Xcloud.id

Topik: KEK

  • Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Amdal Tidak Ada, Proyek Ini Harus Dihentikan!

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi XII DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek kawasan ekonomi khusus (KEK) Lido, Bogor, Jawa Barat, yang dimiliki PT MNC Land pada Senin (10/2/2025). Sidak ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam proyek tersebut.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, yang memimpin sidak, mengungkapkan beberapa dugaan pelanggaran yang dilakukan PT MNC Land. Salah satunya adalah pendangkalan Danau Lido.

    “Jelas danau ini telah mengalami pendangkalan akibat proyek yang dilakukan. Bahkan, danau ini sudah disegel,” ujar Bambang di Bogor.

    Selain itu, ia juga menyoroti pembangunan hotel dan gedung yang belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal).

    “Dari penjelasan dirjen Gakum KLH dan pengakuan PT MNC Land, proyek ini belum memiliki Amdal yang sesuai. Amdal yang ada justru milik perusahaan lain,” tambahnya.

    Bambang menegaskan Komisi XII DPR akan mengawasi proyek KEK Lido terkait dugaan pelanggaran MNC Land secara ketat. Ia bahkan telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera melakukan tindakan tegas, termasuk penghentian sementara pembangunan.

    “Kami akan mendalami lebih lanjut karena dokumen yang ada tidak sesuai. Sampai ada kejelasan terkait Amdal, proyek ini sebaiknya dihentikan sementara,” tegasnya.

    Bambang juga memperingatkan agar PT MNC Land tidak berlindung di balik status KEK untuk menghindari aturan lingkungan. “Jangan sampai ada praktik penyalahgunaan status KEK untuk menghindari regulasi lingkungan, terutama soal Amdal. Ini seperti mengemudi mobil dengan SIM milik orang lain,” sindirnya.

    Sidak ini dilakukan setelah adanya pengaduan dari warga sekitar, yang mengeluhkan dampak negatif dari proyek KEK Lido. Forum Musyawarah Masyarakat Cigombong sebelumnya melaporkan proyek ini menyebabkan sedimentasi dan pencemaran di Danau Lido.

    Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK Rizal Irawan mengonfirmasi masyarakat dari tiga desa, yaitu Wates Jaya, Srogol, dan Pasir Jaya, telah tiga kali melakukan demonstrasi terkait proyek ini.

    “Masyarakat menuntut normalisasi dan revitalisasi Danau Lido karena terjadi pendangkalan akibat proyek ini,” ungkap Rizal dalam konferensi pers.

    Dengan temuan ini, Komisi XII DPR berjanji akan terus mengawal kasus dugaan pelanggaran di  KEK Lido MNC Land dan mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas.

  • Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Terhambat Regulasi, Kontribusi FDI ke PDB Indonesia Terendah di Asean

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia berada pada peringkat terbawah dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam hal persentase investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) terhadap produk domestik bruto (PDB).

    Peneliti senior Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute Bazari Azhar Azizi merincikan, berdasarkan data OECD, FDI hanya berkontribusi 0,2% terhadap pembentukan PDB Indonesia pada 2020. Angka tersebut menjadi yang terendah di Asean.

    Sebagai perbandingan, FDI berkontribusi 0,5% terhadap pembentukan PDB Malaysia dan Thailand pada 2020. Sementara itu, rata-rata FDI berkontribusi 0,9% terhadap pembentukan PDB negara-negara Asean pada 2020.

    Bazari menilai setidaknya ada tiga faktor utama yang menyebabkan ketertinggalan Indonesia terhadap negara-negara lain di Asean.

    “Yaitu inefisiensi, masih adanya pembatasan, serta regulasi dan birokrasi investasi,” ujar Bazari dalam laporan BSI Institute Quarterly, dikutip Minggu (9/2/2025).

    Pertama, terkait inefisiensi investasi tergambarkan melalui rasio ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Nilai ICOR Indonesia (6,96) masih tinggi apabila dibandingkan beberapa negara seperti India (3,2), Malaysia (2,7), dan Filipina (3,4).

    Kedua, pembatasan investasi di Indonesia. Bazari menjelaskan, berdasarkan rilis terbaru mengenai ekonomi Indonesia dari OECD (2024), Services Trade Restrictiveness Index (STRI) Tanah Air berada di atas rata-rata negara OECD.

    Menurutnya, tingginya STRI ini menunjukkan regulasi yang ketat pada perdagangan jasa di sebagian besar sektor. Bazari masih ada pembatasan yang lebih ketat bagi investor global dibandingkan investor atau mitra investasi regional.

    Ketiga, regulasi investasi di Indonesia yang ditunjukkan oleh OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (RRI) masih cukup restriktif dalam hal peraturan bagi investasi atau investor asing dibandingkan beberapa negara Asean lain.

    Meski skor RRI Indonesia telah mengalami penurunan skor dibandingkan era 1980—1990an, skor Malaysia, Vietnam, dan Thailand masih lebih rendah yang menggambarkan keterbukaan investasi asing yang tinggi.

    “Masih ada kesenjangan yang harus diatasi, terutama dalam hal efisiensi investasi, reformasi birokrasi, dan penghapusan pembatasan sektor tertentu. Langkah-langkah strategis seperti perbaikan regulasi, penguatan insentif fiskal, dan optimalisasi KEK harus dilanjutkan,” jelasnya.

    Di tengah berbagai tantangan tersebut, Bazari pun melihat ada sejumlah peluang yang bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menarik lebih banyak FDI ke dalam negeri. Pertama, percepatan realisasi komitmen investasi dari negara-negara mitra yang telah menyatakan minatnya.

    Kedua, pemanfaatan potensi pendanaan iklim dari COP29 yang diproyeksikan mencapai US$300 miliar per tahun pada 2035 untuk proyek-proyek hijau dan berkelanjutan, yang mana Indonesia berpotensi besar dalam pengembangan sektor tersebut.

    Ketiga, penguatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai destinasi FDI. Keempat, status Indonesia sebagai negara aksesi OECD membuka peluang untuk meningkatkan investasi melalui akses pasar yang lebih luas, pembentukan regulasi yang lebih baik, dan kepercayaan investor dapat meningkat.

    “Ke depan, keberhasilan Indonesia dalam mengamankan lebih banyak FDI akan sangat bergantung pada konsistensi reformasi kebijakan dan stabilitas ekonomi-politik yang terjaga,” tutup Bazari.

  • Nasib Abidzar setelah ‘A Business Proposal’ Sepi Penonton, Ada Kontrak 10 Film Lagi, Umi Pipik: Kuat

    Nasib Abidzar setelah ‘A Business Proposal’ Sepi Penonton, Ada Kontrak 10 Film Lagi, Umi Pipik: Kuat

    TRIBUNJATIM.COM – Nasib Abidzar Al-ghifari usai main di film A Business Proposal jadi sorotan. 

    Dalam film tersebut, Abidzar menjadi pemeran utama, lawan main Ariel Tatum. 

    Film A Business Proposal, diketahui adaptasi dari webtoon berjudul The Official Blind Date.

    Sebelumnya, webtoon tersebut juga diadaptasi dalam drama Korea (drakor) berjudul ‘Business Proposal’ yang dibintangi Ahn Hyo Seop dan Kim Se Jeong.

    Saat membintangi film ‘A Business Proposal’, Abidzar blak-blakan tak nonton versi drama Korea adaptasi webtoon tersebut. 

    Dikritik gegara tak nonton drama Korea ‘Business Proposal’, Abidzar malah menyindir pecinta drakor sama dengan fans fanatik.

    Sikap Abidzar ini berdampak fatal, film A Business Proposal yang tayang sejak Kamis (6/2/2025), sepi penonton. 

    Warganet alias netizen pun menyoroti nasib karier Abidzar di industri film Tanah Air. 

    Mengetahui putranya kini disorot, Umi Pipik, ibunda Abizar pasang badan. 

    Melansir dari Tribunnews.com, Umi Pipik belum lama ini membeberkan bahwa putranya masih memiliki puluhan kontrak film.

    Hal itu sempat ia sampaikan melalui media sosial Instagram-nya.

    Umi Pipik menyebut Abidzar kini sudah menandatangani 10 judul film yang akan segera dilakukan proses syuting.

    “Gak apa2 alhamdulillah anak2 saya kuat gak terpengaruh malah rejekinya nambah.. masih ada kontrak 10 film lagi yang belum syuting,” papar Umi Pipik.

    Abidzar Al-ghifari viral di media sosial gegara main film remake ‘A Business Proposal’ tapi tak nonton versi drama Korea Ahn Hyo Seop. (Kolase Istimewa/TribunJatim.com)

    Diberitakan TribunJatim.com sebelumnya Abidzar mengaku cukup terbebani memerankan tokoh utama dalam film A Business Proposal versi remake Indonesia.

    “Beban gak sih kalau memerankan sebuah IP/peran yang sebelumnya sudah pernah ada? karena kan orang sudah punya ekspektasi dengan karakter-karakter yang kalian akan mainin?” tanya Coki Pardede.

    “Cukup beban, menurut gua. Ditambah juga tahu lah ya, fans fanatiknya seperti apa,” jawab Abidzar, dikutip dari Tribun Solo pada Kamis (30/1/2025).

    Ucapan Abidzar soal fans fanatik tersebut lantas mendapat banyak hujatan.

    Abidzar kemudian membagikan postingan di Story Ekslusifnya soal rasisme di Indonesia.

    “Pengen ngejelasin tp pasti tetep bakal ga suka,

    emg dasar nya udah ga setuju

    mau dijelasin kek apaan tau 

    sepertinya akan tetap begitu

    Rasisme di Indonesia ternyata masih ada,” tulis Abidzar yang dibagikan oleh Instagram @dunianeti.

    A BUSINESS PROPOSAL – Postingan permintaan maaf oleh Abidzar Al Ghifari melalui akun Instagramnya, @abidzar73, Senin (3/2/2025). Rilisnya permohonan maaf ini merupakan buntut dari kontroversi yang timbul atas sikapnya serta ancaman boikot yang semakin menjadi dari warganet. (Instagram/@abidzar73)

    Kini film A Business Proposal sepi penonton, Abidzar akhirnya minta maaf. 

    “Saya memohon maaf untuk semua yang telah tersakiti atas sikap, perbuatan dan ucapan saya yang salah,” lanjutnya, seperti yang dikutip dari Instagram Abidzar, @abidzar73. 

    “Hal ini menjadi pembelajaran yang besar untuk saya dalam berproses menjadi seseorang yang dewasa dan bijaksana,” tutupnya.

    Pernyataan maaf tersebut lantas menarik banyak komentar dari warganet.

    “Kamu minta maaf agar film nya ada yang nonton, bukan karena ngerasa salah, nyari aman ya? Besok besok sekolah lagi biar tau basic manner biar kalo ngomong tau tempat, at least menghargai diri kamu sendiri kalo kamu punya value.

    Gausah petantang-petenteng netizen indo sekarang pinter pinter,” tulis seorang warganet.

    “Kalo sebagai aktor gak bisa menghargai karya seni (drama korea) yg ingin di adaptasi, bagaimana para penonton bisa menghargai karya seni yg kalian akan buat? Sangat disayangkan,” tambah warganet lainnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di grid.id 

    Berita Seleb lainnya

  • Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    Jokowi Puji Lokasi KEK Lido, Ternyata Jadi Penyebab Pendangkalan Danau yang Parah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Joko Widodo alias Jokowi menyanjung pengusaha Hary Tanoe saat meresmikan KEK Lido, 31 Maret 2023 lalu. Presiden ke-7 RI itu menilai visi Hary Tanoe sangat tajam, karena waktu tempuh lokasi Lido ke Jakarta hanya 50 menit.

    Belakangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus menyetop proyek patungan Hary Tanoe dan Donald Trump itu karena merusak lingkungan. Bukaan lahan proyek yang tidak memiliki sistem pengaliran air hujan yang baik telah menjadi penyebab pendangkalan hulu Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

    “Infrastruktur yang kita bangun, baik itu airport, baik itu pelabuhan, baik itu jalan tol, sekarang satu per satu sudah kelihatan manfaatnya dan dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan nilai-nilai keekonomian,” kata Jokowi saat meresmikan KEK Lido, dikutip dari laman Presiden RI.

    Pendangkalan hulu Danau Lido merugikan masyarakat hingga akhirnya mengadukannya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pengaduan itu lalu direspons Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dengan melakukan peninjauan langsung ke lapangan.

    Hasilnya, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH Ardyanto Nugroho mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    Ardyanto mengatakan, tidak adanya pengelolaan air limpasan yang baik menjadi penyebab sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau.

    “Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.

  • IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    IKN Terancam Mangkrak, Pendiri Indef Usulkan Jadi Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden

    GELORA.CO – Pemblokiran anggaran untuk pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), semakin memojokkan proyek mercusuar dari mantan Presiden Jokowi itu. Sejumlah ekonom senior menilai, potensi mangkrak membesar.

    Pendiri Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Prof Didin S Damanhuri menyebut proyek IKN yang investasinya mencapai Rp466 triliun adalah personal legacy dari Jokowi. Jadi kepentingannya sangat sempit.

    “Dan sejak awal saya selaku akademisi yang menentang IKN. Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkap Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang, tak kunjung datang.

    “Ingat Softbank hengkang dari IKN. Karena mereka punya intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

    Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN, bakal tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, banyak sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat atau ‘leyeh-leyeh’ kepala negara, atau menjadi ibu kota Provinsi Kaltim.

    Ekonom senior Fadhil Hasan yang juga pendiri Indef, punya pandangan senada. Maklumlah, Fadhil termasuk yang menggugat judicial review (JR) UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Saya termasuk yang mengajukan judicial review UU IKN. Saya juga saksi ahli di sidang MK. Pernah jadi narasumber di Komisi II DPR saat Menyusun UU IKN.  Kala itu saya sampaikan penolakan,” kata Fadhil.

    Sejak awal, Fadhil menilai, proyek IKN tidak visible dan jauh dari suistanable. Tiap tahun selalu mengganggu APBN. Membabat hutan tanpa upaya pembenahan. “Tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), Dan, masyarakat adat termarjinalkan gara-gara proyek ini,” imbuhnya.

    Dari catatan Fadhil, duit negara yang digelontorkan untuk pembangunan IKN diputuskan 20 persen dari total investasi Rp466 triliun. Atau setara Rp93,2 triliun. Namun realisasinya justru lebih gede dari kesepakatan itu.

    “Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun untuk IKN. Janji semula 20 persen dari Rp466 triliun, sekitar Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun. Kalau ditotal lebih dari 20 persen. Melanggar kesepakatan itu,” kata Fadhil.

    Dia mendorong Presiden Prabowo Subianto membuat suatu keputusan politik terkait IKN. Sangat berat jika mengandalkan APBN untuk merampungkan pembangunan IKN.

    “Misalnya IKN jadi ibu kota Kaltim atau istana kepresidenan, atau dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Yang jelas bukan sebagai ibu kota negara baru dengan berbagai atribut yang disematkan Pak Jokowi,” kata Fadhil.

    Staf Khusus Kepala Otorita IKN, sekaligus Juru Bicara OIKN, Troy Pantouw membantah kabar  pembangunan IKN dihentikan mulai bulan depan yang ramai di media sosial (medsos).  “Ini tidak benar,” kata Troy, Jumat (7/2/2025).

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan legislatif dan yudikatif.

    Basuki menekankan, anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi. Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas (ratas) yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

    “Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas Basuki.

  • Anggota Komisi VII soroti investasi PT Hailiang bagi perekonomian

    Anggota Komisi VII soroti investasi PT Hailiang bagi perekonomian

    Perlu ada penanganan serius dari proses hilirisasi yang terhambat oleh Kementerian Perindustrian RI.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keberlanjutan investasi besar yang dilakukan oleh pabrik foil tembaga PT Hailiang Nova Material Indonesia di Gresik, Jawa Timur, bagi perekonomian Indonesia, mengingat hingga kini perusahaan belum beroperasi secara penuh.

    “Kalau memang belum bisa beroperasi, manfaatnya untuk negara ini di mana? Mengingat ada dampak lingkungan yang sudah dihasilkan dari pengerjaannya,” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur, Kamis (6/2), yang berada satu kawasan dengan PT Hailiang.

    Novita lantas menyoroti kendala yang dihadapi PT Hailiang dalam pasar domestik, di mana kebutuhan dalam negeri hanya sekitar 30 persen dari total produksi 200 ton.

    Untuk itu, dia mempertanyakan apakah sudah ada analisis menyeluruh terkait hal tersebut, mengingat produsen kabel di Indonesia juga melimpah dan kebutuhan kabel dalam keseharian juga besar.

    Wakil rakyat yang berasal dari komisi yang salah satunya membidangi perindustrian ini memandang perlu ada penanganan serius dari proses hilirisasi yang terhambat oleh Kementerian Perindustrian RI.

    “Ini artinya hilirisasi masih belum berjalan, sementara dampak kerusakan lingkungan sudah berlangsung. Cita-cita hilirisasi manufaktur sepertinya hanya tagline saja,” ucap legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) VII Jawa Timur itu.

    Selain itu, Novita menyoroti besaran investasi teknologi dalam operasional pabrik PT Hailiang. Dari pantauan langsung saat berkunjung ke lokasi tersebut sebelumnya, dia mendapati proses produksi di pabrik hampir sepenuhnya dijalankan oleh teknologi mesin.

    “Saya pernah ke pabrik Hailiang, dan saya melihat sendiri bahwa hampir tidak ada manusia dalam proses produksinya, semuanya sudah otomatis. Ini tadi belum dipaparkan, mungkin dari pihak PT Hailiang bisa menjelaskan persentase penggunaan teknologi dalam ekosistem usahanya,” tuturnya.

    Dengan investasi besar yang telah digelontorkan, Novita berharap PT Hailiang dapat segera memberikan manfaat konkret bagi perekonomian Indonesia, baik dalam penciptaan lapangan kerja, optimalisasi pasar dalam negeri, maupun kontribusi terhadap industri nasional.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Danau Lido Alami Sedimentasi, Kementerian LH Ancam Bekukan Izin dan Pidanakan Pengelola – Halaman all

    Danau Lido Alami Sedimentasi, Kementerian LH Ancam Bekukan Izin dan Pidanakan Pengelola – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Irjen Pol Rizal Irawan mengatakan, perusahaan pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diberikan waktu 90 hari untuk memperbaiki dokumen lingkungan yang tidak memenuhi syarat administrasi.

    Ia menerangkan ada sanksi administrasi, baik pembekuan izin hingga pidana jika pengelola kawasan tidak menaati aturan, dalam hal ini melengkapi administrasi izin mengelola kawasan.

    “Kalau selama 90 hari itu tidak menaati apa saran yang disampaikan oleh Kementerian, itu sanksinya bisa beberapa macam. Sanksinya termasuk juga ke pembekuan izin atau bahkan juga pidana,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor KLH, Jakarta Timur, Jumat (7/2/2025).

    Sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah yakni pengenaan Pasal 114 UU Lingkungan Hidup dengan pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. 

    “Jadi kita ini multi doors, bisa sanksi administrasi, perdata, dan ultimum remediumnya adalah pidana,” katanya.

    Sebagaimana diketahui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyebut alasan penyegelan dan pemasangan papan peringatan kegiatan pembangunan KEK Lido di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat lantaran berdasarkan hasil analisis citra satelit menunjukkan pendangkalan dan penyempitan luas Danau Lido yang berasal dari aktivitas pembukaan lahan KEK Lido. Pengelola terindikasi tidak melakukan pengelolaan air larian hujan dengan baik.

    Imbasnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido dan berdampak pada sedimentasi dan pendangkalan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    Pembangunan yang sedang berlangsung disebut memiliki dampak terhadap sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau karena pengelolaan air limpasan tidak tepat.

    Selain itu berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido juga alami penyempitan drastis. Dari alokasi semula 24 hektar menjadi hanya 12 hektar. Temuan ini yang menjadi dasar bagi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, mulai dari penyegelan kawasan dan denda keterlambatan.

    Selain itu tim pengawas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga sudah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Hasil uji lab dari sampel air diperkirakan keluar paling cepat dua pekan sejak diteliti.

    “Paling cepat itu 2 minggu, kita menggunakan lab yang sudah tersertifikasi dan teregistrasi,” kata Rizal.

  • Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    Prabowo Suka Baca, tapi Perpusnas Sempat Mau Tutup Lebih Awal karena Efisiensi Anggaran

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo suka baca buku, hal ini diketahui saat ia mengunjungi toko buku langganannya saat berada di luar negeri. Tak hanya membaca, ia juga memiliki sejumlah karya tulis yang masih bisa dibaca sampai sekarang.

    Pada saat yang sama, sang presiden mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada kegiatan Perpusnas (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia). Lembaga itu adalah lembaga yang bergerak di bidang literasi dan budaya baca.

    Prabowo suka baca buku, tapi …

    Akun X (Twitter) sang presiden, @prabowo, pada Sabtu 25 Januari 2025 mengunggah momen dirinya mengunjungi sebuah toko buku di India. Hal itu dilakukannya di sela-sela kunjungan kerja ke negara beribukota New Delhi tersebut.

    “Singgah ke toko buku langganan saya di New Delhi,” demikian caption yang unggahan foto Prabowo di depan rak berisi ratusan buku tersebut.

    “Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah kepemimpinan beliau tradisi baca menjadi watak utama pendidikan Indonesia. Dan menjadi wajah baru Indonesia. Indonesia yang rajin baca,” kata politisi Gerindra menjelaskan tentang karakter sang presiden.

    Terkait buku, Prabowo juga memiliki karya seperti Paradoks Indonesia, Kepemimpinan Militer, Strategi Transformasi Bangsa, dan Rekam Jejak Sang Patriot. Bagi yang ingin membacanya, bisa mengunjungi laman resmi Partai Gerindra, (KLIK DI SINI).

    Presiden @prabowo dan Buku. Presiden sedang berdinas di New Delhi, dan menyempatkan diri mampir di Toko Buku. Beliau pencinta buku, membaca adalah rutinitas beliau, buku sejarah, ekonomi, pertahanan dan militer semua jenis buku beliau lahap. Semoga 5 tahun kedepan dibawah… pic.twitter.com/2C0wDnkRxX— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) January 25, 2025 Tapi Perpusnas sempat mau tutup lebih awal akibat kebijakan Prabowo

    Sedangkan, belum lama ini presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun pada 22 Januari 2025 yang memuat efisiensi anggaran tahun ini. Instruksi itu menyebabkan Perpusnas sempat akan melakukan penyesuaian atau pengurangan jam operasional yang direncanakan mulai Senin, 10 Februari 2025.

    “Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental,” kata akun X resminya, @perpusnas1, pada Jumat 7 Februari 2025 pukul 13.27 WIB.

    “Namun, ada kebijakan pemerintah yang harus diikuti dan mau bagaimana lagi. Ini dilakukan karena sangat terpaksa. Mohon maaf kepada masyarakat pengguna layanan Perpusnas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” ujarnya melanjutkan.

    Jadwal Perpusnas terbaru (kiri) yang tak jadi diberlakukan, hampir berlaku gara-gara efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo. Instagram dan X Perpusnas

    Pengurangan jam operasional Perpusnas ini dikecam publik. Ada sejumlah warganet yang menyebut sebelumnya perpustakaan nasional itu buka sampai malam dan Minggu juga tetap buka. Akan tetapi, gara-gara efisiensi anggaran dari Prabowo, perpus itu harus tutup lebih awal.

    “Katanya INDONESIA DARURAT MEMBACA. Tapi tempat sarana buat akses membaca malah dikurangu jam bukanya demi “efisiensi”. Kayaknya emg mau disuruh rebahan kunyah Bansos, main Judol dan Pinjol aja yah. Yg menengah disuruh brain rot main iPhone dan nonton konser artis2 Zion*s,” kata akun X @wan***

    “Efisiensi tuh gantiin mobil dinas pejabat jadi mobil yg murah aje, kalau perlu pakai transum aja ke kantor. Apaan lah malah dilimpahin ke rakyat lagi. Cut itu tunjangan² ga berguna buat pejabat alihin ke hal hal penting kek gini. Lu pemerintah emang tololnya kebangetan deh,” ujar akun lainnya, @org***

    “ya jelas. makanya ga bosen2 diingetin, kita semua tuh kudu melek politik, pas pemilu dulu kudu bener2 paham calon yg mau dipilih siapa. prinsip “siapapun yg menang, kita mah ttp cari duit sendiri” ya udh jelas salah. dah ya adick2, 5 tahun lg cerdas dikit, edukasiin org lain jg,” tulis akun @keb***

    Mengenai hal ini, Perpusnas kemudian menghapus pengumuman di atas dan mengumumkan bahwa jam bukanya tetap sama seperti sebelumnya. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Story lembaga tersebut hari ini, Sabtu 7 Februari 2025 sekira pukul 16.00 WIB.

    (1/2) Halo kak.
    Kami tentu sangat berat hati mengurangi jam layanan ini. Sebab, kami memang sedang giat-giatnya mengampanyekan peningkatan budaya baca dan kecakapan literasi. Tentu saja kehadiran layanan perpustakaan menjadi sangat instrumental…— Perpustakaan Nasional RI (@perpusnas1) February 7, 2025 Jadwal Perpusnas terbaru yang tak jadi berlaku Senin-Kamis: 8.00 – 16.00 WIB Jumat: 8.00 – 16.30 WIB Sabtu: 9.00 – 15.00 WIB Minggu: TUTUP Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Jadwal Perpusnas baru (kiri) yang tak jadi berlaku, jadwal lama Perpusnas yang berlaku lagi (kanan). Perpusnas

    Jadwal Perpusnas lama yang berlaku lagi Senin-Jumat: 8.00 – 19.00 WIB Sabtu-Minggu: 9.00 – 16.00 WIB Libur Nasional: TUTUP Cuti Bersama: TUTUP

    Demikian penjelasan tentang Presiden Prabowo yang suka baca buku, tapi kebijakan efisiensi anggaran sempat menyebabkan Perpusnas berencana mengurangi jam operasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rumah sakit ini kawal devisa negara lewat wisata kesehatan

    Rumah sakit ini kawal devisa negara lewat wisata kesehatan

    ANTARA – Pada 23-26 Januari lalu, Presiden Prabowo mengunjungi India untuk menjadi tamu kehormatan dalam Republic Day India ke-76. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perjanjian kerja sama juga dilakukan, salah satunya antara Mayapada Healthcare Group dengan Apollo Hospitals Enterprise Limited. ANTARA berkesempatan berbincang dengan Jonathan Tahir, Chairman & CEO Mayapada Healthcare terkait MoU tersebut dan KEK Pariwisata Kesehatan.
    (Sanya Dinda Susanti/Azhfar Muhammad Robbani/Fahrul Marwansyah/I Gusti Agung Ayu N)

  • Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido

    Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Temukan pelanggaran, KLH segel dan hentikan pembangunan di KEK Lido
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 14:02 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Jawa Barat, setelah menemukan sejumlah pelanggaran, termasuk aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dokumen lingkungan.

    “PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air larian hujan (runoff) dengan baik. Akibatnya, sedimen dari areal bukaan lahan terbawa ke hulu Danau Lido, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan,” kata Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Kamis.

    Menteri LH memerintahkan Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) KLH untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan KEK Lido pada hari ini setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan sejumlah pelanggaran.

    Deputi Gakkum KLH menemukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Keputusan itu juga diambil setelah Menteri LH Hanif melakukan inspeksi mendadak di KEK Lido pada 1 Februari 2025 sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pendangkalan Danau Lido

    Penghentian kegiatan pembangunan KEK Lido hari ini dipimpin oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup KLH, Ardyanto Nugroho dan bersama tim pengawas telah memasang segel pengawas KLH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan KLH.

    Ardyanto menyatakan bahwa hasil verifikasi lapangan mengungkap perbedaan signifikan antara dokumen lingkungan yang telah disetujui dengan realisasi konstruksi di KEK Lido.

    “Kegiatan pembangunan yang berlangsung tidak mengelola air limpasan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan sedimentasi yang mengancam ekosistem di sekitar danau. Ketidaksesuaian antara rencana lingkungan dan pelaksanaan fisik menjadi perhatian serius dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam,” jelas Ardyanto.

    Berdasarkan pengamatan satelit, luas badan air Danau Lido telah mengalami penyempitan drastis, dari alokasi semula sebesar 24 hektare menjadi hanya 12 hektare, dengan kehilangan sekitar 2 hektare badan air.

    Atas temuan ini, Ardyanto menjelaskan bahwa pihak pengelola wajib segera memenuhi seluruh perizinan yang belum terpenuhi. Pemerintah akan menerapkan sanksi administratif penyegelan kawasan dan denda keterlambatan, yang akan disesuaikan dengan kecepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak pengembang.

    Sebagai bagian dari langkah pembuktian ilmiah terkait pencemaran di Danau Lido, tim pengawas telah mengambil sampel air untuk diuji di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Saat ini, tim masih menunggu hasil uji laboratorium untuk menentukan langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum lingkungan.

    Sumber : Antara