Xcloud.id

Topik: KEK

  • Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menanti diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Rio de Janeiro, Brasil, bersiap menjadi panggung diplomasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang melibatkan delegasi dari 10 negara anggota penuh dan sembilan negara mitra, saat mereka berkumpul pada 6-7 Juli 2025.

    BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan. Kelompok ini mewakili lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar sepertiga produk domestik bruto (PDB) global.

    Kelompok negara berkembang BRICS, yang kini diperkuat dengan penambahan anggota baru, termasuk Indonesia, semakin mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan signifikan di panggung global.

    BRICS tidak hanya menjadi penyeimbang ekonomi, tetapi juga pendorong utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil di tengah pengaruh dominasi historis negara-negara Barat.

    Dengan masuknya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, serta bergabungnya Indonesia secara resmi sejak 6 Januari 2025, BRICS kini diperkuat 10 negara anggota penuh, meningkatkan bobot ekonomi dan demografi kelompok tersebut.

    Selain itu, banyak anggota BRICS adalah produsen utama komoditas penting global, mulai dari energi, mineral, produk pertanian, hingga sumber daya manusia yang melimpah.

    Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat BRICS menyumbang sekitar 37,3 persen terhadap PDB global pada 2024, melampaui capaian G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) yang menyumbang 30 persen terhadap PDB global.

    Bagi dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Bakrie, Sellita Selli, BRICS bukan tentang alternatif, tetapi mengenai tata kelola global baru yang menyeimbangkan kekuatan antara Barat dan Selatan Global yang baru.

    BRICS telah mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci dalam pasar komoditas global, terutama melalui ekspor minyak mentah dan produk pertanian.

    China, sebagai mesin ekspor utama BRICS, membanjiri pasar dunia dengan berbagai produk, mulai dari tekstil hingga elektronik. Kehadiran kolektif BRICS sebagai eksportir dan importir utama menjadi mitra tidak terpisahkan dalam rantai pasok global.

    Tidak hanya sebagai pemasok, negara-negara BRICS juga merupakan pasar impor yang sangat penting, mengonsumsi berbagai bahan baku, mesin, dan teknologi. India, misalnya, adalah importir besar bahan bakar mineral serta besi dan baja, sementara Rusia, selain menguasai ekspor energi, juga mengimpor beragam produk pangan.

    Bagi Indonesia, hubungan perdagangan dengan BRICS sangatlah vital. Pada tahun 2024, ekspor Indonesia ke BRICS mencapai 84,37 miliar AS, dengan ekspor non-migas menyumbang 33,91 persen dari total ekspor non-migas Indonesia.

    Di tengah sorotan terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik dunia, posisi Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di Asia Tenggara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, akan menjadi topik menarik untuk dicermati.

    Peluang kerja sama

    Data IMF pada 2024 menempatkan Indonesia di peringkat lima PDB per kapita dari 11 negara Asia Tenggara. Dengan PDB per kapita sebesar 5.270 dolar AS, Indonesia berada di bawah Singapura ($88.450), Brunei Darussalam ($35.110), Malaysia ($13.310), dan Thailand ($7.810).

    Peringkat ini menempatkan Indonesia di segmen tengah, di atas Vietnam ($4.620), Filipina ($4.130), dan negara-negara lain yang PDB per kapitanya jauh lebih rendah, seperti Kamboja, Laos, Timor-Leste, dan Myanmar.

    Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia telah melampaui fase pembangunan awal, namun masih menghadapi tantangan dalam mendorong kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakatnya.

    Dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa yang berada di jalur perdagangan maritim global antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia berada di gerbang pasar domestik bagi negara-negara BRICS dalam mencari peluang ekspor maupun investasi.

    Indonesia kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk nikel, batu bara, minyak kelapa sawit, dan banyak mineral kritis lainnya.

    Teranyar, adalah proyek pembangunan Ekosistem Industri Baterai Listrik Terintegrasi Konsorsium Antam-IBC-CBL di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (29/6), sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dalam rangka mewujudkan swasembada energi Indonesia.

    Proyek yang mencakup area seluas 3.023 hektare ini memiliki nilai investasi sebesar 5,9 miliar dolar AS dari hulu hingga hilir, serta diproyeksikan menyerap hingga 8.000 tenaga kerja, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung.

    Dalam sambutannya pada acara peresmian itu, Presiden menyampaikan bahwa proyek tersebut menjadi bagian dari upaya besar bangsa dalam menjalankan hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

    Proyek hilirisasi terbesar di Asia Tenggara itu relevan bagi negara-negara BRICS sebagai rantai pasok bahan baku industri otomotif, terutama dalam konteks transisi energi dan pengembangan teknologi yang kini selaras dengan harapan KTT BRICS.

    Hubungan bilateral

    Sejak resmi menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia kini berada di ambang era baru kerja sama ekonomi. Meskipun status keanggotaan penuh masih terbilang baru, hubungan bilateral yang kuat dengan negara-negara anggota BRICS telah menjadi modal awal dan gerbang menuju kolaborasi yang lebih dalam.

    Ada beberapa bentuk kerja sama konkret yang sebelumnya telah dan sedang bergerak menuju realisasi bersama sejumlah negara BRICS.

    Salah satu keuntungan nyata dari keanggotaan BRICS adalah akses langsung Indonesia ke New Development Bank (NDB). NDB, yang didirikan oleh BRICS adalah lembaga keuangan yang fokus membiayai proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan.

    Bagi Indonesia, ini berarti peluang baru untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek skala besar, seperti inisiatif transisi energi, hingga pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    NDB dikenal dengan syarat pinjamannya yang seringkali lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan tradisional, memberikan opsi pembiayaan yang lebih beragam bagi Indonesia.

    Sebelum menjadi anggota penuh, hubungan dagang dan investasi Indonesia dengan negara-negara, seperti China, India, dan Rusia, sudah terjalin dengan baik. Dengan status keanggotaan di BRICS, kerja sama ini diproyeksikan akan semakin diperkuat.

    Diharapkan ada peningkatan investasi langsung dari negara-negara BRICS ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur, pertambangan dengan fokus pada hilirisasi dan energi terbarukan. Sebaliknya, produk komoditas kunci Indonesia, seperti minyak sawit dan karet juga berpotensi menemukan pasar yang lebih besar di negara-negara BRICS.

    Keamanan energi dan transisi menuju energi bersih adalah isu krusial bagi negara-negara BRICS. Indonesia, sebagai produsen energi, dapat mempererat kerja sama pasokan dengan anggota lain. Namun, potensi terbesar ada pada pengembangan energi terbarukan.

    Ada ruang luas untuk kolaborasi dalam proyek-proyek tenaga surya, angin, dan hidro. Transfer teknologi dari China dan India, yang merupakan pemimpin global dalam inovasi energi bersih, akan sangat vital bagi ambisi energi hijau Indonesia.

    Selain itu, potensi kerja sama teknologi juga meluas ke sektor digital, kecerdasan buatan (AI), fintech, dan e-commerce, membuka peluang bagi kolaborasi antara startup di negara-negara anggota.

    Politik bebas aktif

    Diplomasi Indonesia di KTT BRICS 2025 juga tidak akan lepas dari tantangan. Dinamika geopolitik global yang kompleks, persaingan antarblok kekuatan, dan perbedaan kepentingan di antara anggota BRICS sendiri memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis dari delegasi Indonesia.

    Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa keikutsertaan ini selaras dengan diplomasi luar negeri RI yang bebas aktif, yaitu mengambil peran, tanpa terjebak blok geopolitik.

    Keseimbangan antara menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip politik luar negeri yang independen akan menjadi kunci.

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tampil di Konferensi Tingkat Tinggi BRICS pada 6-7 Juli 2025 di Rio De Jeniro, Brasil, seusai menuntaskan kunjungan resmi ke Kerajaan Arab Saudi.

    Publik menanti narasi diplomasi Indonesia yang adaptif, memastikan bahwa kehadiran di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan bangsa dan kontribusi bagi perdamaian serta kemakmuran global.

    Sumber : Antara

  • Verrel Bramasta soal Pedagang Mainan Mengeluh Rugi: Dia Nembak Rp 10 Juta

    Verrel Bramasta soal Pedagang Mainan Mengeluh Rugi: Dia Nembak Rp 10 Juta

    Verrel Bramasta soal Pedagang Mainan Mengeluh Rugi: Dia Nembak Rp 10 Juta
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    DPR
    dari
    PAN
    ,
    Verrel Bramasta
    , menjawab keluhan pedagang yang mengaku rugi usai dagangannya diborong oleh Verrel dengan menyebut bahwa pedagang tersebut mematok harga Rp 10 juta untuk mainan-mainan yang dijualnya.
    “Mas ini uangnya, dicukupkan ya. Eh malah dia nembak minta 10 juta. Dan sudah saya tambahin saat itu juga dan clear,” kata Verrell dalam keterangan pers tertulis yang diterima
    Kompas.com
    , Rabu (2/6/2025).
    Menurut Verrel, masalah ini sudah selesai ketika dia menambahkan biaya kekurangan dari selisih nominal yang dikeluhkan
    pedagang mainan
    itu.
    Anggota DPR Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta ini menyampaikan klarifikasinya dalam siaran pers berjudul “Niat Baik Verrell Bramasta Borong Mainan Berujung Keluhan, Pedagang Dianggap Tidak Bersyukur”.
    Pihak yang dikutip pihak Verrel sebagai penilai bahwa pedagang tersebut tidak bersyukur adalah warganet dalam kolom komentar media sosial.
    “Tak pelak, hal itu pun menuai respon dari warganet. Di unggahan tersebut, banyak netizen yang justru mempertanyakan pernyataan Kastimatong jika modal yang ia keluarkan untuk dagangannya itu sebesar 10 juta. Ada pula yang menilai dia tak bersyukur dan justru dianggap mengambil untung atas kejadian tersebut,” demikian kutipan narasi keterangan pihak Verrel.
    Berikut adalah komentar netizen yang disertakan oleh pihak Verrel, yang menilai bahwa pedagang mainan tersebut tidak bersyukur:
    “Bang @bramastavrl Orang Baik, DPR RI, Abang Di Bantu Harusnva Bersyukur, Terima Kasih Sama Bang Varel, Abang Jualan Keliling Selama 3 Hari Berturut

    Turut Ga Bakal Bisa Dapet ltu 7 Juta, ini Karna Bang Varel Baik Dermawan Jadi Di Tambahin Lagi sampe10 Juta.”
    “Masa iya mainan plastik gitu sampai 10jt.”
    “Pdhl modal g smpe 7jt, g berkah hlo pak, 7j
    ta pdhl udh banyak hlo.”
    “Hah??mainan begituan bawa uang 3 juta buat kulak juga dapet pakkk!! Gw kira mainannya sekelas kek toys kingdom atau kids station.”
    Peristiwa pemborongan mainan dagangan pedagang mainan bernama Kastimatong itu terjadi di peluncuran program Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) di Situ Cipule, Karawang, Sabtu, 28 Juni 2025 lalu.
    Mainan diborong pihak Verrel dan dibagi-bagikan ke warga. Namun, duitnya kurang Rp 3 juta karena nilai dagangan Kastimatong adalah Rp 10 juta.
    “Pada saat itu saya dikasih uang banyak, tapi setelah dihitung ternyata kurang, hanya Rp7 juta rupiah saja,” kata Kastimatong, dilansir akun Instagram Lambe Turah, dikutip Tribun Jateng, dan diterbitkan pula dalam berita Kompas.com Jawa barat, Selasa (1/7/2025) kemarin.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    KEK Mandalika dinobatkan menjadi destinasi wisata terpadu terbaik

    Lombok Tengah (ANTARA) – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation atau ITDC meraih penghargaan The Best Integrated Tourism Destination atau wisata terpadu terbaik di ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2025 yang digelar di Jakarta.

    “Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen ITDC dalam mengembangkan KEK Mandalika sebagai destinasi pariwisata terintegrasi yang berkelanjutan dan berdaya saing global,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ITDC Ahmad Fajar dalam keterangan tertulisnya di Mataram, Rabu.

    KEK Mandalika dinilai berhasil menghadirkan perpaduan antara keindahan alam, infrastruktur kelas dunia, penguatan ekosistem pariwisata, serta dampak ekonomi yang inklusif bagi masyarakat sekitar.

    Bisnis Indonesia Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan terbaik dari berbagai sektor industri atas kinerja unggul, inovasi, serta kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional.

    “Kami merasa bangga sekaligus semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, mendorong investasi, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pariwisata nasional,” katanya .

    “Harapannya, KEK Mandalika dapat terus tumbuh menjadi ikon pariwisata kelas dunia yang membanggakan Indonesia,” katanya.

    Sebagai bagian dari BUMN di bawah naungan InJourney Group, ITDC terus memperkuat perannya sebagai pengembang dan pengelola kawasan pariwisata berkelas dunia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan kolaborasi.

    Fokus ITDC ke depan adalah mendorong percepatan pembangunan kawasan tidak hanya di KEK Mandalika, tetapi juga di kawasan lain seperti The Golo Mori (Nusa Tenggara Timur) dan The Nusa Dua (Bali). Langkah strategis ITDC mencakup penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan, serta menarik investasi yang berdampak.

    Selain itu, ITDC juga berkomitmen membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi, cerdas, dan resilien, sehingga kawasan-kawasan yang dikelola tidak hanya menjadi destinasi unggulan nasional, tetapi juga mampu bersaing di kancah global dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    Sebelumnya, pada (25/6), ITDC juga meraih penghargaan dari Indonesia Property dan Bank sebagai The Best State-Owned Enterprise in the Tourism Industry with the Best Sustainable Performance, atas komitmennya dalam menghadirkan pengelolaan kawasan pariwisata yang berkelanjutan.

    “Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dalam mewujudkan transformasi pariwisata Indonesia menuju arah yang lebih maju dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kampung Sehat Petrokimia Gresik raih penghargaan TJSL & CSR Award 2025

    Kampung Sehat Petrokimia Gresik raih penghargaan TJSL & CSR Award 2025

    Jakarta (ANTARA) – Program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Kampung Sehat PT Petrokimia Gresik meraih penghargaan di ajang TJSL & CSR Award 2025 dengan predikat Gold pada Pilar Sosial.

    Menurut Senior Vice President (SVP) Sekretaris Perusahaan Petrokimia Gresik Adityo Wibowo TJSL merupakan program strategis untuk mendukung kelancaran bisnis perusahaan, khususnya dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah di Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.

    “Karena itu, realisasinya tidak sebatas filantropi, tapi juga harus mampu memberikan solusi dan dampak baik berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan Kampung Sehat menjadi solusi kesehatan bagi masyarakat di delapan desa yang berada di ring 1 perusahaan.

    Kampung Sehat terdiri atas sejumlah program pendukung antara lain Kabasting (Kawal Anak Bebas Stunting) yang merupakan program pendampingan dan perbaikan gizi balita, serta pemantauan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK).

    Kemudian, lanjutnya, Program Jus Sehat (Jumat Semua Sehat) berupa layanan mini medical check up dan pemeriksaan dokter untuk masyarakat.

    Program lain, yakni Sekar Mamamia (Sekolah Kader Mama-mama Petrokimia) yang melatih kader-kader pendamping kesehatan; Bugar Academy berupa pendidikan instruktur senam bersertifikat dan lomba-lomba senam, serta Rangkul Djiwa berupa pengobatan dan pelatihan psikososial orang dengan gangguan jiwa.

    Selain program Kampung Sehat, Adit menambahkan predikat Gold juga didapatkan untuk Pilar Lingkungan oleh program Masdarsa (Masyarakat Sadar Pengelolaan Sampah) di ajang penghargaan yang sama.

    Masdarsa merupakan program pengembangan masyarakat Kelurahan Tlogopojok yang merupakan ring 1 perusahaan dalam pengelolaan sampah.

    Ada sebanyak 17 bank sampah yang dikelola, serta kegiatan tambahan berupa budidaya sayuran dengan sistem hidroponik, budidaya ikan dalam ember (budikdamber), dan eco-enzyme.

    Sementara itu, predikat yang sama atau Gold juga berhasil diperoleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Petrokimia Gresik, Batik Bangsawan pada Pilar Ekonomi.

    Dikatakannya, Batik Bangsawan merupakan pendampingan komprehensif pada UMKM, termasuk pendanaan serta difasilitasi mengikuti sejumlah pameran, sehingga produknya dikenal di kancah nasional.

    “Kami memiliki banyak program TJSL lain yang mampu memberikan dampak baik berkelanjutan,” ujar Adit.

    Malam Penghargaan TJSL dan CSR Award 2025 diselenggarakan oleh BUMN Track pada Rabu (25/6/2025) yang mana sebanyak 85 perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang tersebut.

    Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi bagi BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menjalankan best practice yang sejalan dengan empat pilar SDG’s berupa Pilar Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola.

    Secara simbolis penghargaan diterima oleh Vice President (VP) TJSL Petrokimia Gresik Kadek Ardhika WK mewakili direksi.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KEK Kesehatan Sanur, Hemat Devisa dan Pentingnya Reformasi SDM Medis

    KEK Kesehatan Sanur, Hemat Devisa dan Pentingnya Reformasi SDM Medis

    Jakarta –

    Pemerintah baru saja meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali. Inisiatif ini layak diapresiasi sebagai langkah nyata menghadirkan layanan kesehatan berstandar internasional di Tanah Air sekaligus strategi jitu untuk mengurangi kebocoran devisa yang setiap tahun menggerus cadangan negara. Tidak kurang dari Rp100 triliun devisa “terbang” ke luar negeri lantaran warga Indonesia berobat ke Malaysia, Singapura, bahkan Jepang dan Korea.

    Hadirnya KEK Sanur menjadi jawaban strategis atas tantangan tersebut. Dengan fasilitas rumah sakit modern seperti Bali International Hospital dan Ngoerah Sun Wellness & Aesthetic Center, masyarakat kini memiliki alternatif layanan kesehatan berkualitas tinggi tanpa harus ke luar negeri. Dari sisi ekonomi, kawasan ini menjadi katalis baru bagi tumbuhnya sektor pariwisata medis, mendorong investasi, membuka lapangan kerja, serta menghidupkan rantai pasok industri kesehatan berbasis domestik.

    Namun, sebaik apa pun infrastruktur yang dibangun, ia tidak akan berdaya guna tanpa sumber daya manusia medis yang kompeten dan merata. Dalam konteks inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat peresmian KEK Sanur perlu digarisbawahi:

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien, dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno.”

    Pendidikan dokter spesialis memang menjadi titik lemah dalam ekosistem kesehatan nasional. Prosedur yang berbelit, kuota terbatas, dan birokrasi yang tidak adaptif membuat distribusi dokter spesialis tidak merata. Beban terberat dirasakan daerah-daerah di luar Jawa yang hingga kini kekurangan tenaga medis berkualitas. Pernyataan Presiden yang secara terbuka menyoroti persoalan ini adalah sinyal penting. Transformasi sistem kesehatan tidak hanya soal infrastruktur megah atau peralatan tercanggih, tetapi juga pembenahan tata kelola dan reformasi kebijakan SDM.

    Reformasi pendidikan kedokteran harus menitikberatkan pada efisiensi dan relevansi tanpa mengorbankan mutu. Prosedur-prosedur yang sudah tidak sesuai perkembangan zaman harus dikaji ulang. Indonesia tidak bisa terus-menerus terpaku pada skema lama yang kurang responsif terhadap krisis kekurangan tenaga medis. Kita memerlukan pendekatan berbasis data, kebutuhan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat luas.

    Di tengah upaya tersebut, kebijakan penguatan peran kolegium melalui regulasi terbaru, di mana kolegium menjadi bagian dari Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) yang dikoordinasikan Kementerian Kesehatan, juga patut dicermati. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi langkah tepat untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan integrasi kebijakan pendidikan dengan arah pembangunan kesehatan nasional. Namun di sisi lain, pemerintah perlu memastikan independensi akademik kolegium tetap terjaga agar proses penjaminan mutu pendidikan dokter spesialis tidak dipengaruhi pertimbangan politis atau birokrasi yang tidak relevan dengan profesionalisme kedokteran.

    Sebagai saran, pemerintah dapat mempertimbangkan model kemitraan seimbang: Kemenkes sebagai pengarah kebijakan publik, kolegium sebagai pemegang standar akademik dan profesi, serta organisasi profesi dan perguruan tinggi sebagai mitra aktif dalam proses evaluasi dan pengawasan. Dengan demikian, reformasi sistem pendidikan dokter spesialis tidak hanya lebih efisien dan terbuka, tetapi juga tetap berbasis ilmu dan menjaga integritas profesi.

    “Sistem asuransi kita harus kita perkuat, tidak hanya untuk kalangan atas, tapi juga agar orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat punya akses.”

    Pernyataan ini amat relevan agar layanan kelas dunia di KEK Sanur dan kawasan sejenis di masa depan tidak menjadi eksklusif hanya untuk segelintir masyarakat mampu. Sebaliknya, harus dirancang agar inklusif dan menjangkau kelompok rentan.

    KEK Kesehatan Sanur adalah langkah besar dan progresif. Namun, agar benar-benar menjadi tonggak transformasi sistem kesehatan nasional, inisiatif ini harus diikuti reformasi menyeluruh di sektor pendidikan spesialisasi, kebijakan pembiayaan, penguatan peran kolegium yang akuntabel namun tetap independen, serta distribusi tenaga medis yang lebih adil. Jika semuanya berjalan beriringan, Indonesia bukan hanya akan berhenti kehilangan devisa, tetapi juga berpeluang menjadi pusat layanan kesehatan unggulan di Asia Pasifik.

    Pentingnya perubahan paradigma dalam perlindungan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu telah menjadi perhatian sungguh-sungguh pemerintah Prabowo. Oleh karena itu pelaksanaan pelayanan publik di sektor kesehatan harus bertumpu pada kesederajatan dan keadilan layanan, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah telah menempatkan pengarusutamaan sinergitas kesehatan dari hulu ke hilir tanpa membedakan kelas-kelas layanan.

    Trubus Rahardiansah. Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti.

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Masih Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Faktor Kesenjangan Teknologi?

    Masih Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Faktor Kesenjangan Teknologi?

    Jakarta –

    Masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang memilih berobat ke luar negeri. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi dunia kedoteran Tanah Air.

    Terkait alasan banyaknya pasien yang memilih pengobatan di negara-negara tetangga, spesialis urologi dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Prof dr Agus Rizal A.H. Hamid, SpU(K), FICRS, PhD mengatakan salah satu alasannya karena adanya perbedaan kelengkapan alat.

    Di dunia robotic surgery, Prof Rizal merupakan sosok yang kenyang akan pengalaman. Sejak 2013 silam, dirinya sudah melakukan pelatihan tindakan operasi menggunakan robot di beberapa negara seperti Jerman, India, Singapura, hingga Korea Selatan.

    “Beberapa tahun yang lalu, sebelum ada layanan robotik di Indonesia, itu pasien memilih untuk (berobat) ke luar negeri,” kata Prof Rizal kepada detikcom saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).

    Indonesia Hanya Punya 3 Robot

    Prof Rizal menambahkan, tindakan operasi menggunakan bantuan robot di Indonesia masih belum bisa dilakukan secara optimal. Pasalnya, saat ini rumah sakit yang memiliki robot terbilang belum banyak.

    “Memang saat ini masih RS swasta yang memiliki robot, yang sudah ter-install ada tiga RS swasta dan pada perkembangannya saya dengar sudah mulai membeli (robot) tapi belum ter-install,” katanya.

    “Dan tentunya pihak RS pemerintah ini sangat menunggu dari bantuan pemerintah, baik Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat, maupun Pemerintah Daerah untuk membantu adanya pelaksanaan dalam robotic surgery,” lanjutnya.

    Robot Membantu Dokter dan Pasien

    Dengan adanya robot, lanjut Prof Rizal, maka dokter dan pasien akan mendapat keuntungan tambahan. Selain, memberikan minim bekas luka, tindakan operasi menggunakan robot juga membantu dokter melakukan pekerjaannya bisa lebih cepat dan presisi.

    “Menurut saya, saya yakin banyak masyarakat kita yang jika terpaksa operasi, mereka ingin dikerjakan di ‘rumah’-nya, di negaranya,” kata Prof Rizal.

    “Dan saya rasa ini terjadi di seluruh negara ya. Jika layanan itu tidak ada di negaranya sendiri, pasti dia (pasien) akan mencari alternatif ke negara sekitarnya,” sambungnya.

    NEXT: Dua Juta WNI ke Luar Negeri Tiap Tahun

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada sekitar dua juta masyarakat Indonesia yang lebih memilih pengobatan di luar negeri.

    “Dari data-data yang kita dapatkan dari beberapa tahun terakhir, kita bisa lihat 2 juta masyarakat Indonesia berobat di luar negeri. Ini kurang lebih menghabiskan hampir Rp 150 triliun per tahun,” saat peresmian KEK Sanur dan Bali International Hospital, di Denpasar, Bali, dikutip dari detikFinance, Sabtu (28/6/2025).

    Oleh karena itu, Erick menyatakan kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur akan menjadi solusi untuk menyediakan layanan kesehatan yang bakal semakin dibutuhkan masyarakat Indonesia ke depan.

  • Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab masalah kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.

    Menurut Budi, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna membahas reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk menghapus prosedur birokratis yang dinilai sudah usang.

    “Pak Presiden tahu bahwa masalah utama kita adalah jumlah dokter yang masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis. Karena itu, saya diminta untuk membuat terobosan. Jangan lagi pakai cara-cara birokratis dan kuno,” ujar Budi Gunadi usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

    Budi menegaskan penambahan fakultas kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter tidak mengenyampingkan mutu lulusan. Ia juga memastikan akan mengatur pemerataan, distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu menambah jumlah dokter secara agresif, menjaga kualitas pendidikan, dan memastikan penyebarannya merata,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan krisis dokter di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan kedokteran saat ini masih terlalu terbelit oleh birokrasi, sehingga tidak cukup adaptif terhadap tantangan sektor kesehatan masa kini.

    Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2024, saat ini Indonesia memiliki 49.670 dokter spesialis. Namun, menurut perhitungan Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno. Peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” beber Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Rabu (25/6).

    (naf/up)

  • Prabowo Optimistis Swasembada Energi Lebih Cepat, Ini Kontribusi Pertamina

    Prabowo Optimistis Swasembada Energi Lebih Cepat, Ini Kontribusi Pertamina


    PIKIRAN RAKYAT –     Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada energi yang ditargetkan dalam empat tahun bisa diakselerasi. Optimisme Prabowo didukung oleh potensi sumber energi yang dimiliki Indonesia serta didukung teknologi yang tepat dalam pengelolaan energi nasional.

    “Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber-sumber energi yang luar biasa. Sumber-sumber energi yang terbarukan, ada di kita, tinggal kita mengelola dengan baik dan hari ini bukti kemampuan bangsa Indonesia untuk menuju swasembada energi yang sangat menentukan bagi masa depan kita,” ujar Prabowo dalam Peresmian Pembangunan dan Pengoperasian Energi Terbarukan di 15 Provinsi dan Peningkatan Produksi Minyak 30 Ribu Barel Blok Cepu, Kamis, 26 Juni 2025.

    Prabowo menambahkan, optimisme target swasembada energi tercapai lebih cepat didukung cadangan minyak dan gas yang besar terutama energi terbarukan. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber energi terbarukan yang sangat besar sehingga setiap desa, kecamatan, kabupaten dan pulau bisa swasembada energi.

    “Saya telah mendapat laporan bahwa cadangan minyak dan gas kita sangat besar, sekarang teknologinya sudah ada untuk kita mempercepat pembangunan proyek-proyek yang bisa menghasilkan energi. Tetapi yang sangat strategis adalah energi terbarukan,” imbuh Prabowo.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina berkomitmen terus terdepan menjadi pemimpin dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

    Menurut Simon, produksi migas Pertamina saat ini telah berhasil menembus 1 juta barel setara minyak, menjadikan Pertamina berkontribusi sebesar 69 persen minyak nasional dan 37 persen gas nasional.

    “Produksi BBM Kilang Pertamina saat ini telah memenuhi 70 persen kebutuhan BBM nasional, bahkan kebutuhan avtur dan diesel 100 persen dipenuhi dari kilang domestik,” ujar Simon.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina berkomitmen terus melakukan inovasi teknologi untuk meningkatkan produksi migas nasional. Terbaru, Pertamina berhasil meningkatkan produksi minyak 30 ribu barel di Blok Cepu yang diresmikan Presiden Prabowo pada Kamis, 26 Juni 2025.

    Pertamina berhasil melakukan pengeboran 7 sumur baru di lapangan Banyu Urip dengan inovasi rig canggih yang dikembangkan PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI).

    “Dengan peningkatan ini, rata-rata produksi tahunan Blok Cepu pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 170.000–180.000 barel per hari. Ini akan semakin mengakselerasi terwujudnya swasembada energi nasional, ” ujar Fadjar.

    Di sektor energi terbarukan, imbuh Fadjar, Pertamina juga tengah mengembangkan energi panas bumi di Ulubelu Gunung Tiga, Lampung dengan kapasitas 55 MW yang juga diresmikan Presiden Prabowo.

    Pengembangan energi panas bumi di Ulubelu, lanjut Fadjar, akan mengokohkan Pertamina sebagai pengelola panas bumi terbesar di Indonesia. Saat ini, Pertamina mengelola panas bumi dengan kapasitas terpasang 1.877,5 MW, dengan produksi listrik dari panas bumi mencapai 4.827,22 gigawatt hour (GWh) per tahun.

    Pertamina juga terus mengembangkan energi bersih berbasis desa melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB) yang sudah menjangkau 172 wilayah. Program ini berhasil memproduksi energi bersih sebesar 733.559 Wp per tahun menjadikan langkah percepatan terwujudnya swasembada energi berbasis perdesaan sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo.

    “Dengan tenaga surya setiap desa, kita bisa swasembada energi, setiap kecamatan bisa swasembada energi, setiap kabupaten bisa swasembada energi, pulau-pulau terpencil juga akan punya energi dan bisa swasembada,” tandas Prabowo.

    Sebagai dukungan dalam mewujudkan swasembada energi dan perekonomian nasional, Pertamina juga telah meresmikan Bali International Hospital (BIH) yang dikelola anak usaha Pertamina, PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) dengan fasilitas kesehatan berstandar internasional. Pembukaan secara resmi BIH merupakan bagian dari peresmian tahap 1 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, di Denpasar, Rabu, 25 Juni 2025.

    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.***

     

  • Korban Kebakaran Penjaringan Minta Bantuan Bahan Material untuk Bangun Rumah Megapolitan 26 Juni 2025

    Korban Kebakaran Penjaringan Minta Bantuan Bahan Material untuk Bangun Rumah Megapolitan 26 Juni 2025

    Korban Kebakaran Penjaringan Minta Bantuan Bahan Material untuk Bangun Rumah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah korban
    kebakaran
    di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, berharap ada bantuan bahan material untuk membangun rumah mereka.
    Pasalnya, sejauh ini belum ada bantuan untuk membangun rumah dari pemerintah.
    “Harapannya, Pemerintah Jakarta memberi bantuan ke
    korban kebakaran
    ini, berupa apa kek, kaya kayu atau apa. Enggak perlu duit, bisa bahan material,” ucap salah satu warga bernama Katmo (53) saat diwawancarai Kompas.com di lokasi, Kamis (26/6/2025).
    Senada dengan Katmo, warga lain bernama Sugiman (65) juga berharap ada bantuan agar ia bisa segera membangun rumahnya yang terbakar.
    “Pengin saya minta bantuan apa lah, material atau apa sebisa mungkin,” jelas Sugiman.
    Pasalnya, sampai saat ini, Sugiman masih berusaha mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan uang untuk membangun rumahnya. Sebab, selama ini Sugiman bekerja sebagai buruh bangunan.
    Namun, sejak kebakaran terjadi, ia belum mendapatkan pekerjaan lagi.
    Begitu pula dengan warga lain bernama Tini (57) juga berharap adanya bantuan berupa bahan material.
    “Kalau menurut pribadi saya dalam pembangunan masih kesulitan dana. Kalau boleh saya minta tolong dibantu berupa bahan material karena kurang banget,” ucap Tini.
    Sementara ini, Tini mengandalkan warung esnya untuk mencicil beli bahan bangunan.
    “Kita jualan kecil-kecilan, dapat uang Rp 30.000, kita belikan paku, dapat Rp 50.000 dibelikan semen,” ujar Tini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Singgung Kekurangan Dokter, Prabowo Minta Menkes-Mendiktisaintek Perbanyak FK

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memerintahkan dua menterinya, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil demi mengatasi krisis kekurangan dokter di Tanah Air.

    Prabowo menekankan pentingnya bergerak cepat dan tidak terjebak dalam birokrasi yang berbelit-belit. Ia meminta para menterinya tidak lagi berpegang pada aturan lama yang justru menghambat kemajuan.

    “Kita masih kekurangan dokter. Karena itu saya minta Menkes dan Mendiktisaintek segera menambah fakultas kedokteran, akademi perawatan, dan pendidikan spesialis. Jangan terlalu terhimpit prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno yang tidak bisa menjawab tantangan zaman,” tegas Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur di Denpasar, Bali, Rabu (26/6/2025).

    Sinyal penambahan fakultas kedokteran ini sebenarnya sudah lebih dulu diungkapkan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Ia menyebut peningkatan kuota mahasiswa kedokteran akan berdampak langsung pada ketersediaan dokter di masyarakat.

    “Semakin banyak lulusan dokter, makin banyak tenaga kesehatan yang bisa melayani masyarakat,” ujar Dante beberapa waktu lalu.

    Meski begitu, Dante belum merinci lokasi pendirian fakultas baru karena hal tersebut merupakan ranah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Namun ia memastikan, kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kalau pun ada fakultas kedokteran baru, kualitasnya tetap harus terjamin. Kalau tidak, pelayanan kesehatan di masa depan bisa terancam,” pungkasnya.

    “Saat ini hanya ada sekitar 77 ribu dokter spesialis untuk 280 juta penduduk Indonesia. Artinya, hanya ada 0,23 dokter spesialis per seribu penduduk,” kata Dante.

    Padahal, menurut standar pemetaan yang ideal, Indonesia seharusnya memiliki 1,46 dokter spesialis per seribu penduduk. Artinya, kebutuhan dokter spesialis saat ini masih sangat jauh dari tercukupi.

    “Kenapa begitu? Karena jumlah dokter spesialis yang dihasilkan oleh perguruan tinggi sangat terbatas,” lanjutnya.

    (naf/kna)