Xcloud.id

Topik: KEK

  • Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan.

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyebutkan sebanyak 5,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Bali tahun 2025 ini merupakan sasaran calon pengguna layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.

    “Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh Daulay dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis (30/10), melihat perlu upaya mendorong lebih banyak lagi wisman maupun masyarakat dalam negeri datang ke Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur.

    Dengan modal awal tingginya kunjungan wisman ke Bali, menurutnya, ke depan Bali International Hospital yang dikelola InJourney itu tak akan kalah dengan rumah sakit serupa di Singapura atau Malaysia.

    “Maka kita pelajari apa-apa saja, kalau sudah tertata dengan baik, maka saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain, kami harapkan nanti Bali akan menjadi tempat kunjungan wisman yang lebih besar lagi,” ujar Ketua Komisi VII itu pula.

    Saleh Daulay menyampaikan, saat ini untuk pariwisata Bali saingannya adalah internasional bukan lagi provinsi atau daerah dalam negeri, sebab pariwisata Bali sudah memiliki kekhususan tersendiri.

    Menurutnya, DPR sendiri saat menyusun Undang-Undang Kepariwisataan berharap besar agar Indonesia memiliki Indonesia Tourism Board seperti Bali Tourism Board yang sudah kokoh menaungi industri pariwisata Bali. Menunjukkan bahwa Bali selalu menjadi acuan dalam merumuskan regulasi kepariwisataan.

    DPR RI berkomitmen mendukung pariwisata Bali, lebih jauh juga mendukung pengembangan sumber daya manusia Bali bukan hanya di bidang pariwisata namun juga kedokteran.

    Dia mengatakan dengan banyaknya lulusan kedokteran hebat dari Bali, maka mereka bisa mendukung sektor pariwisata medis.

    Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah kunjungan wisman 5,9 juta dengan proyeksi hingga akhir tahun 2025 sebanyak 7,1 juta kunjungan.

    “Perkiraannya bertambah lagi 2 bulan ke depan, karena tiap hari wisatawan asing yang datang ke Bali di kisaran 20 ribu-23 ribu orang, stabil meskipun bulan Oktober sebenarnya adalah musim sepi,” ujar Koster.

    Pemprov Bali melihat kunjungan wisman ini tetap tinggi, sebab wisman mencintai budaya Bali, meski belum membawa mereka masuk ke Bali International Hospital, saat ini wisatawan-wisatawan tersebut memadati hotel-hotel seperti The Meru Bali Beach yang berada di KEK Kesehatan Sanur.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    Komisi VII DPR dorong InJourney berikan layanan terpadu di KEK Sanur

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau sejumlah fasilitas layanan di Bali International Hospital (BIH) yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (30/10). Pada kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendorong PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) beserta anak perusahaannya untuk melakukan promosi dan memberikan layanan terpadu dalam pariwisata kesehatan di KEK Sanur. (Rita Laura/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    InJourney optimalkan sinergi agar harga jasa di KEK Sanur kompetitif

    Denpasar, Bali (ANTARA) –

    Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) mengoptimalkan sinergi bersama kementerian dan lembaga serta mitra terkait agar harga jasa dan layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, menjadi lebih kompetitif.

    “Kolaborasi secara gotong royong karena ini tidak bisa dilakukan satu pihak tapi berbagai kementerian, lembaga maupun institusi BUMN, Danantara, sektor swasta,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono di sela pertemuan dengan Komisi VII DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis.

    Menurut dia, menentukan harga jasa dan layanan di KEK Sanur perlu melibatkan berbagai pihak, karena menyangkut konektivitas mulai dari harga tiket pesawat, darat dan laut, hingga mempertimbangkan aspek lain.

    Dalam pemaparannya, Maya menjelaskan pihaknya memetakan terkait harga jasa dan layanan kesehatan agar lebih kompetitif dengan negara lain misalnya dengan Malaysia, hingga Korea Selatan.

    Tujuannya, lanjut dia, untuk mengalihkan warga negara Indonesia yang selama ini berobat atau mengakses layanan kesehatan tertentu ke luar negeri, menjadi ke Bali yakni di Bali International Hospital (BIH) atau klinik kesehatan lain yang ada di KEK Sanur.

    Ia memperkirakan per tahun ada sekitar dua juta WNI yang terbang ke luar negeri untuk berobat dengan potensi devisa melayang ke luar negeri mencapai sekitar Rp150 triliun.

    Di sisi lain, pemerintah memberikan fasilitas fiskal untuk mendorong investasi di KEK.

    Berdasarkan data Dewan Nasional KEK, pemerintah memberikan beragam fasilitas dan kemudahan di antaranya tax holiday selama 10-20 tahun kepada investor yang melakukan penanaman modal dengan nilai minimal tertentu pada kegiatan utama di KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama.

    Kemudian, ada keuntungan khusus untuk impor barang, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM), hingga pengurangan pajak daerah dan atau retribusi daerah 50-100 persen.

    Sebagai gambaran KEK Sanur berada di Denpasar, Bali, dengan luas 41,26 hektare, dengan BUMN PT Hotel Indonesia Natour (HIN) selaku Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Sanur pada 8 November 2022.

    Sementara itu, Direktur Utama HIN Christine Hutabarat dalam kesempatan yang sama memaparkan capaian investasi kumulatif hingga triwulan III 2025 di KEK Sanur mencapai Rp4,94 triliun dengan menyerap 4.947 tenaga kerja.

    Adapun realisasi investasi per triwulan III 2025 mencapai Rp714 miliar atau 41,27 persen dari target Rp1,73 triliun dan realisasi tenaga kerja sebanyak 1.780 atau 140 persen dari target 1.270 orang.

    Adapun fasilitas yang sudah beroperasi yakni Bali International Hospital dengan layanan unggulan jantung, kanker, syaraf, pencernaan dan tulang.

    Kemudian, Bali Beach Hotel, gedung konvensi, taman, serta secara bertahap klinik terapi sel dari Jerman.

    Sedangkan, dalam tahap konstruksi yakni pembangunan 20 klinik untuk operasi kosmetik, transplantasi rambut, hingga antipenuaan dini yang berasal dari klinik operasi plastik dari Korea Selatan, Brasil, dan Singapura.

    Ada juga dalam tahap perencanaan yakni layanan stem sel, rumah sakit dan klinik mata, layanan bayi tabung dan fasilitas lainnya.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Sudah Digadang Cawapres? Yusuf Muhammad: Jangan Dikit-dikit Ejakulasi,

    Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Sudah Digadang Cawapres? Yusuf Muhammad: Jangan Dikit-dikit Ejakulasi,

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad, merespons sikap Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menunda rencana penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 8 persen.

    Dikatakan Yusuf, langkah hati-hati Purbaya memang patut diapresiasi, namun ia juga menyindir euforia berlebihan yang mulai muncul terhadap menteri baru tersebut.

    “Saya tak ingin buru-buru. Lebih baik lambat tapi selamat. Pengalaman adalah guru terbaik, begitu kata pepatah,” ujar Yusuf di Instagram pribadinya @yusufmuhammad, Kamis (30/10/2025).

    Ia mengaku berbicara dari pengalaman pribadi. Menurutnya, setelah ‘kena kibul’ selama sembilan tahun terakhir, langkah-langkah kebijakan ke depan harus dijalankan dengan sangat hati-hati.

    “Sebagai orang yang sudah berpengalaman selama 9 tahun dan akhirnya kena kibul, maka langkah catur ke depan perlu dimainkan secara hati-hati,” Yusuf menuturkan.

    “Jangan dikit-dikit ejakulasi,” tambahnya.

    Yusuf kemudian menyinggung nama Purbaya yang masuk dalam bursa survei calon presiden dan wakil presiden, padahal masa kerjanya sebagai Menkeu baru seumur jagung.

    “Masa kerja baru sebulan belum terlihat hasilnya, tapi sudah masuk survei digadang-gadang jadi capres/cawapres. Ini ada apa? Kek beli kucing dalam karung,” timpalnya.

    Ia membandingkan dengan figur lain seperti Dedi Mulyadi (KDM), yang dianggap sudah menunjukkan kinerja nyata meski tetap menuai pro dan kontra.

    “Kalau KDM masih masuk akal karena sudah banyak orang tahu kinerjanya selama tahunan. Terlepas pro dan kontra,” terangnya.

  • DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    DPR minta grup InJourney saling terpadu wujudkan pariwisata kesehatan

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI meminta grup InJourney atau PT. Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) saling terpadu antar-anak perusahaan dalam mewujudkan pariwisata kesehatan.

    Ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Bali International Hospital, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Denpasar, Kamis.

    “Ini kan satu grup holdings yang membuat program ini itu, saya ingin ada program terpadu yang dimiliki InJourney agar tidak banyak orang Indonesia berobat ke luar negeri sekaligus bisa menumbuhkan jumlah wisatawan Bali,” ucapnya.

    Evita yang juga wakil ketua komisi itu melihat hingga saat ini belum ada keterpaduan semuanya, misalnya kaitan antara PT. Angka Pura Indonesia atau InJourney Airport dengan PT. Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality dalam membawa wisatawan calon pengguna Bali International Hospital dari bandara ke KEK Kesehatan Sanur.

    Berdasarkan pengalamannya, semestinya InJourney memberikan fasilitas optimal bagi pengguna layanan, mulai dari kendaraan antar-jemput pasien menuju rumah sakit, hingga pemanduan bagi pasien selama atau pasca-pengobatan ke hotel.

    Dengan pelayanan terintegrasi tersebut, DPR RI meyakini Bali International Hospital akan optimal, bahkan perusahaan-perusahaan BUMN itu bisa membantu Bali dalam mengubah stigma pariwisata berlebih menjadi pariwisata khusus.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay turut menegaskan agar peran perusahaan InJourney berdampak positif bagi masyarakat sekitar.

    “Kami mengawasi pelayanan mereka dalam bidang pariwisata dan pelayanan kesehatan, dibenak kami bagaimana agar organisasi yang baru lahir ini harus berdampak luas bagi kepentingan bangsa terutama masyarakat sekitar dan agar bisa ditingkatkan lagi, jangan sampai kehadiran lembaga ini tidak berdampak bagi masyarakat kami ini berat tugasnya,” ujarnya.

    Melihat potensi pariwisata kesehatan di KEK Kesehatan Sanur, Saleh Partaonan bahkan mendorong Kementerian Pariwisata membuat tugas khusus dalam mengembangkan pariwisata medis.

    “Orang Indonesia selalu kalau sakit berobatnya tidak di Jakarta atau Surabaya atau Makassar, tapi ke Singapura, saya tidak tahu kenapa orang lebih akrab dengan Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, dan Jepang, tapi sekarang di Indonesia sudah hadir ini jadi agar uang kita daripada ke luar negeri agar tetap di Indonesia ini,” kata dia.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah bangun proyek DME di Kutai Timur untuk substitusi LPG

    Pemerintah bangun proyek DME di Kutai Timur untuk substitusi LPG

    Proyek ini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang saat ini memproduksi 42,8 persen batu bara nasional

    Samarinda (ANTARA) – Pemerintah membangun proyek hilirisasi batu bara Dimethyl Ether (DME) di Kutai Timur, Kalimantan Timur, sebagai langkah strategis untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    “Hilirisasi adalah strategi utama pembangunan nasional,” ujar Tenaga Ahli Sekretariat Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi M. Fadhil Hasan di Samarinda, Kaltim, Rabu.

    Langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita 2 untuk mencapai swasembada energi.

    Fadhil menjelaskan salah satu tantangan utama Indonesia saat ini adalah ketergantungan yang masih tinggi terhadap impor energi fosil.

    Proyek DME di Kutai Timur dirancang sebagai solusi konversi LPG demi meningkatkan kemandirian energi. Pemerintah menargetkan substitusi 100 persen LPG ke DME dapat tercapai pada tahun 2040.

    Proyek ini menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang saat ini memproduksi 42,8 persen batu bara nasional.

    Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dan Ketahanan Energi telah mengidentifikasi proyek DME sebagai salah satu dari 18 proyek prioritas nasional.

    Nilai investasi proyek konversi LPG ke DME tersebut diperkirakan mencapai 10,25 miliar dolar AS, atau setara Rp164 triliun.

    “Proyek ini diproyeksikan menyerap total 34.800 tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung,” sebut Fadhil.

    Selain DME, strategi hilirisasi batu bara juga diarahkan untuk memproduksi metanol. Metanol tersebut nantinya dapat diproses lebih lanjut menjadi biodiesel. Hilirisasi batu bara juga didorong untuk menghasilkan grafit sintetik.

    “Grafit sintetik merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk produksi baterai kendaraan listrik (EV),” jelas Fadhil.

    Sementara itu, batu bara kalori rendah (lignit) yang cadangannya melimpah akan digunakan untuk produksi amonia. Amonia hijau dikembangkan sebagai alternatif energi bersih dan berkelanjutan di masa depan.

    “Proyek DME di Kutai Timur, bersama hilirisasi sawit di KEK Maloy, mencerminkan arah baru ekonomi Kaltim. Ekonomi Kaltim didorong beralih dari sekadar ekstraksi sumber daya alam menuju industri bernilai tambah,” demikian Fadhil.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    Gubernur NTB Respons Tambang Ilegal Dekat Mandalika yang Disorot KPK

    MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal menanggapi informasi keberadaan tambang ilegal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang kini tengah disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Kalau dianggap dekat dengan Mandalika itu semua (tambang ilegal) dekat dengan Mandalika. Kebetulan lokasi yang dimaksud ini dekat selatan di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh dari Mandalika,” ujarnya kepada wartawan di Mataram, Selasa, 28 Oktober, dilansir ANTARA.

    Ia menegaskan pada prinsipnya di mana pun lokasi tambang ilegal berada tetap ilegal karena beraktivitas tanpa memiliki izin dan memiliki dampak yang buruk baik secara sosial maupun lingkungan.

    “Oleh karena itu, harus diselesaikan oleh pemerintah secara bersama-sama mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat,” ujar Iqbal.

    Iqbal mengaku belum membaca hasil pemeriksaan terkait keberadaan tambang ilegal di Sekotong Lombok Barat yang kini tengah disorot KPK.

    “Justru saya lagi minta untuk saya pelajari bahan-bahannya dan melihat di mana ruang yang kiranya diperankan oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

    Terkait adanya keinginan masyarakat yang meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melakukan moratorium tambang ilegal, mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini menegaskan tidak ada yang perlu moratorium karena tambang ilegal.

    “Nggak bisa moratorium karena sudah ilegal. Kalau ilegal ya harus dihentikan, disetop bukan dimoratorium. Maksud moratorium itu kan dihentikan,” ujar Iqbal.

    Menyinggung jumlah tambang ilegal yang telah didata oleh Pemprov NTB, Iqbal mengaku belum mengetahui berapa jumlah pasti tambang ilegal yang ada di daerah itu.

    “Saya belum punya data yang presisi terkait berapa jumlahnya. Yang jelas kita tahu banyak tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa,” ujarnya.

    Meskipun demikian, ia mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan memiliki keinginan yang sama untuk menghentikan keberadaan tambang ilegal di wilayah itu.

    Sebelumnya, KPK mendorong pemerintah terkait untuk menindak tambang ilegal di dekat Mandalika, NTB, yang dinilai bisa produksi tiga kilogram emas satu hari.

    “Kami dorong yang punya kewenangan untuk tegakkan aturan,” ujar Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah V Dian Patria di gedung Merah Putih KPK.

    Menurutnya, bila pemerintah dengan tugas dan fungsi terkait tidak menindak tambang ilegal tersebut, maka KPK akan menegakkannya.

    “Kalau dia tidak tegakkan, ya kami tegakkan. Bisa jadi dia bagian dari masalah. Sengaja. Itu yang selama ini banyak terjadi,” katanya.

    Aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Sekotong Kabupaten Lombok Barat diduga dikelola oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China ini beromzet Rp1,08 triliun per tahun.

    Ia menjelaskan KPK pada mulanya pada Agustus 2025 mendapatkan informasi mengenai tambang emas ilegal yang jaraknya sekitar satu jam dari Mandalika.

    KPK kemudian meninjau lokasi tambang tersebut bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan.

    Selain itu, dia mengatakan KPK mendapatkan informasi adanya tambang ilegal yang lebih besar dari yang dekat Mandalika, yakni berada di Lantung, Sumbawa, NTB.

  • Makin Banyak Gen Z Ngeluh Lutut Sering Nyeri, Inikah Penyebabnya?

    Makin Banyak Gen Z Ngeluh Lutut Sering Nyeri, Inikah Penyebabnya?

    Jakarta –

    Nyeri lutut sebelumnya selalu identik dengan lanjut usia (lansia), yang dianggap sebagai kondisi penuaan. Namun, semakin ke sini, para Generasi Z juga banyak yang mulai mengalami kondisi tersebut.

    “lutut aku yang kanan sering nyeri sakit, aku cobain gerakan ini, gerakan terakhir yang kanan kerasa banget,” tulis netizen di TikTok, dikutip Selasa (28/10/2025).

    “kak aku klo abis beraktivitas berat seprti ngebasket,jogging,dll,itu kok lutut aku kek nyeri/sakit gituu itu knp yahh smpe jalan aja skitt pls jawab kak..itu berbahaya gakk dan itu penyakit apa,” tambah lainnya.

    Lantas, faktor-faktor apa yang menajdi penyebab adanya pergeseran usia nyeri lutut pada para ‘remaja jompo’ ini?

    Spesialis ortopedi, dr Ivan Mucharry Dalitan, SpOT (K) dari Siloam Hospitals Mampang mengatakan makin banyaknya anak-anak muda yang mulai mengeluh nyeri lutut diduga karena pergeseran tren sedentary lifestyle menuju hidup sehat.

    “Sekarang tuh generasi muda kita tuh lebih aktif. Kalau lebih aktif pasti ada kemungkinan untuk cedera. Kenapa bisa cedera? Misalnya yang hobi lari, mungkin ada hubungan dengan larinya,” kata dr Ivan kepada wartawan di Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

    “Satu, persiapan larinya mungkin kurang atau teknik larinya kurang cocok, atau bisa juga berat badan yang berlebih. Jadi penyebabnya itu multifaktor,” sambungnya.

    Bagaimana Mencegahnya?

    dr Ivan menambahkan kepada anak-anak muda yang ingin lebih aktif berolahraga, seperti lari, padel, atau minisoccer haruslah mengukur kemampuan diri terlebih dahulu.

    “Bahwa untuk melakukan suatu kegiatan itu kita harus tahu dulu bagaimana cara melakukannya dengan enak,” katanya.

    Kalaupun memang ada cedera di bagian lutut karena olahraga, sebaiknya konsultasikan kepada dokter. Hal ini bukan berarti itu menandakan sebagai kondisi yang buruk.

    “Kami lihat dulu cederanya seperti apa. Karena sebagian besar itu sebenarnya hanya butuh istirahat. Sama kami olah masalah cederanya itu apa,” tutupnya.

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/up)

  • Tak Punya Izin Kerja Resmi, Kemnaker Usir 94 WNA Ilegal di Simalungun, Ini Tampangnya

    Tak Punya Izin Kerja Resmi, Kemnaker Usir 94 WNA Ilegal di Simalungun, Ini Tampangnya

    GELORA.CO – Indonesia selama ini sudah menjadi lahan empuk para pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah. Mereka bekerja ditempat-tempat yang strategis memanfaatkan koneksinya. 

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendapati 94 warga negara asing (WNA) dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

    Para pekerja asing itu ketahuan tak punya izin kerja resmi alias tanpa pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

    Aksi penertiban berlangsung di Jalan Kelapa Sawit II No.1, Sei Mangkei, Rabu (22/10/2025).

    Kadisnaker Simalungun Riando Purba, Kabid Pengawasan Sumut Sevline Rosdiana Butet, dan pimpinan KEK Sei Mangkei ikut menyaksikan langsung proses pengusiran.

    Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker Ismail Pakaya menegaskan, langkah tegas itu diambil karena ke-94 WNA melanggar aturan ketenagakerjaan.

    “Mereka kami keluarkan karena tak punya pengesahan RPTKA, sesuai amanat PP No.34 Tahun 2021 dan Permenaker No.8 Tahun 2021,” ujar Ismail, Minggu (25/10/2025).

    Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga meminta seluruh perusahaan di Indonesia taat aturan.

    Baca Juga :  Tragedi Gedung Ponpes Ambruk di Sidoarjo, 58 Orang dalam Pencarian BNPB

    “Setiap tenaga kerja asing wajib memiliki RPTKA. Ini syarat utama agar bisa bekerja secara legal di Indonesia,” tegasnya.

    Sunardi juga mengajak masyarakat aktif melapor bila menemukan pelanggaran penggunaan tenaga kerja asing di lapangan.

    “Pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dan pengawasan masyarakat agar semua berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

    Menurut Sunardi, langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli yang menekankan pentingnya kerja sama dan pengawasan publik dalam menjaga iklim kerja yang tertib dan berkeadilan.

  • 94 WNA Didepak dari KEK Sei Mangkei, Kemnaker Tegaskan Aturan yang Berlaku – Page 3

    94 WNA Didepak dari KEK Sei Mangkei, Kemnaker Tegaskan Aturan yang Berlaku – Page 3

    Komitmen Kemnaker untuk menindak TKA ilegal bukan sekadar gertakan. Sebelumnya, pada Rabu (22/10/2025), pemerintah melalui Kemnaker telah mengeluarkan sebanyak 94 warga negara asing (WNA) yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun, Sumatera Utara.

    Pengusiran 94 WNA dari lokasi kerja di Jalan Kelapa Sawit II No 1, Sei Mangkei, Bosar Maligas, Simalungun itu disaksikan oleh otoritas daerah, termasuk Kadisnaker Simalungun Riando Purba, Kabid Pengawasan Sumatera Utara Sevline Rosdiana Butet, dan pimpinan KEK Sei Mangkei.

    Plt Dirjen Pengawasan & K3 Kemnaker, Ismail Pakaya, menjelaskan bahwa tindakan tegas ini diambil karena seluruh WNA tersebut tidak memiliki dokumen perizinan yang disyaratkan.

    “Ke-94 WNA dikeluarkan dari lokasi kerja di Simalungun karena tak memiliki pengesahan RPTKA sesuai amanat PP 34 Tahun 2021 dan Permenaker 08 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” kata Ismail.

    Ismail menegaskan, meskipun kawasan tersebut menarik investor domestik dan asing, namun semua pihak wajib tunduk pada aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Aturan RPTKA ini adalah benteng untuk memastikan setiap TKA yang bekerja benar-benar memiliki legalitas dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal.