Xcloud.id

Topik: KEK

  • Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Percepat Realisasi Investasi PSN Non APBN, Kadin-Pemerintah Bentuk Pokja

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie membentuk Kelompok Kerja (Pokja) terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) bersama pemerintah. Hal itu untuk mempercepat realisasi investasi khususnya di kawasan industri yang dibangun oleh swasta atau non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wakil Ketua Umum Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri dan PSN Kadin Indonesia, Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan kehadiran Pokja untuk mengawal semua perizinan PSN yang menyangkut di kementerian/lembaga terkait.

    “Sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu,” kata Akhmad usai Rapat Kerja Percepatan Kawasan Industri PSN di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

    Akhmad menyebut realisasi investasi PSN kawasan industri saat ini baru mencapai Rp 68 triliun dari target investasi di 2024 sekitar Rp 1.700 triliun. Percepatan realisasi investasi ini bertujuan untuk mengejar target ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    “Jadi hari ini dibentuk Pokja tujuannya mempercepat realisasi investasi karena target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan 8%. Kita sama-sama ketahui (target) investasi yang sekarang ini kurang lebih Rp 1.700 triliun, yang baru realisasi di 2024 kurang lebih Rp 68 triliun (PSN kawasan industri) dan kita akan mengawal di awal tahun depan supaya terealisasi cepat,” imbuhnya.

    Pokja yang diinisiasi Kadin Indonesia akan terdiri dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ATR/BPN.

    Akhmad pun membeberkan beberapa hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha dalam penyelesaian PSN.

    “Hambatannya yang pasti kan perizinan, yang menyangkut lingkungan, amdal, PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), tata ruang, dan lain-lainnya. Hampir rata-rata teman-teman mengalami itu menyangkut perizinan, tumpang tindih peraturan, lintas kementerian, lamanya waktu,” bebernya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Kementerian Investasi/BKPM Noor Fuad Fitrianto mengaku mendukung dibentuknya Pokja. Dengan adanya ini diharapkan bisa menjadi instrumen untuk percepatan perizinan berusaha.

    “Kalau ada percepatan perizinan berusaha, dalam artian itu nantinya juga akan mempercepat realisasi investasidan itu menjadi hal yang diharapkan karena dengan adanya investasi, tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

    (aid/rrd)

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Di Depok, Pemberian Makanan Tambahan Lokal ke Balita-Bumil Manfaatkan Marketplace – Halaman all

    Di Depok, Pemberian Makanan Tambahan Lokal ke Balita-Bumil Manfaatkan Marketplace – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

    TRIBUNNEWS.COM, DEPOK –  Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok melaksanakan program pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal. Program yang dimulai pada 13 September 2024 itu menyasar 2.197 anak balita dan 279 ibu hamil yang tersebar pada 38 puskesmas di Kota Depok.

    Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal untuk 2.197 anak balita berlangsung selama 56 hari, yakni mulai tanggal 13 September-16 November 2024. Sementara itu, PMT lokal untuk 279 ibu hamil dijadwalkan berlangsung 84 hari, yakni 13 September hingga 19 Desember 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, dr. Mary Liziawati, mengatakan, program PMT dengan bahan pangan lokal berfokus pada anak balita dengan kondisi berat badan tidak naik, berat badan kurang, serta kurang gizi.

    Sementara itu, ibu hamil (bumil) yang masuk kriteria adalah ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan berisiko KEK. Pangan lokal yang diberikan berupa makanan lengkap siap santap dan/atau kudapan secara bergantian setiap hari. 

    “Kami memastikan makanan yang disalurkan adalah produk lokal berkualitas yang mendukung kebutuhan gizi bagi ibu dan anak di Kota Depok,” ungkap Mary.

    “Dengan adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan UMKM lokal, kami berharap program ini dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan angka stunting di Kota Depok,” ujar Mary.

    Program PMT berbahan pangan lokal memanfaatkan teknologi informasi melalui pemesanan secara online atau dalam jaringan (daring).

    Dinkes Kota Depok bekerja sama dengan Mbizmarket, platform daring mitra Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), yang memungkinkan pengadaan dan distribusi makanan tambahan berlangsung efisien.

    Pemesanan melalui platform “marketplace” mendorong proses distribusi makanan tambahan menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien.

    Pelaksanaan PMT lokal di Depok memastikan UMKM lokal menyediakan bahan pangan bergizi, serta pengawasan ketat oleh tim kualitas dan gizi, sehingga setiap makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar gizi nasional sesuai peraturan dari Kementerian Kesehatan. Jumlah UMKM yang dilibatkan sebagai penyedia makanan tambahan berjumlah 38 UMKM, yakni 1 penyedia untuk 1 puskesmas.

    Program PMT lokal dengan memanfaatkan teknologi secara daring merupakan salah satu inovasi pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.

    Pemanfaatan marketplace diharapkan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas, serta menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi masalah gizi di Kota Depok.

    “Penggunaan platform online dalam pengadaan PMT lokal mendorong pengadaan barang dan jasa lebih akuntabel, melibatkan UMKM, serta memudahkan puskesmas dan penyedia dalam bertransaksi,” kata Mary.

    Pada tahun 2025, pemberian PMT berbahan pangan lokal di Depok direncanakan tetap melibatkan 38 puskesmas. PMT lokal merupakan program reguler karena menjadi menu wajib dari Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan (DAK BOK) Puskesmas hingga tahun 2025.

    CEO & Co – Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan, mengemukakan, pelaksanaan program PMT di Depok dengan teknologi berbasis daring memastikan UMKM penyedia telah terverifikasi.

    Ini karena mereka memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengadaan dan distribusi makanan, serta pemantauan terhadap proses distribusi makanan hingga sampai kepada penerima manfaat.

    “Kami senang platform Mbizmarket dapat dimanfaatkan untuk mendukung program PMT di Depok. Teknologi platfrom Mbizmarket berbasis daring dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 atau PMK 58,  Mbizmarket sebagai wajib pungut (WAPU) bertugas membantu memungut dan menyetor pajak penyedia; dan yang terpenting menjalankan program secara transparan dan akuntabel.

     

     

  • Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Dibahas di BNI Investor Daily Round Table

    Surabaya, Beritasatu.com – Diskusi menarik tentang isu-isu kritis seputar ekonomi nasional dan global kembali digelar dalam BNI Investor Daily Round Table (IDRT), Kamis (5/12/2024). Didukung oleh BNI, Investor Daily Round Table kini hadir dengan pembahasan menarik bertemakan “Membangun Masa Depan Ekonomi Jawa Timur Melalui Investasi”.

    BNI Investor Daily Round Table kembali dipandu langsung oleh Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita. Dalam forum kali ini, BNI Investor Daily Round Table menghadirkan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yakni Emil Dardak.

    Dalam forum tersebut, Emil Dardak menyampaikan bagaimana Jawa Timur dapat mendoorong potensi daerah sehingga menjadikan Jatim sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia. Dengan kontribusi sebesar sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, provinsi ini pun menjadi penggerak ekonomi di Pulau Jawa.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), Jatim menjadi penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi 25,55% pada triwulan III 2024. Jatim hanya di bawah Jakarta yang berkontribusi 29,08%, sedangkan Jawa Barat kontributor terbesar ketiga dengan angka 22,39%.

    BPS juga mencatat, ekonomi Jatim pada triwulan III-2024 mampu tumbuh mencapai 4,91 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau 1,72 persen secara kuartalan (quartal to quartal/qtq).

    Beberapa sektor andalan yang dimiliki Jawa Timur antara lain adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk daerah non-perkotaan, dengan fokus pada produksi padi, tebu, dan perikanan. Sementara, Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada triwulan III-2024 dengan kontribusi sebesar 30,54%.

    Emil Dardak mengatakan, pemerintah provinsi Jawa Timur ke depannya harus terus mengoptimalkan potensi Jatim agar pertumbuhan ekonomi dapat terus ditingkatkan. Harapannya, Jawa Timur mampu berkontribusi besar dalam misi Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekomomi 8%.

    Menurut Emil, berbagai strategi harus dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur agar potensi ekonomi provinsi tersebut dapat dimaksimalkan. Dia mengatakan, salah satu hal yang harus dilakukan optimalisasi konektivitas yang menjadi faktor kunci dalam roda perekonomian.

    “Tentunya positioning Pelabuhan Tanjung Perak menjadi sangat penting untuk menunjang konektivitas, tetapi di Jawa Timur ini juga sudah ditopang juga dengan adanya pelabuhan di Probolinggo. Kemudian, beroperasinya port captive di beberapa kawasan industri. Di selatan sudah ada pelabuhan Prigi yang bisa bersinergi dengan pelabuhan Selatan seperti Cilacap, Tanjung Wangi, juga di Lembar. Ini yang kemudian kita harapkan bisa menjadikan Jawa Timur terkoneksi dengan baik, menopang target pertumbuhan 8%,” ujar Emil.

    Emil juga menambahkan, masa depan ekonomi Jawa Timur juga tak akan terlepas dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dia menyebut, pemerintah harus mengoptimalkan fungsionalitas KEK di Jatim sehinggg menarik lebih banyak investasi masuk ketiga kawasan tersebut.

    Saat ini, terdapat KEK yang berada di KEK Jatim. Pertama, KEK Singhasari di Kabupaten Malang yang berfokus pada pengembangan ekonomi digital. Kedua, KEK Gresik yang berfokus pada industri smelter nikel dan baja, elektronik, petrokimia, dan energi. Ketiga, KEK Sidoarjo, yang berfokus pada industri halal.

    Dalam BNI Investor Daily Round Table, Emil juga membeberkan realisasi investasi yang dicapai oleh provinsi Jawa Timur. lada triwulan III-2024, realisasi investasi Jawa Timur mencapai Rp 39,69 triliun. Dari angka tersebut, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 25,81 triliun.

    Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 2% secara tahunan (year on year) dan 11,6% secara triwulanan (Q to Q). Total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp 111,4 triliun

    “Ada beberapa terobosan-terobosan, regulasi yang semakin meningkatkan minat investor luar negeri, untuk juga menanamkan modalnya di sini dan menjual produknya bukan hanya pangsa pasar domestik, tetapi juga bangsa pasar setidaknya ASEAN,” papar Emil.

    Berbicara soal masa depan ekonomi Jawa Timur, Emil mengatakan bahwa Jatim memiliki tantangan dalam penyerapan lapangan kerja. Untuk itu, menurutnya, pendidikan harus dibenahi dengan membuka jurusan-jurusan yang banyak diminati industri. Hal ini ditujukkan agar tenaga kerja dapat diserap lebih banyak lagi.

    Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengakui bahwa ekonomi Jawa Timur sangat potensial. Dia lantas mengapresiasi kinerja Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang telah membuat ekonomi Jatim kian menggeliat dalam lima tahun terakhir. Menurutnya, pemrov Jatim telah menciptakan kebijakan yang sangat baik untuk investor luar negeri dalam negeri, bahkan juga UMKM.

    “Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dijadikan target oleh bapak Presiden Prabowo. Ini akan lebih kuat lagi dilaksanakan oleh ibu dan wakil gubernur terpilih karena ini tinggal melanjutkan kebijakan-kebijakan dari yang mereka lakukan. Catatannya adalah kalau investasi yang high tech itu mengenai kesiapan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk itu. Berikutnya adalah mengenai masalah izin,” ucap Enggar.

    Dalam kesempatan yang sama, Wholesale Transaction Product & Partnership Division Head BNI I Gede Widya Anantayoga mengungkapkan, BNI Investor Daily Round Table merupakan forum yang sangat penting untuk diikuti oleh masyarakat Surabaya, termasuk nasabah BNI yang banyak menjadi pelaku usaha di Jatim.

    Gede berharap, BNI Investor Daily Round Table dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha di Jatim untuk bisa mengembangka dan membesarkan bisnis searah dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah. 

    Masyarakat dapat menyaksikan diskusi lengkap BNI Investor Daily Round Table melalui tayangan di BTV dan Investor Daily TV (IDTV).

  • Airlangga nilai darurat militer di Korsel jadi peluang bagi RI

    Airlangga nilai darurat militer di Korsel jadi peluang bagi RI

    Inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, penetapan darurat militer (martial law) di Korea Selatan pada Selasa malam (3/12) menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi.

    “Jadi banyak negara yang saat ini bullish dengan Indonesia karena political stability di ASEAN, sebagai negara terbesar di ASEAN, dan transisi (pemerintahan) yang mulus ada di Indonesia. Kalau kita lihat tadi malam sempat tegang sedikit dengan apa yang terjadi di Korea Selatan yang sempat mengumumkan martial law dan dibatalkan oleh 190 anggota kongres, dan ini mungkin destabilisasi di kawasan Korea belum selesai,” kata Airlangga dalam acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

    Deklarasi darurat militer di Korea Selatan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih menarik di tengah ketidakpastian global, khususnya di wilayah Asia.

    “Inilah opportunity dan kesempatan bagi Indonesia,” ucapnya.

    Sebagai informasi, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah mengumumkan pencabutan darurat militer pada Rabu pagi setelah Majelis Nasional melakukan pemungutan suara dengan hasil meminta untuk mengakhiri kondisi darurat militer.

    Dalam pidatonya, Airlangga menilai para investor tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia dikarenakan peluang hilirisasi di sektor energi terbarukan sebagai salah satu fokus utama Indonesia dalam menarik investasi.

    Salah satu yang sedang didorong adalah pengembangan industri kaca apung (floating glass) yang berbasis pasir silika, bahan yang dikenal memiliki kualitas baik di Indonesia.

    “Dari floating glass, dia akan menjadi glass untuk solar panel dan juga akan bisa didorong untuk membuat semikonduktor kedepannya. Nah ini juga yang menjadi kekuatan karena pasir silika kita dikenal cukup baik, dan investasinya ada 1-2 yang sudah siap untuk mengembangkan industri kaca,” jelasnya.

    Ia menyebut aliran investasi sudah mulai terlihat, dengan beberapa investor berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang dan Gresik. Pengembangan ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat energi tenaga surya.

    Selain itu, tenaga surya yang memerlukan baterai sebagai baseload akan meningkatkan kebutuhan terhadap mineral kritis (critical minerals).

    “Indonesia diberkahi dengan adanya geothermal, dengan adanya hydropower, dengan adanya ocean thermal atau dari ombak di bawah laut,” terang Menko Airlangga.

    Selain itu, Airlangga juga menyoroti adanya komitmen investasi jumbo dari perusahaan multinasional dalam mendukung target emisi nol bersih (net zero emission) 2060.

    Ia membeberkan saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris, British Petroleum (BP) telah berkomitmen untuk menggelontorkan investasi sebesar 7,5 miliar dolar AS guna pengembangan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).

    “Perusahaan ExxonMobil juga berencana menginvestasikan hingga 15 miliar dolar AS,” ungkap Airlangga.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Airlangga: US-ABC dukung penguatan kerja sama perdagangan RI-AS

    Airlangga: US-ABC dukung penguatan kerja sama perdagangan RI-AS

    Kemitraan dengan sektor swasta AS dapat menjadi katalis utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) berkomitmen mendukung penguatan kerja sama perdagangan Indonesia-AS pada era pemerintahan baru.

    Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan delegasi sektor swasta AS di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    “United States-ASEAN Business Council (US-ABC), yang selama empat dekade terakhir telah berkomitmen untuk memajukan hubungan bisnis antara Amerika Serikat dan ASEAN, menyampaikan dukungan penuh kepada Indonesia di bawah pemerintah baru,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dipimpin oleh Duta Besar Ted Osius, delegasi AS terdiri atas pejabat senior dari 50 perusahaan anggota Fortune 250, termasuk Wakil Presiden Senior dan Direktur Pelaksana Regional US-ABC Duta Besar Brian McFeeters, serta Ketua Komite Indonesia US-ABC sekaligus CEO Citi Indonesia Batara Sianturi.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara AS dan Indonesia, serta mengeksplorasi peluang-peluang kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral yang lebih baik.

    Osius menyampaikan komitmen US-ABC dalam mendukung upaya Indonesia meningkatkan konektivitas, ketahanan finansial, ketahanan pangan, kerja sama di bidang kesehatan dan farmasi, serta pariwisata.

    “Kami percaya bahwa hubungan bilateral yang erat antara AS dan Indonesia tidak hanya akan memperkuat perekonomian kedua negara tetapi juga menciptakan model pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovatif untuk kawasan,” ucapnya.

    Menanggapi hal ini, Airlangga menyambut baik dukungan dan kolaborasi yang ditawarkan. Ia menilai kemitraan dengan sektor swasta AS dapat menjadi katalis utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam isu digital ekonomi, para hadirin sepakat pentingnya kolaborasi untuk mendukung kepentingan kawasan Asia Tenggara dalam negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

    Kedua pihak juga menyoroti peluang investasi sektor swasta AS di bidang energi bersih, yang sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo, yaitu percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

    “Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan energi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan, mempromosikan energi terbarukan, dan membangun pertukaran karbon,” ungkap Airlangga.

    Sektor bisnis swasta AS dapat memainkan peran penting dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap pengembangan energi bersih, khususnya dalam proyek bioenergi, tenaga surya, panas bumi, sustainable aviation fuel (SAF), hingga small modular reactors (SMR).

    Kedua pihak juga membahas potensi kerja sama di sektor transportasi, dengan fokus pada peluang pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Perwakilan Boeing dalam US-ABC menyampaikan proyeksi bahwa Indonesia akan menjadi pasar penerbangan komersial terbesar di kawasan Asia pada 2035. Boeing juga menyambut baik rencana Indonesia untuk menambah armada pesawat dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan tambahan armada pesawat dengan harga yang kompetitif, guna memperluas jaringan penerbangannya ke seluruh wilayah.

    Selain itu, dirinya juga menyambut baik potensi pengembangan sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO), dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic di Batam.

    Di akhir pertemuan, terdapat pembicaraan perihal langkah-langkah strategis untuk mendorong aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional, seperti OECD dan CPTPP. Proses aksesi tersebut diharapkan dapat meningkatkan rating investasi Indonesia, membuka masuknya investasi yang lebih luas, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Adapun dalam rangkaian kunjungan tahunan US-ABC pada 3-5 Desember 2024, delegasi sektor swasta AS bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran pejabat terkait untuk membahas peluang kerja sama pada berbagai sektor strategis dan berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Darurat Militer Korea Selatan Berasa Nonton Drakor dan Kuliah Tata Negara

    Darurat Militer Korea Selatan Berasa Nonton Drakor dan Kuliah Tata Negara

    Jakarta –

    Pengumuman darurat militer di Korea Selatan (Korsel) oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada tanggal 3 Desember 2024 telah mengejutkan dunia. Keputusan ini tidak hanya menggegerkan masyarakat lokal namun juga membuat warganet seluruh dunia.

    Seperti diketahui status darurat militer ini diumumkan Korsel karena ketegangan dengan tetangganya, Korea Utara (Korut) terus meningkat. Korsel terakhir kali mengumumkan darurat militer pada 1987.

    “Untuk melindungi Korea Selatan yang liberal dari ancaman yang ditimbulkan oleh kekuatan komunis Korea Utara dan untuk melenyapkan elemen-elemen anti-negara… Dengan ini saya umumkan darurat militer,” kata Yoon dalam pidato yang disiarkan langsung di televisi kepada rakyat.

    Menanggapi pengumuman tersebut, warga Korsel berdemo di gedung parlemen menentang keputusan tersebut. DPR Korsel pun menolak darurat militer dan meminta Presiden Yoon untuk membatalkan keputusannya.

    Pada perkembangannya Presiden Yoon mengatakan akan mencabut darurat militer dan menarik pasukan dari operasi. Situasi politik Korsel yang mengejutkan ini mencuri perhatian netizen, beberapa merasa seperti sedang menonton episode dramatis dari salah satu serial drama Korea (drakor) favorit mereka.

    “Korea Selatan lagi seru bgt beritanya. Ada darurat militer tiba2. Tentara mau nerobos gedung DPR. DPR membatalkan darurat militer dgn 100% anggota setuju baik koalisi maupun oposisi.Kek drakor anjir!!” kata @puturadar.

    “ngeliat berita di korea serasa nonton drakor tema politik yang ada tikus dzolim nya anjir serem banget.. tapi respect buat semua majelis politik dan rakyat nya kompak menolak darurat militer PLUS SANGAT AMAT SATSET.. bayangin in the past midnight mereka demo,” kata @nononivers.

    “Darurat militer Korea selatan seperti drakor yang sedang di pertontonkan hanya waktu dua jam sudah tamat. Ril drama korea,” ujar @aseprivva.

    “South Korea DPR-nya berfungsi, dan punya banyak partai oposisi yg ngusung Demokrasi. Ditambah rakyatnya melek politik. Lah Indonesia Partai Oposisinya skrg apa cok? 😭
    Oposisi Pemerintahan itu idealnya adalah rakyat, tp rakyat kita dikasih Bansos aja langsung diem wkwk 🥲,” kata @baemonbae.

    “south korea give us kuliah hukum tata negara dan hukum politik in 2 hours 😭 ayo adik” new generation indonesia coba dibaca” itu yaaa,” ujar @byuldalbit.

    (afr/afr)

  • Saingi Malaysia & Singapura, RI Siapkan Segudang Insentif untuk KEK Batam

    Saingi Malaysia & Singapura, RI Siapkan Segudang Insentif untuk KEK Batam

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengaku tengah menyiapkan kematangan iklim investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada di wilayah Batam agar tak kalah saing dengan Special Economic Zone (SEZ) Johor-Singapura.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa salah satu upaya yang tengah diselesaikan untuk mendorong pamor KEK Batam di mata investor yakni mengenai penyelesaian masalah pembebasan lahan.

    “Kita ingin mendorong Batam itu kompetitif, terutama kalau dibandingkan dengan kompetitornya atau pesaingnya. Sekarang kan ada Johor. Dan Johor Baru itu luar biasa menawarkan banyak hal, jangan sampai Batam dalam tanda petik kalah dengan itu,” kata Susiwijono saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (3/12/2024).

    Di samping itu, optimisme itu juga didorong oleh lokasi geografis wilayah Batam yang disebut jauh lebih strategis. Kemudian, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif pada sejumlah KEK yang ada di Batam.

    Lebih lanjut, Susi juga memastikan pengembangan infrastruktur di wilayah Batam telah banyak mengalami kemajuan. Sehingga, hal itu akan menjadi nilai lebih untuk menarik minat para investor.

    “Lalu, kalau kita lihat konstelasi global saat ini, bisa jadi malah blessing buat kita. Sebagai contoh tensi geopolitik antara pemerintah nanti US dengan China itu akan malah jadi berkah buat kita karena ada beberapa investasi yang harus pindah ke Indonesia. Pengalaman kita seperti itu. Makannya kami ingin menyiapkan betul,” pungkasnya.

    Adapun, melansir dari lama resmi KEK, insentif fiskal terdiri dari pemerintah memberikan pengurangan pajak penghasilan perusahaan, bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

    Kemudian pengurangan pajak dan retribusi daerah sebesar 50% – 100%, fasilitas khusus untuk KEK pariwisata, dan insentif bea dan cukai.

    Sementara dari sisi nonfiskal, pemerintah memberikan insentif seperti kemudahan untuk perizinan dan lisensi, tidak ada kewajiban ekspor, serta kepemilikan tanah untuk 80 tahun.

  • Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Anindya Ketum, Arsjad Wantim, Budi Arie Jadi Pengurus

    Jakarta –

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di bawah Anindya Bakrie menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2024 hari ini. Dalam rapat kali ini, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie Abdul Latif mengukuhkan pengurus Kadin Periode 2024-2029.

    Dia mengatakan pengukuhan ini dilakukan lebih awal agar pengurus Kadin 2024-2029 telah sah dan dapat meneruskan tugas-tugasnya. Dia pun berharap para pengurus ke depannya dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan sesuai fakta integritas.

    “Kami memohon segala macam kinerja yang dilakukan dilakukan dengan cara jujur dan sesuai dengan fakta integritas Apakah Bapak dan Ibu siap untuk melaksanakannya?” kata Anindya dalam acara Rapimnas 2024, di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Siap!” sahut pengurus Kadin secara serentak.

    Kemudian Anindya membacakan naskah pengukuhan:

    “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini Minggu tanggal 1 Desember 2024, kami atas nama Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan sebagai pengurus Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk masa bakti 2024-2029 dan dengan demikian sah untuk menjalankan tugas yang diamanahkan kepada saudara-saudara,” ujar Anindya.

    Berikut susunan pengurus Kadin 2024-2029:

    Dewan Kehormatan

    1. Ketua : Rosan P. Roeslani
    2. Anggota: Aburizal Bakrie, Mohammad S. Hidayat, Suryo Bambang Soesilo, Adi Putra Tahir

    Dewan

    1. Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo
    2. Wakil Ketua Dewan Penasehat: Sharif Cicip Sutardjo, Eddy Baskoro, Budi Arie Setiadi, Wisnu Wardhana
    3. Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung
    4. Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Al-Qadri, Fuad Hasan, Rachmad Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan Djokosoetono, Maruarar Sirait
    5. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid
    6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan: Agus Silaban, Agus Gumiwang Kartasasmita, Raden Pardede, Ary Ginanjar Agustian

    Dewan Pengurus

    1. Ketua Umum Kadin Indonesia
    Anindya Novyan Bakrie

    WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG ORGANISASI DAN KOMUNIKASI: Erwin Aksa

    1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko

    2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro

    3. WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno

    4. WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

    1. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna

    2. WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono

    3. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief

    4. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

    B. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN: Franky O. WIjaya

    1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin

    2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri

    3. WKU Bidang Pertanian : Mulyadi Jayabaya

    4. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat

    5. WKU Bidang Perencanaan: Bayu Priawan Djokosoetono

    6. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad

    C. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INVESTASI, HILIRISASI, DAN LINGKUNGAN HIDUP: Bobby Gafur Umar

    1. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    2. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    3. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

    4. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla

    5. WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria

    6. WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad

    7. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

    D. WAKIL KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN: Bambang Soesatyo

    1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo

    E. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG LUAR NEGERI: James T. Riady

    1. WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals

    (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Wijaya Kamdani

    2. WKU Bidang Perdagangan Internasional: Benardino M. Vega

    F. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR

    1. WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto

    2. WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman

    3. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana

    G. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG SOSIAL: Dyah Anita Prihapsari

    1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

    2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

    3. WKU Bidang Industri Olah Raga: Peter Tanuri

    H. WKU KETUA UMUM KOORDINATOR BIDANG HUKUM DAN HAM (LEGISLASI, SARANA DAN PRASARANA): Azis Syamsuddin

    1. WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM

    2. WKU Bidang Legislasi: Moh. Rano Alfath, SH,MH

    3. WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

    (kil/kil)

  • Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Anindya Bakrie Kukuhkan Pengurus Kadin Versi Munaslub, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie mengukuhkan kepengurusan Kadin periode 2024-2029 dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Pada hari ini, Minggu, 1 Desember 2024, kami atas nama dewan pengurus Kamar Dagang Indonesia mengukuhkan saudara-saudara yang telah ditetapkan pengurus Kamar Dagang Indonesia masa bakti 2024-2029 dan demikian sah mengemban tugas yang diembankan kepada saudara-saudara,” ucap Anindya.

    Berdasarkan surat keputusan (SK) yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin sekaligus menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas 2024 Erwin Aksa, ada sejumlah tokoh masuk dalam pengurus baru organisasi pengusaha ini. 

    Adapun, tokoh itu seperti Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia Rosan P Roeslani yang ditunjuk sebagai ketua dewan kehormatan Kadin dan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo selaku ketua dewan penasehat Kadin.

    Berikut susunan pengurus Kadin Indonesia 2024-2029: 

    Dewan Kehormatan

    Ketua Dewan Kehormatan diisi oleh Rosan P Roeslani, Aburizal Bakrie, MS Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, Adi Putra Tahir. 

    Dewan Penasehat

    Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua: Syarif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wisnu Wardhana, Budi Arie Setiadi. 

    Dewan Pertimbangan 

    Ketua Dewan Pertimbangan: Arsjad Rasjid

    Wakil Ketua Dewan Pertimbangan diisi oleh Agus Silaban, Agus G Kartasasmita, Dino Patti Dlalal, Hapsoro Sukmonohadi, Eddy Kuntadi, Chatib Basri, Raden Pardede, Antonius J Supit, Ary Ginanjar Agustian.

    Lalu, Arsyadjuliandi Rachman, Elfin Nasution, Harry M Nadir, Husodo Angkosubroto, Johnny Darmawan, hingga Kosmian Pudjiadi.

    Dewan Usaha

    Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

    Wakil Ketua Dewan Usaha: Abdul Latif, Maher Alkatiri, Fuad Hasan Masyhur, Rachmat Gobel, Dato Sri Tahir, Sigit Priawan, Maruarar Sirait.

    Dewan Pengurus

    Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah: Erwin Aksa

    Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Taufan Nugroho 

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi, Himpunan, dan Anggota Luar Biasa: Benny Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Digital: Clarissa Tanoesoedibjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Kukrit Wicaksono

    Wakil Ketua Bidang Penyelenggara: Ria Yusnita

    Wakil Ketua Umum Kebijakan Strategis: Arnes Lukman

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera I: Ivan Iskandar Batubara 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Sumatera II: Yohanes Kennedy Arizona

    Wakil Ketua Wilayah Khusus Daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutrisno

    Wakil Ketua Umum Wilayah Jawa II: Irwan Ardi Hasman 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari

    Wakil Ketua Umum Sulawesi: Zulkarnain Arif

    Wakil Umum Wilayah Perbatasan: Edi Suryadi 

    Wakil Ketua Umum Wilayah Papua: Syahril Hasan Latif 

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky Oesman Widjaja

    Wakil Ketua Bidang Perdagangan: Timothy Savitri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Perkebunan: Arif Rahman 

    Wakil Ketua Umum BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

    Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro Mikro Ekonomi: Aviliani  

    Wakil Ketua Umum Perencanaan Nasional: Bayu Priawan 

    Wakil Ketua Umum Agraria dan Tata Ruang: Sani Iskandar

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Keuangan, Fiskal, Moneter dan industri keuangan: Thomas AM Djiwandono 

    Wakil Ketua Umum Fiskal dan Moneter: Kamrussamad

    Wakil Ketua Umum Bidang Regulasi, Pengawasan Jasa Keuangan: Melchias Marcus Mekeng

    Wakil Ketua Umum Bidang Industri Perbankan Swasta Nasional: Tigor Siahaan

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

    Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan: Yugi Prayanto

    Wakil Ketua Umum Bidang Pertanian: Devi Erna Rachmawati

    Wakil Ketua Umum Bidang Peternakan: Cecep Muhammad Wahyudin.

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T Riady

    Wakil Ketua Umum Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury 

    Wakil Ketua Umum Hubungan Luar Negeri: Bernardino M Vega

    Wakil Ketua Umum Kemitraan Luar Negeri: Emmanuel Lestarto 

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Carmelita Hartoto

    Wakil Ketua Umum Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budiarsa Sastrawinata

    Wakil Ketua Umum Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi

    Wakil Ketua Umum Bidang Pekerjaan Umum: Tri Wijayanto

    Wakil Ketua Umum Rekayasa Industri: Afifuddin Suhaeli Kalla

    Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan KEK dan Industri, dan PSN: Akhmad Maruf Maulana

    Wakil Ketua Umum pengembangan Infrastruktur Strategi dan Pembangunan Pedesaan: Thomas Jusman

    Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan: Adrianto Andre Djokosoetono

    Wakil Ketua Umum Koordinator Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar 

    Wakil Ketua Umum Investasi: Eka Satria

    Wakil Ketua Umum Bidang Hilirisasi: Tony Wenas

    Wakil Ketua Umum Industri Hijau: Halim Kalla

    Wakil Ketua Umum Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Umum Pengembangan Industri Strategis: Rachmat Harsono

    Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad

    Wakil Ketua Umum Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto

    Wakil Ketua Umum Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono 

    Wakil Ketua Umum Bidang Rantai Pasok Pangan: Handoyo S Mulyadi

    Ketua Umum Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani S Motik

    Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Tatyana Sentani 

    Wakil Ketua Umum Bidang Olahraga: Pieter Tanuri 

    Wakil Ketua Umum Bidang Wiraswasta: Ratih