Xcloud.id

Topik: kebocoran data

  • Operator Seluler Bantah Bocor Data SIM Card, Bagaimana Lembaga Negara?

    Operator Seluler Bantah Bocor Data SIM Card, Bagaimana Lembaga Negara?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Data registrasi SIM card, yang berisi nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), disebut ada di lembaga negara tertentu, bukan di operator seluler. 

    Hal itu dikatakannya terkait dugaan kebocoran 1,3 miliar data registrasi kartu SIM di BreachForums.

    “Sesuai hasil pemeriksaan awal dari internal Telkomsel, dapat kami pastikan bahwa data yang diperjualbelikan di https://breached.to/Thread-Selling-INDONESIA-SIM-CARD-PHONE-NUMBER-REGISTRATION-1-3-BILLION, bukan berasal dari sistem yang dikelola Telkomsel,” ungkap Vice President Corporate Communications Telkomsel – Saki Hamsat Bramono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9).

    “Telkomsel memastikan dan menjamin hingga saat ini data pelanggan yang tersimpan dalam sistem Telkomsel tetap aman dan terjaga kerahasiaannya,” lanjut dia.

    Terkait penanganan kebocoran data ini, Telkomsel mengaku “siap melakukan koordinasi langsung dengan seluruh pihak terkait”.

    Senada, Steve Saerang, SVP-Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), mengatakan data pelanggannya tetap terjaga.

    “Bukan data dari Indosat,” ucapnya, “jadi data dari mana kita tidak bisa konfirmasi karena kalau data dari Indosat bisa dipastikan itu aman karena dikelola sendiri gitu”.

    Terpisah, XL Axiata mengaku mematuhi aturan perundangan soal keamanan dan kerahasiaan data, yakni Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

    “Sebagai perusahaan publik, XL Axiata senantiasa mematuhi (comply) terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk aturan mengenai keamanan dan kerahasiaan data,” kata Group Head Corporate Communications EXCL Tri Wahyuningsih, dalam keterangan tertulis.

    XL Axiata pun mengaku menerapkan standar ISO 27001, yakni sebuah standar internasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

    “Untuk perlindungan terhadap potensi gangguan keamanan data ternasuk data pelanggan, XL Axiata sudah mengantisipasi melalui penerapan sistem IT yang solid,” sambung perusahaan.

    Lembaga negara tertentu

    Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif mengatakan data registrasi SIM card itu ada di lembaga negara tertentu.

    “Data pribadi yg berkaitan dengan data kependudukan adanya di lembaga Negara yg memegang otoritas,” ujar dia, tanpa menyebut lembaga tersebut, kepada CNNIndonesia.com, Jumat (2/9).

    Lebih lanjut, ia meyakini operator telekomunikasi tidak memiliki data pribadi yang terkait dengan data kependudukan.

    Sebab, kata dia, ketika konsumen yg ingin berlangganan selular data tersebut diverifikasi oleh lembaga negara yang memiliki otoritas dan memegang data kependudukan. “Data yang ada di operator hanya nama pelanggan dan nomor selular,” kata dia.

    Sebabnya, pertama, proses verfiikasi dilakukan oleh lembaga negara tertentu.

    “Kami yakin operator telekomunikasi tak memiliki data pribadi yg terkait dengan data kependudukan. Sebab ketika konsumen yg ingin berlangganan selular data tersebut diverifikasi oleh lembaga negara yang memiliki otoritas dan memegang data kependudukan,” tuturnya.

    “Setelah dinyatakan sesuai, operator hanya diberikan notifikasi valid. Sehingga tak ada data kependudukan di operator telekomunikasi,” imbuh dia.

    Kedua, kata Arif, ada keanehan sampel data yang dibagikan oleh peretas. Misalnya, nama operator XL comindo. “Padahal nama yang ada XL Axiata,” sambungnya.

    Dia pun menduga kebocoran data pelanggan tersebar berasal dari oknum pinjaman online (pinjol) hingga penyelenggara kartu kredit.

    “Dugaan data yang tersebar luas tersebut berasal dari oknum pinjol, KTA (kredit tanpa agunan), atau kartu kredit. Sebab, ketika masyarakat ingin mendapatkan akses KTA, pinjol atau KK, mereka harus menyerahkan data pribadi,” urainya.

    Sementara, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, berdasarkan pencermatan struktur datanya, data yang ada di https://breached.to.

    “Dari pengamatan pada sistem milik Ditjen Dukcapil, tidak ditemukan adanya Log akses, Traffic, dan akses anomali yang mencurigakan,” kata dia, dalam pernyataan resmi, Jumat (2/9).

    Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah lebih dulu membantah memiliki data registrasi SIM card. “Data itu tidak ada di Kominfo,” ucapnya.

    Sebelumnya, data pendaftaran SIM Card prabayar yang diklaim berasal dari database Kominfo diduga bocor dan dijual oleh user Bjorka di forum breached.to.

    Data yang diklaim pelaku melampirkan sejumlah data sampel yang berisi informasi pengguna dari berbagai operator seluler. Di laman tersebut, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    (can/lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Cara Cek Data SIM Card Anda Termasuk yang Bocor atau Bukan

    Cara Cek Data SIM Card Anda Termasuk yang Bocor atau Bukan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah data registrasi SIM card prabayar dikabarkan bocor dan memuat miliaran data pengguna. Berikut cara cek apakah data Anda termasuk yang bocor atau tidak.

    Sebelumnya, kabar kebocoran data tersebut beredar di situs breached.to. Sebuah akun bernama Bjorka yang mengunggah data bocor tersebut mengklaim data didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

    Namun Kominfo membantah data yang disebarkan akun tersebut adalah miliknya. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut tak memegang data itu dan masih menelusurinya.

    Bjorka sendiri melampirkan sejumlah sampel data dalam data tersebut. Sampel data sebanyak 1,5 juta data itu terdiri dari nomor kartu keluarga, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan.

    “Jika diperiksa, sample data yang diberikan tersebut memuat sebanyak 1.597.830 baris berisi data registrasi sim card milik masyarakat Indonesia. isinya berupa NIK (Nomor Induk Kependudukan), nomor ponsel, nama provider, dan tanggal registrasi,” ujar Pratama Persadha, chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) dalam sebuah keterangan, Kamis (1/9).

    Ketika pihaknya mengecek sampel data secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, Pratama mengungkapkan nomor-nomor tersebut masih aktif. Dengan demikian data tersebut merupakan data yang valid.

    “Berarti dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid,” ungkap dia.

    “Untuk mengecek apakah data kita termasuk ke dalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak, bisa menggunakan situs www.periksadata.com dengan memasukkan nomor ponsel,” urainya.

    Senada, pakar keamanan siber Teguh Aprianto membagikan cara untuk mengecek apakah data kita termasuk data yang ikut bocor atau tidak.

    Dalam unggahannya di Twitter pribadinya @secgron, Teguh mengatakan masyarakat dapat menggunakan situs https://periksadata.com/simcardkominfo/ untuk mengecek datanya.

    Pada laman tersebut kita hanya perlu memasukkan nomor ponsel kita. Jika data kita termasuk dalam data yang bocor, maka sistem dalam situs akan memberitahukan hal tersebut.

    “Jika data kamu termasuk di 2 juta sampel yang dibagikan gratis oleh pelaku maka tampilannya akan seperti ini,” ujar Teguh sambil melampirkan tampilan layar yang akan muncul jika data kita termasuk data yang bocor.

    Sistem pemeriksaan tersebut memasukkan data sampel yang diunggah Bjorka ke dalam situs periksadata.com. Sehingga informasi tentang data yang bocor mungkin terbatas.

    Pasalnya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya lebih banyak dari itu. Sehingga jika data kita tidak ada dalam sampel data tersebut, masih ada kemungkinan data kita berada di data lengkap yang dimiliki peretas.

    [Gambas:Twitter]

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pakar: Sampel Data SIM Card yang Diduga Bocor Valid, Nomor Masih Aktif

    Pakar: Sampel Data SIM Card yang Diduga Bocor Valid, Nomor Masih Aktif

    Bali, CNN Indonesia —

    Sampel data dari 1,3 miliar informasi SIM card, termasuk nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga, yang bocor di forum gelap disebut valid. Salah satu indikasinya adalah nomor-nomor telepon itu bisa dihubungi.

    Hal itu berdasarkan penelusuran lembaga riset Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) terhadap 1,5 juta sampel data yang dibagikan oleh salah satu user Breach.to Bjorka.

    “Dari 1,5 juta sampel data yang diberikan merupakan data yang valid,” ujar Chairman CISSReC Pratama Persadha lewat keterangan tertulis, Kamis (1/9).

    Pratama mengatakan sampel data itu berjumlah 1.304.401.300 baris dengan total ukuran 87 GB. Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya.

    “Ketika sampel data dicek secara acak dengan melakukan panggilan beberapa nomor, maka nomor tersebut masih aktif semuanya,” ungkap dia. 

    Jika data ini benar, ia mengatakan semua nomor ponsel di Indonesia sudah bocor baik itu SIM card prabayar maupun pascabayar.

    “Sangat rawan sekali data ini jika digabungkan dengan data – data kebocoran yang lain, bisa menjadi data profile lengkap yang bisa dijadikan data dasar dalam melakukan tindak kejahatan penipuan atau kriminal yang lain,” tuturnya.

    Selain itu, imbuh Pratama, situs www.periksadata.com bisa menjadi alat pengecek apakah data kita termasuk ke dalam 1,5 juta sampel data yang dibagikan atau tidak. Caranya, cukup memasukkan nomor ponsel.

    Sampai saat ini, kata dia, sumber data yang bocor tersebut masih belum jelas, apakah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, atau operator seluler.

    “Masalahnya saat ini hanya mereka (Kominfo, Dukcapil, Operator seluler) yang memiliki dan menyimpan data ini. Kalau Operator Seluler sepertinya tidak mungkin, karena sampel datanya lintas operator,” tutur Pratama.

    Ia mengatakan jalan terbaik harus dilakukan audit dan investigasi digital forensik untuk memastikan asal kebocoran data ini. “Kita perlu pastikan dulu,” ujarnya.

    Selain itu, Pratama mendorong pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi agar bisa memaksa lembaga atau perusahaan penyelenggara sistem elekntronik (PSE) untuk bisa mengamankan data dan sistem yang dikelolanya.

    “Dengan kondisi di Indonesia yang belum ada UU Perlindungan Data Pribadi,” katanya, “banyak terjadi kebocoran data, namun tidak ada yang bertanggungjawab, semua merasa menjadi korban.”

    Ia mencontohkan dengan Uni Eropa yang bisa mendenda PSE hingga 20 juta euro untuk setiap kasus penyalahgunaan dan kebocoran data pribadi masyarakat.

    “Karena selama ini selain tidak ada sanksi yang berat, karena belum adanya UU PDP, pasca-kebocoran data tidak jelas apakah lembaga bersangkutan sudah melakukan perbaikan atau belum,” cetusnya.

    “Jadi publik perlu tahu, dan bila ini terus terjadi maka dunia internasional akan meningkat ketidakpercayaan pada Indonesia. Padahal Indonesia kini “pemimpin” G20, jangan sampai ajang G20 nanti dihiasi kebocoran data,” tandas Pratama.

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah membantah memiliki data SIM card sambil menyinggung PSE. “Data itu tidak ada di Kominfo,” tepisnya. 

    Sebelumnya, data pendaftaran SIM Card prabayar yang diklaim berasal dari database Kominfo diduga bocor dan dijual oleh user Bjorka di forum breached.to.

    Data yang diklaim pelaku melampirkan sejumlah data sampel yang berisi informasi pengguna dari berbagai operator seluler. Di laman tersebut, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Kasus dugaan kebocoran data bukan hal baru lagi. Selama beberapa pekan terakhir, isu kebocoran data menimpa dua perusahaan milik negara, PLN dan Indihome.

    (can/lth)

  • Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Lagi-lagi Bocor Data, Kali Ini 1,3 Miliar Info Registrasi Kartu SIM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sebanyak 1,3 miliaran data pendaftaran kartu SIM disinyalir bocor dan dijual di situs gelap. Data itu diklaim berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namun, itu ditampik oleh kementerian. Lalu dimana bocornya?

    Cerita bermula dari postingan sebuah akun Twitter @SRifqi. Dia melaporkan jika ada 1,3 miliar data pengguna karu SIM bocor.

    “1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor!,” ungkap akun @SRifqi, sambil menyertakan tangkapan layar akun Bjorka yang menjual data bocoran itu, Kamis (1/9).

    “Data pendaftaran meliputi NIK, nomor telepon, nama penyedia (provider), dan tanggal pendaftaran. Penjual menyatakan bahwa data ini didapatkan dari Kominfo RI,” lanjutnya.

    Di situs gelap itu, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Chairman lembaga riset siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center), Pratama Persadha mengatakan 1,5 sampel data yang dibagikan oleh peretas terbukti valid milik masyarakat Indonesia.

    Kominfo mewajibkan semua pengguna kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor teleponnya sejak Oktober 2017. Syaratnya adalah memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Lewat tangkapan layar itu, Bjorka mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dengan kapasitas 87 GB. Ia membanderolnya dengan harga US$50 ribu (Rp743,5 juta). Bjorka menyertakan sampel data sebanyak 2GB.

    Bjorka merupakan akun yang juga sempat membocorkan data diduga 26 juta pelanggan IndiHome.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menepis kebocoran data pendaftaran SIM card itu bukan dari diperoleh dari kementeriannya.

    “Engga ada, bukan dari kominfo. Formatnya juga beda. Yang ngecek pak ismail (Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo),” ucapnya, kepada CNNIndonesia.com.

    Senada, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim tidak memegang data registrasi nomor kartu SIM alias SIM card. Bahkan kepada awak media ia beberapa kali menyatakan jika data masyarakat tidak disimpan di Kemenkominfo.

    “Data itu tidak ada di Kominfo. Atas mandat peraturan dan perundangan Dirjen Aptika harus melakukan audit dan priksa data itu sebenarnya apa statusnya,” ujar Plate kepada wartawan di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/9).

    Bocornya data KK dan KTP ini mengundang kritik dari pakar keamanan siber, Teguh Aprianto. Lewat akun Twitter @secgron, Teguh mempertanyakan jaminan keamanan data yang diberikan Kominfo pada saat registrasi nomor SIM Card.

    “Tahun 2018 @kemkominfo memaksa kita utk melakukan registrasi nomor HP menggunakan NIK dan KK, dijanjikan akan terbebas dari spam,” kicu Teguh, “Terbebas dari spam tak didapat, kini data registrasi no HP (NIK, No HP, provider, tgl registrasi) sebanyak 1,3 miliar bocor dan dijual”.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menkominfo Klaim Tak Pegang Data Registrasi Nomor Hp, Singgung PSE

    Menkominfo Klaim Tak Pegang Data Registrasi Nomor Hp, Singgung PSE

    Bali, CNN Indonesia —

    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengklaim tidak memegang data registrasi nomor kartu SIM alias SIM card. Ia pun mendorong pihak penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk menjaga data-data itu.

    Kondisi ini berkenaan dengan dugaan kebocoran data 1,3 miliar nomor SIM yang dijual di forum hacker.

    “Data itu tidak ada di Kominfo. Atas mandat peraturan dan perundangan dirjen aptika harus melakukan audit dan priksa data itu sebenarnya apa statusnya,” aku Plate, saat ditemui di Bali, Kamis (1/9).

    Soal siapa yang bertanggung jawab, ia menyinggung ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik.

    “Sekarang ikut atau tidak ikut. Kalau tidak ikut bocor datanya karena tidak menjaga,” ucap dia.

    “PSE harus memperhatikan tiga hal. Kita membangun infrastuktur digital dan harus dijaga dengan baik. Khususnya PSE,” lanjut Plate.

    Pertama, kata dia, memastikan untuk perlindunngan data pribadi. Menurutnya, dalam memastikan perlindungan PDP harus memiliki teknologi enkripsi yang paling canggih agar tidak diterobos.

    Kedua, harus punya SDM yang kuat di PSE itu. “Jangan asal-asalan,” ucapnya.

    Ketiga, harus ada organisasi pengawasan dan tata kelola di bidang perlindungan data. Itu tugasnya PSE. “Semua PSE ini diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan menjaga fdata pribadi,” kata Menkominfo.

    Saat ditanya soal kemungkinan dugaan kebocoran data berasal dari operator selular, Plate mengatakan “Kalau menteri enggak boleh duga, mesti pasti, untuk pasti harus audit dulu.”

    “Kalau benar terjadi kebocoran data di manapun itu di PSE publik dan privat itu punya tugas untuk menjaga perlindungan data pribadi,” ujarnya.

    Tindak lanjutnya bagaimana? “Tidak ada, tidak ada data itu di Kominfo. Berarti informasinya enggak bener dong, jangan tanya lagi kepada saya,” jawabnya.

    “Tindak lanjutnya nanti akan kita periksa dulu dong. Ikuti aturannya jangan keluar dari aturannya. Kalau ada yang ngarang-ngarang, boleh enggak ngarang? Saya jadi wartawan nih kamu jadi mentrinya,” imbuh Plate.

    Sebelumnya, data pendaftaran SIM Card prabayar yang ada di database Kominfo diduga bocor dan dijual oleh user Bjorka di forum breached.to.

    Data yang diklaim pelaku melampirkan sejumlah data sampel yang berisi informasi pengguna dari berbagai operator seluler.

    Di laman tersebut, pelaku juga melampirkan total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Kasus dugaan kebocoran data bukan hal baru lagi. Selama beberapa pekan terakhir, rentetan isu kebocoran data kembali mencuat, di antaranya menimpa dua perusahaan milik negara, PLN dan Indihome.

    Dalam dua kasus tersebut, kedua perusahaan pun membantah data yang dibocorkan pelaku adalah data milik perusahaannya.

    (can/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kominfo Klaim Tak Punya Aplikasi Tampung Data Registrasi Nomor Hp

    Kominfo Klaim Tak Punya Aplikasi Tampung Data Registrasi Nomor Hp

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim tak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi kartu prabayar dan pascabayar.

    “Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi [nomor ponsel] prabayar dan pascabayar,” ujar Kominfo dalam keterangan resminya, Kamis (1/9).

    Sebelumnya, data pendaftaran SIM Card prabayar yang ada di database Kominfo diduga bocor dan dijual oleh user Bjorka di forum breached.to.

    Data yang diklaim pelaku tersebut berukuran total 18 GB yang berisi NIK, nomor telepon, serta operator seluler yang digunakan pemilik nomor.

    Di laman tersebut, pelaku juga melampirkan sejumlah data sampel yang berisi informasi pengguna dari berbagai operator seluler.

    Kominfo sendiri membantah data tersebut adalah milik lembaganya berdasarkan pengamatan atas data sampel yang diunggah akun bernama Bjorka ini.

    “Berdasarkan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Kominfo,” katanya.

    Saat ini, Kominfo tengah melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengungkap dugaan kebocoran data ini.

    “Kementerian Kominfo sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait sumber data dan hal-hal lain terkait dengan dugaan kebocoran data tersebut,” tutur Kominfo.

    Kasus dugaan kebocoran data bukan hal baru lagi. Selama beberapa pekan terakhir, isu kebocoran data beberapa kali mencuat, di antaranya menimpa dua perusahaan plat merah, yakni PLN dan Indihome.

    Dalam dua kasus tersebut, kedua perusahaan pun membantah data yang dibocorkan pelaku adalah data milik perusahaannya.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Di DEWG 2022, Kanada Bagi Tips Tangani Kebocoran Data

    Di DEWG 2022, Kanada Bagi Tips Tangani Kebocoran Data

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Delegasi dari Kanada di forum Digital Economy Working Group (DEWG), Iyad Dakka mengungkapkan bagaimana cara pemerintahnya mengatasi kasus kebocoran data.

    Iyad yang juga menjabat sebagai Director International Affairs and Trade Policy di Innovation, Science and Economic Development Canada mengatakan pihaknya memperkuat fondasi keamanan dalam perlindungan data.

    “Kami sangat memperkuat dalam hal perlindungan data, kami juga pemerintah Kanada, telah bekerja sangat keras selama beberapa tahun terakhir dalam hal menyusun dan memperjelas fondasi,” ujar dia kepada wartawan di sela sidang keempat DEWG, Selasa (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    Di menilai keamanan data pengguna merupakan hal yang penting, terlebih saat geliat ekonomi digital mulai menjadi salah satu tulang punggung di negaranya.

    Selain itu, pihaknya juga membentengi kebocoran data dengan membangun regulasi yang dinilai kuat, sehingga data masyarakat terbilang aman.

    Menurut dia, dasar untuk memperkuat keamanan data masyarakat di sebuah negara harus bermodal dari aturan.

    “Jadi kami terus mengupayakan hal yang mendasar bagi kami. Kebijakan regulasi yang sangat kuat di Kanada untuk data yang aman,” bebernya.

    Dalam sidang DEWG Presidensi G20, Iyad menegaskan pembahasan keamanan data masyarakat atau pengguna selalu dibicarakan secara intensif, untuk menghasilkan deklarasi Menteri bidang digital G20 yang disebut ‘The Bali Package’.

    Keamanan data kata dia menjadi hal yang perlu dijaga secara kolektif, baik itu oleh pemerintah, sektor swasta maupun oleh masyarakat.

    Sehingga, jika ketiga elemen itu sudah berjalan dengan baik maka ekonomi digital akan berjalan baik dan bisa menciptakan arus data lintas negara yang aman untuk dikelola secara global.

    Untuk diketahui, Indonesia terbilang negara yang pesat dalam hal pertumbuhan pengguna internet dalam urutan tiga Asia, setelah Tiongkok dan India.

    Dengan demikian dibutuhkan penguatan perlindungan data pribadi sistem elektronik, yang selama ini kerap digunakan oleh sederet platform teknologi global.

    Sidang keempat DEWG G20 dimulai pada Senin (29/8) dan berakhir pada Selasa (30/8). Namun hingga Rabu (31/8) hasil sidang tersebut belum kunjung diumumkan kepada awak media.

    Lewat pertemuan ini, para delegasi melanjutkan pembahasan rancangan deklarasi Menteri bidang digital G20 yang disebut ‘The Bali Package’.

    Kemudian rancangan deklarasi itu akan kembali dibahas oleh para Menteri bidang digital G20 dalam forum Digital Economy Ministers Meeting (DEMM) 1 September 2022.

    (can/lth)

  • Di Forum DEWG 2022, India Akui Ingin Belajar dari Indonesia

    Di Forum DEWG 2022, India Akui Ingin Belajar dari Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Delegasi G20 asal India, Naman Upadhyaya mengungkapkan kebocoran data dan kejahatan siber marak terjadi semenjak pandemi Covid-19.

    Lewat temuan itu pihaknya menjadikan isu tersebut sebagai fokus utama dalam pembahasan di forum keempat Digital Economy Working Group (DEWG) G20.

    “Terutama di era pasca Covid-19, masalah ini (peretasan dan kebocoran data) banyak terjadi dan kami juga fokus pada masalah keamanan siber dan ekosistemnya,” ujar Naman kepada wartawan, Selasa (30/8) di Nusa Dua, Bali.

    Naman mengklaim negara yang sempat dijajah Inggris itu punya tim untuk mengatasi serangan-serangan di dunia digital.

    Saat ini, kata Naman, India berfokus dalam ancaman keamanan siber, sehingga mengerahkan tim gabungan dengan Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India untuk fokus pemberantasan kejahatan siber.

    Namun dia tak menjelaskan bagaimana kondisi ekosistem siber di India, pasca marak terjadi setelah pandemi Covid-19 terjadi.

    “Keamanan digital dan kemampuan digital penting dan jadi prioritas makanya jadi fokus utama utk presidensi G20 India,” tuturnya.

    Untuk diketahui, negara di Asia Selatan yang terkenal dengan jagat film Bollywood itu bakal mengetuai pertemuan ekonomi terbesar G20 pada 2023.

    Menyangkut hal tersebut, Naman juga berkomentar ihwal kesiapan India jadi tuan rumah G20 pada 2023. Menurutnya, India bakal meniru pelayanan Indonesia kepada para delegasi negara.

    “Kami harap bisa meniru standar Indonesia ke depannya karena Indonesia dan India dua negara berbeda tapi ada kesamaan budaya dan nilai-nilai,” kata Naman.

    (can/lth)

    [Gambas:Video CNN]

  • Di Forum DEWG 2022, India Akui Ingin Belajar dari Indonesia

    Di Forum DEWG 2022, Johnny G. Plate Sebut 4 Usulan untuk KTT G20

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membahas sederet isu digital dengan delegasi negara G20, di antaranya soal keamanan data pengguna.

    Menkominfo Johnny G Plate mengatakan dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) itu merumuskan usulan untuk dibahas dalam Presidensi KTT G20 November 2022.

    “Mengidentifikasi adanya realitas kesenjangan digital yang mengkhawatirkan, kurangnya pemahaman kecakapan literasi dan keahlian digital, serta kebocoran data yang meningkat,” kata Plate, Senin (29/8) di Nusa Dua, Bali.

    “(Kami) mengajak seluruh delegasi untuk merumuskan deklarasi untuk mengatasi tantangan masa depan digital,” sambungnya.

    Pertemuan keempat DEWG G20 dihadiri secara langsung oleh delegasi dari negara-negara anggota G20, kecuali delegasi dari Argentina yang hadir secara virtual.

    Sejumlah delegasi undangan juga hadir di forum keempat DEWG, antara lain Spanyol, Belanda, Singapura, Rwanda, Kamboja, dan Uni Emirat Arab (UAE).

    Kemudian forum itu juga dihadiri oleh National Knowledge Partner Universitas Indonesia; Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Padjadjaran.

    Selain isu data penduduk, konektivitas digital dan pemulihan pascapandemi covid-19 juga menjadi prioritas. Isu tersebut akan berfokus pengembangan konektivitas digital yang berpusat pada manusia.

    isu prioritas selanjutnya ialah literasi digital dan keterampilan digital. Anggota G20, disebut Plate tengah merumuskan G20 toolkit untuk mengukur literasi digital dan keterampilan digital.

    Kemenkominfo menggelar pertemuan keempat DEWG di Bali pada 29 hingga 30 Agustus 2022. Forum itu membahas ihwal trasformssi digital serta kolaborasi digital antar negara G20.

    Dalam gelaran itu ada 12 perusahaan teknologi swasta yang hadir di DEWG. Seluruh delegasi G20 yang hadir dapat bertukar ide hingga saling berkolaborasi.

    Di sisi lain, di Indonesia kebocoran data masih menjadi salah satu masalah serius. Beberapa waktu lalu, data-data pelanggan Indihome, PLN, dan Jasa Marga diduga bocor di forum hacker. Plate sendiri mengakui, kebocoran data berlangsung hampir setiap detik. 

    Plate mendorong penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memperhatikan keamanan data pengguna. Dia ingin setiap PSE mempertebal keamanan digital dalam platform masing-masing.

    “Tadi pun saya mengingatkan karena kebocoran itu setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tiga hal yang harus diperhatikan,” kata Johnny di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, (25/8).

    (can/lth)