Xcloud.id

Topik: kebocoran data

  • Studi: 80 Persen Aplikasi di Seluruh Dunia akan Mendukung AI dalam 3 Tahun Mendatang – Page 3

    Studi: 80 Persen Aplikasi di Seluruh Dunia akan Mendukung AI dalam 3 Tahun Mendatang – Page 3

    AI tak bisa dipungkiri telah merevolusi berbagai sektor, namun di balik kemajuannya terdapat ancaman serius terhadap keamanan data.

    Kemampuan AI memproses data dalam skala besar dan kompleks menciptakan celah keamanan baru yang perlu diwaspadai. Dari kebocoran data sensitif hingga serangan siber yang canggih, ancaman ini memerlukan strategi keamanan yang komprehensif.

    Ancaman keamanan data AI tidak hanya terbatas pada serangan eksternal. Bias algoritma, yang muncul dari data pelatihan yang tidak representatif, dapat menghasilkan output yang diskriminatif dan tidak adil.

    Hal ini menimbulkan masalah etika dan hukum yang perlu ditangani secara serius. Perlindungan data pribadi juga menjadi isu krusial, mengingat AI seringkali mengolah data sensitif individu.

    Oleh karena itu, memahami risiko dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat menjadi sangat penting.

    Perusahaan dan individu perlu menyadari kerentanan sistem AI dan proaktif dalam melindungi data mereka. 

    Risiko Kebocoran Data dan Serangan Siber

    Sistem AI yang tidak terlindungi dengan baik sangat rentan terhadap kebocoran data sensitif, seperti informasi pribadi, data keuangan, dan data kesehatan. Volume data besar yang diproses AI memperparah risiko ini. Bayangkan konsekuensi kebocoran data pelanggan sebuah bank yang menggunakan AI untuk analisis risiko kredit—kerugian finansial dan reputasi akan sangat besar.

    Selain itu, sistem AI yang terhubung internet menjadi target empuk serangan siber. Peretas dapat mengeksploitasi kerentanan untuk mencuri data, merusak operasional, atau menyebarkan informasi palsu. Serangan ini bisa berupa data poisoning, adversarial attacks, atau pencurian data langsung.

    Perusahaan perlu berinvestasi dalam sistem keamanan siber yang kuat untuk melindungi infrastruktur AI mereka.

    Kompleksitas model AI juga menciptakan tantangan tersendiri. Mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan dalam model AI seringkali sulit dan membutuhkan keahlian khusus.

    Oleh karena itu, kolaborasi antara pakar keamanan siber dan pengembang AI sangat penting untuk memastikan keamanan sistem.

  • Link Free Fire FF Beta Testing Apk Bahaya, Begini Cara Download Aman

    Link Free Fire FF Beta Testing Apk Bahaya, Begini Cara Download Aman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Beredar Free Fire Beta Testing Apk di laman Github yang menghebohkan para gamer beberapa waktu belakangan. File Apk tersebut berisi fitur-fitur eksklusif Free Fire yang belum dirilis alias masih dalam tahap uji coba.

    Dengan begitu, pemain Free Fire bisa mencoba fitur-fitur baru lebih awal dibandingkan pemain lain. Antara lain karakter dan skill baru, senjata dan skin eksklusif, hinggga mode permainan terbaru.

    Namun, fitur yang masih dalam tahap uji coba biasanya rentan dengan masalah teknis dan bug. Biasanya, pemain bisa melaporkan hal ini kepada developer resmi sebagai masukan sebelum fitur dirilis resmi untuk publik.

    Dalam hal ini, developer resmi Free Fire adalah Garena. Saat dihubungi CNBC Indonesia, Garena menegaskan Free Fire Beta Testing Apk yang marak beredar saat ini bukan berasal dari server resmi Free Fire.

    Pihak Garena membagikan link pendaftaran advance server Free Fire, yakni https://ff-advance.ff.garena.com/.

    Lebih lanjut, juru bicara Garena mengatakan pemain sebaiknya hanya mengakses game dari toko aplikasi resmi seperti App Store dan Google Play Store.

    “Kami sangat menyarankan pemain untuk hanya mengakses permainan kami melalui platform resmi, seperti App Store dan Google Play, untuk memastikan pengalaman yang aman dan terjamin,” kata juru bicara Garena.

    Pasalnya, file Apk yang tersebar secara tidak resmi bisa mendatangkan risiko. Mulai dari phishing yang berpotensi mencuri data sensitif dan merugikan secara finansial, hingga potensi terkena virus berbahaya lainnya.

    Bahaya Free Fire FF Beta Testing Apk Tak Resmi

    Berikut beberapa risiko men-download Apk secara tidak resmi dan tidak bisa dipastikan kredibilitas pembuatnya, dikutip dari Airtel, Rabu (5/3/2025):

    Malware: Beberapa file Apk tak resmi sengaja dibenamkan malware berbahaya yang membahayakan perangkat, mencuri data, dan membanjiri pengguna dengan iklan-iklan mencurigakan.
    Kebocoran Data: Aplikasi tak resmi dalam bentuk Apk tidak mengikuti standar perlindungan data yang diterapkan toko aplikasi resmi Google Play Store dan Apple App Store. Hal ini berpotensi pada masalah privasi pengguna.
    Performa Perangkat Menurun: Beberapa aplikasi dalam bentuk Apk bisa menyebabkan performa perangkat menurun akibat banyaknya bug yang belum diperbaiki.

    Untuk memastikan Anda men-download Apk yang aman, pastikan lakukan beberapa hal ini:

    Verifikasi Izin Aplikasi: Selalu mengecek permintaan izin aplikasi yang diminta saat meng-instal aplikasi. Jika aplikasi meminta hal-hal yang tidak diperlukan, sebaiknya hindari.
    Update Perangkat: Pastikan Anda memperbarui perangkat dengan software terbaru untuk menghindari download Apk berbahaya
    Pakai Antivirus: Pastikan Anda menggunakan software antivirus yang mumpuni untuk mencegah penyerangan Apk berbahaya

    Cara Download Free Fire FF Beta Testing Apk yang Aman

    – Kunjungi laman resmi Garena di https://ff-advance.ff.garena.com/

    – Download file Apk yang tersedia

    – Pastikan perangkat Anda memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup

    – Aktifkan instalasi dari sumber tak dikenal pada perangkat, melalui ‘Pengaturan’

    – Instal Apk dan login dengan akun Free Fire atau akun tamu untuk mencoba

    Nah, itu dia cara men-download Free Fire FF Beta Testing Apk yang aman. Jangan sembarang unduh kalau mau aman!

    (fab/fab)

  • Induk Facebook Meta Pecat Puluhan Karyawan Pembocor Data Perusahaan

    Induk Facebook Meta Pecat Puluhan Karyawan Pembocor Data Perusahaan

    Bisnis.com, JAKARTA — Meta Platforms, induk perusahaan Facebook memecat sekitar 20 karyawan terkait pembocoran informasi rahasia. Melansir dari Techcrunch, Jumat (28/2/2025) keputusan ini diambil setelah perusahaan melakukan penyelidikan terkait kebocoran data.

    Adapun kebocoran data tersebut meliputi bahasan dalam rapat internal dan rencana produk dari Meta yang belum diumumkan ke publik.

    Meta menegaskan bahwa mereka telah memberikan pengingat berkala kepada semua karyawan bahwa membocorkan informasi internal adalah pelanggaran kebijakan perusahaan, tanpa memandang tujuan atau alasan. 

    Dalam pernyataannya, Meta menyebutkan bahwa perusahaan “serius” menanggapi kebocoran tersebut dan mengonfirmasi bahwa lebih banyak tindakan mungkin akan diambil jika pelanggaran serupa teridentifikasi.

    “Kami baru-baru ini melakukan penyelidikan yang mengakibatkan sekitar 20 karyawan dipecat karena berbagi informasi rahasia di luar perusahaan, dan kami perkirakan akan ada lebih banyak lagi,” bunyi keterangan tersebut.

    Tindakan ini datang sebagai respons atas beredarnya informasi sensitif yang membahas rapat internal, termasuk pertemuan baru-baru ini yang dipimpin langsung oleh CEO Mark Zuckerberg. 

    Setelah kebocoran ini, Meta memperingatkan bahwa karyawan yang terbukti membocorkan informasi akan segera dipecat.

    Selain itu, CTO Meta, Andrew Bosworth, dikabarkan menginformasikan kepada karyawan bahwa perusahaan hampir berhasil mengidentifikasi para pelaku tersebut.

    Jumlah karyawan terus mengalami penurunan. Meta merilis sejumlah model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) baru, salah satunya model “Self-Taught Evaluator”, yang dapat memperkecil keterlibatan manusia dalam proses pengembangan AI.

    Melansir dari Reuters, model AI ini mulai diperkenalkan saat peluncuran makalah Meta pada Agustus lalu. Model ini diketahui menggunakan teknik “rantai pemikiran” yang digunakan oleh model AI OpenAI. 

    Teknik ini melibatkan pemecahan masalah yang kompleks menjadi langkah-langkah logis yang lebih kecil dan meningkatkan akurasi respons pada masalah dalam mata pelajaran seperti sains, pengodean, dan matematika.

    Adapun, para peneliti Meta sudah melatih AI ini untuk menghasilkan data guna mengurangi keterlibatan manusia dalam pengolahan data.

    AI ini memang diproyeksikan mampu menjalankan berbagai tugas tanpa memerlukan intervensi manusia, memberikan kemungkinan untuk mengurangi kebutuhan akan metode Pembelajaran Penguatan dari Umpan Balik Manusia (RLAIF), yang saat ini masih digunakan. 

    Proses RLAIF melibatkan pencatat manusia yang harus memiliki keahlian khusus untuk memberi label data dan memverifikasi jawaban, terutama pada soal-soal kompleks.

    Pemanfaatan AI sebagai asisten digital yang cukup cerdas untuk menjalankan berbagai tugas tanpa campur tangan manusia menjadi salah satu hal yang selalu dibayangkan para peneliti.

  • Anggota DPR dorong pembentukan BPDB antisipasi perkembangan AI

    Anggota DPR dorong pembentukan BPDB antisipasi perkembangan AI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh mendesak dibentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi (BPDB) untuk mengantisipasi tantangan yang muncul akibat perkembangan akal imitasi atau artificial intelligence (AI).

    “Kami mendorong agar pemerintah mendorong pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi untuk melindungi data masyarakat Indonesia dan memberikan perlindungan masyarakat di tengah perkembangan AI yang semakin masif,” kata Oleh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan Indonesia memang telah mempunyai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kendati demikian aturan pelaksanaan beleid ini belum juga dibuat sehingga upaya perlindungan data pribadi masih belum berjalan maksimal.

    “Situasi ini dalam pandangan kami cukup mendesak jika melihat perkembangan Akal Imitasi yang begitu cepat saat ini dan memicu banyak kasus pembobolan data pribadi,” ujarnya.

    Oleh mengungkapkan berdasarkan data Databoks pada kuartal III tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia.

    Pada kuartal tersebut, Indonesia mengalami kebocoran data sebanyak 12.742.031 akun. Jumlah kebocoran data tersebut bisa dibilang sangat besar dan memalukan bagi negara Indonesia.

    “Namun masih saja pemerintahan kurang menggubris permasalahan ini yang dibuktikan dengan insiden peretasan kembali pada tanggal 20 Juni 2024 kemarin ini,” jelas Oleh yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

    Menurutnya, salah satu amanat dari UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah terbentuknya Badan Perlindungan Data Pribadi. Adapun pembentukan badan ini seolah berjalan di tempat karena lebih dua tahun dari pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi belum kunjung terbentuk.

    “Kami berharap Pemerintah segera melakukan eksekusi pembentukan badan perlindungan badan pribadi sehingga upaya melindungi data pribadi di tengah penetrasi internet yang begitu kuat bisa dilakukan dengan semestinya,” tambahnya.

    Ia menegaskan pembentukan BPDP ini akan berfungsi mengawasi dan mengatur penggunaan data pribadi serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait informasi pribadi.

    Dengan adanya BPDB ini juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi AI ini dilakukan dengan etika dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

    “Pembentukan BPDB ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan di dunia maya,” pungkas dia.

    Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komdigi: AI akan Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Komdigi: AI akan Jadi Tulang Punggung Transformasi Digital Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kecerdasan buatan (AI) diproyeksikan menjadi tulang punggung transformasi digital di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan pemerintah digital.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Aryo Pamoragung, dalam Rapat Kerja Nasional Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Artifisial (KORIKA).

    Aryo memaparkan visi Indonesia Digital 2045 yang mencakup tiga pilar utama: pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Ia menekankan bahwa AI akan terintegrasi dengan teknologi lain seperti Internet of Things (IoT), Blockchain, dan Quantum Computing.

    “AI akan menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia,” ujar Aryo melalui keterangan resminya, Kamis (27/2/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp 946 triliun pada tahun 2030. Untuk mendukung inovasi AI, Aryo menekankan pentingnya sandboxing sebagai mekanisme pengujian dan regulasi adaptif. Pengembangan infrastruktur digital, termasuk 5G, fiber optic, dan keamanan data, juga menjadi prioritas.

    Ketua Dewan Pengawas KORIKA, Bambang Brodjonegoro, menambahkan bahwa pengembangan AI di Indonesia difokuskan pada sektor informasi, jasa keuangan, dan CRM/IRM.

    Prioritas diberikan pada fintech, manufaktur, pendidikan, energi, dan smart city, sementara sektor kesehatan masih bergantung pada impor teknologi.

    Bambang menyoroti tantangan utama dalam pengembangan AI, yaitu kesenjangan talenta digital yang diproyeksikan mencapai 3 juta orang pada tahun 2030. Ia menekankan perlunya tambahan 500 ribu talenta digital per tahun.

    “Keamanan siber menjadi perhatian serius dengan meningkatnya serangan ransomware dan kebocoran data,” tegas Bambang.

    Oleh karena itu, tata kelola dan regulasi yang ketat diperlukan untuk melindungi infrastruktur digital nasional.

  • PDN Cikarang Beroperasi Bulan Depan, IDPRO Singgung Standar Keamanan

    PDN Cikarang Beroperasi Bulan Depan, IDPRO Singgung Standar Keamanan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang, yang beroperasi pada Maret 2025, memiliki standar keamanan yang kuat. 

    Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menyampaikan setidaknya ada empat poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah saat operasional PDN. Salah satunya keamanan. 

    Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma penerapan standar keamanan dan kepatuhan yang lebih baik wajib dilakukan. 

    Pemerintah perlu memastikan bahwa PDN di Cikarang menerapkan standar keamanan tertinggi, termasuk ISO 27001 terkait manajemen keamanan informasi dan penerapan SNI 8799 untuk peningkatan keandalan infrastruktur. 

    “Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikelola,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025).

    Kedua, adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga kedaulatan data pribadi. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP dan memastikan kepatuhan ketat terhadap peraturan tersebut oleh seluruh pihak yang beroperasi di PDN. 

    Selain itu, pengawasan berkala dan audit keamanan sangat diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran data. Penindakan hukum juga harus diperjelas agar menimbulkan efek jera untuk pelanggaran yang dilakukan

    Kemudian untuk poin ketiga, Hendra melihat perlu adanya kolaborasi dengan pelaku industri, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan.

    Maka dari itu, IDPRO berharap Komdigi dapat meningkatkan kolaborasi dengan pelaku industri data center, termasuk anggota IDPRO, untuk berbagi best practices dan memperkuat resiliensi siber melalui pertukaran informasi ancaman secara real-time.

    “Salah satu yang menjadi perhatian IDPRO adalah peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang data center,” ujar Hendra.

    Terakhir, Hendra menuturkan pemerintah perlu melalukan peningkayan SDM dan infrastruktur pendukung.

    Pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam keamanan siber dan manajemen data center melalui pelatihan dan sertifikasi profesional. 

    “Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung, seperti konektivitas jaringan yang aman dan andal, sangat diperlukan untuk menunjang operasional PDN,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan pembangunan pusat data nasional (PDN) bakal rampung dan siap beroperasi pada akhir Maret 2025.

    Setelah rampung, PDN akan langsung dioperasikan untuk mendukung sejumlah layanan pemerintahan. 

    “PDN kita Salah satunya adalah Insya Allah tolong mohon doa Itu mungkin di akhir Maret sudah bisa running,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).

    Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.

  • Indosat-Cisco Bikin ‘Benteng’ Perusahaan dari Serangan Siber

    Indosat-Cisco Bikin ‘Benteng’ Perusahaan dari Serangan Siber

    Jakarta –

    Cisco dan Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan kerjasama strategis untuk meningkatkan pertahanan siber bagi para pengelola bisnis di Indonesia.

    Indosat, melalui anak usahanya, Lintasarta, bersama Cisco menghadirkan strategi go-to-market yang menggabungkan keunggulan Cisco dalam jaringan dan keamanan dengan pemahaman mendalam Indosat terhadap kebutuhan digital nasional.

    “Indosat berkolaborasi dengan Cisco untuk menghadirkan solusi keamanan cerdas yang melindungi berbagai sektor bisnis dari ancaman siber yang semakin kompleks, sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan berkembang di dunia digital,” ujar Vikram Sinha, President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison di Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Di tengah tren digitalisasi yang pesat, begitu juga isu kebocoran data, keamanan siber menjadi benteng yang mesti diperhatikan guna menjaga keberlangsungan bisnis. Pesatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) pun menambah tantangan baru dalam menjaga kestabilan infrastruktur digital perusahaan.

    Ironinya, berdasarkan laporan Cisco 2024 Cybersecurity Readiness Index, terungkap bahwa cuma 12% perusahaan di Indonesia yang memiliki tingkat kesiapan tinggi dalam menghadapi potensi serangan. Hal ini menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan sistem di seluruh sektor.

    Sebagai bagian dari strategi ini, Indosat dan Cisco menawarkan rangkaian layanan komprehensif yang mencakup konsultasi, manajemen servis, termasuk Firewall, Secure Service Edge (SSE), Extended Detection and Response (XDR), Multi-Factor Authentication (MFA), serta Splunk untuk analisis data dan pemantauan ancaman.

    Solusi ini menjadikan pelanggan dapat mengantisipasi ancaman siber lebih dini, merespon cepat, dan memperoleh akses penuh untuk mengoptimalkan strategi keamanan sesuai kebutuhan bisnis. Dengan XDR, pelanggan dapat memantau perangkat secara real-time untuk mendeteksi dan merespons ancaman siber, termasuk serangan tersembunyi.

    Disampaikan sistem ini membantu pelaku bisnis dalam mengatasi ancaman dengan lebih cepat seraya menjaga kelancaran operasional di era digital.

    Dalam komitmen menghadirkan solusi yang relevan, Lintasarta akan mendirikan experience center sebagai ruang interaktif bagi pelanggan untuk mengeksplorasi berbagai use case dan memungkinkan pelanggan merasakan langsung penerapan solusi digital guna meningkatkan efisiensi dan ketahanan bisnis.

    Kemitraan antara Indosat Group dan Cisco merupakan bukti nyata komitmen kedua perusahaan dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Dengan mengintegrasikan operasi keamanan dan AI, kolaborasi strategis ini memungkinkan industri di Indonesia dapat memperkuat sistem pertahanan siber sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

    Cisco dan Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan kerjasama strategis untuk meningkatkan pertahanan siber bagi para pengelola bisnis di Indonesia. Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET

    Indosat bersama Cisco juga telah menghadirkan Cisco Networking Academy, pelatihan keamanan siber nasional dengan lebih dari 520.000 pelajar di Indonesia telah memperoleh peningkatan keterampilan sejak program ini diluncurkan. Dengan dukungan fasilitas, sumber daya, dan instruktur berpengalaman, pelatihan ini membuka peluang bagi talenta muda untuk siap menghadapi tantangan di dunia digital yang terus berkembang.

    Dave West, President, Asia Pacific, Japan, and Greater China, Cisco menuturkan bahwa seiring dengan semakin meluasnya ancaman digital, kemitraan kami dengan Indosat dan Lintasarta memiliki peran krusial dalam membangun infrastruktur keamanan siber yang tangguh bagi perusahaan di berbagai sektor.

    “Kolaborasi ini tidak hanya merevolusi lanskap keamanan siber nasional, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika era digital yang terus berkembang,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • RDPU di DPR, Majid Umar Dorong Modernisasi Koperasi dalam RUU Perkoperasian – Halaman all

    RDPU di DPR, Majid Umar Dorong Modernisasi Koperasi dalam RUU Perkoperasian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Transformasi koperasi memasuki babak baru seiring dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi 2025 di DPR.

    Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dipimpin Wakil Ketua Baleg, Sturman Panjaitan, Kamis (20/2/2025), Ketua Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah BMT UGT Nusantara, Abd Majid Umar, menyoroti pentingnya modernisasi koperasi agar lebih relevan di era digital.

    Menurutnya saat ini Indonesia memiliki sekitar 127.000 koperasi aktif, namun 42 persen di antaranya menghadapi masalah tata kelola.

    “Koperasi harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Tanpa inovasi, koperasi akan tertinggal,” ujar Abd Majid Umar, Jumat (21/2/2025).

    Ia menekankan bahwa Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sudah tidak relevan dengan kebutuhan koperasi di era digital, mengingat 78 persen pasalnya tidak mengakomodasi inovasi teknologi.

    RUU Koperasi 2025 dirancang untuk mendorong digitalisasi dan modernisasi koperasi, termasuk penguatan sistem pengawasan dan tata kelola.

    “Integrasi sistem keuangan syariah menjadi salah satu langkah strategis agar koperasi lebih inklusif,” tambahnya.

    Salah satu tantangan besar yang dihadapi koperasi adalah lemahnya pengawasan.

    Menurutnya, kurangnya standarisasi dalam pengawasan menyebabkan 854 kasus penyimpangan tidak terdeteksi. Sistem database koperasi yang tidak terintegrasi juga memperburuk efisiensi pengawasan.

    Abd Majid Umar menyoroti persoalan politisasi jabatan, di mana 82 persen kepala dinas koperasi berasal dari jabatan politis, yang berdampak pada inkonsistensi kebijakan.

    Selain itu, kompetensi pengawas juga menjadi perhatian, dengan 73 persen pengawas tidak tersertifikasi dan 65 persen tidak memahami audit modern.

    “Manajemen risiko juga masih lemah. Pelatihan yang lebih komprehensif perlu diterapkan,” katanya.

    Digitalisasi koperasi menghadapi berbagai hambatan, mulai dari dualisme sistem pencatatan (manual dan digital), keamanan data yang rentan, hingga minimnya infrastruktur digital.

    “Sebanyak 75 persen koperasi belum memiliki sistem keamanan yang memadai, ini meningkatkan risiko kebocoran data anggota,” jelas Abd Majid Umar.

    Selain itu, beban pajak yang tinggi juga menjadi kendala utama koperasi.

    “Sebesar 15 persen dari surplus harus dialokasikan untuk pajak, ini menambah beban administratif koperasi,” ungkapnya.

    Ia mengusulkan reformasi perpajakan dengan pemberian insentif khusus dan penyederhanaan administrasi pajak untuk koperasi.

    Untuk menyongsong era baru koperasi, Abd Majid Umar menekankan perlunya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan.

    “Literasi digital harus diperkuat, begitu juga dengan kaderisasi kepemimpinan di koperasi,” ujarnya.

    Selain itu, penguatan infrastruktur digital seperti platform transaksi yang terintegrasi, keamanan sistem, serta integrasi layanan keuangan menjadi prioritas utama.

    “Pengembangan mobile banking, payment gateway, dan platform e-commerce dapat meningkatkan daya saing koperasi,” tambahnya.

    Abd Majid Umar juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk fintech dan sektor swasta.

    “Kolaborasi adalah kunci. Dengan berbagi infrastruktur dan melakukan pooling sumber daya, koperasi dapat lebih efisien dan kompetitif,” katanya.

    RUU Koperasi 2025 diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dan progresif.

    “Ini bukan sekadar perubahan regulasi, tapi sebuah revolusi koperasi menuju masa depan yang lebih cerah,” tutup Abd Majid Umar.

  • Menkomdigi Minta SDM Data Center Diberi Pelatihan, Perkuat Keamanan Data

    Menkomdigi Minta SDM Data Center Diberi Pelatihan, Perkuat Keamanan Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kepada penyedia pusat data atau data center untuk memberikan pelatihan kepada para pegawainya, sebagai salah satu langkah efektif melindungi data pengguna.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan ada empat poin yang perlu diperhatikan dalam tata kelola perlindungan data pribadi.

    Salah satunya adalah organisasi harus memastikan menjalankan pelindungan data yang efektif, termasuk penguatan di sisi SDM. 

    “Implementasi harus diwujudkan melalui berbagai program nyata, seperti peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM),” kata Meutya, Selasa (18/2/2025).

    Dia juga meminta komitmen dari seluruh organisasi. Komitmen dari seluruh jajaran organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung dan memperjuangkan perlindungan data pribadi.

    Kemudian, setiap organisasi harus memastikan bahwa mereka mematuhi seluruh persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku terkait perlindungan data pribadi. 

    “Sehingga proses asesmen berkala harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan bahwa organisasi tetap patuh terhadap regulasi yang terus berkembang,” ujarnya.

    Terakhir, organisasi harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas dalam mengatur pemrosesan data pribadi.

    Meutya menuturkan berdasarkan data dari McKinsey, pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). Dengan adanya potensi ini, dirinya menyoroti potensi keamanan data pribadi.

    “Di tengah kemajuan teknologi dan adopsi layanan fintech, keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin penting,” kata Meutya.

    Apalagi, Meutya menturkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia terkait jumlah akun yang paling banyak mengalami kebocoran data. 

    Diprediksi, terdapat 160 juta akun mengalami kebocoran data selama 20 tahun terakhir berdasarkan data Surfshark Breach Data per Januari 2025. 

  • Industri Data Bisa Tembus US4 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Industri Data Bisa Tembus US$274 Miliar, Pemerintah Diminta Perkuat Keamanan Siber

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memperkuat keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Adapun, usulan ini dihembuskan melihat data dari McKinsey bahwa pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). 

    Dengan adanya potensi ini, Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menyoroti potensi keamanan data pribadi, salah satunya kebocoran data pribadi.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan bahwa data pribadi sangat bernilai tinggi, apalagi untuk data sensitif, sehingga harus dijaga semaksimal mungkin.

    “Indonesia sebagai negara yang sering terkena pencurian data dan kebocoran data. Sehingga, masalah ini perlu ada perbaikan,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (18/2/2025).

    Lebih lanjut, Heru menyenggol terkait dengan sudah berlakunya Undang-Undang (UU) terkait dengan perlindungan data pribadi. Dirinya mengharapkan turunan dari UU PDP tersebut yang berbentuk Peraturan Pemerintah segera dikeluarkan guna memperkuat data masyarakat.

    “Kemudian juga, lembaga PDP segera dibentuk,” ujarnya.

    Di sisi lain, Pengamat Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyampaikan pemerintah perlu benar-benar menjalankan Peratutan Perundangan Undangan yang sudah ada.

    Salah satunya, mengelola data center yang dimiliki oleh negara dengan memperkejakan orang yang memiliki integritas yang mumpuni. Selain itu, diperlukannya tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran data pribadi.

    “Dilakukan asesmen/audit terhadal aplikasi ataupun super platform, cloud, hardware pencuri data pribadi ataupun yang ada backdoor,” ucap Ian.

    Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid merasa was-was dengan adanya potensi kebocoran data ditengah melonjaknya industri data dunia.

    Meutya menuturkan berdasarkan data dari McKinsey, pasar industri data dunia diperkirakan mencapai US$274 miliar atau Rp4.459 triliun (kurs Rp16.275). Dengan adanya potensi ini, dirinya menyoroti potensi keamanan data pribadi.

    “Di tengah kemajuan teknologi dan adopsi layanan fintech, keamanan data pribadi menjadi isu yang semakin penting,” kata Meutya di Indonesia Data and Economic (IDE), Selasa (18/2/2025).

    Apalagi, Meutya menturkan Indonesia berada di peringkat ke-14 dunia terkait jumlah akun yang paling banyak mengalami kebocoran data.  Diprediksi, terdapat 160 juta akun mengalami kebocoran data selama 20 tahun terakhir berdasarkan data Surfshark Breach Data per Januari 2025.