Topik: KEK

  • Investasi KEK Melesat, Airlangga Lapor Langsung ke Prabowo

    Investasi KEK Melesat, Airlangga Lapor Langsung ke Prabowo

    Jakarta

    Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2025, nilai investasi yang masuk mencapai Rp 17,5 triliun dan menyerap 15.683 tenaga kerja. Capaian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa (22/7/2025).

    “Perkembangan KEK di Kuartal I-2025 menunjukkan tren positif dengan nilai investasi mencapai Rp 17,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 15,1 triliun,” kata Airlangga, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/7).

    Perbandingan dengan periode yang sama tahun lalu menunjukkan lonjakan signifikan. Pada kuartal I 2024, investasi di KEK hanya mencapai Rp 15,1 triliun dengan serapan tenaga kerja 9.382 orang.

    Saat ini, sudah ada 25 KEK yang beroperasi, tersebar dari Aceh hingga Papua. Tahun ini juga ditetapkan satu KEK baru, yaitu KEK Industropolis Batang.

    Airlangga juga melaporkan bahwa sepanjang 2024, total investasi di KEK mencapai Rp 90,1 triliun, jauh melampaui target Rp 78,1 triliun. Penyerapan tenaga kerja pun mencapai 47.747 orang, melampaui target 38.953 orang. Tercatat pula penambahan 72 pelaku usaha baru di KEK.

    “Pada tahun 2024, KEK juga berhasil mencatat ekspor senilai Rp 22,02 triliun,” tambahnya.

    Secara kumulatif sejak 2012 hingga 2024, total investasi yang masuk ke KEK mencapai Rp 263,4 triliun. Jumlah pelaku usaha tercatat 403 dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 160.874 orang.

    “Dalam Ratas ini, Presiden juga memberikan arahan agar pemerintah melaksanakan review dan evaluasi kinerja KEK secara rutin untuk menilai sejauh mana kontribusi dan manfaat KEK bagi perekonomian nasional,” ujar Airlangga.

    Tonton juga video “Upaya RI Nego Tarif Trump: Airlangga ke AS-Pertamina Cs Teken MoU” di sini:

    (shc/rrd)

  • Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk Peningkatan Jumlah Wisatawan

    Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk Peningkatan Jumlah Wisatawan

    JAKARTA – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan penataan dan pembangunan di kawasan Tanjung Aan zona timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah setempat.

    “Proses pengosongan dan penataan kawasan Tanjung Aan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas destinasi pariwisata, bukan sebagai bentuk disrupsi terhadap arus kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, dikutip Antara, Sabtu, 19 Juli .

    Ia mengatakan aktivitas ini merupakan implementasi dari pendekatan destination management yang menekankan pentingnya ketertiban tata ruang, peningkatan estetika landskap dan penguatan daya dukung destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas.

    Dengan demikian, alih-alih berdampak negatif, kegiatan penataan kawasan ini justru merupakan bentuk investasi sosial dan spasial jangka panjang yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkualitas.

    “Pengembangan ini untuk memperkuat persepsi wisatawan terhadap kawasan The Mandalika sebagai destinasi premium,” katanya

    “Penataan destinasi itu juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal dalam sistem tata kelola yang lebih berkeadilan,” katanya.

    Ia mengatakan ITDC menerapkan strategi pengelolaan kawasan KEK Mandalika, yang secara sistematis dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan.

    Program seperti InJourney Hospitality House dan kolaborasi pelatihan dengan Poltekpar Lombok melalui edukarsa menjadi instrumen penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang perhotelan, layanan wisata, dan kewirausahaan.

    “Di bidang ekonomi alternatif, ITDC bersama Universitas Mataram menjalankan Integrated Farming System yang tidak hanya mendorong ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan masyarakat di desa penyangga,” katanya.

    Pada sektor pendidikan anak, Mandalika Child Learning Center berperan sebagai wahana literasi dan pembinaan karakter di kawasan.

    Di samping itu, penyediaan ruang usaha legal di amenity core atau fasilitas inti bagi UMKM serta pelibatan masyarakat dalam event internasional merupakan bagian dari kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya mengembangkan kawasan secara fisik, tetapi juga membangun struktur sosial dan ekonomi lokal melalui kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan,” katanya.

    ITDC mencatat jumlah wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencapai 1.241.742 orang selama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan di Mandalika ini meningkat 51,4 persen bila dibandingkan 2023 yang mencapai 827.047 orang.

  • ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    ITDC: Pengembangan Tanjung Aan Mandalika untuk peningkatan wisatawan

    Lombok Tengah (ANTARA) – Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyatakan penataan dan pembangunan di kawasan Tanjung Aan zona timur Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah setempat.

    “Proses pengosongan dan penataan kawasan Tanjung Aan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas destinasi pariwisata, bukan sebagai bentuk disrupsi terhadap arus kunjungan wisatawan,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Warokka di Lombok Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan aktivitas ini merupakan implementasi dari pendekatan destination management yang menekankan pentingnya ketertiban tata ruang, peningkatan estetika landskap dan penguatan daya dukung destinasi guna menciptakan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkelas.

    Dengan demikian, alih-alih berdampak negatif, kegiatan penataan kawasan ini justru merupakan bentuk investasi sosial dan spasial jangka panjang yang mendukung pertumbuhan pariwisata berkualitas.

    “Pengembangan ini untuk memperkuat persepsi wisatawan terhadap kawasan The Mandalika sebagai destinasi premium,” katanya

    “Penataan destinasi itu juga membuka peluang baru bagi masyarakat lokal dalam sistem tata kelola yang lebih berkeadilan,” katanya.

    Ia mengatakan ITDC menerapkan strategi pengelolaan kawasan KEK Mandalika, yang secara sistematis dirancang untuk memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, melainkan turut berperan aktif dalam proses pembangunan.

    Program seperti InJourney Hospitality House dan kolaborasi pelatihan dengan Poltekpar Lombok melalui edukarsa menjadi instrumen penguatan kapasitas sumber daya manusia lokal di bidang perhotelan, layanan wisata, dan kewirausahaan.

    “Di bidang ekonomi alternatif, ITDC bersama Universitas Mataram menjalankan Integrated Farming System yang tidak hanya mendorong ketahanan pangan lokal, tetapi juga membuka jalur baru bagi diversifikasi pendapatan masyarakat di desa penyangga,” katanya.

    Pada sektor pendidikan anak, Mandalika Child Learning Center berperan sebagai wahana literasi dan pembinaan karakter di kawasan.

    Di samping itu, penyediaan ruang usaha legal di amenity core atau fasilitas inti bagi UMKM serta pelibatan masyarakat dalam event internasional merupakan bagian dari kebijakan tata kelola ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

    “Kami tidak hanya mengembangkan kawasan secara fisik, tetapi juga membangun struktur sosial dan ekonomi lokal melalui kerangka pembangunan partisipatif yang berbasis pemberdayaan,” katanya.

    ITDC mencatat jumlah wisatawan berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika mencapai 1.241.742 orang selama tahun 2024.

    Kunjungan wisatawan di Mandalika ini meningkat 51,4 persen bila dibandingkan 2023 yang mencapai 827.047 orang.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gaji Rp 5 Juta Dipotong Berapa?

    Gaji Rp 5 Juta Dipotong Berapa?

    Jakarta

    Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merupakan program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan menabung secara bertahap. Namun program ini sempat jadi sorotan karena diwajibkan untuk setiap pekerja, termasuk karyawan swasta.

    Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

    Dalam hal ini peserta Tapera terdiri dari seluruh pekerja di Indonesia, baik yang pekerja penerima gaji ataupun pekerja mandiri. Pekerja penerima gaji mencakup pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, serta pegawai swasta yang menerima upah.

    Besaran Iuran Tapera

    Berdasar Pasal 15 PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran simpanan peserta adalah 3% dari gaji yang diterima pekerja. Ketentuan ini berlaku untuk peserta mandiri maupun peserta pekerja.

    Namun khusus peserta pekerja baik itu PNS, karyawan swasta hingga BUMN; dari jumlah iuran sebesar 3% gaji ini, 0,5% menjadi tanggungan pemberi kerja dan 2,5% sisanya menjadi tanggungan pekerja.

    Sementara untuk peserta pekerja mandiri, seluruh biaya iuran Tapera tadi ditanggung sendiri. Artinya iuran yang harus dibayar para pekerja lepas atau freelance ini adalah 3% dari penghasilan mereka.

    “Dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari penghasilan yang dilaporkan,” tulis Pasal 15 Ayat (5a) terkait perhitungan besaran iuran peserta mandiri.

    Meski begitu, dalam Pasal 15 Ayat (7) dipertegas kembali bahwa perhitungan iuran untuk pekerja lepas atau freelance ini dapat diatur lebih jauh dalam peraturan BP Tapera.

    “Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) diatur dengan Peraturan BP Tapera,” tulis Pasal 15 Ayat (7) PP Nomor 21 Tahun 2024.

    Simulasi Besaran Iuran Tapera yang Harus Dibayar

    Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, besaran simpanan Tapera yang akan dibebankan kepada para peserta adalah sebesar 3% dari gaji mereka. Namun untuk pekerja penerima gaji, besaran iuran yang dibebankan kepadanya adalah 2,5%, dan 0,5% sisanya ditanggung pemberi kerja.

    Dengan asumsi memiliki gaji sebesar Rp 5 juta per bulan, maka besaran iuran Tapera yang harus dibayarkan menjadi Rp 125.000 per bulan (Rp 5 juta × 2,5%). Sementara sisa iuran 0,5% atau sebesar Rp 25.000 akan dibebankan pada pemberi kerja.

    Simulasi perhitungan simpanan Tapera yang lain, sebagai contoh untuk pekerja di Jakarta yang memiliki gaji setara UMP atau Rp 5.396.761.

    Apabila merujuk dari peraturan yang telah diatur, maka besaran yang akan dipotong dari gaji bulanan untuk iuran Tapera adalah Rp 134.919. Kemudian sisa 0,5% yang akan ditanggung oleh pemberi kerja adalah Rp 26.983.

    Tips Atur Keuangan Biar Nggak Boncos Imbas Potongan Tapera

    Perencana keuangan Andy Nugroho mengatakan pada dasarnya para pekerja tidak bisa menghindari potongan sebesar 3% untuk iuran Tapera. Untuk itu ia menyarankan para pekerja untuk memiliki usaha sampingan yang bisa digunakan untuk menutupi pengeluaran iuran Tapera ini.

    “Jadi yang perlu dipahami, kita nggak bisa menghindari potongan Tapera ini. Karena yang namanya Peraturan Pemerintah atau seperti pajak itu kan kita nggak bisa menghindar,” kata Andy saat dihubungi detikcom beberapa waktu silam.

    “Jadi yang bisa kita lakukan apa? Pastinya adalah karena penghasilan kita berkurang 3% dari yang seharusnya, kemudian kita harus mengakali untuk menutup 3% itu seperti apa. Contoh kita bekerja tambahan ekstra atau buka usaha sampingan biar dapat income (penghasilan) lebih besar. Jadi walaupu ada potongan Tapera ini tidak pengaruh sama keseluruhan penghasilan kita,” jelasnya.

    Namun bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tambahan atau usaha sampingan tadi, menurutnya mau tidak mau pekerja harus mengurangi sebagian pengeluaran mereka untuk membayar iuran.

    “Ya kita harus merelakan atau lebih irit untuk pos pengeluaran lainnya. Karena selain penghasilan kita tidak bertambah, justru malah berkurang 3% karena ada potongan Tapera ini,” ucapnya.

    Secara spesifik, Andy mengatakan pekerja harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan tersier seperti rekreasi atau membeli produk yang tidak mendesak untuk dimiliki. “Saya rasa yang paling mungkin kita potong pengeluaran lainnya itu adalah kebutuhan ‘Me Time’ kita, kebutuhan untuk senang-senang kita,” ungkap Andy.

    Namun bukan berarti para pekerja harus merelakan pengeluaran mereka untuk rekreasi. Sebab menurutnya pos pengeluaran ini penting untuk tetap menjaga atau meningkatkan motivasi dalam bekerja.

    “Saya selalu mengatakan bahwa sebaiknya kita mengalokasikan budget untuk kebutuhan kita senang-senang atau Me Time kita. Nah itu alokasinya 10% dari pendapatan. Terserah mau buat apa, mau buat jalan kek, mau buat nonton film lah, atau nongkrong di kafe kek, terserah lah,” papar Andy.

    “Nah dengan kondisi penghasilan kita terpotong tadi, saran saya kurangi untuk kebutuhan senang-senang ini tadi. Karena pos pengeluaran yang lain memang untuk kebutuhan kita sehari-hari. Saya melihatnya pada kebutuhan yang memang lebih penting,” ucapnya lagi.

    (igo/fdl)

  • Garuda (GIAA) Belum Teken Kontrak Pembelian Pesawat Boeing Meski Sudah Diumumkan Trump

    Garuda (GIAA) Belum Teken Kontrak Pembelian Pesawat Boeing Meski Sudah Diumumkan Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) belum meneken kontrak pembelian 50 pesawat Boeing, seperti yang sempat diumumkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan rencana pembelian pesawat Boeing dari Garuda masih disampaikan dalam nota kesepahaman alias MoU. Hanya saja, belum ada penandatanganan kontrak.

    “Yang untuk Garuda kan belum tanda tangan, yang baru tanda tangan kan untuk energi dan pertanian, yang kacang kedelai, gandum, dan sebagainya,” ujar Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

    Terkait hambatannya, anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tidak bisa menjawab. Menurutnya, pihak Garuda yang lebih berhak menyampaikan detailnya.

    Hanya saja, Susi menegaskan Garuda punya penilaian bisnis tersendiri. Bagaimanapun, sambungnya, pihak Indonesia tidak bisa dipaksakan melakukan pembelian, tetapi harus melalui pertimbangan bisnis yang saling menguntungkan semua pihak. “Kemarin ada subjek itu untuk pembahasan berikutnya. Jadi, masih akan dibahas lebih lanjut,” jelasnya.

    Untuk energi, Susi mengungkapkan Pertamina melalui entitas PT Kilang Pertamina Internasional telah menandatangani nota kesepahaman alias MoU dengan tiga perusahaan energi besar Amerika Serikat, yakni ExxonMobil, Chevron, dan KDT Global Resource.

    Susi menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam kerja sama dagang terbaru dengan AS, yang juga akan dituangkan secara resmi dalam joint statement antara pemerintah RI dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Itu sudah ada kesepakatan, sudah pasti juga tergantung ke perhitungan bisnisnya seperti apa. Jadi, tidak serta-merta kita dipaksa beli, tidak begitu. Tetap subjek pertimbangan bisnisnya dan perhitungannya seperti apa,” ujar Susi.

    Menurutnya, kesepakatan tersebut tidak akan menambah defisit neraca perdagangan. Susi menjelaskan kesepakatan tersebut lebih kepada realokasi atau shifting pembelian energi yang sebelumnya dilakukan dari negara lain.

    Dia meyakini kesepakatan itu akan menguntungkan Indonesia terutama dalam memastikan ketahanan energi nasional. Pemerintah, sambungnya, tengah menyiapkan pembangunan fasilitas energi di dalam negeri yang akan memanfaatkan kerja sama ini. “Kita bikinkan KEK [kawasan ekonomi khusus] di sini, yang nanti memanfaatkan itu” ungkapnya.

    Selain energi, pembelian produk agrikultur senilai US$4,5 miliar serta kerja sama di bidang jasa penerbangan juga masuk dalam kerangka kesepakatan dagang RI-AS.

    Susiwijono menyebut bahwa dokumen MoU yang telah diteken masih bersifat umum. Rincian implementasi dan skema pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan lanjutan antara delegasi Indonesia dan USTR, termasuk dalam dokumen joint statement yang akan diumumkan dalam waktu dekat.

    Terdapat empat pilar utama dalam dokumen tersebut, yakni kesepakatan tarif, penyelesaian hambatan non-tarif, pembelian produk AS oleh Indonesia, dan peningkatan investasi dua arah.

    Untuk hambatan non-tarif (non-tariff measures), Susi menyebut telah menyelesaikan berbagai isu seperti perizinan impor, aturan lokal konten, dan prosedur teknis lainnya yang menjadi perhatian mitra dagang AS.

    Terkait pembelian produk, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pembelian komoditas dari AS, mencakup sektor energi, pertanian, hingga kerja sama di bidang penerbangan.

    Di sisi investasi, dokumen juga mencantumkan langkah-langkah fasilitasi investasi langsung baik dari AS ke Indonesia maupun sebaliknya.

    “Mudah-mudahan hari-hari ini [diumumkan joint statement-nya] karena sudah final. Pak Menko [Airlangga Hartarto] sudah melaporkan ke Bapak Presiden [Prabowo Subianto]. Kita tunggu,” ucap Susi.

  • Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    Komisi VII DPR tinjau KEK Singhasari, desak investasi berskala besar

    ANTARA – Komisi VII DPR RI meninjau perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (15/7). Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR menegaskan pentingnya penguatan peran kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan industri digital berbasis budaya sehingga memampukan KEK Singhasari menarik investasi berskala besar untuk membuka lapangan kerja padat karya. (Achmad Saif Hajarani/Soni Namura/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10
                    
                        Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut
                        Medan

    10 Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut Medan

    Baru Dilantik Bobby Sehari, Sekda Sumut Langsung Bertemu Luhut
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melantik Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut,
    Togap Simangunsong
    pada Jumat (11/7/2025).
    Sehari setelah dilantik, Togap langsung mengikuti rapat untuk membahas pembentukan
    Kawasan Ekonomi Khusus
    (KEK)
    Danau Toba
    yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN),
    Luhut Binsar Pandjaitan
    .
    Rapat ini juga dihadiri oleh para bupati dari daerah yang dikelilingi Danau Toba.
    Dalam rapat tersebut, Togap menekankan pentingnya pembentukan KEK di Danau Toba.
    Menurutnya, tujuan pembentukan ini adalah untuk meningkatkan investasi, optimalisasi ekspor-impor, percepatan pembangunan daerah, serta terobosan dalam pengembangan kawasan industri, pariwisata, dan perdagangan.
    “Penataan kawasan Danau Toba bukan sekadar pembangunan fisik atau destinasi wisata.”
    “Namun merupakan tanggung jawab menjaga warisan alam dan budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumut, khususnya di kawasan sekitar Danau Toba,” ujar Togap Simangunsong melalui keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).
    Togap juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut saat ini sedang menyiapkan segala kebutuhan terkait lahan, dokumen, dan administrasi untuk pembentukan KEK Danau Toba.
    “Bersama dengan kabupaten/kota dan DEN, kita akan berkolaborasi agar ini terwujud.”
    “Yang perlu diketahui, masing-masing harus tahu tugasnya sehingga pembentukan KEK ini berjalan dengan lancar, karena KEK Danau Toba akan memberikan dampak besar kepada masyarakat kita dan pembangunan,” tambahnya.
    Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan bahwa setiap daerah di Kawasan Danau Toba memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda.
    Ia menekankan bahwa pembentukan KEK akan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, dan daerah diharapkan mengusulkan rencana bisnis yang akan dibangun.
    “Ada beberapa kegiatan usaha di KEK, seperti pariwisata, olahraga, pertanian, energi, pendidikan, dan kesehatan.”
    “Pemerintah daerah melihat itu, mana rencana bisnis yang tepat di daerahnya, kemudian pemerintah pusat memberikan dukungan infrastruktur, kelembagaan, badan usaha, dan evaluasi,” ujar Luhut.
    Luhut berharap pembentukan KEK Danau Toba ke depan dapat berjalan dengan lancar untuk mendorong pembangunan di kawasan ini.
    “Mari kita dukung bersama, semua bekerja keras, bekerja bersama agar ini terwujud, karena bila terwujud hasilnya akan dirasakan masyarakat kita. Lapangan kerja lebih terbuka, investasi meningkat, perekonomian meningkat,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Juta Orang RI Berobat ke Luar Negeri jadi Peluang bagi Industri Asuransi – Page 3

    1 Juta Orang RI Berobat ke Luar Negeri jadi Peluang bagi Industri Asuransi – Page 3

    Bali International Hospital (BIH) merupakan rumah sakit berstandar internasional yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, Bali, dan telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada 25 Juni 2025.

    Didirikan di atas lahan seluas 67.465 m² dengan kapasitas 255 tempat tidur, BIH hadir dengan visi untuk merevolusi layanan kesehatan di Indonesia melalui pencapaian standar baru dalam keunggulan medis, Bali International Hospital hadir untuk melayani masyarakat, mendukung kemajuan nasional, dan menarik pencari layanan kesehatan dari berbagai penjuru. Rumah sakit ini dilengkapi dengan infrastruktur modern dan teknologi medis terkini untuk memastikan layanan yang aman, berkualitas, dan berorientasi pasien.

    Mengusung konsep healing environment, BIH menghadirkan layanan medis komprehensif yang berfokus pada lima Center of Excellence (CONGO): Kardiologi, Onkologi, Neurologi, Gastroenterohepatologi, dan Ortopedi.

    Seluruh layanan didukung oleh teknologi diagnostik dan terapeutik terkini, serta tim dokter spesialis yang berpengalaman dari dalam dan luar negeri. BIH juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah institusi kesehatan global, seperti Singhealth (Singapura), Icon Cancer Centre (Australia), Sapporo Cardiovascular Clinic (Jepang), dan Innoquest (Singapura), menjadikannya pusat layanan kesehatan yang mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan hasil klinis terbaik.

    Dengan hadirnya fasilitas layanan kesehatan seperti Bali International Hospital (BIH) dan dukungan dari mitra strategis seperti Prudential, pemerintah menargetkan agar 30–40% dari pasien tersebut bisa ditangani di dalam negeri dalam beberapa tahun ke depan.

    Hal ini selaras dengan salah satu strategi kesehatan dalam visi Indonesia Emas 2045 di mana Pemerintah berfokus pada retensi pasien domestik, mengurangi outbound medical treatment dan mendorong arus balik devisa melalui health tourism inbound.

     

  • Danantara Bakal Genjot Investasi Pariwisata Kesehatan – Page 3

    Danantara Bakal Genjot Investasi Pariwisata Kesehatan – Page 3

    Fasilitas KEK Sanur tak hanya mencakup layanan kesehatan, tetapi juga pendukung pariwisata kelas dunia. Di antaranya hotel bintang lima The Meru Sanur dan Bali Beach Hotel, Convention Center berkapasitas 5.000 orang, ethnobotanical garden, serta Sentra UMKM Sanur sebagai wadah pemberdayaan ekonomi lokal.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan pentingnya KEK Sanur sebagai solusi sistemik untuk mengurangi angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri.

    “Bapak Presiden selalu mengingatkan bahwa kita bangsa besar, bangsa yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Tapi kenyataannya, tiap tahun sekitar 2 juta masyarakat kita berobat ke luar negeri dan menghabiskan hampir Rp 150 triliun. Ini menjadi tantangan besar yang harus dijawab secara sistemik dan KEK Sanur adalah bagian dari jawabannya,” kata Erick.

    Sementara itu, Direktur Utama InJourney, Maya Watono, menyatakan bahwa sektor pariwisata merupakan tulang punggung ekonomi nasional.

    “Kami memproyeksikan KEK Sanur dapat membuka kesempatan ribuan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara untuk berwisata dan berobat ke Indonesia,” tutup Maya.

  • Indonesia dan 10 Negara Dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi di Dunia

    Indonesia dan 10 Negara Dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi di Dunia

    Jakarta

    Kematian ibu masih menjadi masalah serius di Indonesia. Menurut data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2023 mencapai 4.129 kasus. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya di angka 4.005 kasus.

    Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maternal mortality rate (MMR) AKI Indonesia tahun 2023 berada di angka 140 per 100 ribu kelahiran hidup. Jumlah tersebut lebih rendah bila dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan 184 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2020, 226 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2021, dan 148 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2022.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Long Form SP2020, berikut ini 10 provinsi dengan maternal mortality rate (MMR) AKI tertinggi di Indonesia per 100 ribu kelahiran hidup:

    Papua – 565Papua Barat – 343Nusa Tenggara Timur – 316Sulawesi Barat – 274Sulawesi Tengah – 264Gorontalo – 266Sulawesi Tengah – 264Maluku – 261Nusa Tenggara Barat – 257Maluku Utara – 255Penyebab Angka Kematian Ibu RI Tinggi

    Ada banyak faktor yang membuat angka kematian ibu di Indonesia tergolong tinggi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menuturkan salah satu penyebabnya adalah hipertensi saat kehamilan atau preeklampsia.

    “Penyebab kematian ibu yang terbanyak adalah hipertensi dalam kehamilan, biasa kami sebut dengan preeklamsia dan perdarahan yang sebenarnya ini bisa dicegah,” kata Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes, dr Lovely Daisy, MKM.

    Bahaya Preeklampsia dan Perdarahan saat Melahirkan

    Preeklampsia merupakan tekanan darah tinggi yang terjadi pada ibu hamil. Bila kondisi ini tidak ditangani dengan baik, dapat memicu kerusakan organ hingga fatalitas bagi ibu dan bayi yang dikandung.

    Ada banyak faktor yang memicu masalah preeklampsia. Salah satunya dipicu pembuluh darah baru yang berfungsi untuk memasok oksigen dan nutrisi ke plasenta, tidak dapat berkembang atau berfungsi dengan baik.

    Beberapa gejala yang dapat muncul seperti sakit kepala parah, proteinuria, gangguan penglihatan, sesak napas, nyeri perut bagian atas, hingga mual dan muntah.

    Perdarahan saat bersalin juga menjadi penyebab kematian ibu. Kondisi ini biasanya dialami ibu satu hari sampai satu minggu pasca bersalin.

    Ini dapat terjadi karena kontraksi rahim saat melahirkan tidak cukup kuat untuk menekan pembuluh darah di tempat melekatnya plasenta dan menghentikan perdarahan. Ini menjadi penyebab 80 persen kasus perdarahan saat melahirkan.

    Ada Faktor Lain?

    Menurut Kemenkes, ada sejumlah faktor yang meningkatkan risiko kematian ibu. Beberapa di antaranya adalah 48,9 persen ibu hamil dengan anemia, 12,7 persen persen dengan hipertensi, 17,3 persen kurang energi kronik (KEK), dan 28 persen dengan risiko komplikasi.

    Spesialis kandungan Dr dr Ivan Rizal Sini, SpOG menjelaskan kematian ibu tidak hanya berkaitan dengan persalinan. Ini bisa juga disebabkan oleh faktor medis lainnya seperti penyakit jantung.

    Menurut dr Ivan, masalah medis seperti ini sebenarnya bisa dicegah sebelum dan saat kehamilan.

    “Misalnya karena hipertensi, penyebab karena perdarahan, penyebab karena kondisi penyakit lain penyakit jantung, diabetes, dan itu sebenarnya merupakan suatu assessment yang bisa dilakukan dengan cara dini pada saat kehamilan,” tuturnya dalam sebuah wawancara.

    Negara dengan Angka Kematian Ibu Tertinggi

    Berdasarkan data WHO tahun 2023, berikut ini 10 negara dengan angka kematian ibu tertinggi di dunia per 100 ribu kelahiran hidup:

    Nigeria – 993Chad – 784Republik Afrika Tengah – 692Sudan Selatan – 692Liberia – 628Somalia – 563Afghanistan – 521Benin – 518Guinea-Bissau – 505Guinea – 494

    (avk/tgm)