Topik: KEK

Apa itu Family Office yang Disebut Luhut? Ini Penjelasannya

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan belum lama ini mengatakan tengah berencana membentuk Family Office. Dia juga telah berbicara kepada Presiden Terpilih Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto soal ini.

Luhut pun menyebut sudah mendapatkan restu dari Prabowo terkait kebijakan pembentukan familly office, sehingga bisa secepatnya dieksekusi. Bahkan Luhut mengusulkan agar pembetukannya dapat dimulai Februari 2025 mendatang.

Namun, tahukah Anda apa itu family office? Berikut pengertian dan manfaatnya untuk Indonesia.

Apa itu family office?

Ilustrasi family office. (Pexels.com/Antoni Shkraba)

Secara umum, family office adalah perusahaan swasta yang dibentuk oleh keluarga besar untuk mengelola kekayaan mereka dan menyediakan berbagai layanan keuangan dan manajemen.

Biasanya family office menangani manajemen investasi untuk keluarga super kaya dengan aset ratusan juta hingga triliunan rupiah. Family office juga mengerjakan tugas-tugas perencanaan pajak, perencanaan warisan, dan administrasi filantropi.

Dengan makin banyaknya bermunculan crazy rich di Tanah Air, pemerintah pun saat ini tengah berencana membentuk family office dalam mengelola kekayaan para crazy rich tersebut.

Di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, Kepala Negara tersebut sempat menginstruksikan pembentukan tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia.

Kini, pemerintah makin serius dalam merencanakan pembentukan family office.

“Presiden setuju mengenai itu, tinggal kita tangani lagi,” kata Luhut kepada pers pada acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di IDN HQ, Jakarta, Rabu (15/1).

Dalam pertemuan terbaru, Luhut mengusulkan agar proses pembentukan family office dapat dipercepat. Dia bahkan berharap rencana ini dapat segera direalisasikan, yakni Februari 2025 mendatang.

Luhut pun mengeklaim pihaknya telah melakukan studi sejak lama ihwal penerapan family office di Tanah Air.

“Kalau saya ketemu presiden, kalau saya boleh usul, bulan depan boleh kita jadikan. Kita sudah lama studi kok,” ujar Luhut.

Fungsi dan manfaat family office

ilustrasi perusahaan investasi terbesar di dunia (unsplash.com/arlington research)

Melalui penerapan family office, lanjut Aswin, Indonesia bisa mengadopsi manfaat seperti:

Struktur organisasi yang jelas dan transparan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan keuntungan Mempekerjakan profesional berpengalaman dalam bidang investasi, hukum, dan perpajakan. Penggunaan teknologi terkini untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan dan akses informasi yang cepat.

Aswin juga melihat pembentukan family office sebagai langkah positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi konglomerasi dalam mengelola kekayaan mereka secara lebih terstruktur dan profesional. Namun, dia menekankan perlunya mengatasi kekhawatiran terkait transparansi, regulasi, dan biaya operasional.

“Menjadi penting untuk mengevaluasi regulasi dan birokrasi yang berlaku agar dapat mendukung keberadaan mereka, seperti yang dilakukan Singapura untuk menarik minat mereka,” kata Aswin.

Dia menilai bahwa pembentukan family office bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, yaitu:

Peningkatan investasi dalam negeri Peningkatan keahlian di sektor keuangan Stabilitas pasar keuangan.

Dengan mengalokasikan dana yang dikelola ke berbagai sektor ekonomi, family office ini dapat meningkatkan investasi dalam negeri, mendorong perkembangan profesional di sektor keuangan, dan meningkatkan standar pengelolaan kekayaan di Indonesia.

Apakah family office bisa diterapkan di Indonesia?

Ilustrasi orang ultra kaya. (Pixabay/un-perfekt)

Dosen dari Kelompok Keahlian (KK) Risiko Bisnis dan Keuangan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Raden Aswin Rahadi angkat bicara soal penerapan family office di Indonesia. Menurut dia, tujuan dari pembentukan family office untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan keluarga dari generasi ke generasi.

“Tentunya dengan meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” sambung Aswin, dilansir laman resmi ITB, Kamis (16/1).

Kemudian, dia menambahkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat (AS), negara-negara Eropa, dan Singapura sudah lama mempunyai pengalaman dengan family office. Banyak keluarga besar di negara-negara tersebut menggunakan layanan ini untuk mengelola kekayaan mereka dengan lebih efektif.

Di mana lokasi family office di Indonesia?

Lebih lanjut Aswin, manajemen risiko yang lebih baik pun berkontribusi pada peningkatan stabilitas pasar keuangan. Untuk diketahui, pemerintah Indonesia menyebut ada dua lokasi yang berpotensi menjadi lokasi family office, yakni Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun Bali dipilih oleh pemerintah karena telah memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara itu, IKN diharapkan menjadi pusat pemerintahan baru yang mendorong pertumbuhan di Indonesia Timur.

Aswin juga mengusulkan agar Batam sebaiknya dipertimbangkan sebagai lokasi family office lainnya. Hal ini dikarenakan lokasinya yang strategis untuk bisnis dan mempunyai iklim investasi yang mendukung.

Meski demikian, Aswin mengatakan bahwa penempatan family office di IKN bisa menjadi kontradiktif dengan memisahkan pusat ekonomi di Jakarta dan pusat pemerintahan di IKN. Sebab dapat berpotensi menjadikan kondisi di IKN bakal ramai (crowded), seperti Jakarta.

“Konsep family office ini umumnya diperuntukkan bagi keluarga dengan kekayaan yang cukup besar. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan aman, konsep family office pun mulai beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan yang ada,” ujar Aswin.

16/01/2025 16:45
Hadirkan Menko Airlangga, B-Universe dan BNI Gelar Investor Daily Roundtable Bahas Outlook Ekonomi 2025

Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menggelar acara Investor Daily Roundtable (IDRT) membahas outlook ekonomi 2025 bertajuk “Tumbuh Lebih Tinggi Menghadapi Tantangan Domestik dan Tekanan Global” yang digelar di Hotel Mulia, Rabu (15/1/2024).

Diskusi ekonomi ini menghadirkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang duduk bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita sebagai pemandu diskusi.

Sejumlah tantangan dan peluang perekonomian baik secara global maupun nasional didiskusikan mulai pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Acara ini turut diikuti oleh berbagai kalangan mulai dari pemangku kebijakan, pelaku usaha, investor, akademisi hingga masyarakat umum.

Dalam kesempatan ini, Airlangga membahas dampak berbagai kondisi global yang saat ini terjadi seperti strategi pemerintah menyikapi “perang dagang Jilid II” antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) hingga keikutsertaan Indonesia dalam BRICS dan OECD.

Kemudian, Airlangga juga akan membahas terkait strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi 2025, meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah, investasi asing langsung (FDI), hingga perkembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Sementara itu, Royke membahas proyeksi pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia pada 2025, hingga bagaimana BNI melihat perannya dalam mendukung ekonomi Indonesia mencapai target pertumbuhan PDB yang berkelanjutan.

Tak hanya itu, B-Universe bersama BNI juga akan melaksanakan BNIdirect Appreciation Night 2025 dalam rangka mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam layanan internet banking untuk pelaku bisnis dan perusahaan dari BNI. BNIdirect pertama kali diluncurkan pada saat gelaran Investor Daily Summit pada 8 Oktober 2024 lalu.

Dalam acara malam apresiasi ini, narasumber yang akan hadir Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebagai informasi, Investor Daily Roundtable yang bahas outlook ekonomi 2025 dan BNIdirect Appreciation Night 2025 ini akan disiarkan oleh Beritasatu TV dan BTV pada Jumat, 17 Januari 2025, serta akan diberitakan secara langsung oleh ratusan media di bawah holding B-Universe.

15/01/2025 15:58
Tangkis Badai PHK dan Pelemahan Daya Beli RI, DEN Punya Usulan Ini

Jakarta –

Pemerintah menjawab isu soal maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya kelas menengah di Indonesia. Soal ini, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bilang bahwa pemerintah punya sekian stimulus dalam meredam rebaknya permasalahan soal PHK dan merosotnya kelas menengah di Indonesia.

Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu mengatakan peran dari kebijakan fiskal adalah untuk menjadi peredam dengan memberikan program stimulus untuk masyarakat. Hal ini salah satunya termasuk menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan hanya diberlakukan untuk barang mewah.

“Untuk menjaga, mengapa terjadinya PHK, apakah dari sisi demand-nya melemah, dan berkurangnya middle class. Peran fiscal policy untuk menjadi shock absorber dengan meluncurkan program-program stimulus. Juga menunda kenaikan PPN,” beber Mari dalam paparannya di Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Ia melanjutkan, beberapa program stimulus seperti bantuan sosial (bansos) beras, hingga diskon tarif listrik sebetulnya ditargetkan khusus untuk kelas menengah ke bawah dalam hal membantu dari sisi permintaan yang melemah.

“Untuk pekerjanya sendiri itu juga ada stimulus untuk yang di padat karya. Enam bulan dikasih tunjangan 50%, itu semua untuk membantu. Di dalam itu ada retraining scheme. Ini kiat dari sisi demand-nya,” tambah Mari.

Sedangkan dari sisi suplainya, Mari mengatakan, high cost economy juga jadi salah satu faktor timbulnya permasalahan seperti PHK dan melemahnya kelas menengah. Hal ini karena adanya bermacam peraturan yang memberi beban kepada dunia usaha.

“Soal impor lah, Online Single Submission (OSS) yang belum berjalan dengan baik. Saya rasa pemerintah punya komitmen itu, bagaimana ada quick win dalam memberi sinyal bahwa pemerintah serius dalam memperbaiki iklim usaha,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mari mengatakan bukan insentif yang dicari oleh pengusaha. Melainkan, kata Mari, hal fundamental seperti kepastian hukumlah yang menjadi penting agar pengusaha bisa punya rencana yang matang dalam menjalankan usahanya.

“Bukan insentif yang dicari dunia usaha, sometimes they like it, tapi sebenarnya fundamental agar mereka bisa berbisnis tanpa diganggu, ada kepastian, bisa planning. Jadi, ini antara lain masalah upah minimum provinsi (UMP) perlu ada signalling soal bagaimana ditentukannya (UMP). Jangan membuat kaget, kita sudah ada hitung-hitungan, ternyata angkanya berubah,” ucap Mari.

Mari menegaskan lebih lanjut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga bisa jadi salah satu peluru buat mengentas masalah tingginya PHK. Dengan adanya KEK, diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

“KEK sudah ada di beberapa tempat, bagaimana kita menarik investasi, mudah-mudahan juga supply chain-nya. Ini memang salah satu yang sedang dibahas oleh pemerintah. Kuncinya adalah lapangan pekerjaan. Selain itu, pariwisata dan ekonomi kreatif sangat menjanjikan. Perkembangan dari ekonomi kreatif dan pariwisata menurut saya itu bisa langsung kena kepada komunitas dan kepada generasi Z,” tandasnya.

(eds/eds)

15/01/2025 14:53
Luhut Mau Bikin Zona Khusus Semikonduktor di ITB

Jakarta –

Industri chip semikonduktor dinilai memiliki posisi yang sangat strategis di masa mendatang. Bahkan, saat ini tidak hanya terjadi perang senjata, tetapi juga perang chip.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai, Indonesia perlu pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berfokus semikonduktor, salah satu lokasi sasarannya di Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Nanti kita siapkan di ITB, kalau perlu kita bikin di ITB, special economic zone khusus, untuk tadi semikonduktor,” kata Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 di Menara Global, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2025).

Luhut menilai, industri chip semikonduktor memiliki posisi yang strategis di masa depan. Bahkan, global board advisor DEN, Ray Dalio menyebut kalau saat ini di dunia tidak hanya terjadi perang senjata, tetapi juga perang chip.

“Sekarang itu perang itu sudah berubah. Bukan hanya perang tembak-tembakan saja, tapi perang chip. Jadi orang yang produksi chip ini sekarang, kalau dia nggak kasih chip, itu kan macam-macam ada high end, ada mid, ada low. Kita sekarang ini mulai ketinggalan ini. Dia ingatkan. Dia bilang hati-hati, Indonesia ini bisa ketinggalan, dan kita bisa ketinggalan dengan Johor (Malaysia),” katanya.

Menurutnya, apabila tidak melakukan langkah-langkah yang lebih agresif, Indonesia akan tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura yang sepakat membangun Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Johor-Singapura.

“Kalau tidak ada langkah-langkah yang agresif, kita akan ketinggalan. Nanti negara tetangga kita akan lebih maju kita nggak mau begitu,” ujar Luhut.

Sebagai informasi, pada Agustus 2024 lalu pemerintah telah meresmikan Wiraraja Green Renewable Energy and Smart-Eco Industrial Park (GESEIP) di Kawasan Industri Wiraraja, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kawasan yang berlokasi di Kota Batam ini terus dikembangkan untuk dapat menarik banyak investasi.

Kawasan Industri Wiraraja telah menjadi lokasi dari delapan perusahaan yang diresmikan dalam Grand Launching tersebut. Perusahaan tersebut bergerak pada sektor renewable energi seperti manufaktur solar modul, sodium-ion battery, hingga semikonduktor.

“Di era digitalisasi, semikonduktor menjadi sangat penting dan dari pemerintah pusat kita mempersiapkan sumber daya manusianya. Ada start-up di Bandung yang sudah menjadi value chain dari pada industri semikonduktor di Amerika Serikat dalam hal chip design,” kata Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis pada Senin (26/8/2024).

Lihat juga Video ‘Dosen ITB Kenalkan Alat Pengubah Tanah jadi Logam’:

(shc/ara)

15/01/2025 14:19
Antam Akan Bangun Smelter di JIIPE Gresik

Jakarta, Beritasatu.com – PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), atau yang lebih dikenal sebagai Antam, berencana mendirikan fasilitas pengolahan logam mulia (smelter) di kawasan ekonomi khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. KEK ini dikembangkan oleh PT Pelindo (Persero) bersama PT AKR Corporindo Tbk (AKRA).

Rencana pembangunan smelter ini dipastikan melalui penandatanganan perjanjian jual beli lahan antara Antam dan JIIPE pada 27 Desember 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen Antam dalam mendukung hilirisasi sektor mineral nasional serta memanfaatkan infrastruktur JIIPE yang terintegrasi sebagai bagian dari objek vital nasional.

Direktur Pengembangan Usaha Antam I Dewa Wirantaya mengungkapkan, keputusan memilih JIIPE sebagai lokasi pengembangan telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk lokasinya yang strategis, dekat dengan sumber bahan baku, serta jaminan keamanan yang tinggi dari kawasan ini.

“Sebagai objek vital nasional, JIIPE menawarkan keamanan optimal untuk mendukung operasional kami, mulai dari pengolahan bahan baku hingga distribusi. Hal ini menjadi salah satu alasan utama kami memilih lokasi ini,” ujar Dewa dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, Dewa menjelaskan, kehadiran PT Freeport Indonesia (PTFI) di JIIPE memberikan keuntungan tambahan bagi Antam, terutama dalam hal akses langsung ke bahan baku emas murni dengan kadar 99,99%.

Pembangunan smelter Antam di JIIPE Gresik ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi impor, sehingga membantu menghemat devisa dan memaksimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri.

Saat ini, kerja sama antara Antam dan Freeport difokuskan pada pengadaan bahan baku emas. Antam akan membeli 30 ton emas berkadar 99,99% per tahun dari PTFI. Emas tersebut kemudian diolah di fasilitas pemurnian untuk menjadi produk logam mulia Antam.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat pengadaan bahan baku domestik sekaligus meningkatkan pendapatan perusahaan dari penjualan. Selain itu, kemitraan ini juga dirancang untuk mendukung efisiensi rantai pasok bahan baku, memastikan kelancaran produksi, dan memenuhi kebutuhan pasar.

Selain aspek keamanan, Antam sebagai anggota holding BUMN industri pertambangan (MIND ID) juga mempertimbangkan infrastruktur JIIPE yang modern dan berkelas dunia, yang diyakini dapat mendukung efisiensi operasional.

“JIIPE menyediakan infrastruktur berkualitas, akses transportasi yang mudah, serta utilitas yang andal. Hal ini mendukung tujuan kami untuk mendorong hilirisasi, memperkuat perekonomian nasional, dan memacu pertumbuhan industri yang berkelanjutan,” tutup Dewa dalam menanggapi pembangunan smelter Antam di JIIPE Gresik,

14/01/2025 10:21
Airlangga sebut KEK jadi sektor prioritas guna capai ICOR 4 persen

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Airlangga sebut KEK jadi sektor prioritas guna capai ICOR 4 persen
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Senin, 13 Januari 2025 – 23:46 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perlunya pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai sektor prioritas guna mencapai target Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di level 4 persen.

“Presiden kita mau ICOR menjadi 4 persen. Tentu itu perlu program lebih panjang karena ICOR kan terkait investasi jadi enggak bisa instan. Jadi ICOR ke 4 persen itu target kita dalam 3-4 tahun ke depan,” kata Airlangga saat menyampaikan pidato kunci dalam acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1).

ICOR merupakan salah satu parameter yang menjadi penentu tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Semakin tinggi angka ICOR, maka semakin rendah efisiensi pemanfaatan modal. Sementara, saat ini ICOR Indonesia masih berada di kisaran 6 persen.

Airlangga memandang KEK perlu terus untuk dikembangkan agar mampu mengejar target ICOR 4 persen.

“Dalam pengembangan ekonomi, KEK memiliki potensi besar, seperti KEK Galang Batang yang dikembangkan tidak hanya untuk mineral kritis tetapi juga manufaktur strategis. Di Weda Bay, misalnya, investasi sebesar 16 miliar dolar AS telah dilakukan selama enam tahun terakhir, dengan ekspor tahunan sebesar 8 miliar dolar AS. Hal ini membuat ICOR di KEK sangat efisien, yaitu sekitar 2–3 (persen),” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki KEK terbesar seperti di Gresik, Kendal, Galang Batang yang tak hanya mencakup pengembangan mineral saja, namun juga manufaktur.

KEK tersebut per tahunnya mampu menghasilkan nilai ekspor sebesar 8 miliar dolar AS, sehingga dengan penurunan ICOR menjadi 4 persen akan mampu mengembangkan lebih banyak lagi KEK di Indonesia.

“Saya contohkan misalnya di (KEK) Weda Bay, itu ICOR-nya bahkan cuma 2 (persen). Nah kalau kita punya daerah semua seefisien itu, itu jadi world class benchmark,” terang Airlangga.

Adapun KEK telah menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun serta menyerap 42.930 orang sepanjang 2024.

Secara kumulatif mulai dari 2012 sampai dengan 2024, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.

KEK di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak awal ditetapkan.

Adapun saat ini telah terdapat 24 KEK di berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair dan overhaul untuk pesawat.

Sumber : Antara

14/01/2025 07:56
IBC: Pemerintah Perlu 4 Langkah Ini Untuk Tingkatkan Daya Saing Bisnis RI

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi pemimpin bisnis atau Indonesian Business Council/IBC menyampaikan pemerintah perlu memperkuat daya saing bisnis Tanah Air dengan melakukan empat langkah bersama dunia usaha untuk menarik investasi.

Chief Operation Officer IBC William Sabandar menyampaikan empat pendekatan tersebut meliputi reformasi tata kelola untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan kolaborasi swasta dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas sosio-ekonomi.

Selain itu, dengan meningkatkan industrialisasi melalui strategi hilirisasi dan mendorong ekonomi hijau.

“Dalam upaya besar ini, pada 2025 pemerintah baru akan mencari aliansi dan menarik investasi secara besar-besaran dan membutuhkan upaya yang kuat. IBC percaya untuk mencapai misi ini tata kelola harus direformasi dan inovasi harus dikejar,” ujarnya dalam IBC Business Competitiveness Outlook 2025, Senin (13/1/2025).

William menyampaikan bahwa tata kelola yang direformasi sangat dibutuhkan guna membangun kepercayaan, memastikan pencapaian program, dan mencegah adanya kebocoran anggaran.

Di sisi lain, inovasi akan membantu membuka peluang tersembunyi dan membantu mengamankan daya saing regional Indonesia.

Untuk itu dalam paparannya, William mendorong reformasi tata kelola untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui pengurangan birokrasi, digitalisasi, reformasi pendapatan, dan pemberantasan korupsi.

“Bagi private sector, gunakan momentum untuk mengadvokasi dan mendukung pemerintah dalam melakukan reformasi,” tuturnya.

Sementara dalam langkah kolaborasi swasta dengan pemerintah, salah satunya dapat dilakukan melalui kerja sama infrasturktur publik, baik berkaitan dengan energi maupun air.

Langkah meningkatkan industrialisasi melalui strategi hilirisasi dapat didorong dengan melaksanakan restriksi ekspor dan memajukan produk dalam negeri.

Industrialisasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga terbukti mendorong daya saing Indonesia untuk menarik investasi masuk ke Tanah Air.

Sebagaimana Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sampaikan sebelumnya, bahwa KEK akan menjadi jurus pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan menurunkan tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke level 4.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang juga tergabung dalam IBC Shinta W. Kamdani menyampaikan memang terkait daya saing, Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi tenaga kerja.

Selain itu, daya saing Indonesia yang kerap dibanding-bandingkan dengan Vietnam, nyatanya memang kalah terkait persoalan birokrasi.

“Jadi reformasi birokrasi ini bukan suatu hal yang baru dilakukan pemerintah Indonesia, tapi ini masih menjadi salah satu dasar untuk daya saing,” ujarnya.

Adapun dalam laporan B-Ready 2024—pengganti Ease of Doing Business—menyebutkan peringkat Indonesia pada pilar Regulatory Framework dan Operational Efficiency tahun lalu masih di bawah rata-rata 50 negara.

Hanya satu peringkat yang di atas rata-rata, yakni pada pilar Public Service dengan capaian 63,44 poin, satu peringkat di bawah Kosta Rika dan tiga peringkat di atas Hongkong.

Membandingkan dengan Vietnam, pilar Operational Efficiency negara tersebut masuk dalam kuintil teratas dengan 72,78 poin. Sementara Indonesia hanya 61,31 poin dan berada di kuintil keempat bersama Kamboja.

13/01/2025 23:03
Pemerintah Mau Pangkas ICOR ke Level 4 hingga Akhir Masa Jabatan Prabowo, Ini Strateginya

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus berusaha menurunkan ICOR dari level 6,5 menjadi 4 dalam rangka membuat investasi yang masuk ke Indonesia semakin efektif mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan untuk menurunkan level Incremental Capital Output Ratio (ICOR) ke 4, tidak dapat terjadi dalam satu tahun dan butuh waktu lebih lama.

“Perlu program lebih panjang karan ICOR kan terkait investasi jadi enggak bisa instan. Jadi dalam ICOR ke 4 itu target kita dalam 3—4 tahun ke depan,” ujarnya di Raffles Hotel Jakarta, Senin (13/1/2025).

Sementara untuk tahun ini, Airlangga menuturkan belum menargetkan seberapa besar level penurunan ICOR yang diharapkan.

ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Artinya, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi sebesar 6,5%.

Apabila nilai ICOR tidak berubah, tetap 6,5, maka perlu pertumbuhan investasi hingga 52% untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yakni 8%. Padahal, jika ICOR lebih rendah seperti negara lain yang berada di angka 3, Indonesia hanya perlu pertumbuhan investasi sebesar 19,5% demi mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Airlangga meyakini investasi di Indonesia mampu semakin efisien, tercermin dari kinerja Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sejumlah wilayah yang bahkan mencatatkan ICOR hingga 2.

Salah satunya, KEK Weda Bay di Maluku Utara dengan nilai investasi US$16 miliar mampu melakukan ekspor pertahunnya sejumlah US$8 miliar.

“Jadi untuk mencapai ICOR 4, kita perlu mengembangkan lebih banyak KEK, sehingga kita bisa mengungkit KEK dengan kawasan lain,” lanjut Airlangga.

Dirinya tidak menampik saat ini KEK di wilayah lainnya masih terkendala persoalan infrastruktur dan jauh dari pusat ekonomi.

Selain KEK dengan basis industri hilirisasi, pemerintah berharap dapat mendorong KEK berbasis pariwisata. Sayangnya, harga tiket pesawat masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan.

Selain melalui KEK, sebelumnya Airlangga bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong optimalisasi Indonesia Nasional Single Window/INSW yang salah satu tujuannya menekan ICOR ke target angka 4.

Sri Mulyani menyebutkan perbaikan sistem, integrasi dari kementerian/lembaga (K/L) hingga pelayanan, dapat mengurangi biaya dan waktu serta memberikan kepastian ekspor impor Indonesia yang pada akhirnya akan berdampak pada angka ICOR.

“Jadi bisa mengurangi biaya dan waktu dan memberi kepastian kepada dunia usaha untuk ekspor-impor. Iya [ini salah satu untuk menurunkan ICOR],” ujarnya kepada media massa usai Rapat Koordinasi INSW bulan lalu.

Pasalnya, persoalan efisiensi telah disoroti Bank Dunia. Dalam laporan B-Ready 2024 –pengganti Ease of Doing Business—menyebutkan peringkat Indonesia pada pilar Regulatory Framework dan Operational Efficiency tahun lalu masih di bawah rata-rata 50 negara.

Hanya satu peringkat yang di atas rata-rata, yakni pada pilar Public Service dengan capaian 63,44 poin, satu peringkat di bawah Kosta Rika dan tiga peringkat di atas Hongkong.

13/01/2025 21:15
Airlangga: Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura tiru kesuksesan RI

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Zona Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) Johor-Singapura yang dibentuk Malaysia dan Singapura terinspirasi dari keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Tentu kalau kita kan enggak bisa melarang negara lain mengcopy. Ya kita tentu harus bersaing saja,” ujar Airlangga usai menghadiri acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

Sebagaimana diketahui, Malaysia dan Singapura menyepakati perjanjian bersama penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Johor-Singapura (Johor-Singapore Special Economy Zone/JS-SEZ) dengan tujuan menarik investasi inovatif global.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dan PM Singapura Lawrence Wong menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian tersebut di Putrajaya, sebelum memberikan keterangan media bersama yang diikuti secara daring di Kuala Lumpur, Selasa (7/1).

Kedua pemimpin negara mencapai beberapa kesepahaman terkait penerapan KEK tersebut, yang mereka yakini akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan memberikan manfaat besar bagi kedua negara.

Di Indonesia sendiri, Airlangga mengatakan kehadiran KEK membuat Indonesia sanggup memproduksi produk turunan dari mineral kritis. Keberhasilan ini yang berusaha ditiru oleh negara-negara tetangga.

“Mereka sudah melihat, kita sudah membangun beberapa Special Economic Zone dan mereka melihat, terutama Malaysia, bahwa itu menjadi salah satu keberhasilan Indonesia mengembangkan critical mineral. Nah mereka ingin mencontoh itu untuk bidang inovasi digital, termasuk untuk AI dan cloud computing dan yang lain-lain,” terangnya.

Adapun KEK telah menghimpun investasi hingga Rp82,6 triliun serta menyerap 42.930 orang sepanjang 2024.

Secara kumulatif mulai dari 2012 sampai dengan 2024, KEK telah mencatat capaian investasi sebesar Rp256,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156.208 orang dan melibatkan sebanyak 394 pelaku usaha.

KEK di Indonesia telah mengalami perkembangan yang begitu pesat sejak awal ditetapkan. Adapun saat ini telah terdapat 24 KEK di berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, serta juga kegiatan dalam bentuk maintenance, repair, dan overhaul untuk pesawat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

13/01/2025 20:15
Singapura-Malaysia Bangun Zona Ekonomi Khusus, Menko Airlangga: Mereka Ingin Menjiplak – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memandang keputusan Malaysia dan Singapura membangun zona ekonomi khusus (Special Economic Zone/SEZ) bersama di Johor, Malaysia, karena ingin mengikuti keberhasilan Indonesia.

Menurut dia, Malaysia dan Singapura melihat Indonesia berhasil mengembangkan zona ekonomi khusus, sehingga ingin memiliki hal serupa.

“Ya kan mereka sudah melihat kita membangun beberapa special economic zone dan mereka melihat, terutama Malaysia, bahwa itu menjadi salah satu keberhasilan Indonesia [salah satunya dalam] mengembangkan critical minerals,” kata Airlangga ketika ditemui di sela acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1/2025).

Ia mengatakan, Singapura dan Malaysia ingin mengembangkan zona ekonomi khusus di bidang inovasi digital seperti dalam hal kecerdasan buatan (Artificital Intelligence/AI).

Airlangga menyebut pemerintah RI tak bisa melarang jika ada negara lain yang meng-copy atau mengikuti langkah Indonesia dalam mengembangkan zona ekonomi khusus.

Maka dari itu, hal yang bisa dilakukan pemerintah, kata Airalngga, adalah bersaing dengan zona ekonomi khusus milik negara lain tersebut.

“Mereka ingin meng-copy untuk bidang inovasi digital, termasuk untuk AI dan cloud computing dan yang lain, termasuk dengan kuantum,” ujar Airlangga.

Indonesia disebut sudah memiliki modal untuk bersaing dengan zona ekonomi khusus milik Malaysia dan Singapura, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam.

Beberapa KEK yang ada di Batam antara lain adalah Batam Aero Technic, KEK Nongsa, KEK Tanjung Sauh, dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam.

Ada juga KEK yang dekat Batam, yaitu KEK Galang Batang di Bintan.

Contohnya di KEK Nongsa, di situ merupakan kawasan terintegrasi yang sesuai untuk pengembangan bisnis digital, pusat data, dan fasilitas perumahan.

“Nah, oleh karena itu kita punya itu di Batam. Tentu kita kan enggak bisa melarang negara lain meng-copy, ya kita tentu harus bersaing saja,” pungkas Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk membangun zona ekonomi khusus (special economic zone/SEZ) di Johor, Malaysia.

Proyek ini bertujuan mendukung investasi dan mempermudah pergerakan barang serta orang antara kedua negara.

Kedua negara Asia Tenggara ini pertama kali menyepakati pengembangan SEZ secara prinsip pada tahun lalu.

Kesepakatan tersebut diumumkan Selasa (7/1/2025) dalam kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan para menteri senior kabinet ke Malaysia.

“Ini adalah proyek penting. Kami bisa menjadi lebih kompetitif, meningkatkan nilai tambah, dan menarik lebih banyak investasi bersama,” ujar Wong dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, dikutip dari Kompas.com yang melansir Reuters.

Wong menjelaskan, kedua negara melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam negosiasi agar SEZ dapat mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang.

Anwar menyebut proyek ini sebagai inisiatif unik karena jarang ada dua negara yang bekerja sama dalam satu proyek besar seperti ini.

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli menambahkan, SEZ tersebut akan fokus menarik investasi bernilai tinggi di sektor manufaktur, logistik, pariwisata, hingga transisi energi.

“Target kami adalah 50 proyek dalam lima tahun pertama sejak SEZ diluncurkan, serta penciptaan 20.000 lapangan kerja terampil,” kata Rafizi kepada wartawan.

Malaysia akan membentuk dan mengelola dana infrastruktur untuk mendukung perusahaan yang ingin berinvestasi di SEZ Johor.

Sementara itu, Singapura akan membuat dana tersendiri untuk memfasilitasi investasi dan mendukung perusahaan Singapura yang beroperasi di Johor.

Saat ini, ribuan warga Malaysia setiap hari bepergian ke Singapura untuk bekerja dan belajar, menyebabkan kemacetan lalu lintas di jalur lintas batas yang merupakan salah satu perbatasan tersibuk di dunia.

13/01/2025 19:57

Topik: KEK

Di mana lokasi family office di Indonesia?