Topik: KEK

  • Gandeng Investor China, PTPN III Kembangkan Industri Sarung Tangan dan Peralatan Medis – Halaman all

    Gandeng Investor China, PTPN III Kembangkan Industri Sarung Tangan dan Peralatan Medis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak usahanya, PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA), menandatangani perjanjian investasi Industri Sarung Tangan dan Peralatan Medis Asal China di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. 

    Investasi senilai 297 juta dolar AS atau setara Rp 4 triliun-Rp 5 triliun itu akan difokuskan pada pengembangan industri peralatan medis dan produksi sarung tangan. 

    Penandatanganan perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Direktur Utama PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani, ke China pada Januari 2025. 

    Kerja sama ini bertujuan mempercepat pengembangan industri kesehatan di Indonesia, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing industri dalam negeri di sektor peralatan medis dan perlengkapan kesehatan. 

    “Investasi ini merupakan langkah strategis PTPN Group dalam mendukung kebijakan pemerintah memperkuat sektor industri domestik, terutama di bidang kesehatan yang memiliki prospek jangka panjang. Dengan adanya fasilitas di KEK Sei Mangkei, kami optimis dapat menghadirkan produk-produk medis berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan pasar global,” ujarnya. 

    Ia menambahkan, KEK Sei Mangkei memiliki potensi besar sebagai pusat industri dengan fasilitas yang mendukung kegiatan manufaktur berskala besar.

     “Kami yakin kerja sama ini akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global dan mempercepat pertumbuhan industri kesehatan nasional,” ujar Ghani. 

    KEK Sei Mangkei merupakan salah satu kawasan industri strategis yang menawarkan berbagai insentif dan fasilitas guna mendukung investasi. Pengembangan industri peralatan medis dan sarung tangan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi di kawasan tersebut serta memperkuat ekosistem industri kesehatan di Indonesia. 

    Direktur PT Kawasan Industri Nusantara (PT KINRA), V.T. Moses Situmorang, menyambut baik investasi ini. Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya akan meningkatkan perekonomian nasional, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan sektor kesehatan. “Dengan adanya investasi ini, kami berharap lebih banyak lapangan pekerjaan tercipta dan pengembangan teknologi medis yang sangat dibutuhkan dunia semakin pesat,” katanya. 

    PTPN III (Persero) berkomitmen untuk terus peningkatan daya saing Indonesia di pasar internasional melalui investasi ini. Langkah tersebut sejalan dengan visi pemerintah menjadikan KEK Sei Mangkei sebagai pusat pertumbuhan industri berorientasi ekspor dan berbasis teknologi tinggi. 

  • Menteri PU Bantah Tudingan Hary Tanoe Pembangunan Tol Bocimi Timbulkan Pendangkalan Danau Lido – Halaman all

    Menteri PU Bantah Tudingan Hary Tanoe Pembangunan Tol Bocimi Timbulkan Pendangkalan Danau Lido – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah tudingan Direktur PT MNC Land Hary Tanoesoedibjo yang menyebut pembangunan ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) selama periode 2016-2017 sebagai biang kerok pendangkalan Danau Lido.

    Dody mengaku tidak mengetahui detail dari kasus ini karena penanganannya ada di tangan Kementerian Lingkungan Hidup.

    “Saya baca di media kan karena enggak ada amdalnya. Jadi bangunan yang ada disitu tidak ada amdalnya menurut Kementerian Lingkungan Hidup. Saya ga tau ya saya cuma baca di media, pastinya saya enggak tau,” kata Dody kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Meski tak mengetahui secara detail, Dody tak setuju jika pendangkalan Danau Lido diakibatkan oleh pembangunan Tol Bocimi.

    Menurut dia, pembangunan Tol Bocimi dikaitkan ke kasus pendangkalan Danau Lido tidak pas karena sudah ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal)-nya.

    Jika tidak ada amdalnya, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT)-nya sudah pasti juga tidak bisa keluar.

    “Kalau itu dikaitkan dengan Tol Bocimi menurut saya ya enggak pas juga karena kan pada saat kita bikin tol pasti ada amdalnya. Kalau enggak ada amdalnya, gak ada PPJT. Itu mutlak tuh. Kalau enggak [ada], bisa masuk penjara tuh yang sign itu kalau enggak ada amdalnya,” ujar Dody.

    Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI pada Selasa (18/2/2025), Hary Tanoe membantah tudingan bahwa proyek yang dikerjakan perusahaannya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido menyebabkan pendangkalan di Danau Lido.

    Menurut dia, dari hasil pengecekan menggunakan teknologi pemetaan, luas Danau Lido pada tahun 2013, saat MNC Land baru mengambil alih PT Lido Nirwana Parahyangan (LNP) dari Bakrie Group, tercatat kurang dari 13 hektar.

    Namun, setelah proyek pengembangan KEK Lido berjalan, luas danau diklaim justru bertambah menjadi 13,6 hektar.

    “Sebelum kami masuk tahun 2013, luas danau kurang dari 13 hektar. Sekarang, luasnya justru bertambah menjadi 13,6 hektar,” ujar Hary dikutip dari Kompas.com.

    Hary justru menyinggung soal adanya pembangunan ruas Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) selama periode 2016-2017.

    Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya menggunakan teknologi pemetaan, terlihat adanya aliran limbah dari proyek tol tersebut yang masuk ke KEK Lido dan Danau Lido. 

    “Ada memang aliran limbah, kelihatan. Nanti semua buktinya ada. Apa yang saya sampaikan ini semua bisa dipertanggungjawabkan, karena saya pimpin sendiri rapat di kantor, karena pada akhirnya permasalahan bisa tuntas jika ada pembuktian,” terangnya.

    “Jadi kalau hanya melihat sepotong, kesannya itu berasal dari proyek kami, padahal asal-usulnya dari pembangunan Tol Bocimi,” tandasnya.

    Mengetahui hal itu, Hary menyebut bahwa MNC Land Lido justru berupaya melakukan penanganan dengan pembersihan dan pengerukan.

    Tujuannya mencegah pendangkalan dan pencemaran di danau yang bersebelahan dengan KEK.

    “Kami melakukan pengerukan dan pembersihan. Sampai pada akhirnya kami melakukan investasi, yaitu dengan membuat bangunan penahan lumpur. Sebetulnya itu bukan kewajiban kami, dan ini menghabiskan biaya Rp 8 miliar lebih,” pungkas Hary.

    KLH Segel KEK Lido

    Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, memerintahkan Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menyegel dan menghentikan kegiatan pembangunan yang dilakukan PT MNC Land Lido, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (6/2/2025).

    Keputusan ini diambil setelah tim pengawas Gakkum LH melakukan verifikasi lapangan dan menemukan berbagai pelanggaran pada Sabtu (1/2/2025).

    Pelanggaran yang ditemukan di KEK MNC Lido antara lain aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan dokumen lingkungan serta pembukaan lahan yang diduga menyebabkan pendangkalan Danau Lido di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Penyegelan dan penghentian beberapa kegiatan pembangunan di KEK Lido dilakukan langsung oleh Direktur Pengaduan dan Pengawasan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup, Ardyanto Nugroho.

    Tim Gakkum LH telah memasang segel Pengawas LH serta papan pemberitahuan penghentian kegiatan, yang kini berada dalam pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Direktur Pengaduan dan Pengawasan Ardyanto Nugroho menegaskan bahwa pemasangan plang hari ini merupakan tindaklanjut temuan pengawasan dengan menerapkan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah dan denda administratif.

    “Kami akan menegakkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 Ketentuan Angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” jelas Ardi Nugroho.

    Sebagai langkah lanjutan, tim pengawas telah mengambil sampel air dari Danau Lido untuk diuji di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi dan teregistrasi.

    “Saat ini, kami masih menunggu hasil uji laboratorium sebagai pembuktian ilmiah terkait dugaan pencemaran di Danau Lido,” tutur Ardi.

  • Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di tengah efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkap oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP Hipka) pada Rabu (19/2/2025).

    Kamrussamad menyebut, kepala daerah dari seluruh Indonesia sudah mendapatkan paparan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden.

    “Teman-teman dari seluruh Indonesia telah mendapatkan paparan dari menteri investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai sektor-sektor prioritas investasi, baik di dalam kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun di luar kawasan tersebut,” ucapnya.

    Selain itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di tengah efisiensi anggaran, ia juga menekankan bahwa sektor hilirisasi turut menjadi fokus utama dalam paparan tersebut, termasuk di bidang perkebunan dengan berbagai macam komoditas unggulan.

    Sementara, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menjalankan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menegaskan, langkah efisiensi ini akan dilakukan dengan memastikan semua pengeluaran tetap termonitor dengan baik dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan maupun pembangunan daerah.

    “Efisiensi ini harus berjalan tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Semua akan dipastikan tetap berjalan optimal,” ujar Khofifah.

    Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, diharapkan efisiensi anggaran tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen serta meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • Smelter Kebakaran, Freeport Akhirnya Boleh Ekspor Konsentrat Tembaga Lagi – Page 3

    Smelter Kebakaran, Freeport Akhirnya Boleh Ekspor Konsentrat Tembaga Lagi – Page 3

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas membantah tudingan adanya unsur kesengajaan dalam insiden kebakaran smelter Freeport di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur. Tony menegaskan, kebakaran tersebut terjadi akibat faktor teknis.

    “Tidak ada di perusahaan kami atau di masyarakat Gresik, atau siapa pun yang berkepentingan, yang menginginkan smelter itu terbakar. Tidak ada untungnya kalau itu terbakar,” ujar Tony dikutip dari Antara, Rabu (19/2/2025).

    Kebakaran tersebut disebabkan oleh aliran oksigen yang berlebihan, yang kemudian mengalir ke panel listrik yang mengalami kebocoran.

    Kondisi itu menimbulkan panas, lalu menyumbat dan akhirnya terbakar hingga terjadi ledakan,” jelasnya.

    Menurut Tony, penyebab kebakaran tersebut telah melalui audit internal dan pemeriksaan oleh adjuster asuransi. Hasil investigasi juga sejalan dengan temuan Bareskrim Polri yang memastikan insiden ini bukan akibat kelalaian atau kesengajaan.

    Kebakaran yang terjadi pada Oktober 2024 itu berdampak pada terhentinya sementara operasional Freeport di Gresik. Akibatnya, perusahaan belum bisa memproduksi seperti yang direncanakan dan mengajukan perpanjangan izin ekspor kepada pemerintah.

     

  • Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pesan kepada Kepala Badan Pengelola (BP) Batam Amsakar Ahmad yang baru dilantik, untuk memastikan keberlanjutan Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional.

    Menurut Airlangga Batam menjadi salah satu kawasan pusat industri, perdagangan, dan investasi yang strategis karena berada dekat dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. 

    Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2025 dan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2007, kepala BP Batam dijabat secara ex officio oleh wali kota Batam dan wakil kepala BP Batam oleh wakil wali kota Batam. 

    Sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Airlangga melantik Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan wakilnya Li Claudia sebagai kepala dan wakil kepala BP Batam.

    “Kita berharap akan melanjutkan agar Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional,” ujar Airlangga dalam pelantikan kepala dan wakil kepala BP Batam di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Batam termasuk KPBPB dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan Batam pada 2023 sebesar 7,04%. Sedangkan pada triwulan III tahun 2024, Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%. 

    Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang baik dengan komposisi pekerjaan didominasi oleh jasa dan manufaktur.

    “Tentunya perkembangan ekonomi ini diikuti dengan investasi di mana di Q3 tahun lalu, PMA-nya Rp 4,5 triliun, sementara PMDN-nya Rp 2,4 triliun, sehingga total realisasi investasi Rp 6,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari 2023. Jadi, kami mohon nanti Kementerian Investasi dan Hilirisasi memprioritaskan Kepulauan Riau dan Batam karena ini adalah muka Indonesia di selat Malaka,” imbuh Airlangga.

    Adanya KPBB dan KEK di Batam menjadi fasilitas fiskal dan non fiskal yang bersaing dengan kawasan ekonomi yang ada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Di Batam terdapat empat KEK yaitu KEK Batam Aero Technic yang menjadi pusat MRO pesawat, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital, KEK Tanjung Sauh yang menjadi pusat produksi dan pengolahan serta logistik, dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Apollo India. 

    Airlangga juga mendorong pembangunan pelabuhan dan bandara kelas internasional agar menjadi quick win di bidang pariwisata. 

    Dalam pelantikan tersebut, Airlangga juga berterima kasih kepada Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam sebelumnya yakni Muhammad Rudy dan Purwiyanto. Keduanya, kata Airlangga, sudah melakukan dedikasi tinggi dengan berbagai pembangunan infrastrukturdi Batam yang memiliki progres secara baik.

  • Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara The Economic Insights 2025 yang diselenggarakan oleh Kumparan di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai, meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya.

    “Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar 2 triliun dolar AS dengan 50 juta penduduk.

    “Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil,” ujar Airlangga.

    Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen. Ia mengakui target tersebut sangat tinggi namun bukan suatu kemustahilan.

    Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan.

    Untuk mendorong ekonomi di triwulan I-2025, kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal.

    Kemudian, pemerintah melanjutkan program hilirisasi yang telah menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk nikel menjadi contoh, di mana pada 2023 ekspor produk hilirisasi nikel mencapai 33,52 miliar dolar AS, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan pada 2017 yang hanya 4 miliar dolar AS.

    “Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong,” tutur Airlangga.

    Menko mengatakan, upaya hilirisasi tersebut didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, yang mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik. Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025. Dalam kebijakan ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.

    Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar 80 miliar dolar AS sampai 100 miliar dolar AS.

    “Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat. Tentu dengan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan investasi kita bisa dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund kita sendiri sehingga bisa memperkuat engine of growth ke depan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Memperkuat Bilateral RI-Inggris, Airlangga Terima Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union – Halaman all

    Memperkuat Bilateral RI-Inggris, Airlangga Terima Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menerima kunjungan Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union (BGIPU).

    Pertemuan ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta mendukung visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama menjadi Strategic Partnership pada tahun 2025.

    Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.

    Delegasi BGIPU yang dipimpin oleh Rt Hon Graham Stuart MP, terdiri dari perwakilan beberapa partai politik di Inggris, termasuk Partai Buruh, Partai Konservatif, dan Partai Liberal Demokrat.

    Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperdalam kerja sama perdagangan multilateral yang berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan.

    “Upaya ini merupakan bagian dari memperkuat hubungan dan meningkatkan investasi antara kedua negara,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Sebagai langkah konkret, Indonesia saat ini tengah dalam proses aksesi ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

    Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Inggris menunjukkan perkembangan positif.

    Pada periode Januari hingga November 2024, total perdagangan bilateral mencapai USD 26 miliar, meningkat 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Investasi Inggris di Indonesia berfokus pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, perkebunan, dan industri makanan.

    Selain itu, terdapat kerja sama di bidang pendidikan, termasuk pendirian Kings College London di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari.

    Langkah ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

    Airlangga juga mengungkapkan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

    Pemerintah Indonesia akan menyerahkan Initial Memorandum pada bulan Maret 2025 di Paris, Prancis.

    Dokumen ini menjadi langkah awal dalam menegaskan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan memperkuat kerja sama ekonomi global.

    Delegasi BGIPU menyatakan minatnya untuk mempelajari berbagai agenda strategis yang tengah dikembangkan oleh Indonesia, termasuk transformasi ekonomi, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan serta energi.

    Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenko Perekonomian, termasuk Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi Edi Prio Pambudi.

     

     

     

     

     

     

  • Ekraf Jalin Kerjasama Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan – Halaman all

    Ekraf Jalin Kerjasama Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia (EKRAF) menjalin kerjasama dengan Goldfinch Indonesia, sebagai bagian dari rencana mendesentralisasi dan mengembangkan lebih lanjut industri kreatif di berbagai wilayah strategis di seluruh dunia.

    Implementasinya berupa proyek infrastruktur, pengembangan, dan pertumbuhan proyek-proyek yang dipusatkan di sekitar kawasan yang telah diidentifikasikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Tentu saja upaya itu dilakukan dengan tujuan untuk membangun Kota Kreatif, melalui beberapa inisiatif yang ditargetkan.

    Di antaranya peningkatan kebijakan pajak untuk menarik investasi, perusahaan-perusahaan, dan kegiatan produksi yang dikelola melalui perangkat pendanaan Goldfinch yang telah mapan.

    Kemudian pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk proyek-proyek terkait kekayaan intelektual (IP) di seluruh film, televisi, periklanan, media digital, olahraga, game, Web3, AI, dan inovasi-inovasi digital lainnya.

    Selanjutnya penciptaan lapangan kerja dan pengembangan bakat untuk memberdayakan kreativitas lokal dan mendorong inovasi kreatif melalui pendiri dan usaha lokal.

    “Kemitraan ini merupakan bukti komitmen kami untuk mendorong ekonomi kreatif yang dinamis di Indonesia dan memastikan bahwa aset budaya kami dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Teuku Riefky Harsya, dalam keterangannya.

    COO Goldfinch, Phil McKenzie juga berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam rencana ambisius dan sangat penting ini, untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global di industri kreatif.

    Dalam kerja sama ini pihaknya menetapkan tujuan mendorong kewirausahaan kreatif dan mengembangkan ekosistem IP lokal yang kuat untuk mempertahankan nilai ekonomi di Indonesia melalui alternatif pendanaan yang terstruktur.

    Menciptakan konten dan IP yang kompetitif serta rute perdagangan budaya dengan pasar global, dimulai dengan wilayah MENA & APAC melalui perjanjian produksi bersama dan kolaborasi industri.

    Memperluas advokasi seni dan keberlanjutan sektor kreatif untuk melestarikan warisan budaya dan meningkatkan pariwisata melalui penciptaan konten dan kemitraan-kemitraan produk strategis.

    Kemitraan ini didukung oleh Goldfinch dan investor domestik terkemuka Synco Group serta Goshen Group bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri hiburan dan industri kebudayan di Indonesia.

    Kemudian memperkuat jalur untuk memasuki pasar internasional dan membuka peluang baru dalam pendanaan dan produksi media secara global.

    Mulai Kuartal 2 2025, Goldfinch Indonesia akan berinvestasi dan memfasilitasi proyek dan bisnis-bisnis di seluruh industri kreatif melalui pendanaan utang, pengemasan dan penjualan, serta pengembangan dan produksi IP.

    Fokus utama akan diberikan pada pengembangan bakat melalui inisiatif seperti program First Flights yang telah memenangkan penghargaan Oscar dan BAFTA, yang menyediakan pendanaan tahap awal bagi para pegiat film muda, yang kemudian akan dilatih dan berkolaborasi dengan mitra global.

     

  • Hadir di RI, Goldfinch Berkomitmen Kembangkan KEK dan Ekonomi Kreatif

    Hadir di RI, Goldfinch Berkomitmen Kembangkan KEK dan Ekonomi Kreatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Goldfinch, perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan ekosistem hiburan dan media global, melakukan ekspansi dengan meluncurkan Goldfinch Indonesia. Perusahaan berkomitmen untuk terlibat membangun industri kreatif dalam negeri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Synco Group serta Goshen Group terlibat dalam ekspansi ini yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan sektor industri hiburan dan industri kebudayaan di Indonesia, memperkuat jalur untuk memasuki pasar internasional dan membuka peluang baru dalam pendanaan dan produksi media secara global. Kemitraan penting ini disaksikan oleh Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia,  Teuku Riefky Harsya. 

    Dengan penekanan yang kuat pada penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi, Goldfinch Indonesia berkomitmen untuk merevolusi tatanan kreatif lokal sekaligus menjalin koneksi yang lebih dalam dengan produk-produk dan agensi-agensi global.

    Goldfinch Indonesia juga telah menjalin kemitraan dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Indonesia (Ekraf) untuk mengimplementasikan proyek infrastruktur, pengembangan, dan pertumbuhan proyek-proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Menteri Ekonomi Kreatif Riefky mengatakan bahwa kedua berkomitmen untuk mendorong ekonomi kreatif yang dinamis di Indonesia. 

    “Kami memastikan bahwa aset budaya  dimanfaatkan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan,” kata Riefky dikutip Rabu (19/2/2025).

    Adapun beberapa hal yang akan dilakukan Goldfinch dan Kementerian Ekraf ke depan antara lain peningkatan kebijakan pajak untuk menarik investasi, perusahaan-perusahaan, dan kegiatan produksi yang dikelola melalui perangkat pendanaan Goldfinch.

    Kemudian, pendanaan dan pengembangan infrastruktur untuk proyek-proyek terkait kekayaan intelektual (IP) di seluruh film, televisi, periklanan, media digital, olahraga, game, Web3, AI, dan inovasi-inovasi digital lainnya.

    Sementara itu, COO Goldfinch Phil McKenzie mengatakan bahwa kerja sama ini penting untuk mendorong industri kreatif Indonesia.

    “Ini sangat penting ini, agar mereka dapat memposisikan Indonesia sebagai pemimpin global di industri kreatif,” kata Phil. 

    Goldfinch juga berharap dapat mendorong kewirausahaan kreatif dan mengembangkan ekosistem IP lokal yang kuat untuk mempertahankan nilai ekonomi di Indonesia melalui alternatif pendanaan yang terstruktur.

    “Menciptakan konten dan IP yang kompetitif serta rute perdagangan budaya dengan pasar global, dimulai dengan wilayah MENA & APAC melalui perjanjian produksi bersama dan kolaborasi industri,” kata Phil.

    Direktur Utama Goldfinch Indonesia dan Direktur Utama Synco Group & Meidya Rafael Utomo mengatakan dengan kerja sama ini, keduanya akan menciptakan ekosistem yang berkembang pesat yang tidak hanya mendukung bakat lokal tetapi juga menarik kemitraan internasional. 

    “Kolaborasi ini akan membuat produk-produk ekonomi kreatif Indonesia bersaing di tingkat internasional, dan dengan demikian akan menunjukkan aset budaya dan semangat inovatif kita yang kaya,” kata Rafael. 

    Didirikan pada tahun 2014, Goldfinch memberikan pengalaman dalam pendanaan media dan telah menjadi sumber daya penting dalam ruang pendanaan konten independen, dengan US$ 250 juta dan 300 kesepakatan yang ditutup selama satu dekade terakhir dengan IRR 11-13% di portofolio pinjaman institusionalnya.