Xcloud.id

Topik: KEK

  • PT. Makmur Berkah Amanda Tbk Raih Beritajatim Award 2025 sebagai Penguat Industri KEK Halal di Sidoarjo

    PT. Makmur Berkah Amanda Tbk Raih Beritajatim Award 2025 sebagai Penguat Industri KEK Halal di Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – PT. Makmur Berkah Amanda Tbk, pengembang kawasan industri Safe N Lock, berhasil meraih penghargaan bergengsi Beritajatim Award 2025 dalam kategori Penguat Industri KEK Halal di Sidoarjo. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi luar biasa perusahaan dalam mendukung pertumbuhan industri halal di kawasan ekonomi khusus (KEK) Jawa Timur.

    CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto selaku penyelenggara ajang penghargaan ini, menyampaikan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan oleh para nominator terhadap perkembangan ekonomi daerah.

    “PT. Makmur Berkah Amanda Tbk dinilai memiliki peran signifikan dalam pengembangan ekosistem industri halal yang berstandar internasional. Kawasan Safe N Lock menjadi contoh nyata integrasi antara pembangunan industri dan nilai-nilai halal yang kuat,” ungkapnya.

    Safe N Lock saat ini telah menjadi magnet baru bagi para pelaku industri halal, dengan infrastruktur lengkap yang meliputi fasilitas produksi, laboratorium sertifikasi halal, serta sistem logistik yang terintegrasi. Kawasan ini juga menjadi simbol inovasi dan keberlanjutan dalam pengembangan kawasan industri modern.

    Beritajatim Award merupakan agenda tahunan yang rutin diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada tokoh, perusahaan, dan institusi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Jawa Timur.

    Penghargaan ini semakin mempertegas posisi PT. Makmur Berkah Amanda Tbk sebagai pelopor dalam pengembangan KEK halal dan aktor penting dalam transformasi ekonomi Sidoarjo menuju pusat industri yang kompetitif dan inklusif.

    Resepsi HUT ke-19 Beritajatim.com tidak akan terlaksana secara meriah tanpa keterlibatan sejumlah pihak, terutama para sponsor yang telah memberikan dukungan begitu besar. Untuk itu, Beritajatim.com menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

    1. PT. Semen Imasco Asiatic
    2. Kominfo Jatim
    3. Bumi Suksesindo
    4. Pertamina EP Cepu JTB
    5. PT. Petrogas Jatim Utama
    6. Bank UMKM Jatim
    7. Bank Jatim
    8. ExxonMobil Cepu Limited
    9. Pertamina EP Sukowati Field
    10. Safe & Lock
    11. PT INKA (Persero)
    12. Djarum Foundation
    13. HM Sampoerna
    13. Pertamina EP Cepu Field
    15. PHE WMO
    16. PT Pelindo Multi Terminal
    17. HCML
    18. PHE TEJ
    19. Pertamina EP Poleng Field
    20. PT. Pelindo Marine Service
    21. PT. SIER
    22. PT. Gudang Garam
    23. Prima Energi Bawean
    24. Pertamina EP Cepu ADK
    25. Medco Sampang
    26. Medco Madura Offshore
    27. Saka Indonesia Pangkah Limited
    28. Kangean Energi Indonesia
    29. Petronas Carigali Ketapang
    30. Saka Energi Muriah Limited
    31. JIIPE
    32. Hayyu Clinic
    33. DPD Ivendo Jatim
    34. Flat Production
    35. Rokins
    36. Whize Luxe Spazio Hotel
    37. Java Paragon
    38. Fiesta / Charoen Pokphand
    39. LNK Krimer
    40. Jamoe Iboe
    41. Itikminton
    42. JatimPark
    43. DNY Skincare
    44. Bola Mas
    45. Esbeeyee
    46. Make Over
    47. Enkai
    48. Dishub Provinsi Jatim
    49. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jatim

    [hrs/beq]

  • Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Astra Property Geber Ekspansi Bisnis Pergudangan Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Astra Property mengungkap rencana ekspansi bisnis perseroan sepanjang 2025. Entitas usaha PT Astra International Tbk. (ASII) itu menyebut bakal mulai merambah ke bisnis pergudangan logistik.

    Presiden Direktur Astra Property Wibowo Muljono menjelaskan bahwa berdasarkan studinya, bisnis area pergudangan menjadi salah satu yang akan bertahan di tengah gejolak dinamika ekonomi.

    “Untuk yang industrial ini, kita sebenarnya sudah pelajari sejak lama dan kita melihat memang portofolio industrial ini adalah langkah ekspansi kita ke depan yang menurut kita sangat prudent,” jelasnya dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Saat ini, Astra Property telah mengembangkan dua proyek area pergudangan yang berlokasi di Cikarang Logistic Park 1&2 serta Cibinong Modern House. Kedua proyek tersebut menggandeng ESR Logos.

    Astra Property juga melirik kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah memiliki demand yang kuat untuk mengembangkan pergudangan logistik ke depan. Salah satunya, yakni KEK Kendal yang dinilai berdekatan dengan kawasan industri Semarang.

    “Kita melihat sebenarnya kota-kota besar lainnya, Surabaya, Semarang, dekat KEK Kendal di situ, menjadi potensi untuk kita melihat apakah di situ bisa untuk menjadikan ekspansi logistik berikutnya,” tegasnya.

    Untuk diketahui, saat ini, Astra Property itu memiliki sembilan protofolio bisnis meliputi bisnis perkantoran, retail, hotel, hingga rumah tapak.

    Beberapa portofolio bisnis Astra Property di sektor komersial, di antaranya Menara Astra, The Arumaya Office, Hotel Mandarin Oriental, hingga Resta Pendopo yang terletak di Jalan Tol Trans Jawa arah Semarang – Solo.

    Sementara itu, portofolio properti residensial Astra Property, di antaranya Anandamaya Residence, Asya, Arumaya Residence, Ammaia Ecofirest serta Altea Blvd. 

    Tak hanya aktif membangun portofolio yang diprakarsai sendiri, Astra Property juga berencana melakukan pengembangan proyek residensial bersama Sinar Mas Land. Namun sayangnya, Bowo masih enggan memerinci proyek kolaborasi tersebut saat ini.

  • Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    Dinilai Rugikan Driver, Serikat Pekerja Ojol Akan Datangi Kantor Grab Terkait Layanan GrabHemat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan dari serikat pengemudi ojek online dan taksi online yang terdiri dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) akan menyambangi Kantor Grab terkait layanan GrabHemat.

    Layanan tersebut dinilai merugikan mitra driver, sebab memberikan skema berbayar dengan nominal variatif.

    Diantaranya untuk 1-2 trip dengan potongan Rp 3.000, lalu 3-4 trip potongan Rp 8.500, berikutnya 5-6 trip potongan Rp 13.600, 7-9 trip potongan Rp 18.000 dan 10 trip ke atas potongan hingga mencapai Rp 20.000.

    Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pudjiati menyampaikan, jika skema tersebut tidak segera dihapus akan ada gelombang aksi susulan dari para pengemudi di kota-kota yang lain di Indonesia.

    “Iya kita akan adakan aksi besar-besaran. Ratusan driver akan ikut. Rencananya kita lakukan di 20 Mei 2025,” ungkap Lily kepada Tribunnews.com, Minggu (20/4/2025).

    Penolakan adanya layanan GrabHemat sudah dilakukan oleh para ojol di berbagai kota. Gelombang demonstrasi pengemudi Grab sudah dilakukan di berbagai kota seperti Cirebon, Semarang, Kupang dan Mataram.

    Ketua Presidium KON Andi Kristiyanto mengatakan, aksi demo yang dilakukan mitra ojol menjadi bentuk penolakan terhadap eksploitasi dan penjajahan modern yang dilakukan aplikator asing yang berinvestasi di Indonesia sejak 14 Mei 2014.

    “Itu adalah hal yang manusiawi ketika usaha maksimal yang dilakukan mitra pengemudi tidak sepadan atau bahkan berbanding terbalik dengan hasil,” ucap Andi dalam keterangan resmi, Minggu (20/4/2025).

    KON berharap layanan GrabHemat ini dihapuskan dan akan meminta aplikator dibayar berdasarkan jumlah order yang terakumulasi.

    “Ini dibayarkan menurut akumulasi jumlah order yang didapat para driver perhari di luar potongan 15 persen plus 5 persen yang sudah ditetapkan Kemenhub dalam KP1001 tahun 2022 sebesar 15 persen untuk biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi dan 5 persen sebagai biaya penunjang dukungan kesejahteraan bagi Mitra driver,” jelas Andi.

    Andi menilai adanya layanan GrabHemat memaksa secara halus setiap mitra ojol untuk mengikuti program itu. Contohnya tercermin dari jumlah order.

    “Ini dapat dibuktikan dengan tingkat atau jumlah orderan yang didapat oleh mitra pengemudi jika tidak mengikuti program itu di setiap harinya. Logikanya mana ada perusahan yang tidak mau program yang sudah dibuat dan menghasilkan keuntungan besar tidak sukses berjalan,” ungkapnya. 

    Senada dengan KON yang melakukan penolakan, Forum Komunitas Driver Online Indonesia (FKDOI) menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes layanan GrabHemat.

    Ketua FKDOI Rahman, menyatakan saat ini FKDOI sudah berkolaborasi dengan KON sedang mengkaji kemungkinan apakah akan menggelar aksi serupa atau tidak.

    “Berdasarkan informasi dari rekan-rekan mitra Grab, mereka merasa sangat dirugikan. Hal ini karena ada potongan tambahan setelah mereka menyelesaikan sejumlah order,” ujar Rahman.

    Selama ini, menurut FKDOI para mitra Grab cenderung diam dan menerima keputusan aplikator, sehingga ketika terjadi rentetan aksi unjuk rasa di beberapa kota berarti layanan GrabHemat memang dirasa sangat memberatkan oleh para driver.

    Jangan Bikin Gaduh

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Daftar Kebijakan yang Bikin Indonesia Tersandera AS Usai Kenaikan Pajak 47 Persen

    Daftar Kebijakan yang Bikin Indonesia Tersandera AS Usai Kenaikan Pajak 47 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Amerika Serikat menaikkan tarif bea masuk terhadap produk tekstil dan garmen dari Indonesia hingga 47 persen, sebagai respons atas berbagai kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia yang dinilai menghambat kepentingan bisnis AS. Kenaikan tarif ini menjadi bentuk tekanan dagang serius yang bisa berdampak pada ekspor nasional.

    Dalam laporan resmi bertajuk “2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers”, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) secara gamblang mencantumkan Indonesia sebagai negara dengan banyak hambatan perdagangan. Berikut penjabaran lengkap atas daftar kebijakan Indonesia yang dikeluhkan AS, lengkap dengan kutipan dari laporan USTR:

    1. Kebijakan Impor: Tarif dan Non-Tarif

    AS mempersoalkan tarif dan prosedur impor Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan komitmen di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Misalnya, tarif impor untuk produk teknologi informasi, seperti peralatan switching dan routing, semestinya nol persen berdasarkan perjanjian ITA (Information Technology Agreement). Namun Indonesia diduga mengenakan bea masuk hingga 10 persen.

    “Meskipun memiliki tarif WTO sebesar nol persen untuk subpos HS 8517, Indonesia tampaknya menerapkan bea masuk 10 persen,” ujar USTR.

    Tak hanya itu, Indonesia juga dikenai kritik atas cukai tinggi terhadap minuman beralkohol impor, kebijakan audit pajak yang tidak transparan, serta proses restitusi pajak penghasilan yang sangat lambat. USTR mencatat bahwa proses tersebut bisa memakan waktu bertahun-tahun, menciptakan ketidakpastian dan beban bagi perusahaan asing.

    2. Hambatan Teknis Perdagangan (TBT)

    AS menuding Indonesia menggunakan hambatan teknis secara berlebihan yang tidak selalu berdasar pada prinsip ilmiah atau risiko kesehatan. Contohnya:

    Mainan anak wajib melalui uji laboratorium berulang meskipun telah lolos sertifikasi internasional. Produk susu dari AS harus diaudit langsung oleh pejabat Indonesia, termasuk biaya perjalanan, akomodasi, dan audit dokumen yang bisa mencapai lebih dari 10.000 dolar AS (Rp168 juta).

    “Biaya audit fasilitas produksi susu AS dapat melebihi US$10.000 dan memberatkan, terutama bagi usaha kecil,” ucap USTR.

    3. Sertifikasi Halal dan Labelisasi Produk

    Sertifikasi halal diwajibkan untuk produk makanan, kosmetik, hingga barang rumah tangga, termasuk dari perusahaan asing. AS menilai implementasinya belum transparan dan bisa menjadi hambatan non-tarif.

    “Indonesia memperluas cakupan kewajiban sertifikasi halal hingga ke produk rumah tangga dan kimia, meski proses sertifikasinya belum jelas dan tidak selalu berbasis risiko,” tutur laporan itu.

    4. Kebijakan Lokal Konten dan Pengadaan Pemerintah

    USTR juga mengecam kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan penggunaan komponen lokal dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam proyek pemerintah dan BUMN. Hal ini dinilai diskriminatif terhadap produk impor dari AS.

    “Indonesia menginstruksikan lembaga pemerintah dan BUMN untuk memaksimalkan penggunaan barang dan jasa lokal, membatasi partisipasi perusahaan asing,” ucap USTR.

    5. Penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

    AS menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang dan hak cipta di Indonesia. Beberapa pasar tradisional dan e-commerce Indonesia dicap sebagai “pasar terkenal pelanggaran HKI”, termasuk Pasar Mangga Dua di Jakarta.

    “Pasar Mangga Dua di Jakarta tercantum dalam Daftar Pasar Terkenal karena pelanggaran kekayaan intelektual, bersama sejumlah platform daring di Indonesia,” kata laporan itu.

    AS juga meminta Indonesia meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran HKI.

    6. Pembatasan di Sektor Jasa

    Indonesia disebut membatasi masuknya layanan asing di berbagai sektor jasa. Beberapa pembatasan tersebut antara lain:

    Kuota film domestik minimal 60 persen di bioskop. Kepemilikan asing dibatasi di media, penyiaran, dan transportasi. Hambatan regulasi terhadap jasa keuangan, pengiriman ekspres, telekomunikasi, dan ritel asing.

    “Indonesia membatasi distribusi perangkat genggam dan smartphone melalui lisensi teknis dan regulasi TKDN, yang dianggap sebagai penghalang akses pasar,” tutur USTR.

    7. Regulasi Perdagangan Digital

    AS juga menyuarakan keberatan atas kebijakan Indonesia terkait pelaporan produk digital. Produk tak berwujud seperti perangkat lunak wajib dilaporkan ke bea cukai, meskipun tidak dikenakan tarif.

    “Kewajiban pelaporan untuk barang digital tak berwujud tetap membebani secara administratif dan menciptakan ketidakpastian,” ucap USTR.

    Selain itu, UU ITE dan aturan soal konten internet yang bisa diblokir dinilai terlalu luas dan tidak jelas, menciptakan iklim tidak aman bagi platform digital asing.

    8. Hambatan Investasi Asing

    AS mengeluhkan bahwa Indonesia masih mempertahankan beberapa larangan dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), meski pemerintah mengklaim sudah menghapusnya. Beberapa sektor strategis tetap membatasi kepemilikan asing.

    “Sektor media, penyiaran, dan transportasi udara masih tunduk pada batas kepemilikan asing antara 20% hingga 49%,” kata USTR.

    9. Subsidi Ekspor dan Insentif Fiskal

    Indonesia dinilai memberikan subsidi fiskal dan insentif pajak yang sangat kuat kepada sektor-sektor tertentu, khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK). AS mendesak Indonesia untuk mengungkap secara terbuka seluruh program subsidi ke WTO.

    “Amerika Serikat terus mendorong Indonesia menyerahkan pemberitahuan atas semua program subsidi kepada WTO,” ujar laporan itu.

    10. Masalah Struktural dan Ketidakpastian Regulasi

    AS menilai iklim bisnis di Indonesia terganggu oleh masalah struktural seperti:

    Korupsi Proses perizinan tanah yang lambat Penegakan kontrak yang lemah Ketidakpastian hukum dan kebijakan Ketiadaan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi

    “Banyak pemangku kepentingan AS memandang korupsi dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan besar untuk berbisnis di Indonesia,” kata USTR.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Monolog Gibran Bahas Bonus Demografi dan Film Jumbo Peroleh ‘Dislike’ 27 Ribu, Like ‘Hanya’ 2.400 – Halaman all

    Monolog Gibran Bahas Bonus Demografi dan Film Jumbo Peroleh ‘Dislike’ 27 Ribu, Like ‘Hanya’ 2.400 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Video monolog Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang membicarakan bonus demografi di Indonesia hingga soal populernya film animasi produksi Visinema Pictures berjudul Jumbo menjadi perbincangan publik.

    Namun, ternyata video berdurasi 6 menit 19 detik itu tampaknya tidak memperoleh respons positif dari warganet.

    Pasalnya, jumlah dislike lebih banyak ketimbang like yang diperoleh pada video tersebut.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com pada Senin (21/4/2025) sekira pukul 12.10 WIB, total dislike mencapai 27 ribu.

    Sementara itu, total like atau jempol ke atas tak sampai separuhnya, yaitu hanya 2.400.

    Tak hanya itu, komentar negatif juga membanjiri kolom komentar dalam video tersebut.

    Salah satu warganet dengan akun bernama joniganteng499 menilai Gibran hanya”riding the wave” atau ikut arus ketika mengapresiasi kesuksesan film animasi Jumbo dalam video tersebut.

    Diketahui, Jumbo masuk sebagai salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa dengan total penonton hingga Sabtu (19/4/2025) yang mencapai 5 juta penonton.

    Film yang disutradarai oleh komika Ryan Andriandhy tersebut menggeser film horror berjudul Sewu Dino (2023) di posisi sembilan.

    “Gibran ‘riding the wave’: dia memakai narasi kesuksesan generasi muda seperti film Jumbo, padahal pemerintah tidak berperan dalam produksinya,” tulisnya.

    Lalu, ada akun bernama @SFwanCh yang menganggap pernyataan Gibran dengan mengapresiasi kesuksesan film Jumbo berbanding terbalik dengan pernyataan sebelumnya ketika dirinya menggembar-gemborkan perlunya belajar artificial intelligence (AI).

    Pasalnya, produksi film Jumbo murni dilakukan oleh ratusan animator tanpa adanya bantuan dari AI.

    “Gembar gembor AI, giliran animasi buatan animator lokal hype langsung numpang ambil ketenaran, padahal pemerintah gada ngasih bantuan apapun ke animatornya tapi si sales ai ini kek paling berjasa,” tulis akun tersebut.

    Isi Video Gibran

    Sementara, dalam video tersebut, Gibran membicarakan bonus demografi di Indonesia dalam rentang waktu 2030-2045.

    Banyaknya anak muda Indonesia tersebut membuat Gibran meminta agar momentum tersebut jangan dilewatkan.

    “Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Sebuah kondisi yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban sebuah bangsa,” kata Gibran dalam video tersebut.

    Gibran menjelaskan bahwa penduduk usia produktif di suatu negara lebih besar, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah kemajuan.

    “Ini adalah kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi, agar tidak menjadi sekadar bonus,” kata dia.

    Gibran berkata bonus demografi bisa menjadi jawaban untuk masa depan Indonesia.

    Ia lantas memberikan contoh beberapa anak muda Indonesia yang sudah mulai menjadi jawaban dari tantangan yang ada.

    Pertama, film animasi Indonesia yang berjudul Jumbo, karya rumah produksi Visinema Pictures ternyata sudah ditonton oleh empat juta penonton.

    Kedua, Timnas U-17 Indonesia akhirnya untuk pertama kalinya berhasil lolos kualifikasi Piala Dunia 2025.

    “Film Jumbo ini karya animator muda Indonesia yang saat ini sudah mencapai 4 juta penonton. Serta akan ditayangkan di 17 negara, yakni Asia dan Eropa. Ini menjadi era baru industri animasi Indonesia,” tuturnya.

    “Timnas U17 kita untuk pertama kalinya lolos via kualifikasi ke Piala Dunia dan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Ini adalah kekuatan kita sebagai generasi muda, kita harus selalu siap dan mempersiapkan diri,” tandasnya.

    Dianggap Sarat Motif Politis

    Di sisi lain, peneliti senior Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai monolog Gibran tersebut sarat akan motif politis.

    “Nah, tampaknya Wapres, melalui tim medianya, mencoba menarik perhatian publik, khususnya kalangan muda, dengan mengusung tema bonus demografi yang disampaikan secara monolog tersebut,” kata Lili pada Minggu (20/4/2025).

    Dia mengatakan motif politis tersebut semakin terlihat ketika Gibran yang notabene adalah seorang wapres tinggal menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto lantaran statusnya sebagai pembantu presiden.

    Lili juga menilai pemilihan tema yaitu bonus demografi bisa menjadi bumerang bagi mantan Wali Kota Solo tersebut.

    Pasalnya, alih-alih menjawab keresahan generasi muda, justru bisa saja dianggap sebagai alat pencitraan.

    “Bisa jadi publik merespons negatif karena, seperti diketahui, bila berbicara secara langsung, tidak sebagus bicara secara monolog tersebut. Tentu kalau dianggap negatif, dianggap angin lalu saja, dianggap bagian dari pencitraan,” kata Lili.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Rakli/Faryyanida Putwiliani)

  • Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    Wamenaker Noel akan Panggil Manajemen Grab Akibat Kegaduhan Layanan Hemat: Sudah Meresahkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan memanggil manajemen Grab akibat kegaduhan soal layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Layanan tersebut dikeluhkan driver ojek online (ojol) karena dinilai diskriminatif.

    “Kami panggil kalau begitu caranya. Ini kan sudah melampaui keresahan,” kata Noel, sapaan akrabnya, kepada Tribunnews, Minggu (20/4/2025).

    Noel belum akan memanggil Grab pada pekan depan karena ia masih harus melakukan kunjungan kerja.

    Meski demikian, ia memastikan pemanggilan akan dilakukan secepatnya.

    “Kami lihat deh nanti. Pokoknya secepatnya kami akan melakukan pemanggilan,” ujar Noel.

    Sementara menanti waktu pemanggilan, ia terbuka bagi driver ojol yang ingin mengadukan Grab ke Kemnaker.

    “Laporkan saja ke kami. Kalau misalnya mereka (driver ojol) butuh membuka jalur, kami akan buka komunikasinya dengan aplikator,” ucap Noel.

    Ia memandang Grab telah membuat kegaduhan karena adanya layanan ini.

    Noel pun meminta agar Grab peka terhadap penolakan yang terjadi di antara para mitra pengemudi mereka.

    “Harusnya aplikator peka dong, jangan malah memaksakan ketika itu ada penolakan,” katanya.

    Ia mengaku geram dengan adanya layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan.

    Noel pun menduga Grab ingin balas dendam karena harus mengikuti anjuran pemerintah mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) atau Bantuan Hari Raya (BHR) untuk driver ojol pada perayaan Lebaran 2025.

    “Jangan-jangan aplikator ini dendam terhadap BHR kemarin. Jadi patut curiga sama hal begini. Peka kek, jangan bikin kegaduhan. Jangan sampai nanti malah kami jadi curiga,” ujar Noel.

    Noel menyarankan Grab agar mencabut layanan ini karena telah menimbulkan kegaduhan. Ia meminta agar manajemen Grab tidak terlalu lama mempertimbangkan pencabutan layanan ini.

    “Ketika ada resistensi, penolakan, cabut. Jangan terlalu lama. Jangan pakai argumentasi-argumentasi lain lagi, alasan-alasan lain lagi. Cabut. Kami nggak mau ada kegaduhan,” kata Noel.

    Berhubung driver memiliki status mitra dengan aplikator, Noel memandang mereka harusnya saling menguntungkan. Maka dari itu, Noel menginginkan agar layanan ini segera dicabut.

    “Jangan atas nama promo, atas nama apa, tapi drivernya disalahin. Jangan dong. Itu nggak fair. Kok begitu cara kemitraannya? Kemitraan itu selalu menguntungkan,” ucap Noel.

    Desakan dari Driver Ojol

    Sebagaimana diketahui, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak Grab agar segera menghapus layanan GrabBike Hemat atau Akses Hemat.

    Ketua SPAI Lily Pujiati, mengatakan skema itu diskriminatif karena lebih memprioritaskan pengemudi yang mendaftar dalam mendapatkan orderan lebih banyak alias gacor.

    Sementara di sisi lain akan membuat pengemudi lain menjadi sepi orderan atau anyep.

    “Contohnya adalah skema GrabBike Hemat atau Akses Hemat yang diprotes oleh gelombang demonstrasi dari pengemudi ojol di berbagai kota seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Palembang, Cirebon, Mataram, Kupang dan lainnya,” katanya kepada media di Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

    Sebagai catatan, pekan ini ratusan driver ojol turun ke jalan dan mendatangi kantor Grab di beberapa daerah untuk memprotes layanan Hemat tersebut.

    Grab Hemat adalah istilah yang mengacu pada program Akses Hemat layanan GrabBike Hemat.

    Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan para mitra pengemudi ojol Grab, driver harus mendaftar terlebih dulu untuk mengikuti program ini.

    Situs resmi Grab menjelaskan GrabBike Hemat merupakan layanan transportasi baru untuk perjalanan jarak pendek dengan tarif terjangkau yang tersedia di seluruh kota operasional Grab di Indonesia.

    Lily mengatakan, skema Hemat ini akan memotong pendapatan pengemudi ojol sebesar Rp 2.000 bila pengemudi menjalankan orderan antar penumpang sebanyak 2-5 orderan.

    Kemudian potongan akan naik menjadi Rp 3.000 bila menjalankan perintah dari platform sebanyak 6 orderan atau lebih. Potongan itu mulai berlaku saat diluncurkan di bulan Februari lalu.

    Namun kemudian potongan tersebut naik di bulan April ini hingga Rp 20.000 untuk menjalankan perintah platform sebanyak 10 orderan atau lebih.

    “Semua potongan itu semakin memberatkan karena selain itu platform masih melakukan potongan setiap orderan yang dikerjakan pengemudi ojol. Belum lagi biaya operasional yang harus ditanggung pengemudi ojol seperti biaya parkir, bensin, pulsa, paket data, spare parts, cicilan kendaraan, cicilan atribut (jaket, helm, tas) dan biaya lainnya,” jelasnya.

    Penjelasan Pihak Grab

    Director, Mobility & Logistics, Grab Indonesia Tyas Widyastuti mengatakan, pihaknya menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka, selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    “Kami juga menyediakan wadah bagi Mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

    “Termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala,” tambahnya.

    Tyas mengungkapkan, Grab senantiasa memberikan akses berbagai layanan utama bagi Mitra Pengemudi seperti GrabBike, GrabCar, GrabFood, GrabMart hingga GrabExpress, tanpa tambahan biaya.

    Sedangkan Program Akses Hemat, jelasnya, merupakan program tambahan baru yang bersifat opsional atau pilihan bagi pengemudi.

    Program ini, kata Tyas, memungkinkan Mitra Pengemudi mendapatkan akses pada layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, dia memastikan bahwa penawaran program tambahan ini tidak bersifat wajib, sehingga Mitra dapat membatalkan partisipasinya kapan saja tanpa biaya apapun.

    “Adapun, ketentuan biaya langganan harian ketika mengikuti Program Akses Hemat berbeda di setiap kota, dan telah diinformasikan pertama kali saat Mitra mendaftar program ini di aplikasi GrabDriver,” jelas Tyas.

    Ia mengatakan, program Akses Hemat diluncurkan sejak awal 2025 usai mempertimbangkan masukan Mitra Pengemudi sebelumnya yang mengeluhkan terkait ketersediaan layanan GrabBike Hemat.

    Meski demikian, Grab akan terus meninjau program baru ini secara berkala dan akan menerapkan penyesuaian-penyesuaian, jika diperlukan.

  • Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Sulteng Targetkan Investasi Rp 162,57 Triliun pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sulawesi Tengah (Sulteng) sukses menarik investasi Rp 139,88 triliun pada 2024. Tahun ini targetnya ditingkatkan menjadi Rp 162,57 triliun atau setara 8,53% dari target nasional.

    Hal itu terungkap dalam pertemuan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu dengan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid di Kota Palu.

    “Provinsi Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja luar biasa dengan realisasi investasi sebesar Rp 139,88 triliun pada 2024, melampaui target sebesar 128,27%, dan menempati peringkat kedua secara nasional dalam penanaman modal asing,” ujar Todotua, Jumat (18/4/2025). 

    Todotua bertemu Anwar Hafid membahas pengembangan potensi investasi di Sulteng dan menghadiri Rapat Konsolidasi Target Realisasi Investasi 2025 bersama kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Sulawesi Tengah.

    Dalam pertemuan tersebut, Todotua menyampaikan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%, dengan kebutuhan realisasi investasi mencapai Rp 13.032,8 triliun hingga 2029. 

    Sebanyak 86,65% dari target tersebut diharapkan berasal dari investasi swasta. Oleh karena itu, pemerintah daerah seperti Sulteng memiliki peran krusial dalam menarik investasi langsung.

    Kontribusi terbesar investasi Sulteng berasal dari sektor logam dasar, kimia, farmasi, pertambangan, serta kawasan industri. 

    Kabupaten Morowali menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulteng berkat pengembangan industri hilirisasi nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. 

    Todotua juga meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan investasi berkelanjutan di kawasan tersebut.

    Dalam kunjungan itu, ia mengunjungi sejumlah perusahaan hilirisasi, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan, seperti PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dengan nilai investasi Rp 55,7 miliar. 

    Kemudian PT Hong Thai Internasional, yang mengelola pengolahan getah pinus, dengan investasi sebesar Rp 26,15 miliar, serta PT Wanhong Nonferrous Recycling Utilization, perusahaan smelter tembaga dengan nilai investasi mencapai Rp 296,2 miliar.

    “Investasi bukan hanya soal angka, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Todotua.

    Kunjungan ini menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan investasi di kawasan strategis. 

    “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Sulawesi Tengah sebagai model sinergi investasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat,” pungkasnya.

    Dengan dukungan pemerintah daerah dan semangat gotong royong, Sulteng diharapkan terus menjadi motor penggerak investasi nasional sekaligus memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Isi Pertemuan RI-Rusia: Bahas Nuklir hingga Perdagangan Minyak Mentah

    Isi Pertemuan RI-Rusia: Bahas Nuklir hingga Perdagangan Minyak Mentah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dengan Rusia kembali membahas penguatan hubungan kerja sama perdagangan, termasuk di dalamnya terkait nuklir dan pembelian minyak mentah.

    Dalam hal ini, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia/Kadin serta K/L terkait melaksanakan The 13th Session of Indonesia-Rusia Joint Comission on Trade, Economic, and Technical Cooperation di gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025). 

    Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menyampaikan hasil pembahasan tersebut—meski belum spesifik—mencakup perdagangan, investasi, dan teknologi. 

    “Kita hanya memperluas hubungan kerjasama  sama mereka, dan ini bagian dari proses yang sudah disiapkan sejak lama. Kan awalnya 2018, tapi kan kemudian berhenti karena Covid-19. Sekarang kita lanjutkan lagi,” ujarnya usai pertemuan tersebut. 

    Edi menjelaskan bahwa pada dasarnya Indonesia membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap investasi dari Rusia, termasuk di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). 

    Meski demikian, belum ada kesepakatan yang terbentuk soal investasi di KEK dari Rusia dalam pertemuan ini. 

    “Kami baru mengeksplor kesempatan untuk itu. Kita memang punya kawasan-kawasan yang khusus, itu kita tawarkan ke mereka,” lanjutnya. 

    Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang impor minyak mentah dari Rusia. Lagi-lagi, belum ada kesepakatan terkait hal tersebut. 

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menuturkan bahwa pertemuan tersebut turut fokus pada kerja sama terkait minyak dan gas (migas) dan energi baru terbarukan (EBT), utamanya nuklir. 

    Dadan memandang terkait nuklir, masih jauh perjalanan Indonesia untuk menerima investasi energi tersebut. 

    “Kalau nuklir kan keputusannya harus sangat komprehensif, mempertimbangkan, termasuk aspek regulasinya,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan kerja sama pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan Indonesia masih dalam tahap diskusi sambil menunggu perkembangan dari pemerintah. 

    Menurut Tolchenov, pihaknya masih menunggu perkembangan terbaru dari Indonesia terkait dengan pembentukan organisasi yang akan bertanggung jawab atas pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. 

    “Kami menunggu perkembangan tersebut. Setelahnya, kami siap untuk memulai negosiasi resmi dengan Indonesia,” ungkapnya saat bertemu awak media, Kamis (13/3/2025).

  • Prabowo diundang hadiri Victory Day dan Forum Ekonomi di Rusia

    Prabowo diundang hadiri Victory Day dan Forum Ekonomi di Rusia

    Jakarta, Genta Tenri Mawangi (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menerima undangan resmi dari Pemerintah Rusia untuk menghadiri dua agenda penting di Negeri Beruang Merah.

    Airlangga mengatakan undangan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sore ini.

    “Dalam pertemuan tadi, DPM Manturov mengundang Bapak Presiden untuk hadir dalam parade Victory Day di Rusia dan juga dalam St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF),” ujar Airlangga usai mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.

    Dikatakan Airlangga, pertemuan ini merupakan bagian dari kelanjutan dialog tingkat tinggi antara Indonesia dan Rusia yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19.

    Menurut Airlangga, dialog tersebut kini akan dimulai kembali, membuka peluang bagi kerja sama bilateral yang lebih erat, baik dalam bidang ekonomi maupun sektor strategis lainnya.

    Selain menghadiri parade pada awal Mei 2025, dan forum ekonomi, kata Airlangga, kehadiran Presiden Prabowo di SPIEF juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin kerja sama internasional.

    Beberapa kesepakatan penting direncanakan akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara, kata Airlangga menambahkan.

    Sebelumnya, DPM Manturov juga turut menghadiri acara Malam Kebudayaan Rusia yang digelar di Hotel Raffles, Jakarta, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan resmi ke Indonesia.

    Sementara itu, dalam acara Forum Bisnis Indonesia-Rusia, di Jakarta, Senin (14/4), Airlangga mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia menjajaki peluang kerja sama investasi di berbagai sektor strategis seperti teknologi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan.

    Airlangga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha kedua negara, terutama dalam bidang energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital.

    Pemerintah Indonesia mendorong investasi melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kebijakan hilirisasi industri, sekaligus menargetkan pertumbuhan ekonomi digital nasional hingga 1 triliun dolar AS pada 2030.

    Sementara itu, Rusia menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang pertanian dan energi, serta berharap perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dapat segera terwujud.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi – Halaman all

    Indonesia-Rusia Perkuat Kemitraan, Airlangga: Kerja Sama Internasional Kunci Penguatan Ekonomi Nasional

    Wahyu Aji/Tribunnews.com

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Upaya penguatan ekonomi membutuhkan kerja sama internasional yang semakin erat dengan mitra global, termasuk melalui pemanfaatan forum-forum strategis bilateral.

    Salah satu wujud nyata dari kerja sama tersebut adalah terselenggaranya Forum Bisnis Indonesia – Rusia, yang mempertemukan lebih dari 30 perusahaan Rusia, termasuk produsen solusi digital, produk makanan, peralatan khusus, dan berbagai sektor industri lainnya.

    Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress, di bawah payung Roscongress International dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

    “Kerja sama antara KADIN Indonesia dan Roscongress Foundation menjadi kunci untuk menghadirkan solusi nyata sesuai kebutuhan pelaku bisnis kedua negara,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Plenary Session of Russia-Indonesia Business Forum yang mengangkat tema “Russia-Indonesia Strategy of Partnership”, di Jakarta, Senin (14/4/2025).

    Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov menyampaikan harapan untuk dapat bekerja sama dengan Indonesia dalam bidang strategis seperti pertanian dan energi.

    “Untuk mendukung keberlanjutan kerja sama, perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) diharapkan dapat segera terwujud dan ditandatangani pada tahun ini,” kata DPM Manturov.

    Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan sebagai instrumen kunci dalam menarik investasi serta mendorong penguatan ekonomi nasional.

    “Pemerintah saat ini mengelola 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, mencakup 13 KEK Industri, 8 KEK Pariwisata, 3 KEK Digital, dan 1 KEK Aero Technic,” ungkap Airlangga.

    Melalui pemberian berbagai fasilitas dan insentif khusus, KEK diharapkan dapat menjadi magnet investasi serta menciptakan pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Indonesia.

    Salah satu strategi utama Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui hilirisasi industri, khususnya di sektor-sektor unggulan seperti nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, dan petrokimia.

    Kebijakan hilirisasi ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam negeri yang lebih besar, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

    Selain penguatan sektor riil, Pemerintah Indonesia juga menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masa depan.

    Airlangga menerangkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan meningkat hingga hampir USD1 triliun pada 2030.

    Dengan adanya aturan progresif dalam kerangka Digital Economy Framework Agreement (DEFA), nilai kontribusi ekonomi digital ASEAN diperkirakan dapat meningkat dua kali lipat mencapai hingga USD2 triliun.

    Airlangga juga menekankan bahwa terdapat peluang kerja sama dengan Rusia yaitu kerja sama investasi di sektor teknologi siber, pariwisata, kesehatan, pendidikan terutama untuk mengirim lebih banyak mahasiswa belajar di Rusia.

    “Saya berharap pertemuan kali ini akan menghasilkan pemahaman dan kesepakatan businessto-business yang lebih mendalam, menambah kesempatan akses pasar, dan prospek investasi baru antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan ini diharapkan juga akan menghasilkan kesepakatan awal yang memanfaatkan kekuatan kedua negara, membuka jalan bagi investasi nyata di bidang energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” pungkas Airlangga.