Topik: KEK

  • Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Menilik Efektivitas Stimulus Industri Padat Karya Jelang Nota Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Guyuran insentif untuk industri padat karya pada awal tahun ini belum signifikan mendorong kinerja pertumbuhan. Hal ini tercerminkan dari sejumlah sektor yang masih terkontraksi meski telah diguyur stimulus dari negara.

    Pemerintah memberikan paket stimulus untuk sektor industri padat karya pada awal tahun ini. Pertama, insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) yang berlaku untuk sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur. 

    Kedua, pemerintah juga memberikan diskon 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 6 bulan untuk 3,76 juta pekerja di sektor padat karya. 

    Ketiga, untuk mendukung peningkatan produktivitas industri maka diberikan pembiayaan revitalisasi mesin dengan skema subsidi bunga sebesar 5% dan range plafon kredit tertentu. 

    Meski berlaku sepanjang paruh pertama tahun ini, kinerja sejumlah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian, serta furnitur/kayu masih stagnan dan cenderung melemah di kuartal II/2025, meskipun industri alas kaki masih tumbuh positif. 

    Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh di angka 4,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal kedua. Laju pertumbuhannya turun tipis dari periode kuartal I/2025 4,64% yoy. Namun, tumbuh dari 0,03% pada periode kuartal II/2024. 

    Hal serupa terjadi di industri furnitur yang terkontraksi -0,95% yoy pada kuartal II/2025 atau turun dari kuartal sebelumnya 9,86% yoy. Industri kayu juga kontraksi -3,71% yoy turun dari sebelumnya 0,11% yoy. 

    Sementara itu, industri alas kaki masih dapat tumbuh positif di angka 8,31% yoy pada kuartal kedua tahun ini, lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya 6,95% yoy. 

    Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran dan mendorong low cost economy untuk menstimulasi industri padat karya. 

    Menurut Ajib, percepatan restitusi, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), relaksasi pajak untuk UMKM merupakan bagian kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan. 

    “Kemudian, tingkat suku bunga kredit yang murah perlu didorong terutama untuk sektor padat karya,” kata Ajib kepada Bisnis, dikutip Kamis (14/8/2025). 

    Kisi-kisi Stimulus Padat Karya Berlanjut

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan menyalurkan stimulus ekonomi senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III/2025. Stimulus itu akan melanjutkan paket yang telah disalurkan pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat pada semester I/2025 senilai Rp24,44 triliun.  

    “Kemudian untuk triwulan ketiga kita akan terus masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan ketiga,” ungkap Sri Mulyani pada konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, beberapa waktu lalu. 

    Tak hanya itu, Kementerian Keuangan juga disebut akan memperkuat sektor manufaktur nasional, di antaranya melalui stimulus dari sisi suplai pada semester I/2025. 

    Kebijakan yang ditempuh meliputi fasilitas pembiayaan bagi industri padat karya, optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta percepatan deregulasi untuk memperbaiki iklim usaha.

    “Respons kebijakan terkait perdagangan global disiapkan, mengantisipasi munculnya berbagai risiko tekanan. Implementasi kebijakan yang tepat sasaran diyakini mampu menjaga stabilitas produksi, memperkuat daya saing ekspor, serta mendukung kesinambungan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional,” ujar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

    Menurut Febrio, upaya tersebut sebagai langkah untuk memulihkan kontraksi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 49,2 pada Juli 2025. 

    Meski sudah membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 46,9, posisi itu masih di bawah 50 yang menandakan aktivitas manufaktur mengalami kontraksi. 

    “Perkembangan ini mencerminkan tantangan pemulihan sektor manufaktur global masih berlangsung,” tuturnya. 

  • InJourney Group hadirkan nuansa Merah-Putih di bandara hingga Sarinah

    InJourney Group hadirkan nuansa Merah-Putih di bandara hingga Sarinah

    Jakarta (ANTARA) – PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney bersama anak perusahaannya turut memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan menghadirkan nuansa Merah-Putih di bandara hingga Sarinah Festiloka.

    “Rangkaian acara dipersembahkan InJourney Group dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI untuk meningkatkan semangat nasionalisme, sekaligus memberikan pengalaman yang istimewa kepada para pengunjung di aset-aset InJourney,” kata Direktur Utama InJourney Maya Watono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Adapun InJourney Group mengusung tema “Kedaulatan Bersatu, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Seluruh anak perusahaan InJourney telah menyiapkan serangkaian acara yang meriah selama periode Agustus.

    Aset-aset InJourney seperti bandara, destinasi wisata seperti Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Ratu Boko, Mandalika, Nusa Dua, Golo Mori, Mall Sarinah, dan hotel-hotel juga telah dipercantik dengan ornamen-ornamen khas HUT RI untuk menambah kemeriahan.

    InJourney Airports menghadirkan nuansa kebangsaan di bandara melalui desain visual dan beragam program aktivasi yang membangkitkan rasa bangga terhadap Tanah Air.

    Di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang merupakan bandara terbesar di Indonesia, InJourney Airports menghadirkan instalasi arsitektural Nusantara Heritage bertajuk “Tanah Api, Jejak Jiwa” yang dapat dinikmati mulai tanggal 14 Agustus.

    Sementara InJourney Aviation Services (IAS) menampilkan rangkaian aktivitas yang hangat dan penuh keceriaan di berbagai bandara seperti membagikan boneka edisi khusus kemerdekaan kepada para penumpang.

    Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur, PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality mempersembahkan serangkaian aktivitas spektakuler di wilayah operasionalnya seperti di Bali Beach Hotel The Heritage Collection.

    Lebih lanjut, InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menggelar parade budaya di The Nusa Dua, sementara Gendang Beliq akan berkumandang di The Mandalika.

    Anak perusahaan InJourney yang bergerak di sektor ritel, Sarinah menghadirkan “Sarinah Festiloka” edisi Kemerdekaan mulai 15-31 Agustus 2025 di Gedung Sarinah Thamrin.

    Tidak hanya itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan trunk show produk kurasi Sarinah, festival kuliner dari berbagai daerah, serta pertunjukan seni dari Mangkunegaran Surakarta yang memadukan tarian klasik, gamelan, dan kekayaan warisan budaya lainnya.

    Pada puncak perayaan tanggal 17 Agustus 2025, Sarinah menyelenggarakan Pesta Rakyat dengan tema “Gemilang Nusantara, Legacy Kita Bersama”.

    “Ini merupakan bakti InJourney sebagai BUMN untuk memberikan kontribusi kepada negara dan juga masyarakat melalui beragam acara di sejumlah destinasi pariwisata dan juga bandara di Tanah Air,” ujar Maya.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ramai Fenomena Rojali, Begini Komentar ShopeePay

    Ramai Fenomena Rojali, Begini Komentar ShopeePay

    Jakarta

    Sedang ramai istilah Rojali atau rombongan jarang beli. ShopeePay pun memberikan pandangan apakah hal ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

    Menurut pribadi Eka Nilam Dari (Lala) President Director ShopeePay Indonesia, belanja memang tidak harus langsung membeli. Jadi sebenarnya itu wajar-wajar saja. Kalau dulu juga dikenal istilah window shopping alias hanya lihat-lihat, dan itu bukan hal aneh.

    “Jadi kalau buat saya, Rojali ini sebenarnya kreativitas dari masyarakat sekarang aja sih, untuk menamakan si komunitas ataupun orang-orang yang datang ke toko atau ke mall melihatnya doang tidak beli,” ujar Lala di sela acara ‘Media Gathering – Rayakan 9.9 Festival Serba Murah dengan Aplikasi ShopeePay, Dompet Serba Bisa’, Selasa (12/8/2025).

    “Tapi kalau untuk kami, sebenarnya tidak ada korelasinya dengan apakah behavior seperti ini akan meningkatkan atau membantu pertumbuhan ShopeePay atau bahkan keseluruhan ekonomi,” sambungnya.

    Kata Lala, yang seharusnya dipikirkan adalah bagaimana ShopeePay dapat semakin meningkatkan pengalaman pengguna dalam bebelanja. Lebih lanjut, ini tentang bagaimana ShopeePay dapat menghadirkan fitur-fitur yang membantu para pengguna untuk bertransaksi lebih mudah dan nyaman.

    ShopeePay pun tak berhenti menghadirkan promo-promo menarik supaya transaksi pengguba juga jadi lebih efisien, pastinya juga memperbesar lagi network ataupun kerja sama ShopeePay dengan berbagai macam kategori di sektor layanan mana pun di Indonesia.

    “Sehingga para konsumen kita atau para pengguna ShopeePay juga bisa semakin kreatif dan juga semakin merasa efektif dengan mereka bertransaksi dengan ShopeePay. Jadi, mau nanti di luar ada fenomena Rojali kek, Rohana kek, apapun itu yang penting selama kita bisa memberikan pengalaman yang lebih menarik dan lebih nyaman untuk para pengguna kita, seperti contohnya 9.9, kita cukup yakin bahwa sebenarnya hal itu bisa membantu semakin meningkatkan lagi bisnis,” tandasnya.

    (ask/ask)

  • Bereskan Masalah Ini, Ekonomi RI Bisa Loncat 8%

    Bereskan Masalah Ini, Ekonomi RI Bisa Loncat 8%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga think tank Prasasti Center for Policy Studies menemukan bahwa perkembangan ekonomi digital di Indonesia mampu menekan rasio yang selama ini mengukur ketidakefisienan ekonomi Indonesia, yakni Incremental Capital Output Ratio atau ICOR.

    Dewan Penasihat Prasasti Burhanuddin Abdullah, yang juga merupakan mantan Gubernur Bank Indonesia dengan masa kepemimpinan periode 2003-2008 mengungkapkan, hasil riset Prasasti menunjukkan ekonomi digital di Indonesia ternyata selama ini mampu menurunkan angka ICOR di Indonesia.

    Angka ICOR secara total di Indonesia dalam seluruh aktivitas perekonomian Indonesia menurut Prasasti saat ini masih di level 6,5. Namun, ekonomi digital justru ICOR nya hanya sebesar 4,3 sehingga mampu lebih cepat mendorong output perekonomian dari 4 dolar investasi yang masuk.

    “Ternyata dari penelitian kawan-kawan di Prasasti ini ekonomi digital bisa efisienkan ekonomi kita dengan ICOR menjadi 4,3,” kata Burhanuddin saat memberikan kata pengantar peluncuran Laporan Riset Ekonomi Digital Indonesia oleh Prasasti, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Oleh sebab itu, Burhanuddin memastikan, jika ekonomi digital ini terus dikembangkan pemerintah dengan memastikan ketersediaan infrastruktur digitalnya, maka besaran investasi yang selama ini dibutuhkan untuk mendorong ekonomi 8% dengan angka ICOR 6,5 sebesar Rp 11 ribu triliun sendiri bisa terus ditekan.

    “Karena dengan ICOR kita 6,5 dan kita ingin tumbuh 8%, maka kita perlu paling tidak 52% dari PDB untuk investasi. Dan 52% dari PDB kita itu kalau nilai PDB kita Rp 22 ribu triliun maka kita butuh Rp 11 ribu triliun,” ujar Burhanuddin.

    “Sementara saving yang ada gross domestic saving kita hanya around 38% dari PDB, sehingga ada 14% yang gap nya harus diisi oleh external saving, savingnya orang lain either dari pinjaman atau foreign direct investment untuk bisa penuhi 52% tadi,” paparnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) akan mencapai level 4, dari yang selama ini mencapai 6, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang kencang di kisaran 8%.

    ICOR mencerminkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.Nilai ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mengejar ICOR di level 4 itu, target utama yang akan ditempuh pemerintah selain digitalisasi adalah semakin banyak mengembangkan kawasan ekonomi khusus (KEK). Sebab, angka ICOR di sejumlah KEK kata dia sebetulnya sudah di bawah level 4.

    “Jadi untuk mencapai ICOR 4% kita perlu mengembangkan lebih banyak KEK,” kata Airlangga saat berbicara dalam forum Indonesia Business Council di Jakarta, Senin (13/1/2024).

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: KEK Jadi Kunci Pertumbuhan, Aturan Harus Ikuti Potensi Daerah

    Video: KEK Jadi Kunci Pertumbuhan, Aturan Harus Ikuti Potensi Daerah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Utama PT Jababeka Tbk (KIJA), Setyono Djuandi Darmono, menegaskan bahwa kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) merupakan salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga regulasi yang diterapkan pun tidak bisa disamaratakan.

    Setyono juga mengatakan ketika membangun kawasan ekonomi khusus, aturannya tidak boleh sama di semua daerah tapi harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi setempat. Agar investor tertarik, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum, insentif yang menarik, serta jaminan perlindungan.

    Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka bersama Direktur Utama PT Jababeka Tbk (KIJA)Tbk (KIJA) Setyono Djuandi Darmono di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (11/08/2025).

  • Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu Resmi Naik Kelas Jadi Internasional

    Palu, Beritasatu.com – Upaya gigih Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dalam mendorong kemajuan infrastruktur transportasi udara akhirnya membuahkan hasil besar. Setelah tiga bulan mengusulkan kepada pemerintah pusat, status Bandara Mutiara SIS Al-Jufri Palu kini resmi naik kelas menjadi bandara internasional penuh.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 dan KM 38 Tahun 2025, yang menetapkan peningkatan status bandara kebanggaan masyarakat Sulteng ini. Dengan perubahan status tersebut, Bandara Mutiara SIS Al-Jufri kini memiliki kewenangan melayani penerbangan langsung dari dan ke luar negeri, tidak hanya untuk penerbangan carter tetapi juga penerbangan reguler.

    “Kita bersyukur, usulan yang kita sampaikan kepada pemerintah pusat sejak tiga bulan terakhir ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bandara Mutiara SIS Al-Jufri saat ini adalah bandara internasional,” ungkap Gubernur Anwar Hafid dengan penuh rasa syukur.

    Gubernur menjelaskan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi untuk memetakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam enam bulan ke depan sebelum operasional penerbangan internasional dimulai. 

    Persiapan ini mencakup koordinasi administrasi dengan pihak terkait seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina agar seluruh dokumen, perizinan, dan sistem administrasi memenuhi standar internasional. 

    Di sisi lain, penempatan dan pelatihan personel di pos imigrasi, karantina, dan bea cukai akan segera dilakukan untuk memastikan pelayanan penumpang internasional berjalan optimal. 

    Fasilitas pendukung juga tengah disiapkan, termasuk pengadaan peralatan penting seperti X-ray senilai Rp 2 miliar–Rp 2,5 miliar yang dibutuhkan untuk pemeriksaan keamanan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan melengkapi persyaratan teknis lainnya, termasuk rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

    “Kami mohon doa dan dukungan semua pihak. Ini kebanggaan kita bersama. Sultan Nambaso!” seru Gubernur Anwar.

    Salah satu pertimbangan penetapan adalah untuk mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu. Bandara Mutiara mendapatkan status internasional penuh, berbeda dengan Bandara IMIP di Morowali yang hanya diberikan status internasional untuk penerbangan carter selama satu tahun.

    Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas landasan pacu agar pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dapat terbang langsung ke Tiongkok atau rute jarak jauh lainnya tanpa perlu transit. 

    Saat ini panjang landasan masih 2.500 meter sehingga penerbangan jarak jauh memerlukan technical landing di Aceh atau Kualanamu untuk pengisian bahan bakar. 

    Dengan perpanjangan landasan, pesawat dapat langsung menuju negara tujuan, biaya perjalanan menjadi lebih murah, dan peluang pelaksanaan ibadah haji maupun umrah langsung dari Palu akan terbuka. 

    Untuk itu, pemerintah provinsi berencana mencari dukungan pendanaan, termasuk melalui skema CSR dari perusahaan besar, guna menambah panjang landasan 500 meter sesuai standar Kementerian Perhubungan.

    Dengan status internasional ini, Gubernur Anwar optimistis Bandara Mutiara SIS Al-Jufri akan menjadi pintu gerbang utama Sulawesi Tengah menuju dunia. Menurutnya, hal ini merupakan peluang besar bagi sektor pariwisata, investasi, dan UMKM, karena wisatawan mancanegara kini bisa datang langsung tanpa harus transit di kota lain. 

    Era baru konektivitas udara ini diharapkan membawa dampak ekonomi yang signifikan serta mempercepat transformasi Sulawesi Tengah sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur.

  • Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK

    Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal saat ditemui di sela-sela diskusi “Masa Depan Mobilitas Kota: Integrasi Antarmoda Menuju Transportasi Publik yang Ramah dan Terhubung” di Jakarta, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

    Kemenhub siapkan pemetaan integrasi transportasi di KEK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan pemetaan (mapping) terkait integrasi transportasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia.

    “Kami sedang menyiapkan itu, dalam bentuk mapping tadi. Kami sudah mau lihat untuk potensi demand itu sudah seperti apa, sih, transportasinya? Kalau antar simpul, seperti apa sih posisinya, ruangnya seperti apa? Kami sudah menyiapkan itu,” ungkap Risal saat ditemui di Jakarta, Jumat (8/8).

    Ia menilai dukungan integrasi transportasi di kawasan yang menggerakkan perekonomian seperti KEK, Kawasan Industri (KI), dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) sangat penting bagi Indonesia.

    Hal ini pun senada dengan peran Kemenhub sebagai anggota Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memiliki tugas penting dalam mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas dalam mendukung percepatan investasi.

    Selain itu, upaya ini juga merupakan komitmen untuk mendukung pengembangan KEK di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur transportasi yang memadai, meningkatkan daya saing logistik, pengembangan integrasi multimoda, dan regulasi yang mendukung.

    Lebih lanjut, Risal mengatakan semua KEK yang berjumlah 24 kawasan sudah dipertimbangkan dan dipetakan oleh Kemenhub agar sarana transportasi yang diperlukan bisa terhubung dengan baik.

    “Ada berapa puluh daerah KEK, itu kami mapping semuanya. Nantinya kita akan lihat, misalnya (kawasan) ini sudah terhubung, sudah bagus, sudah terpadu dan aksesnya bagus, sustainable, kelanjutannya oke, gitu. Nanti ada kelas-kelasnya,” ujar dia.

    Ia berharap dengan terintegrasinya konektivitas melalui peran dan solusi dari Kemenhub, berbagai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, mulai dari regulasi hingga infrastruktur, dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif.

    Sumber : Antara

  • Saham Perusahaan Hary Tanoe Masuk Indeks Global MSCI

    Saham Perusahaan Hary Tanoe Masuk Indeks Global MSCI

    Jakarta

    PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) masuk dalam jajaran indeks bergengsi Morgan Stanley Capital International (MSCI). Grup MNC itu masuk dalam kategori Small Cap Indexes yang berlaku mulai penutupan pasar pada 26 Agustus 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama MNC Tourism & Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, menjelaskan masuknya perseroan mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental, kepemilikan aset premium berskala internasional, dan strategi pertumbuhan jangka panjang yang konsisten.

    Adapun KPIG membukukan pendapatan konsolidasi sebesar Rp 964,0 miliar di semester I 2025, atau tumbuh 25,6% yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saat ini, KPIG juga memiliki aset Tourism & Hospitality di Indonesia, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

    “Kami yakin pencapaian ini akan semakin memperkokoh kepercayaan investor global, membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas, serta memperkuat kinerja berkelanjutan Perseroan. MNC Tourism is on the right track to bring Indonesia to the world,” kata Hary Tanoe dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (8/8/2025).

    Untuk diketahui, terdapat beberapa saham domestik yang masuk dalam kategori Small Cap Indexes MSCI bersamaan dengan KPIG, yakni PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), PT Petrosea Tbk (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

    Pada kategori Small Cap Indexes, terdapat dua saham yang hengkang, yakni PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk (PNLF). MSCI sendiri penyedia indeks ekuitas global terkemuka yang menjadi acuan utama bagi para investor, termasuk institusi, manajer investasi, dan individu secara global.

    “Komposisi konstituen untuk Indeks MSCI Global Small Cap yang akan berlaku mulai penutupan pasar pada 26 Agustus 2025,” tulis pengumuman MSCI, Jumat (8/8/2025).

    Lihat juga Video: Akankah MSCI Jadi Sentimen Positif?

    (kil/kil)

  • Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,12%, Sektor Informal Kembali Menggeliat – Page 3

    Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,12%, Sektor Informal Kembali Menggeliat – Page 3

    Sebelumnya, Indonesia diprediksi bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dalam 5 tahun mendatang. Syaratnya, Indonesia mampu memaksimalkan investasi masuk ke sektor industri.

    Ketua Umum Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan, HKI terus bersinergi dengan pemerintah dan mendorong kawasan industri menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi, sekaligus wadah integrasi antara talenta, teknologi, dan investasi menuju Indonesia yang mandiri dan maju.-

    “HKI optimis dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun ke depan, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah,” kata dia dikutip Kamis (7/8/2025).

    “Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai,” lanjut dia.

    Sejalan dengan hal tersebut, HKI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Sasana Budaya Ganesha, Bandung.

    Penandatanganan ini berlangsung dalam rangkaian Konvensi Sains, Teknologi dan Industri 2025, dan turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi. Fokus utama kerja sama ini diantaranya meliputi:

     

     

     

  • Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Pengusaha Minta Prabowo Permudah Izin Investasi buat Kejar Target Ekonomi 8%

    Jakarta

    Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya untuk mempercepat sinergi lintas sektor dalam investasi hilirisasi, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengembangan kawasan industri. Selain itu, Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan salah satu yang terpenting dalam investasi adalah percepatan dan kemudahan perizinan investasi.

    Langkah strategis ini ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% dalam 5 tahun ke depan serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    “Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, kami tegaskan komitmen HKI untuk menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bersama pemerintah, kami yakin target pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun dapat tercapai, asalkan seluruh investasi yang masuk, baik melalui Kawasan Industri, PSN maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat didorong dan dipercepat proses perizinannya oleh kementerian terkait serta pemerintah daerah. Jika hal tersebut dapat dipermudah, kami yakin dan optimis target tersebut bisa tercapai” tegas Ma’ruf, dalam keterangannya dikutip Jumat (8/8/2025).

    Ma’ruf menjelaskan saat ini sangat penting pengembangan kawasan industri yang terintegrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investor nasional maupun global.

    “Hilirisasi bukan sekadar jargon, tetapi kunci meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Dengan memperkuat kawasan industri, kita akan menarik investasi yang bukan hanya besar secara nilai, tetapi juga memberikan transfer teknologi dan membuka peluang kerja bagi jutaan anak bangsa,” ungkap Ma’ruf.

    Selain fokus pada investasi hilirisasi, HKI juga menempatkan pengembangan SDM sebagai prioritas utama. HKI akan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku industri untuk menciptakan program pelatihan vokasi dan teknologi terkini.

    “Kami tidak hanya membangun kawasan industri, tetapi juga menyiapkan manusia yang akan mengelolanya. SDM unggul adalah fondasi utama. HKI akan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah agar lahir tenaga kerja terampil, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” ucap Ma’ruf.

    Dalam pengembangan SDM ini, HKI telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2025 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Institut Teknologi Bandung Kamis 7 Agustus 2025.

    Ma’ruf menekankan, kehadiran Prabowo dalam penandatanganan MoU menjadi penanda dukungan penuh pemerintah terhadap agenda hilirisasi nasional. Penandatangan MoU itu sejalan dengan misi Asta Cita Prabowo yang menekankan kemandirian ekonomi nasional, penguatan inovasi teknologi, dan keberlanjutan sosial.

    Melalui kolaborasi ini, tambah Ma’ruf, HKI berperan aktif sebagai jembatan antara sektor industri dan institusi pendidikan serta pemerintah, untuk menciptakan daya saing baru yang berbasis pengetahuan dan inovasi.

    Sebagai informasi, Nota kesepahaman ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama dalam mewujudkan sinergi strategis antara sektor industri, pemerintah, dan dunia pendidikan tinggi. Fokus utama kerja sama ini di antaranya meliputi:

    1. Penyelarasan Kurikulum Industri dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan teknologi

    2. Kolaborasi Riset dan Inovasi untuk mempercepat hilirisasi industri nasional dan menarik investasi.

    3. Peningkatan Daya Saing Investasi melalui penciptaan SDM unggul dan inovatif berdasarkan potensi ekosistem industri dan kawasan industri.

    (ada/kil)