingkungan yang ditinggali wanita Amerika saat ini. Terpilihnya Trump menjadi peringatan bagi banyak wanita di AS bahwa patriarki masih hidup dan berkembang di tanah air mereka,” sebutnya.

    “Dengan banyaknya metode protes, gerakan 4B tampaknya merupakan salah satu strategi utama untuk menolak ekspektasi gender yang dibebankan pada perempuan, terutama karena gerakan ini berpusat pada kemampuan reproduksi perempuan dan ekspektasi gender terhadap hubungan heteroseksual. Namun, gerakan ini bisa menimbulkan reaksi balasan dan lebih banyak antagonisme terhadap feminisme dari laki-laki,” imbuhnya.

    Gerakan 4B dimulai di Korsel tahun 2018 saat gerakan #MeToo sedang marak saat ini. Gerakan 4B dinilai menjadi cara bagi perempuan Korsel untuk memprotes misoginisme, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap perempuan.

    (aik/lir)

  • Viral Wanita AS Mogok Seks Usai Trump Menang Pilpres

    Viral Wanita AS Mogok Seks Usai Trump Menang Pilpres

    McKenna, yang berusia 24 tahun dan tinggal di negara bagian AS yang konservatif, juga menyatakan ketertarikannya pada gerakan 4B setelah Trump menang pemilu AS.

    “Sungguh menyedihkan mengetahui bahwa di negara ini, Anda hanya berarti jika Anda seorang pria kulit putih. Sungguh menyedihkan kita berada pada titik ini. Jadi saya tidak akan membiarkan orang lain menyentuh saya sampai saya mendapatkan hak saya kembali,” ucapnya seperti dilansir The Guardian.

    Gerakan 4B dimulai di Korsel tahun 2018 saat gerakan #MeToo sedang marak saat ini. Gerakan 4B dinilai menjadi cara bagi perempuan Korsel untuk memprotes misoginisme, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap perempuan.

    Minat baru pada gerakan 4B mencuat setelah pemilu AS berakhir, di mana isu gender memainkan peran utama. Bagi kebanyakan wanita AS, kemenangan Trump menjadi indikasi bahwa hak reproduksi mereka semakin berkurang.

    Trump sendiri memiliki pendirian berbeda-beda mengenai larangan aborsi secara nasional. Dia awalnya mendukung upaya legislatif untuk menerapkan larangan itu secara nasional di seluruh AS. Namun, kemudian dia mengatakan masalah aborsi ini harus ditentukan oleh negara bagian.

    Sarah Liu yang merupakan dosen senior untuk gender dan politik di Universitas Edinburgh di Inggris, menilai partisipasi para wanita AS dalam gerakan 4B yang melibatkan seruan mogok seks tergantung pada posisi dan akses mereka terhadap sumber daya.

    “Fakta bahwa begitu banyak wanita AS mencari gerakan 4B di Google dan ingin melakukan strategi ini menunjukkan kepada Anda bagaimana tidak bersahabatnya lingkungan yang ditinggali wanita Amerika saat ini. Terpilihnya Trump menjadi peringatan bagi banyak wanita di AS bahwa patriarki masih hidup dan berkembang di tanah air mereka,” sebutnya.

    “Dengan banyaknya metode protes, gerakan 4B tampaknya merupakan salah satu strategi utama untuk menolak ekspektasi gender yang dibebankan pada perempuan, terutama karena gerakan ini berpusat pada kemampuan reproduksi perempuan dan ekspektasi gender terhadap hubungan heteroseksual. Namun, gerakan ini bisa menimbulkan reaksi balasan dan lebih banyak antagonisme terhadap feminisme dari laki-laki,” imbuhnya.

    Mogok seks, menurut Newsweek, sudah terjadi di banyak negara di dunia termasuk Kolombia, Kenya, Liberia, Italia, Filipina, Sudan Selatan dan Togo.

    (nvc/ita)

  • Genzi Merah Putih di Gorontalo Perangi Narkoba

    Genzi Merah Putih di Gorontalo Perangi Narkoba

    Gorontalo, Beritasatu.com – Sebanyak 2.800 Generasi Z Indonesia (Genzi) Merah Putih menggelar apel siaga yang bertujuan menciptakan generasi yang berprestasi menuju Indonesia maju, unggul, dan sejahtera, di Gorontalo, Sabtu (2/11/2024). Genzi Merah Putih di Gorontalo itu bertekad memerangi narkoba.

    Apel siaga tersebut dihadiri peserta dari ratusan siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK serta mahasiswa di Gorontalo.

    Pembina Genzi Indonesia Abd Razak Mozin menyebut,  apel siaga yang dilaksanakan di gedung Nani Wartabone, Kota Gorontalo itu sebagai bentuk deklarasi generasi muda yang penuh potensi untuk tolak narkoba.

    Ia menjelaskan, narkoba menjadi salah satu ancaman terbesar bagi generasi muda. Banyak mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, kehilangan masa depan, dan mengabaikan potensi diri.

    “Oleh karena itu, kita perlu bersatu dan berkomitmen untuk menolak narkoba demi masa depan yang lebih baik,” katanya.

    Menurutnya, ketika seseorang terjerumus, mereka tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menciptakan beban bagi orang-orang terdekat.

    “Untuk itu, kita harus berani mengambil sikap. Dengan memilih untuk menjauhi narkoba, kita tidak hanya melindungi diri, tetapi juga memberikan contoh positif bagi orang lain,” jelas Razak Mozin.

    Selain deklarasi narkoba, peserta juga mendeklarasikan tentang tolak prostitusi, hoax, perundungan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta radikalisme.

    “Oleh karena itu, mari kita ciptakan budaya saling mendukung dan menghargai. Jika kita melihat teman yang menunjukkan tanda-tanda terjerumus, jangan biarkan mereka sendirian,” kata Razak Mozin.

  • Kasus Kekerasan kepada Perempuan di Jawa Timur Terus Turun

    Kasus Kekerasan kepada Perempuan di Jawa Timur Terus Turun

    Surabaya, Beritasatu.com – Sepanjang 2024 hingga kini, terdapat 640 kasus kekerasan pada perempuan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Angka ini turun jika dibandingkan pada 2023 terdapat 802 kasus. 

    Sedangkan pada 2022 ada sebanyak 968 kekerasan terhadap perempuan. Ini artinya dalam tiga tahun terakhir angka kasus kekerasan pada perempuan tersebut menurun sebesar 33,2%. 

    Demikian juga dengan angka kekerasan pada anak. Dalam tiga tahun terakhir, penurunan signifikan bisa dicapai sebesar 31,7%. Perinciannya pada 2022, angka kekerasan anak terjadi sebanyak 1.561 kasus, kemudian menurun menjadi 1.386 kasus di 2023, dan kembali menurun pada 2022 menjadi 1.065 kasus. 

    “Kita terus berupaya dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilakukan secara holistik. Kita berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Jawa Timur yang aman dan nyaman bagi semua, tak terkecuali bagi perempuan dan anak,” ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Rabu (30/10/2024). 

    Adhy menegaskan keberhasilan Pemprov Jatim menekan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak berkat upaya simultan yang melibatkan banyak pihak, termasuk Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (PMPA). Selain itu, ada kampanye 5 stop, yakni  yan stop stunting, stop tanpa dokumen kependudukan, stop bullying dan kekerasan kepada perempuan dan anak, stop pekerja anak, dan stop perkawinan usia dini.

    Selain itu juga dilakukan advokasi dan sosialisasi terhadap guru BK di sekolah-sekolah baik jenjang SMP maupun SMA, dan melakukan advokasi dan sosialisasi forum anak Jawa Timur. 

    “Kita juga memiliki sistem pelaporan on call one stop service di call center pos Sayang Anak dan Perempuan (SAPA). Call center ini melayani laporan bullying, perdagangan anak, pernikahan dini usia, eksploitasi seksual dan ekonomi dan juga kekerasan pada perempuan dan anak,” tutupnya.

  • Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Pilkada Kota Bekasi 2024

    Bawaslu Kota Bekasi sosialisasikan pengawasan partisipatif untuk pemilih rentan 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 20:43 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif, dengan fokus pada perlindungan hak pilih kelompok rentan dalam Pilkada 2024.

    Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara, tanpa terkecuali, dapat menggunakan hak pilihnya.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Chairunnisa Marzoeki, mengatakan pentingnya perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang seringkali terabaikan.

    “Dengan kerentanannya ya, yang selama ini barangkali sebagian orang sering kali diabaikan, contohnya ya ada disabilitas, mungkin jumlahnya gak cukup banyak ya di Kota Bekasi. Ada 7000an dari 1,8 juta sekian,” kata Nisa, Senin (28/10/2024).

    Ia menjelaskan, kelompok rentan yang menjadi fokus sosialisasi ini meliputi penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok minoritas agama, dan pemilih pemula.

    “Seperti anak-anak yang berisiko, perempuan, penyintas kekerasan terhadap perempuan, dan komunitas waria atau disebutnya Srikandi Patriot yang mungkin kita persoalan itunya urusan mereka ya, mereka kan punya hak sebagai warga negara,” ungkapnya.

    Selain itu, Nissa juga menyebut, Bawaslu Kota Bekasi memastikan KPU memberikan akses yang layak bagi penyandang disabilitas di TPS, termasuk aksesibilitas bagi pengguna kursi roda dan penyediaan kertas suara braille.

    “Kalo disabilitas kan sebenarnya ada ya ketika misalnya di TPS mereka juga aksesnya tentu yang pakai kursi roda dan sebagainya. Mereka juga dipastikan punya pendamping, kalau kertas suara kan harusnya ada kertas suara yang khusus yang braille, nah kita tidak ada,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bawaslu juga memastikan hak pilih bagi warga yang belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) namun memiliki KTP dan bagi mereka yang belum melakukan perekaman e-KTP.

    Ia mengaku, Bawaslu Kota Bekasi berkomitmen untuk mengawal dan memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan terlindungi. 

    “Kami dari Bawaslu memastikan bahwa warga negara yang punya hak dipastikan  diberikan ya haknya,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (29/10). 

    Sumber : Radio Elshinta