Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.
Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.
Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.
Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.
“Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).
Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.
ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.
Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.
Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.
Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.
Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.
Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.
Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara. Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.
“Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.
Alternatif Proyek DME
Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.
Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.
“Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.
Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.
Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.
“Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.
Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.
“Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.
