Xcloud.id

Topik: KEK

  • Viralkan Pak Tarno Jual Ikan Cupang, Asisten Terancam Dipolisikan Jual Kesedihan, Disebut Provokator

    Viralkan Pak Tarno Jual Ikan Cupang, Asisten Terancam Dipolisikan Jual Kesedihan, Disebut Provokator

    TRIBUNJATIM.COM – Pesulap Pak Tarno jualan ikan cupang viral di media sosial.

    Karena hal ini, asisten Pak Tarno bernama Slamet Riyadi alias Slamet Tatto terancam dipolisikan.

    Ia disebut provokator menjual kesedihan Pak Tarno di media sosial.

    Anak Pak Tarno pun tak terima dan telah menunjuk kuasa hukum.

    Diketahui, Slamet Riyadi lah orang pertama yang memviralkan video saat Pak Tarno jualan ikan cupang di jalan.

    Slamet selalu berada di samping Pak Tarno.

    Terkait keberadaan Slamet Riyadi ini justru memantik kecurigaan anak-anak Pak Tarno.

    Anak-anak Pak Tarno bernama Aisah dan Halimah melontarkan tudingan serius terhadap asisten pribadi sang ayah, yang dianggap memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.

    Melalui akun Instagram @paktarnomanagementofficial, mereka menuding Slamet Riyadi memprovokasi Pak Tarno.

    Sebelumnya Slamet Riyadi sudah berjanji akan mundur sebagai asisten Pak Tarno.

    Namun, Slamet kian menjadi-jadi.

    Anak-anak Pak Tarno tak terima melihat kondisi ayahnya yang tak layak harus diviralkan.

    Asisten Pak Tarno terancam dipolisikan karena jual kesedihan. (YouTube via Sripoku)

    Pak Tarno membuat kerajinan Asmaul Husna dengan kondisi tidak mengenakan baju atasan. 

    Pak Tarno juga dijemur di bawah terik sinar matahari, padahal sedang sakit. 
     
    “Bang Tatto kok masih banyak aja sih video-video di Tiktok, katanya mau keluar dari bapak, mana kok masih diviralin, bukannya didagangi dagangannya malah dagangi bapak saya, emang sih bikin asmahul husna itu bagus, tapi yang gak bagus yang bikinnya kan orang yang tak berdaya, kan abang sendiri bisa kenapa harus bapak sayan yang lagi sakit,” ungkap Aisah yang akrab disapa Isah, dikutip dari Sripoku.

    Anak-anak Pak Tarno mengancam akan melaporkan Slamet ke jalur hukum. 

    “Mana bapak ditelanjangi, anda mikir gak sih kenapa gak anda aja yang bikin bang, aturan pakai baju kek, dipanasin, pikiran anda kemana, katanya mau keluar kok masih berlanjut, kami sebagai anak-anaknya gak terima ya bang, kami bisa nuntut kapan aja kalau masih seperti ini,” papar Halimah.

    Pada November 2024, tiga anak Pak Tarno yaitu Siti Aisah, Halimah, dan Yanti, ternyata telah menunjuk Kpt (Purn) Budi Setiyo Utomo, S.H., M.H., CIL sebagai kuasa hukum. 

    Selain itu, Slamet juga ikut campur urusan keluarga terutama istri-istri Pak Tarno yang memperumit keadaan.

    Slamet disebut telah memprovokasi para istri pak Tarno dengan memberi tahu bahwa sang pesulap telah menikah dengan Dewi.

    “Waktu itu istri sah pak Tarno belum tau kalau pak Tarno nikah sama Tirsanih Dewi. Namun seiring waktu si provokator Slamet Riyadi konflik dengan istri siri pak Tarno si Tarsinih Dewi karna duit honor job diambil semua oleh Dewi dan Slamet tidak kebagian sebagus saat tidak adanya si Dewi.

    Akhirnya Slamet kasih info ke Sadi kalau pak Tarno nikah lagi, kasih alamat kontrakan pak Tarno dan Dewi. Dan beralibi kalau duit bagian utk istri sah pak Tarno di ambil si pelakor.

    Istri sah pak Tarno dan anaknya datang dan melabrak Dewi di kontrakan sebelum nya tapi Slamet hanya mantau dan datang diakhir pengebrekan. Slamet Riyadi datang diakhir seolah olah tidak tau kenapa istri sah pak Tarno bisa datang ke kontrakan pak Tarno dan dewi

    Kejadian tidak menyenangkan terjadi ke Koji Management juga atas perlakuan Slamet Riyadi karena suka menjelekan siapa saja yg menurut nya menghalangi KEPENTINGAN DAN TUJUANNYA ke pak Tarno dan di sebar ke akun media sosial nya. Diantara Memfitnah Rumah Yang Saya Tempati Hasil Dari Honor Pak Tarno.

    Slamet Riyadi ke orang yg dekat dengan pak Tarno suka mempromosikan dirinya adalah wartawan, Ketua umum ormas, dan punya banyak kenalan dari instansi,” tulis unggahan @Paktarnomanagementofficial.

    Nasib Pak Tarno kini menjadi sorotan. Ia kini diketahui berjualan ikan cupang sambil duduk di atas kursi roda. (via Tribun Jambi)

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Erick Thohir Sebut Smelter Freeport Beroperasi Lagi September 2025

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat kembali beroperasi normal pada September 2025. PTFI telah menghentikan operasional smelter tersebut usai terjadi kebakaran di area kerja smelter PTFI di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik.

    Erick mengatakan, memang terjadi penundaan produksi sehingga smelter baru kembali beroperasi pada September 2025.

    “Kan nanti akan produksinya di bulan September (tahun depan). Ada delay beberapa bulan,” kata Erick saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

    Beberapa waktu lalu, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan pihaknya menghentikan operasional smelter karena area yang terbakar vital yang mengkonversi gas karbondioksida (CO2). Insiden kebakaran tersebut terjadi pada fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PTFI.

    “Begitu terbakar ya memang harus berhenti beroperasi. Itu unitnya unit kecil dari kompleks yang besar, tapi itu vital karena dia mengkonversi atau mengolah gas CO2 supaya nggak terbuang ke udara karena itu kan mencemari,” kata Tony Wenas saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

    Dia menjelaskan area pemisahan gas bersih ini berfungsi mengkonversi CO2 menjadi asam sulfat (H2SO4). Meskipun termasuk unit kecil, Tony menyebut tanpa area itu, pihaknya tidak bisa berproduksi.

    “Jadi fungsi gas cleaning itu mengonversi CO2 ini menjadi H2SO4 itu fungsi kecil, tapi tanpa itu kita tidak bisa berproduksi,” jelas Tony.

    (ara/ara)

  • Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Anggota DPD Paul Finsen Mayor Minta Pemerintah Ajak Warga Papua Dialog Soal Program PSN – Halaman all

    Hasiolan EP/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota DPD RI/MPR RI, Paul Finsen Mayor meminta pemerintah mengajak dialog masyarakat Papua secara langsung untuk mendapatkan hasil terbaik dalam rencana pelaksanaan Proyek Strategi Nasional (PSN) di Papua.

    “Jika ingin menjalankan kembali PSN ini, pemerintah harus mengajak bicara secara langsung dengan masyarakat. Agar tujuan PSN tercapai, namun hak-hak dari masyarakat juga tidak terampas,” kata dia, secara tertulis, Senin (23/12/2024).

    Pernyataan ini, kata Paul, sekaligus meminta agar Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mengatur kebijakan PSN di Papua yang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

    Pernyataan ini disampaikan Paul seusai mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema ‘’Refleksi Akhir Tahun, Pameran Infografis Hasil Riset, dan Monev Akhir Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (IPSH) Tahun 2024” di Kampus BRIN Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, belum lama ini.

    Pada agenda itu dilakukan juga pemaparan materi hasil riset BRIN terkait Papua dan penjabaran tentang Papua Roadmap.

    “Berkaitan dengan PSN di Papua, di zaman Presiden SBY ada yang namanya MIRE, Zaman Jokowi bernama MIFEE dan di zaman Prabowo ini namanya PSN. Menurut kami, namanya beda, tetapi isinya sama. Rakyat menderita-menderita juga. Belakangan kemudian muncul PSN di Banten. Sebagai wakil dari daerah, kami melihat keputusan PSN ini tidak strategis. Jadi kita menolak PSN dan meminta ditinjau kembali,” kata Paul Finsen.

    Paul meminta Presiden yang baru sebaiknya mengeluarkan kebijakan baru di tahun yang baru.

    Artinya program tersebut sesuai dengan perkembangan dan dinamika kebutuhan masyarakat. 

    “Jangan Presiden baru memakai program Presiden lama, nanti tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

    Seperti diketahui pada tahun depan, Presiden Prabowo Subianto meminta 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung. 

    Untuk Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PSN bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan.

    Antara lain, sektor pelabuhan yakni pengembangan Pelabuhan Sorong, sektor bandara dengan pembangunan Bandara Nabire Baru dan pembangunan Bandara Siboru Fak Fak.

    Untuk sektor kawasan dibangun Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, serta Kawasan Industri Pupuk Fak Fak.

    Di sektor Energi, melalui Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat; Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat. Sektor perkebunan yaitu pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Juga ada Program PSN Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    PSN di Wilayah Papua

    Proyek Strategis Nasional (PSN) tak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pasalnya Wilayah Indonesia Timur khususnya Papua juga telah menjadi sasaran pengembangan proyek yang berstatus PSN.

    Hal itu setidaknya telah tertera di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

    Merujuk beleid tersebut, PSN di Papua bergerak di beberapa sektor, mulai dari pelabuhan, bandara, kawasan industri, energi, hingga perkebunan. Berikut daftar selengkapnya:

    Sektor Pelabuhan

    Pengembangan Pelabuhan Sorong di Papua Barat.

    Sektor Bandara

    Pembangunan Bandara Nabire Baru di Papua;

    Pembangunan Bandara Siboru Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Kawasan

    Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Metanol, Amonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni, Papua Barat;

    Kawasan Industri Pupuk Fak Fak di Papua Barat.

    Sektor Energi

    Proyek Tangguh LNG Train 3 di Papua Barat;

    Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS, dan Compresion (UCC Project) di Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Sektor Perkebunan

    Pembangunan Kepala Dalam dan Industri Turunannya di Papua Barat.

    Program PSN

    Pengembangan Kawasan Perbatasan-10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN);

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong di Papua Barat.

    Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

    Dikutip dari laman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk mengoptimalkan KEK yang dinilai telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

    Hal itu diutarakan Presiden saat memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas percepatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan progres Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 26 November 2024 lalu seperti disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Menurut Airlangga, hingga kuartal ketiga 2024, KEK telah menarik investasi senilai Rp242,5 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 151.260 orang dengan 394 perusahaan.

    “Arahan Bapak Presiden terhadap kawasan-kawasan ekonomi ini untuk terus didorong, dilanjutkan, dan juga diproses agar investasi bisa masuk terutama investasi yang kemarin Bapak Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri,” ujar Airlangga.

    Selain KEK, rapat juga membahas perkembangan PSN. Airlangga menjelaskan bahwa sebanyak 18 proyek direncanakan selesai pada tahun 2024, sementara 30 proyek lainnya ditargetkan rampung pada 2025.

    “Tentunya, program-program ini Bapak Presiden arahkan untuk dilanjutkan dan nantinya tentu apabila ada investasi lain akan dibahas secara lebih detail,” ungkap Airlangga.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian untuk mengawal 228 PSN dan 24 KEK. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program prioritas.

    “Tentunya apa yang sudah berjalan dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan terus dipastikan agar hasilnya juga segera berdampak untuk masyarakat dan ekonomi,” ucap AHY.

    “Mudah-mudahan dengan kolaborasi yang baik antara dua kemenko ini, bisa semakin menghasilkan proyek-proyek, program-program, dan kawasan-kawasan yang sukses di kemudian hari,” lanjutnya.

    Rapat ini menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan menarik lebih banyak investasi guna meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

    KEK dan PSN juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (oln/kmps/bpkp/*)

  • Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Indonesia Siap Jadi Pemain Global Hilirisasi Tembaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berada pada posisi strategis dalam tren transisi energi global dengan mengembangkan industri hilirisasi tembaga. Langkah ini dinilai mampu mendukung teknologi rendah karbon sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia telah berkembang secara signifikan dan memiliki potensi strategis besar untuk menjawab kebutuhan pasar global.

    Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menyebut Indonesia menempati posisi ke-10 dengan kepemilikan sekitar 3% dari total cadangan tembaga dunia, setara dengan 24.000 ton.

    ”Sejajar dengan China dan berada di atas negara-negara seperti Kazakhstan, Zambia, dan Canada. Sisa cadangan global sebesar 22% tersebar di berbagai negara lainnya. Meskipun bukan merupakan pemilik cadangan tembaga terbesar, posisi Indonesia cukup strategis dalam industri tembaga global. Besarnya cadangan yang dimiliki memberikan fondasi kuat bagi Indonesia untuk mengembangkan industri tembaga yang terintegrasi dan berkelanjutan. Posisi Indonesia sebagai pemilik cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia menunjukkan potensi signifikan dalam industri tembaga global,” kata Esther.

    Seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi rendah karbon, kebutuhan global terhadap tembaga terus meningkat. Industri kendaraan listrik menjadi salah satu pendorong utama permintaan, mengingat teknologi ini membutuhkan logam tembaga dalam jumlah signifikan.

    Selain itu, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin, serta digitalisasi infrastruktur, memperkuat peran tembaga sebagai bahan strategis.

    ”Tren ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sektor hilir tembaga melalui peningkatan nilai tambah. Dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat hingga produksi kabel listrik dan komponen kendaraan listrik, setiap tahapan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional,” kata Esther menjelaskan.

    Esther menekankan bahwa Indonesia memiliki kepastian pasar untuk investasi jangka panjang dalam hilirisasi tembaga. Pengembangan produk seperti komponen kendaraan listrik, sistem penyimpanan energi, dan infrastruktur energi pintar dinilai strategis untuk memperkuat daya saing nasional.

    Keberhasilan ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan ekosistem industri terintegrasi. Implementasi UU Minerba menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya rantai pasok yang kuat antara sektor hulu dan hilir.

    “Kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi teknologi menjadi kunci transformasi industri tembaga di Indonesia. Transformasi sektor tembaga melalui hilirisasi diproyeksikan memberikan dampak signifikan, baik dalam peningkatan nilai ekspor maupun penciptaan lapangan kerja. INDEF mencatat bahwa sektor ini dapat menghasilkan ratusan ribu lapangan kerja baru dan memberikan kontribusi signifikan terhadap GDP nasional,” ujar Esther.

    Selain itu, dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk teknologi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global.

    Langkah ini tidak hanya memperkuat perekonomian domestik tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai pemimpin regional di sektor teknologi hijau.

    Sebagai contoh PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyelesaikan pembangunan smelter tembaga di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

    Smelter ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, menandai langkah signifikan dalam hilirisasi industri tembaga di Indonesia. Smelter ini merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain jalur tunggal terbesar di dunia yang dapat menghasilkan sekitar 600.000 hingga 700.000 ton katoda tembaga per tahun.

    Selain itu, Indonesia memiliki smelter tembaga dan fasilitas pemurnian logam mulia di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) di Bawah naungan PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga turut memuji smelter tersebut karena menciptakan lapangan pekerjaan dan menaikkan pendapatan negara.

    “Lapangan kerjanya pun udah paten. Pendapatan negara udah mulai naik. Harapan kita besok pengusaha nasional yang sudah dikasih izin tambang, kalau tidak bangun smelter, saya akan tinjau aja, harus dipaksa bangun smelter,” kata Bahlil.

  • Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Arsjad Rasjid: Swasta siap dukung konektivitas lintas perbatasan RI – Timor Leste
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 20:52 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid melakukan kunjungan ke Dili, Timor Leste untuk bertemu dengan Presiden Ramos Horta serta Perdana Menteri Xanana Gusmao. Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk menerjemahkan kebijakan Good Neighbor Policy yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dari segi diplomasi ekonomi. Terutama dengan meningkatkan konektivitas lintas negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

    Arsjad Rasjid, Ketua ASEAN-BAC Indonesia, sebelumnya menginisiasi Borneo Economic Community pada 2023 untuk mendorong kerja sama dan pertumbuhan di Pulau Borneo (Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia). 

    Arsjad menyarankan model serupa diterapkan di Pulau Timor yang berbatasan dengan Timor Leste.
    “Kunjungan ini adalah bagian dari diplomasi sektor swasta. Dengan Timor Leste menjadi anggota ASEAN, kini saatnya memperkuat konektivitas di Pulau Timor, khususnya mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Eksklusif (KEK) di Oecusse,” ujar Arsjad usai bertemu Presiden dan Perdana Menteri Timor Leste.

    Arsjad mencatat bahwa kehadiran dunia usaha Indonesia di Timor Leste masih banyak diwakili oleh BUMN, tetapi ia melihat potensi besar bagi sektor swasta untuk lebih berkontribusi mendukung pembangunan di negara tersebut.

    “Kami ingin memperluas peran sektor swasta melalui konsep Indonesia Incorporated. Dengan peran aktif Kadin Indonesia, termasuk Kadin NTT yang berbatasan langsung, kami dapat memperkuat kontribusi dalam mendukung ketahanan energi dan pangan Timor Leste,” ujar Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

    Arsjad Rasjid menegaskan bahwa sektor swasta siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk mewujudkan konektivitas lintas perbatasan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui penguatan kerja sama, kawasan perbatasan berpotensi menjadi pusat pertumbuhan baru yang bermanfaat bagi kedua negara.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Angka Kematian Bayi dan Ibu Masih Tinggi, Peran Bidan Harus Dioptimalkan – Halaman all

    Angka Kematian Bayi dan Ibu Masih Tinggi, Peran Bidan Harus Dioptimalkan – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih terhitung tinggi.

    Selain itu, jumlah stunting di Indonesia juga belum mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

    Karenannya, masalah-masalah tersebut menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

    Anggota Tim Program Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dr. Eka Lestari Kurnia, M.MRS menuturkan diperlukan langkah strategis pemerintah seperti peningkatan akses layanan kesehatan serta, optimalisasi teknologi medis, dan edukasi masyarakat untuk memperkuat program kesehatan ibu dan anak.

    Ia mengatakan, AKI dan AKB masih tinggi yang disebabkan oleh dua faktor utama yakni nifas pada tingginya AKI dan stunting pada AKB.

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan kolaborasi antara Albusmin dan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.

    “Saya mengajak para bidan untuk turut serta dalam memperkuat peran pendampingan profesional dalam setiap tahapan kehamilan dan masa nifas. Kolaborasi yang baik antara bidan, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam menurunkan angka stunting dan memastikan kesehatan ibu serta bayi dapat terjaga dengan baik,” kata dr. Eka.

    Wakil Kepala 2 Bidang Pelatihan Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Barat Dr. Yanti Herawati., S.ST, M.Keb dikesempatan yang sama menjelaskan, sejak tahun 2022, program intervensi stunting pemerintah telah memasukkan salah satu komponen penting baru, yaitu pemberian protein hewani, terutama kepada ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anak usia di bawah dua tahun (baduta).

    Menurutnya, protein hewani menjadi fokus utama karena mengandung zat gizi esensial yang tidak dapat dipenuhi oleh pangan nabati, seperti zat besi  dan vitamin B12, serta asam amino yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan tubuh.

    Beberapa sumber protein hewani yang diutamakan dalam program ini adalah telur dan ikan gabus, karena mudah diakses dan kaya manfaat.

    “Pada ibu hamil, konsumsi protein hewani ini sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang janin secara optimal. Sehingga dapat mengurangi risiko kelahiran dengan berat badan rendah (BBLR) dan mencegah gangguan perkembangan pada masa kehamilan,” kata dr. Yanti.

    Ditambahkan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dr. Ulul Albab, Sp.OG bahwa protein albumin memiliki peran penting untuk dikonsumsi pascaoperasi, terutama selama masa nifas mengingat angka kematian ibu (AKI) sebagian besar terjadi pada masa ini, dengan infeksi luka sebagai salah satu penyebab utama.

    Penyembuhan luka memerlukan protein sebagai bahan dasar pembentukan jaringan kolagen, dan albumin menjadi komponen vital dari proses ini.

    “Hypoalbuminemia, atau kadar albumin rendah, diketahui sebagai faktor risiko independen yang memperlambat penyembuhan luka, meskipun sayangnya pemeriksaan kadar albumin masih jarang dilakukan. Salah satu sumber protein albumin adalah ikan gabus. Sebagai alternatif, bisa juga konsumsi suplementasi ekstrak ikan gabus yang tentunya juga mengandung protein albumin dan sudah terbukti mempercepat penyembuhan luka yang sudah terbukti,” ujar dokter Ulul.

    Meski begitu kandungan protein albumin dalam ekstrak ikan gabus dapat bervariasi, tergantung pada cara pengolahannya, sehingga penting untuk memilih ekstrak ikan gabus yang tepat untuk mendapatkan manfaat optimal.

    Albusmin adalah ekstrak ikan gabus yang secara jelas mencantumkan kadar protein dan albumin di dalamnya.

    “Yang membuatnya semakin istimewa adalah formulanya dirancang khusus agar tidak berbau amis. Ini menjadi solusi yang sesuai bagi ibu hamil sampai menyusui yang biasanya lebih sensitif terhadap aroma tertentu, sehingga mereka tetap nyaman mengonsumsinya tanpa rasa khawatir,” ucap Assistant Brand Manager PT. Pharos Indonesia Brigita Zefanya .

    Dengan komitmen bersama dari berbagai pihak, diharapkan target penurunan AKI dan AKB di tahun 2025 dapat tercapai yang salah satunya dengan mengonsumsi suplementasi protein hewani.

  • Pemerintah Mau Bangun Tol 17.865 Km Selama 15 Tahun

    Pemerintah Mau Bangun Tol 17.865 Km Selama 15 Tahun

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun jalan bebas hambatan alias tol sepanjang 17.865,43 kilometer (km) dalam 15 tahun ke depan, tepatnya selama periode 2025-2040. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra mengatakan, pihaknya akan membangun tol secara masif.

    Hal itu dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, seiring dengan target swasembada pangan dan energi.

    “Kemudian juga rencana pengembangan jalan bebas hambatan 2025 hingga 2040 akan kita bangun jalan tol cukup masif (17.865,43 km),” ujar Rachman, di acara Seminar Nasional Hari Jalan 2024 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

    Selain pembangunan jalan tol, Rachman juga menaruh perhatian pada pembangunan jalur keluar atau exit tol. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan exit tol yang tepat menjadi tantangannya ke depan.

    Untuk memastikan exit tol terhubung ke lokasi yang tepat, pihaknya telah meminta pihak Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) untuk membantu menganalisis apakah exit tol yang sudah terbangun, maupun yang baru berupa rencana, berada di lokasi yang tepat.

    “Jadi exit tol ini sebetulnya harus bisa memberikan manfaat dan menjamin exit tol tersebut bisa menuju sentra-sentra produksi, industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ujar Rachman.

    “Karena sayang, exit tol idealnya dibangun dengan akses bagus menuju pusat-pusat produksi, industri, dan juga kita pastikan hand in hand antara jalan nasional atau jalan tol, jalan provinsi atau kabupaten bisa terhubung dengan baik,” sambungnya.

    Dalam bahan paparan yang disajikan Rachman, pembangunan jalan tol periode 2015-2024 mencapai 3.020 secara akumulasi. Sedangkan untuk jumlah yang telah beroperasi mencapai 3.110 km. Setidaknya ada dua pulau besar yang belum terkoneksi tol antara lain Papua dan Maluku.

    Lebih lanjut, rincian sebaran jalan tol di Indonesia saat ini antara lain di Sumatera panjang tol yang telah beroperasi sepanjang 672,7 km. Sedangkan total rencana panjang tol di sana mencapai 4.924,59 km.

    Kemudian total panjang tol beroperasi di Kalimantan baru sepanjang 97,27 km dari total rencana mencapai 2.811,85 km. Lalu di Sulawesi memiliki panjang tol beroperasi sepanjang 48,03 km dari total rencana 2.658,79 km serta Bali dan Nusa Tenggara tol beroperasi sepanjang 10,07 km dari total rencana tol tersambung mencapai 319,88 km.

    Jawa sendiri menjadi pulau yang terkoneksi tol paling tinggi, dengan panjang tol beroperasi mencapai 1.632,63 km. Meski demikian, panjang itu masih jauh dari total rencana tol yang terbangun sepanjang 4.688,94 km.

    (acd/acd)

  • PII Jamin 53 Proyek Infrastruktur, Gaet Rp536 T dari Investor Swasta

    PII Jamin 53 Proyek Infrastruktur, Gaet Rp536 T dari Investor Swasta

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PII) melakukan penjaminan terhadap 53 proyek infrastruktur penting di Indonesia.

    Deputi Direktur Bisnis PT PII Pratomo Ismujatmika menekankan data ini merupakan update sampai November 2024. Perusahaan bahkan mengaku sanggup menggaet investasi Rp536 triliun dari pihak swasta.

    “PT PII saat ini sudah menjamin kurang lebih 53 proyek,” ungkapnya dalam Talk Show ‘Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen’ di Jakarta Pusat, Rabu (18/12).

    “Melalui penjaminan PII bisa menarik investasi swasta kurang lebih Rp536 triliun,” tegas pria yang akrab disapa Tomo itu.

    Khusus untuk infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), PII sudah menjamin 35 proyek. Tomo menyebut dana investor swasta yang masuk dalam ratusan proyek infrastruktur ini mencapai Rp303 triliun.

    Pada bahan paparannya, ada sekitar 7 sektor proyek infrastruktur yang masuk dalam penjaminan PII. Pertama, sektor pariwisata, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

    Kedua, sektor ketenagalistrikan yang mencakup proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang hingga PLTU Timor-1. Ketiga, sektor telekomunikasi, seperti Palapa Ring Paket Barat serta Palapa Ring Paket Timur.

    Keempat, sektor air minum. Kelima, PII juga memberikan jaminan terhadap proyek transportasi yang termasuk Kereta Api Makassar-Parepare.

    Keenam, sektor jalan yang mencakup Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan, Tol Probowangi, sampai Trans Papua. Sedangkan yang ketujuh adalah infrastruktur di sektor penerangan.

    (skt/sfr)

  • Demo Lido Disinyalir Sarat Provokasi dan Iming iming Uang

    Demo Lido Disinyalir Sarat Provokasi dan Iming iming Uang

    loading…

    Jalan tol menuju Cigombong. Foto/Dok SINDOnews

    BOGOR – Diduga ada provokasi di balik aksi unjuk rasa terkait Danau Lido, warga sekitar Cigombong akhirnya angkat bicara. Salah seorang warga Kecamatan Cigombong yang tidak mau disebutkan namanya bercerita, dirinya pernah diajak untuk bergabung dalam aksi dengan imbalan uang Rp50.000.

    Bahkan, beberapa warga menyebutkan imbalan yang ditawarkan berkisar antara Rp30.000 sampai Rp100.000.

    Lantas, siapakah penggerak demo terkait Danau Lido selama ini?

    Seperti diketahui, pada Minggu (15/12/2024) berlangsung pertemuan di kawasan Watesjaya, yang dihadiri oleh dua anggota DPRD Kabupaten Bogor, salah satunya Edwin Sumarga dari Dapil 3 DPRD Kabupaten Bogor.

    Sebagai anggota dewan, Edwin seharusnya sangat memahami hirarki undang-undang yang berlaku. Ironinya, Edwin sebagai wakil rakyat telah memberi contoh buruk, karena Edwin tidak memberikan literasi hukum untuk masyarakat.

    Dia justru ikut dalam aksi yang menilai bahwa Perpres Nomor 69 tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bukan hukum yang mengikat untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya kawasan sekitar. Sampai berita ini dimuat, telepon selular Edwin tidak merespons.

    KEK Lido Positif untuk Masyarakat
    Menurut keterangan resmi PT MNC Land Tbk, KEK Lido dan masyarakat sekitar bekerja sama dengan baik. Dari sisi kesempatan kerja, jumlah pekerja di KEK Lido yang merupakan masyarakat sekitar Kecamatan Cigombong sudah mencapai 500 orang.

    Angka ini tentu diharapkan bertambah lagi seiring dengan penambahan kebutuhan operasional di KEK Lido. Lebih dari itu, kegiatan sosial PT MNC Lido Tbk yang rutin dilakukan di kawasan sekitar dirasakan positif oleh masyarakat, baik di bidang kesehatan, pendidikan dan keagamaan, antara lain kegiatan donor darah, literasi, dan pelatihan untuk siswa sekolah tingkat dasar hingga kejuruan, hingga program bantuan sembako.

    Kepala Desa Watesjaya Rudi Irawan mengamini kegiatan sosial yang dilaksanakan PT MNC Land Tbk untuk warga sekitar. Menurut Rudi, setiap tahun PT MNC Land Tbk selalu berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dalam bentuk penyaluran hewan kurban.

    “PT MNC Land Tbk selalu mengirimkan sapi langsung untuk warga sekitar. Bahkan melalui panitia kurban Pemda, PT MNC Land selalu mengalokasikan penyalurannya untuk warga Kecamatan Cigombong,” kata Rudi.

    Lebih lanjut, PT MNC Land Tbk juga melibatkan UMKM sekitar KEK Lido dalam acara-acara yang melibatkan pihak ketiga seperti acara-acara konser yang pernah dilaksanakan di Lido Music and Arts Center di KEK Lido.

    Terkait Danau Lido, KEK Lido juga secara pro aktif merawat danau agar tetap dapat memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitar. KEK Lido sudah membangun kolam retensi dan membangun penampungan sedimen di hulu danau, selain melakukan pembersihan sampah di Danau Lido secara berkala.

    PT MNC Land Tbk sebagai perusahaan induk KEK Lido juga sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah stakeholder, termasuk dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum karena kewenangan terkait perawatan dan pembangunan Danau Lido menjadi kewenangan instansi tersebut.

    (rca)

  • PSN Kehilangan Arah: Proyek Strategis atau Ajang Korupsi Baru? – Halaman all

    PSN Kehilangan Arah: Proyek Strategis atau Ajang Korupsi Baru? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Strategis Nasional (PSN) menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

    PSN memberikan kemudahan fiskal, prosedural, dan perizinan, sehingga program-program yang masuk dalam skema ini mendapatkan dukungan prioritas.

    Ekonom dan pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Achmad Nur Hidayat melihat, belakangan ini PSN tampak kehilangan arah dan fokus. 

    Proyek-proyek yang semestinya memiliki dampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, justru menjadi lahan baru bagi penumpang gelap kebijakan yang hanya mengejar kepentingan kelompok tertentu.

    “PSN sejatinya dirancang untuk mempercepat proyek-proyek pembangunan yang strategis dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.  Infrastruktur, energi, ketahanan pangan, dan konektivitas merupakan sektor utama yang menjadi sasaran PSN,” papar Achmad dikutip Senin (16/12/2024).

    Dalam konteks ini, kata Achmad, PSN diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar seperti kesenjangan antarwilayah, ketahanan ekonomi nasional, dan peningkatan daya saing Indonesia di pasar global.

    “Namun, dalam implementasinya, PSN sering kali diselewengkan menjadi alat untuk melancarkan proyek-proyek tertentu yang tidak memiliki urgensi strategis,” ucapnya.

    Achmad pun memberikan contoh, misalnya program pembangunan tiga juta rumah yang menggunakan skema PSN. Meski memiliki nilai strategis untuk mengatasi backlog perumahan, proyek ini perlu dikaji ulang dari segi skala prioritas. 

    Begitu pula dengan proyek peternakan sapi perah, yang meski memiliki potensi ketahanan pangan, belum menunjukkan kesiapan implementasi yang matang.

    “Baik Proyek 3 juta rumah maupun proyek peternakan sapi perah rawan penyimpangan dalam penggunaan PSN bila tidak didesain dengan sebaik-baiknya,” katanya.

    Ia menilai, banyak proyek yang semula diklaim sebagai bagian dari PSN berakhir mangkrak atau tidak mencapai hasil yang diharapkan. Contoh nyata adalah kasus Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) yang masuk dalam daftar PSN. 

    PIK2 merupakan proyek properti yang dipenuhi dengan insentif fiskal dan kemudahan prosedural, tetapi kontribusinya terhadap perekonomian dan masyarakat luas minim. 

    Menurutnya, proyek ini lebih menguntungkan segelintir pihak dibandingkan masyarakat umum terutama karena murahnya biaya pembebasan lahan untuk PIK 2.

    Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa dari total 213 proyek PSN, lebih dari 30 proyek menghadapi hambatan serius dalam pelaksanaan, mulai dari pembebasan lahan hingga ketidaksiapan investor. 

    Selain itu, laporan BPK tahun 2023 menyoroti adanya potensi kerugian negara hingga Rp12 triliun akibat pengelolaan PSN yang tidak transparan.

    Dampak Ekonomi PSN

    Secara teori, PSN memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang dibangun melalui PSN diharapkan membuka akses ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan konektivitas, dan mengurangi biaya logistik. 

    Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua PSN memberikan dampak positif yang signifikan.

    Beberapa proyek PSN yang berhasil, seperti pembangunan Tol Trans-Jawa, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. 

    Proyek ini memotong waktu perjalanan, menurunkan biaya logistik, dan meningkatkan daya saing produk lokal. 

    Namun, keberhasilan ini tidak merata. Banyak PSN yang hanya menjadi beban anggaran negara karena kurangnya perencanaan yang matang, ketidaksiapan lahan, atau rendahnya tingkat utilisasi.

    Selain itu, Achmad menyampaikan, PSN juga kerap menjadi sumber pemborosan anggaran. Proyek-proyek yang mangkrak atau tidak selesai tepat waktu menjadi bukti lemahnya pengawasan dan manajemen risiko. 

    Contoh lain adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang banyak mendapatkan fasilitas fiskal tetapi minim realisasi. Banyak KEK yang hingga kini tidak mampu menarik investasi yang memadai, sehingga tujuan awalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional tidak tercapai.

    Transparansi: Kunci Keberhasilan PSN

    Achmad menyampaikan, transparansi dan pertanggungjawaban menjadi elemen penting dalam pelaksanaan PSN. 
    Pemerintah harus memastikan bahwa setiap proyek yang masuk dalam daftar PSN benar-benar memiliki dampak strategis dan bukan sekadar alat untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. 

    Dalam hal ini, pemerintah perlu memperkuat mekanisme seleksi, evaluasi, dan pengawasan terhadap proyek-proyek PSN.

    “Setiap PSN yang mangkrak mencerminkan kegagalan pemerintah dan perencana kebijakan dalam menjaga integritas program pembangunan,” katanya.

    Ia menyebut, PSN tidak boleh menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengejar keuntungan pribadi atau kelompok, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari kebijakan yang tidak berdampak nyata. 

    Pemerintah harus mampu mengidentifikasi dan mencegah adanya penumpang gelap kebijakan yang berusaha memanfaatkan PSN demi kepentingan sendiri.

    Kasus PIK2 dan KEK: Pelajaran Berharga

    Menurut Achmad, kasus PIK2 dan KEK memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan PSN. 

    “Proyek-proyek seperti PIK2 menunjukkan bagaimana PSN dapat diselewengkan untuk kepentingan segelintir pihak tanpa memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian dan masyarakat,” paparnya.

    Oleh sebab itu, Achmad meminta pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo harus mampu menunjukkan bahwa PSN adalah alat yang efektif untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

    “Transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada dampak nyata harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan PSN. Pemerintah juga harus berani meninjau ulang dan mencabut status PSN dari proyek-proyek yang tidak memberikan hasil sesuai harapan,” tutur Achmad.