Xcloud.id

Topik: KEK

  • PWI Pamekasan 2025-2028 Dilantik, Ini Pesan PWI Jatim

    PWI Pamekasan 2025-2028 Dilantik, Ini Pesan PWI Jatim

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Periode 2025-2028, secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Rabu (14/5/2025).

    Pelantikan tersebut digelar bersamaan dengan Forum Pentahelix bertajuk ‘Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)’, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Termasuk juga sejumlah pengusaha, anggota DPRD Pamekasan, akademisi, perwakilan organisasi wartawan, perwakilan mahasiswa Pamekasan, serta sejumlah undangan lainnya, termasuk anggota PWI Pamekasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suhermono menyebut peran penting wartawan dalam mengatasi penyerahan informasi hoaks, termasuk missinformasi di era digital yang semakin canggih.

    Terlebih situasi dan kondisi dunia pers harus terus berbenah jika tetap ingin eksis seiring dengan perkembangan kekinian, bahkan lembaga maupun organisasi pers juga dituntut mampu mengikuti berbagai kebijakan yang berpihak bagi pelaku pers.

    “Saat ini dunia pers harus berbenah dan kembali kepada khittahnya, termasuk para wartawan juga harus benar-benar melaksanakan etik beserta kode etiknya sebagai produsen informasi yang benar. Berita yang disajikan juga harus terkonfirmasi dan benar-benar valid,” kata Mahmud Suhermono.

    Pihaknya menilai menjamurnya kedua digital seperti saat ini cukup membuat bingung wartawan maupun personal dengan background jurnalistik ideal. “Kondisi ini justru sangat memungkinkan banyak orang bisa mengaku sebagai wartawan, sekaligus bertindak sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, dan hal ini tentu bisa menjadi persoalan tersendiri,” ungkapnya.

    “Karena itu kami rasa perlu kembali mengingatkan khususnya bagi rekan-rekan wartawan di Pamekasan, khususnya rekan-rekan PWI agar dapat meningkatkan literasi media untuk kalangan masyarakat, serta selalu menerapkan prosedur verifikasi informasi lebih ketat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Warga Singosari Minta Pemkab Malang Kaji Ulang AMDAL KEK

    Malang (beritajatim.com) – Kritik tajam terhadap keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari kembali dilontarkan warga. Kali ini, tokoh masyarakat Singosari yang juga pengamat lingkungan, Fatkul Ulum, meminta Pemkab Malang mengkaji ulang dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) KEK yang berdiri di wilayah resapan air.

    “Pembangunan dengan luasan ratusan hektare di sana harus memperhatikan betul fungsi historis wilayah tersebut sebagai daerah resapan air,” ujar Gus Ulum, sapaan akrabnya, Jumat (9/5/2025).

    Ia mencontohkan kondisi kritis air bersih di desanya, Toyomarto, yang berbatasan langsung dengan KEK. Setiap hari, aliran air bersih ke rumah warga dibatasi pada jam-jam tertentu karena pasokan tidak mencukupi.

    “Kalau area catchment air terus tergerus, utamanya untuk bangunan skala luas seperti di KEK, dampak jangka panjangnya pasti akan dirasakan semua warga Singosari,” katanya.

    Gus Ulum menekankan pentingnya AMDAL sebagai dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus menjadi tolok ukur utama dalam pembangunan kawasan. Ia meminta agar Pemkab Malang bersikap transparan dan tidak mengabaikan dampak lingkungan yang sudah mulai dirasakan masyarakat.

    “Jangan sampai dokumen itu hanya menjadi macan kertas saja tetapi di lapangan warga merasakan dampak negatifnya dalam jangka panjang. Bisa jadi krisis air bersih, bisa jadi banjir dan dampak lain,” tegasnya.

    Keresahan warga turut mendapat respons dari DPRD Kabupaten Malang. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, mempertanyakan sikap Pemkab Malang yang dinilai terlalu protektif terhadap KEK.

    “Coba itu dibaca pasal 5, pasal 10, dan pasal 35 di Undang-undang tentang KEK, semua peran Pemda diatur spesifik di sana. Jangan-jangan ada konflik kepentingan antara pribadi pejabat dengan investor?” ujar Abdul Qodir, yang akrab disapa Adeng.

    Ia menegaskan bahwa semua bentuk perencanaan perubahan tata ruang yang menyangkut anggaran daerah harus berpihak pada kepentingan rakyat, bukan investor semata.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, juga menyayangkan pernyataan Kepala Bappeda Tomie Herawanto yang menyebut Pemkab tidak memiliki peran dalam pengelolaan KEK Singhasari. Menurutnya, banyak elemen dukungan KEK yang bersumber dari pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur hingga perizinan.

    “Kalau daya dukungnya pemerintah pusat, apa Pemda tidak bisa intervensi? Lha apa kami ini bukan pemerintah juga?” cetus Zulham.

    Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil pengelola KEK dalam forum RDPU dan berkoordinasi dengan Dewan Nasional KEK. Zulham menegaskan, evaluasi menyeluruh wajib dilakukan jika dalam tiga tahun tidak ada hasil signifikan.

    “Sesuai perundangan, kalau sudah tiga tahun beroperasi dan tidak ada hasil signifikan, status KEK wajib dikaji ulang untuk dilanjutkan atau dicabut,” pungkasnya. [yog/beq]

  • KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    KEK Tak Sesuai Harapan, Fraksi PDIP: Pemkab Malang Harus Punya Target Kinerja

    Malang (beritajatim.com)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menuding keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Singosari, masih jauh dari harapan.

    Selain tak sesuai ekspektasi, kritikan dari parlemen untuk KEK Singosari bukan lagi ranah pribadi person to person. Melainkan diambil melalui keputusan lembaga lewat Pansus DPRD.

    “Eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten malang, jangan bersikap parsial dong. Apa yang di sampaikan Pak Zulham (Anggota DPRD Kabupaten Malang-red) terkait KEK, kami tegaskan itu bukan pendapat pribadi, Pak Zulham hanya melakukan transfer Informasi dari catatan strategis DPRD agar supaya Pemerintah Kabupaten Malang, mendapatkan efek manfaat akan keberadaan KEK itu sendiri,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, Jumat (9/5/2025).

    Pria yang akrab disapa Adeng itu melanjutkannya, catatan dari DPRD yakni, keberadaan KEK harus bermanfaat lebih bagi masyarakat.

    “Jadi tak cukup elok kemudian ketika Eksekutif (Pemkab Malang-red) menyikapi kritik DPRD ke ranah suka tidak suka. Eksekutif dalam Menentukan Satu Kawasan Ekonomi, pastinya diawali oleh satu kajian, yg bertujuan meningkatkan nilai tambah PAD, nah jika pada prakteknya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, kan harus dilakukan evaluasi, pada titik ini DPRD melalui pansus DPRD melaksanakan tugas terhormat itu. Bagaimana kemudian sebuah kebijakan diterapkan tidak melenceng jauh dari perencanaan nya” tegas Adeng.

    Adeng bilang, eksekutif, dalam hal ini Pemkab Malang, jangan mempersempit masalah. “Apa karena KEK tidak menggunakan APBD lantas dianggap tidak merugikan Pemerintah Daerah. Ingat lo ya, perencanaan perubahan tata ruang untuk menetapkan satu kawasan butuh kajian dan anggaran, dan anggaran itu diserap dari uang masyarakat Kabupaten Malang. Sehingga hasilnya juga harus dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang,” bebernya.

    Masih kata Adeng, demi kebaikan dan produktifitas KEK, kedepan Eksekutif jangan memancing untuk berkonfrontasi dengan DPRD soal KEK. Mengingat KEK ada dalam zona teritorial hukum Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Maka alangkah baiknya Pemkab Malang, menetapkan standar dan target kinerja pada pengelolaan KEK, sehingga KEK keberadaannya tak melulu menguntungkan orang per orang,” ujarnya.

    Adeng bilang, eksekutif jangan hanya mengukur keberadaan KEK karena menghasilkan nilai dua ratus hingga tiga ratus saja karena itu tidak bisa dijadikan patokan.

    “Kan gak bisa itu dijadikan ukuran, karena mereka sekolah disana bukan gratis, jika logikanya dibangun sama, berarti keberadaan Universitas se Malang Raya ini kalah keren dong dengan Kampus yang dikelola di KEK, kan itu konklusi dari pemikiran Eksekutif ya,” ucapnya.

    Adeng menambahkan, harusnya Pemkab Malang menyodorkan beberapa syarat kepada pengelola KEK.

    “Misalkan semua pembayaran harus menggunakan qris (e-money) yang tujuannya meningkatkan penerimaan daerah secara sah, hal sederhana seperti ini dapat diterapkan, sehingga KEK bisa lebih bermanfaat,” pungkasnya. [yog/aje]

  • Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dongkrak ekspor

    Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Bitung dongkrak ekspor

    KEK Bitung, targetnya (area yang dapat dikembangkan) adalah 2.500 hektare untuk mendukung kegiatan atau arus ekspor maupun impor,

    Bitung, Sulawesi Utara (ANTARA) – Plh. Kepala Terminal Petikemas (TPK) Bitung Muhammad Habibi mengatakan, dengan Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung diharapkan mampu mendongkrak kegiatan ekspor dan impor untuk komoditas-komoditas unggulan di Sulawesi Utara.

    “KEK Bitung, targetnya (area yang dapat dikembangkan) adalah 2.500 hektare untuk mendukung kegiatan atau arus ekspor maupun impor,” katanya saat dijumpai di TPK Bitung, Sulawesi Utara, Rabu.

    Dia melanjutkan, saat ini perusahaan bersama para pemangku kepentingan terkait tengah melakukan promosi yang lebih jauh lagi agar KEK Bitung dapat menarik lebih banyak industri untuk masuk ke kawasan.

    “KEK ini masih dikembangkan, tapi saat ini sudah ada industrinya, seperti pabrik pengolahan kertas. Namun, memang (jumlah industri di dalam KEK Bitung) masih sedikit dan area belum banyak terpakai, sehingga ini masih kita promosikan,” jelas Habibi.

    Ia mencontohkan, pabrik kertas yang beroperasi di kawasan itu sejak tahun 2023, telah berkontribusi cukup besar untuk kegiatan ekspor dari Bitung ke beberapa negara seperti China, Vietnam, dan Malaysia.

    Dengan letak KEK Bitung yang strategis, seperti dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung, dekat dengan pelabuhan dan bandar udara, ditargetkan dapat memacu peluang industri seperti logistik, perikanan, petrokimia, penyediaan infrastruktur kawasan, hingga pengolahan kelapa.

    Sementara itu, Indonesia telah memiliki 24 KEK yang terbagi untuk sektor industri dan pariwisata. Pembangunan KEK seperti di Bitung, pada umumnya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing internasional.

    Di sisi lain, Selama periode triwulan I/2025, realisasi arus petikemas di TPK Bitung mencapai 74.928 twenty foot equivalent units (TEUs) atau naik 21,21 persen secara tahunan (yoy), di mana pada periode yang sama tahun lalu tercatat sebanyak 61.816 TEUs.

    Pada tahun 2024, TPK Bitung mencatatkan handling petikemas sebanyak 280.699 TEUs atau naik 10,37 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 254.643 TEUs.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025

    Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025

    Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam Fary Djemy Francis. (ANTARA/HO-BP Batam)

    BP Batam: Vendor dari Apple diharapkan produksi di Desember 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 07 Mei 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Fary Djemy Francis mengatakan Luxshare-ICT,​​​ vendor dari perusahaan teknologi global Apple, sudah mulai membangun pabrik di Batam, dan diharapkan memulai produksinya pada Desember 2025.

    “Kami mulai dari rencana investasi Apple di Batam, vendor mereka yaitu Luxshare-ICT sudah mulai membangun pabrik di Batam dan diharapkan bisa memulai produksinya sebelum Desember 2025 ini dengan total nilai investasi sebesar Rp16 triliun serta menyerap hingga 2.000 tenaga kerja,” katanya dalam keterangan yang diterima di Batam, Selasa.

    Fary turut menjabarkan beberapa proyek investasi di Batam yang saat ini masih terus berlangsung.

    “Proyek investasi lainnya seperti Panel Surya untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), PSN Rempang Eco-City, dan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) saat ini juga masih berjalan on track dan terus kami koordinasikan dengan Pemerintah Pusat,” katanya.

    Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung peran Singapura dan Malaysia bagi kemajuan investasi di Batam.

    “Mengenai peran Singapura dan Malaysia bagi kemajuan perekonomian Batam, kami tidak melihat kedua negara tersebut sebagai kompetitor namun mereka adalah negara sahabat yang dapat bekerja sama untuk membantu kita dan dapat saling menutupi kekurangan di setiap kawasan, khususnya dalam hal industri dan investasi,” kata dia.

    Terkait tarif resiprokal AS bagi investasi di Batam, dia menyikapi hal tersebut sebagai motivasi untuk terus berkolaborasi dan bergerak maju.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memfasilitasi para pelaku usaha yang terdampak dengan mencarikan solusi terbaik atas kendala yang dihadapi agar iklim investasi ini tetap kondusif,” tambahnya.

    Selain itu, Fary menjelaskan bahwa arahan Kepala dan Wakil Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Li Claudia kepada jajarannya agar lebih proaktif mengidentifikasi investasi yang berdaya saing kuat.

    “Sebagai contoh adalah Data Center di kawasan Nongsa, investasi ini memiliki daya saing tinggi karena jarang ditemui di tempat lain sehingga potensi ini tentu akan kami maksimalkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan investasi di Batam,” kata dia.

    Fary turut menjelaskan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada Pimpinan BP Batam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Batam pada level 2 persen di atas target nasional setiap tahunnya. Untuk menyiasati hal itu, Fary menjelaskan komitmen BP Batam khususnya dalam hal investasi adalah memangkas birokrasi perizinan.

    “Tentu komitmen kami adalah kemudahan berinvestasi di Batam, oleh karena itu sesuai arahan Pemerintah Pusat perizinan investasi ini menjadi fokus utama agar dapat disederhanakan dan kedepannya beberapa perizinan yang masih diproses di Jakarta akan dilimpahkan kepada BP Batam,” kata Fary.

    Terakhir, Fary berharap seluruh investasi yang masuk ke Batam dapat memberikan pengaruh positif yang inklusif bagi kawasan ini.

    “Dari semua investasi di Batam, yang terpenting adalah muaranya dapat dirasakan bersama yaitu pertumbuhan ekonomi yang positif, serapan tenaga kerja semakin meningkat, indikator Produk Domestik Bruto (PBD) terus naik untuk mewujudkan Batam yang maju dan sejahtera,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Cegah Stunting Sejak Dini

    Bupati Mojokerto Tekankan Pentingnya Cegah Stunting Sejak Dini

    Mojokerto (beritajatim.com) – Melalui program Gerakan Bersama Masyarakat di Posyandu Integrasi Terpadu (GEMAPITU), Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra kembali menyapa warga. Kali ini, kegiatan dalam upaya percepatan penurunan angka stunting tersebut digelar di Pendopo Balai Desa Parengan, Kecamatan Jetis.

    Program GEMAPITU merupakan bagian dari 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto yang juga terintegrasi dengan gerakan nasional GERCEP Stunting (Gerakan Percepatan Penurunan Stunting). “Stunting bukan hanya soal fisik, tapi juga berdampak pada kecerdasan anak,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).

    Pihaknya berharap ke depan tidak ada lagi kasus stunting agar Kabupaten Mojokerto bisa mencetak generasi yang tangguh dan cerdas. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa program ini merupakan implementasi dari misi Catur Abhipraya Mubarok poin kedua, yaitu membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui pendidikan dan kesehatan.

    “Melalui GEMAPITU, masyarakat khususnya ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan gratis. Silakan cek kesehatan secara gratis, agar anak-anak kita tumbuh sehat, kuat, dan pintar. Tahun ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan memperbaiki jalan sepanjang 3 KM dari Desa Parengan menuju Lakardowo,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Parengan, Sali mengatakan, bahwa desanya memiliki lima posyandu aktif yang melayani balita dan lansia di setiap dusun. Saat ini terdapat 229 balita, dengan tiga anak diantaranya tercatat mengalami stunting. Tingkat kehadiran posyandu mencapai 90 persen.

    “Kami juga mencatat ada 24 ibu hamil, tiga di antaranya masuk kategori KEK (Kekurangan Energi Kronis), serta 26 keluarga berisiko stunting,” paparnya. [tin/kun]

  • Tanamkan Integritas, Kemenko Perekonomian Mulai Gembleng CPNS 2024 – Page 3

    Tanamkan Integritas, Kemenko Perekonomian Mulai Gembleng CPNS 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan masa orientasi dan pembekalan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024. Pembekalan CPNS 2024 ini diikuti oleh 70 orang CPNS Kemenko Perekonomian, dan 142 orang CPNS Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setdenas KEK).

    Pembekalan CPNS 2024 ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, mewakili jajaran Pimpinan Kemenko Perekonomian dan Setdenas KEK, dirinya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Kemenko Perekonomian dan Setdenas KEK.

    “Perjalanan rekan-rekan cukup panjang mulai dari mendaftar, kemudian mengikuti seleksi, dan berhasil lulus, di mana saya yakin itu bukan hal mudah. Ini bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah amanah. Anda semua adalah bagian dari garda depan pembangunan ekonomi bangsa,” tutur dalam dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).

    Masa orientasi CPNS Kemenko Perekonomian sebenarnya telah dimulai sejak 2 Mei 2025 yang diisi dengan pembekalan materi dari Tim Kerja Manajemen SDM Kemenko Perekonomian, dan akan berlangsung hingga 14 Mei 2025 mendatang dengan diisi berbagai materi dari semua kedeputian, dan juga inspektorat serta biro yang ada di Kemenko Perekonomian.

    “Dalam orientasi ini akan dikenalkan dengan semua unit kerja, serta tentang tugas dan fungsi yang nanti akan dikerjakan sehari-hari di Kemenko Perekonomian dan Setdenas KEK. Saya pun senang ada pembekalan tentang etika dan disiplin dari Kopassus, karena ketika menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam berbagai kesempatan kita akan mewakili negara,” jelas Sesmenko Susiwijono.

     

  • DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    DPRD Malang Desak Evaluasi Total KEK Singhasari, Dinilai Mandek dan Minim Manfaat

    Malang (beritajatim.com) – Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Kabupaten Malang dinilai stagnan dan minim dampak nyata bagi masyarakat. DPRD Kabupaten Malang melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Malang 2024 bahkan merekomendasikan agar proyek strategis nasional tersebut dievaluasi ulang atau dibubarkan.

    “Rekomendasi Pansus sudah disampaikan di paripurna. Intinya kalau memang stagnan ya sebaiknya dikaji ulang atau dibubarkan saja,” tegas Zulham Akhmad Mubarrok, juru bicara Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Malang, Jumat (2/5/2025).

    Dalam laporan Pansus, hampir semua komisi DPRD mencantumkan kritik tajam terhadap kinerja KEK Singhasari. Zulham menilai keberadaan KEK terkesan hanya menjadi ajang seremonial tanpa memberikan kontribusi ekonomi, pariwisata, maupun manfaat sosial kepada masyarakat lokal.

    ”Terkesan KEK hanya menjadi ajang seremonial saja, dan keterlibatan warga asli kabupaten sangat minim. Sebenarnya untuk apa ada KEK ini kan perlu dipertanyakan?” ujarnya.

    Sejak diresmikan pada 21 November 2022, KEK Singhasari yang diklaim sebagai kawasan digital pertama di Indonesia dengan orientasi pariwisata dan pengembangan teknologi belum menunjukkan geliat investasi berarti. Zulham menyebut belum ada tanda-tanda tumbuhnya sektor industri kreatif secara massif di kawasan seluas 120,3 hektare itu.

    Ia juga menyoroti tidak adanya data atau laporan progres dari Bupati Malang HM Sanusi terkait realisasi dan dampak KEK kepada masyarakat.

    ”Kita ini tuan rumah program KEK, bukan tamu. Masa iya terus diam saja menjadi penonton dan tidak memberi masukan ke pemerintah pusat kalau kebijakannya tidak jalan,” tambahnya.

    Menurut Zulham, yang juga Ketua Pansus LKPJ Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Ketua KNPI Kabupaten Malang, KEK seharusnya menjadi pusat bisnis dan investasi strategis yang mampu membuka lapangan kerja serta mencetak wirausaha muda. Namun hingga kini, keberadaan KEK dianggap lebih banyak menguntungkan segelintir pihak.

    ”Sekarang sudah berapa pemuda pengangguran yang dientaskan menjadi wirausaha oleh KEK? Tanya warga Singosari, tahu apa enggak mereka? Merasakan apa enggak dampaknya? Pasti jawabnya tidak,” tutupnya. [yog/beq]

  • Kodok-kodokan, Permainan Tradisional Betawi yang Libatkan Roh Kodok

    Kodok-kodokan, Permainan Tradisional Betawi yang Libatkan Roh Kodok

    Selanjutnya, pawang seolah-olah memanggil roh kodok untuk dimasukkan ke tubuh pemeran sang kodok. Pemeran sang kodok pun akan melompat dan berlari ke sana kemari mengejar peserta lain.

    Sementara itu, peserta lain berlari dan bersembunyi. Mereka menyanyikan lagu ‘kek..kok..kek..kok…’. Sang kodok pun berupaya menyentuh para peserta.

    Setelah para peserta panik berlarian, pawang akan datang untuk menghampiri sang kodok. Ia akan memanggil nama sang kodok berkali-kali dengan suara keras berkali-kali.

    Jika sang kodok telah sadar, ia akan berperilaku sewajarnya. Saat itulah permainan berakhir.

    Permainan kodok-kodokan tidak bertujuan mencari pemenang. Permainan ini berfokus pada kebersamaan, komunikasi, ketangkasan, keseimbangan, dan saling menghargai.

    Penulis: Resla

  • Menuju Emisi Nol Bersih di Nusantara, Program Pendampingan Batch Ketiga bagi Industri Digelar

    Menuju Emisi Nol Bersih di Nusantara, Program Pendampingan Batch Ketiga bagi Industri Digelar

    Liputan6.com, Jakarta – Kadin Indonesia, berkolaborasi dengan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) serta didukung WRI Indonesia, menggelar Corporate Assistance Program (CAP) Batch 3.0 yang dimulai dengan kegiatan kick-off di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Program ini merupakan bagian dari inisiatif KADIN Net Zero Hub, sebuah platform kolaboratif guna mendukung sektor bisnis Indonesia dalam transisi menuju emisi nol bersih (net zero emission), khususnya pada sektor strategis seperti industri besi dan baja yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

    “Melalui Kadin Net Zero Hub, dunia usaha Indonesia didorong untuk mengambil peran nyata dalam mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat. Inisiatif ini menjadi rumah bersama untuk mempercepat aksi, memperkuat kapasitas, dan memperkuat sinergi lintas sektor menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” kata Syarika Bralini, Founding Member of Kadin Net Zero Hub Kadin Indonesia.

    Sementara itu Executive Director Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara, menyatakan bahwa program CAP Batch 3.0 ini bertujuan agar industri besi dan baja memiliki daya saing global. “Program ini merupakan langkah untuk mendukung industri besi dan baja yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Industri besi dan baja dihadapkan dengan tantangan besar, yakni tingginya emisi gas rumah kaca dan pasar yang semakin kompetitif. Kami berharap, melalui partisipasi dalam program ini, perusahaan dapat memperkuat kapasitas internal dalam mempersiapkan transisi menuju industri yang lebih berdaya saing,” kata Harry.

    Hadir dalam acara ini, Yosef Danianta Kurniawan, Fungsional Pembina Industri Ahli Madya, yang mewakili Dodiet Prasetyo, Direktur Industri Logam Kementerian Perindustrian. Yosef menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri besi dan baja. “Pemerintah terus berupaya mendorong penerapan prinsip industri hijau serta mempercepat transformasi industri besi dan baja menjadi industri ramah lingkungan melalui adopsi teknologi rendah karbon. Hal ini tidak hanya memperkuat daya saing industri besi dan baja tetapi juga menjadikan indonesia sebagai solusi global dalam menghadapi perubahan iklim,” ujar Yosef. 

    CAP merupakan program pendampingan teknis intensif selama lima bulan yang dirancang guna membantu perusahaan menginventarisasi dan mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) pada scope 1, 2, dan 3. Program ini juga mendukung perusahaan dalam menetapkan target pengurangan emisi berbasis sains (science-based targets), menyusun strategi awal dekarbonisasi, serta mendukung pelaporan kemajuan secara transparan.

    Program ini mencakup sesi kelas dengan para ahli, sesi konsultasi 1:1 bersama mentor, studi kunjungan lapangan, berbagi praktik terbaik dari industri, serta asesmen capaian peserta. Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh platform e-learning Net-Zero Learning Hub (NZLH) yang digunakan untuk pengumpulan tugas, penjadwalan sesi mentoring, dan akses materi pembelajaran guna mendukung jalannya program secara optimal.

    Kick-Off kali ini menandai pelaksanaan batch ketiga dari program CAP. Pada batch sebelumnya, CAP telah meluluskan 27 perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat dalam transisi menuju emisi nol bersih. Dibatch terbaru ini, CAP akan secara khusus mendampingi perusahaan-perusahaan dari sektor besi dan baja yang telah terpilih.

    “Melalui CAP, dekarbonisasi industri harus menjadi upaya bersama yang dapat diadopsi oleh seluruh pelaku usaha. WRI berkomitmen untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan implementasi, serta mendorong aksi yang nyata, transformatif, dan akuntabel dengan kecepatan dan skala yang sejalan dengan ilmu pengetahuan” Clorinda Kurnia Wibowo, Senior Manager for Energy andSustainable Business dari WRI Indonesia.

    KADIN Net Zero Hub terus berkomitmen guna menjangkau lebih banyak perusahaan dan mendukung mereka dalam menurunkan emisi karbon. Inisiatif ini menekankan pentingnya kolaborasi dan pendampingan strategis sebagai kunci menuju industri yang berkelanjutan. “Dengan bergabung bersama Kadin Net Zero Hub, perusahaan bisa mendapatkan dukungan langsung dalam merancang dan melaksanakan strategi untuk mencapai target menuju emisi nol bersih. Melalui program seperti CAP Batch 3.0, kami ingin memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memahami urgensi transisi menuju net zero, tetapi juga dibekali dengan pendampingan praktis dan kolaboratif agar dapat mengambil langkah nyata yang berdampak. Kami percaya, percepatan transformasi industri hanya bisa terwujud dengan kemitraan erat antara dunia usaha, pemerintah, dan organisasi pendukung,” ujar Indah Budiani selaku Executive Director IBCSD.

    Dengan dimulainya batch ketiga ini, KADIN Net Zero Hub berharap dapat mempercepat kontribusi nyata dunia usaha dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, serta memperkuat daya saing industri nasional di tengah tuntutan transisi energi global.

    Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang di Jawa Tengah, Kamis (20/3). KEK seluas 4.300 hektare ini menjadi kawasan industri terbesar milik negara dan bagian dari kerja sama strategis “Dua Negara, Tama…