Xcloud.id

Topik: kebocoran data

  • China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    China Pantau Ketat Aktivitas Warga di Internet, Wajib Punya ID Khusus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah China makin memperkuat pengawasan aktivitas internet bagi masyarakatnya. Pengguna akun anonim di media sosial kini bahkan hampir mustahil muncul di tengah-tengah masyarakat China.

    Dilansir CNN Indonesia, pemerintah China bahkan kini mau memperkenalkan identitas internet nasional atau national internet ID, sebagai penguatan pengawasan penggunaan platform digital bagi masyarakatnya.

    Sistem ID internet nasional ini berbeda dari kewajiban pemeriksaan identitas sebelumnya, yang dimandatkan kepada masyarakat tat kala ingin berselancar di dunia maya.

    Alih-alih mengharuskan setiap warga menyerahkan informasi pribadi mereka untuk pemeriksaan identitas secara terpisah di setiap platform, pemerintah sekarang berupaya memusatkan proses dengan menerbitkan ID virtual yang akan memungkinkan pengguna untuk masuk di berbagai aplikasi media sosial dan situs web.

    Peraturan untuk sistem baru tersebut, telah dirilis pada akhir Mei dan akan diterapkan pada 15 Juli 2025. Peraturan Nomor 173 itu ditandatangani Menteri Keamanan Publik China, Direktur Administrasi Ruang Siber China, Menteri Urusan Sipil China, Menteri Pariwisata dan Budaya China, Direktur Komisi Kesehatan Nasional, serta Direktur Administrasi Radio dan Televisi Negara.

    Dalam peraturan itu disebutkan bahwa sistem ini bertujuan untuk “melindungi informasi identitas warga negara, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat dan teratur”.

    Para ahli di China mengemukakan kekhawatiran bahwa kebijakan baru tersebut akan semakin mengikis kebebasan berekspresi yang sudah terbatas dengan memaksa pengguna internet menyerahkan lebih banyak kendali kepada negara.

    Terutama karena, sejak Presiden China Xi Jinping berkuasa pada 2012, negara itu semakin memperketat cengkeramannya pada ruang digital melalui pembentukan pasukan penyensor.

    Pasukan sensor ini dikerahkan sepanjang waktu. Mereka menghapus unggahan, menangguhkan akun, dan membantu pihak berwenang mengidentifikasi para pengkritik, serta meredam tanda-tanda perbedaan pendapat sebelum hal itu dapat menyebar luas.

    Foto: Warga beraktivitas di Kota Shanghai, China, Senin (29/5/2023). (AFP via Getty Images)

    Selama konsultasi publik selama setahun terakhir, proposal aturan terbaru ini menghadapi reaksi keras dari para profesor hukum, pakar hak asasi manusia, dan beberapa pengguna internet. Namun, aturan yang telah difinalisasi sebagian besar tetap mirip dengan rancangannya.

    “Ini adalah sistem identitas terpadu yang dipimpin negara yang mampu memantau dan memblokir pengguna secara real-time,” kata Xiao Qiang, seorang ilmuwan yang mempelajari kebebasan internet di University of California, Berkeley.

    “Sistem ini dapat langsung menghapus suara-suara yang tidak disukainya dari internet, jadi sistem ini lebih dari sekadar alat pengawasan – sistem ini adalah infrastruktur totalitarianisme digital,” ucapnya.

    Xiao memperingatkan bahwa sistem terpusat yang menggunakan ID internet dapat mempermudah pemerintah untuk menghapus keberadaan pengguna di beberapa platform sekaligus.

    Shane Yi, seorang peneliti di China Human Rights Defenders, sebuah kelompok advokasi, menyuarakan kekhawatiran Xiao. Sistem tersebut memberi pemerintah Tiongkok kewenangan lebih luas untuk “melakukan apa pun yang mereka inginkan saat mereka merasa perlu” di internet, karena pihak berwenang dapat melacak seluruh jejak digital pengguna “dari titik nol”.

    FILE PHOTO: Icons of WeChat and Weibo apps are seen on a smartphone in this picture illustration taken December 5, 2013. REUTERS/Petar Kujundzic/Illustration/File Photo

    Media milik pemerintah China menyebut ID internet sebagai “rompi antipeluru untuk informasi pribadi” dan menggembar-gemborkan sistem tersebut mampu mengurangi risiko kebocoran data pribadi.

    Menurut media pemerintah China, Xinhua, pada bulan lalu, saat ini lebih dari enam juta orang telah mendaftar untuk mendapatkan ID tersebut, dari total populasi daring yang diperkirakan lebih dari satu miliar.

    Seorang pejabat keamanan siber dari Kementerian Keamanan Publik mengatakan kepada Xinhua bahwa layanan ID internet ini sepenuhnya “sukarela,” tetapi pemerintah mendorong berbagai industri dan sektor untuk berintegrasi dengannya.

    “Tujuannya adalah untuk menyediakan sarana verifikasi identitas yang aman, nyaman, berwibawa, dan efisien bagi individu, dalam mendukung pengembangan ekonomi digital,” kata orang tersebut.

    Namun para ahli juga mempertanyakan seberapa sukarela sistem tersebut sebenarnya dan menyoroti risiko potensi pelanggaran data, karena informasi pribadi sekarang dikumpulkan secara terpusat.

    Haochen Sun, seorang profesor hukum di Universitas Hong Kong, mengatakan, meskipun undang-undang tersebut menyajikan sistem ID nasional sebagai sesuatu yang sukarela, namun dapat secara bertahap berubah menjadi sistem yang mungkin sulit bagi pengguna untuk tidak ikut serta.

    “Jika pemerintah ingin mempromosikan sistem verifikasi identitas internet ini, mereka dapat melakukannya melalui berbagai cara, terutama dengan mendorong masyarakat untuk mengadopsinya dan menawarkan berbagai kemudahan sebagai imbalannya,” katanya.

    Sun juga mengemukakan kekhawatiran tentang meningkatnya risiko kebocoran data.

    “Platform terpusat dan berskala nasional pada dasarnya menciptakan satu titik kerentanan, sehingga menjadi target yang menarik bagi para peretas atau aktor asing yang bermusuhan,” katanya.

    Pelanggaran data pemerintah telah terjadi di seluruh dunia. Salah satu insiden penting di Tiongkok melibatkan kebocoran basis data kepolisian yang berisi informasi pribadi satu miliar warga negara secara daring pada 2022.

    Kritik dibungkam

    Meskipun masih dalam tahap uji coba pemberlakuan, para kritikus peraturan baru ini telah dibungkam oleh pemerintah. Salah satu korbannya ialah Lao Dongyan, seorang profesor hukum terkemuka di Universitas Tsinghua.

    Lao mengkritik peraturan baru yang diusulkan oleh wakil direktur polisi siber China, Jia Xiaoliang, itu di platform medsos China, Weibo. Lao menyandingkan penerapan sistem tersebut seperti “memasang perangkat pengawasan pada setiap aktivitas online individu”.

    Postingannya itu lalu dalam waktu singkat terhapus dari platform Wibo, dan akunnya kemudian ditangguhkan dari posting selama tiga bulan, karena dianggap “melanggar aturan.”

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Dunia Dibuat Kaget! 16 Miliar Password Bocor, Terbesar Dalam Sejarah

    Dunia Dibuat Kaget! 16 Miliar Password Bocor, Terbesar Dalam Sejarah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kebocoran data berskala raksasa telah dilaporkan dan mengguncang dunia siber. Lebih dari 16 miliar kredensial login bocor dan tersebar luas, menjadikannya insiden peretasan terbesar sepanjang sejarah.

    Temuan ini pertama kali dilaporkan oleh Cybernews dan Forbes, dan langsung dikategorikan sebagai darurat keamanan siber global. Pakar keamanan menyebut data yang bocor bukanlah hasil daur ulang dari peretasan lama, melainkan data baru yang dikumpulkan secara sistematis melalui malware jenis infostealer.

    Malware ini diam-diam mencuri username dan password dari perangkat yang terinfeksi, lalu mengunggahnya ke server yang dikendalikan peretas. Kebocoran ini mencakup setidaknya 30 kumpulan data terpisah, dengan masing-masing berisi puluhan juta hingga lebih dari 3,5 miliar entri. Data yang bocor sangat terstruktur, mencantumkan URL layanan, diikuti oleh username dan password sehingga sangat mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan.

    Layanan populer seperti Apple, Google, Facebook, Telegram, GitHub, hingga platform pemerintahan disebut masuk dalam daftar target potensial.

    Menyikapi kebocoran ini, Google mengimbau miliaran penggunanya untuk segera beralih dari password ke metode login yang lebih aman seperti passkey. FBI juga mengeluarkan peringatan soal tautan SMS mencurigakan yang diduga terkait kampanye phishing skala besar.

    Para pakar menilai kebocoran ini sangat berbahaya karena memberi akses kepada siapa pun, bahkan peretas tingkat rendah untuk masuk ke sistem digital hanya dengan membeli data curian di dark web.

    Foto: Infografis/ Passwod Anti Hacker/ Edward Ricardo
    INFOGRAFIS, Tips Anti Hacker, Cara Membuat Password Sakti Susah Di-Hack

    Tidak seperti insiden yang hanya berdampak pada perusahaan tertentu, kebocoran kali ini membuka celah ke hampir seluruh lapisan infrastruktur digital global.

    “Kebocoran satu password saja bisa membuka pintu ke seluruh kehidupan digital seseorang,” ujar para ahli, dikutip dari Gulf News, Sabtu (21/6/2025).

    Kombinasi antara jumlah, struktur, dan kebaruan data menjadikan kasus ini sangat berisiko. Kredensial yang bocor diduga berasal dari kombinasi daftar isian kredensial (credential stuffing), kebocoran lama yang dikemas ulang, dan log malware infostealer baru.

    Sebagian besar data dikumpulkan secara diam-diam dan bahkan ada yang tak sengaja dibiarkan terbuka hingga tersebar ke publik. Dengan lebih dari 16 miliar akun aktif kini terekspos, para pengguna internet disarankan segera mengambil langkah perlindungan:

    Ganti password, khususnya untuk akun penting seperti email, perbankan, dan penyimpanan cloud
    Gunakan password manager untuk membuat kata sandi yang kuat dan unik
    Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA)
    Beralih ke passkey jika tersedia
    Pantau dark web untuk mengecek apakah data Anda diperjualbelikan

    (wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Segera Ganti! 16 Miliar Password Apple, Facebook, Google, dkk Bocor

    Segera Ganti! 16 Miliar Password Apple, Facebook, Google, dkk Bocor

    Jakarta –

    Peneliti keamanan siber melaporkan salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah. Kebocoran data ini melibatkan 16 miliar kredensial login ke sejumlah layanan populer, termasuk Apple, Facebook, dan Google.

    Peneliti dari Cybernews mengatakan mereka menemukan 30 dataset yang masing-masing berisi puluhan juta hingga miliaran data login. Secara total, mereka menemukan 16 miliar data login.

    Hampir semua dataset yang bocor tidak pernah dilaporkan sebelumnya kecuali satu: dataset berisi 184 juta data login yang dilaporkan oleh Wired Magazine pada akhir Mei 2025.

    “Ini bukan hanya kebocoran data – ini adalah cetak biru untuk eksploitasi massal. Dengan lebih dari 16 miliar data login terekspos, penjahat siber kini memiliki akses yang tidak pernah ada sebelumnya ke kredensial pribadi yang dapat digunakan untuk mengambil alih akun, mencuri identitas, dan serangan phishing,” kata peneliti CyberNews, seperti dikutip dari Forbes, Sabtu (21/6/2025).

    “Yang paling mengkhawatirkan adalah struktur dan kebaruan dataset ini – ini bukan hanya data bocor lama yang didaur ulang. Ini adalah intelijen baru yang dapat dijadikan senjata dalam skala besar,” sambungnya.

    Cybernews mengatakan mereka sulit membandingkan data di semua dataset yang dikumpulkan, namun dapat dipastikan ada beberapa data duplikat. Artinya, sulit diketahui berapa banyak pengguna atau akun yang terekspos.

    Sebagian besar data yang bocor memiliki struktur yang sederhana yaitu URL diikuti dengan username dan password untuk login. Cybernews mengklaim sebagian besar data yang bocor diperoleh menggunakan malware infostealer, credential stuffing, dan bocoran lama yang didaur ulang.

    Informasi yang ada di dataset bocor ini dapat membuka akun di hampir semua layanan online, mulai dari Apple, Facebook, dan Google hingga GitHub, Telegram, dan beragam layanan pemerintahan.

    Walaupun terdengar mengerikan, pengguna internet diminta jangan panik dan harus fokus meningkatkan keamanan akunnya. Gunakan password yang kuat dan sulit ditebak, lalu aktifkan two-factor authentication (2FA).

    Untuk mengecek apakah ada password atau kredensial lain yang muncul di kebocoran data, gunakan layanan seperti Have I Been Pwned. Terakhir, jika kalian menggunakan password yang sama di semua akun, sebaiknya segera diganti ke password yang unik.

    (vmp/afr)

  • Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Menkomdigi Tegaskan Ruang Siber jadi Medan Baru Pertahanan Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai ruang siber yang menjadi medan tempur baru. Dia pun menyebut, kini ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak hanya datang dari darat, laut, dan udara saja.

    Oleh karena itu, Dalam kuliah umum di Lemhannas RI, Menkomdigi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital.

    “Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia,” tegas Meutya di hadapan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII di Jakarta dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).

    Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam ruang digital adalah penyebaran hoaks dalam tiga bentuk, yakni misinformation (informasi salah tanpa niat jahat), disinformation (informasi palsu yang sengaja disebarkan), dan malformasi (informasi benar yang digunakan untuk menyudutkan atau mencelakai pihak lain).

    “Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial,” imbuh Meutya.

    Dia pun menyoroti ancaman serius dari serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Salah satu contoh konkret adalah peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok Lock Bit 3.0 yang menuntut tebusan senilai US$20 juta dan mengganggu layanan 15 juta nasabah.

    Meutya juga menekankan bahwa infrastruktur strategis negara, termasuk militer dan lembaga pemerintahan, menjadi sasaran empuk serangan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital adalah keharusan.

    Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihaknya telah menerbitkan sejumlah regulasi strategis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.

    Kendati, dia mengatakan bahwa regulasi saja tidak cukup. Meutya mengajak para peserta P3N dan P4N untuk menjadi penggerak edukasi literasi digital di berbagai sektor pemerintahan. 

    “Masyarakat perlu dipahami bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten,” ujarnya.

    Menutup sambutannya, Meutya mengajak semua pihak menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif. 

    “Mari kita jaga Indonesia, tidak hanya dari darat, laut, dan udara, tetapi juga dari ruang maya,” katanya.

  • Bank Asal Swiss UBS dan Pictet Alami Kebocoran Data, Kok Bisa? – Page 3

    Bank Asal Swiss UBS dan Pictet Alami Kebocoran Data, Kok Bisa? – Page 3

    Sebelumnya, UBS setuju membeli saingannya Credit Suisse dalam kesepakatan yang didukung pemerintah. Pengumuman Minggu malam, 19 Maret 2023 datang setelah pembicaraan darurat selama akhir pekan di Swiss antara dua bank dan regulator keuangan negara tersebut.

    Dikutip dari BBC, Senin (20/3/2023), The Swiss National Bank atau bank sentral Swiss mengatakan, kesepakatan itu cara terbaik untuk memulihkan kepercayaan pasar keuangan dan mengelola risiko ekonomi.

    Sementara itu, Bank of England mengatakan, pihaknya menyambut baik “serangkaian tindakan komprehensif”. Pemegang saham Credit Suisse kehilangan hak suara atas kesepakatan itu dan akan menerima satu saham di UBS untuk setiap 22,48 saham yang dimiliki. Nilai akuisisi sekitar 3 miliar Swiss francs atau sekitar USD 3,25 miliar atau sekitar Rp 49,98 triliun (asumsi kurs 15.378 per dolar AS). Diperkirakan kesepakatan dapat diselesaikan pada akhir 2023.

    Pada penutupan perdagangan Jumat, 17 Maret 2023, valuasi Credit Suisse sekitar USD 8 miliar. Akan tetapi, kesepakatan itu telah mencapai apa yang diatur oleh regulator-mengamankan hasil sebelum pasar keuangan dibuka pada Senin, 20 Maret 2023.

    Dalam pernyataan bank sentral Swiss mengatakan, “solusi telah ditemukan untuk mengamankan stabilitas keuangan dan melindungi ekonomi Swiss dalam situasi yang luar biasa saat ini”.

    Pemerintah federal mengatakan untuk kurangi risiko apa pun bagi UBS, mereka akan memberikan jaminan terhadap potensi kerugian senilai USD 9,6 miliar atau sekitar Rp 147,63 triliun.

    Bank sentral Swiss juga telah menawarkan bantuan likuiditas hingga USD 110 miliar atau sekitar Rp 1.690 triliun. Lembaga keuangan global dengan cepat memuji kesepakatan itu. Bank of England mengatakan, pihaknya menyambut baik “serangkaian tindakan komprehensif” yang ditetapkan oleh otoritas Swiss.

    “Kami telah terlibat erat dengan mitra internasional selama persiapan pengumuman hari ini dan akan terus mendukung pelaksanaannya,”

    Dikatakan sistem perbankan Inggris dimodali dan didanai dengan baik, tetap aman dan sehat.

     

  • Hacker Makin Agresif, Indonesia Darurat Ahli Keamanan Siber! – Page 3

    Hacker Makin Agresif, Indonesia Darurat Ahli Keamanan Siber! – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dunia, termasuk Indonesia, tengah menghadapi ancaman serius akibat kekurangan tenaga ahli di bidang keamanan siber.

    World Economic Forum memperkirakan adanya defisit sekitar empat juta profesional keamanan siber secara global. Kawasan Asia-Pasifik menjadi wilayah yang paling merasakan dampaknya.

    Kondisi ini diperparah dengan temuan di Indonesia, di mana 80% organisasi mengaku kekurangan pakar keamanan siber.

    Ketidakseimbangan ini secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data sensitif, serangan ransomware yang merugikan, hingga potensi gangguan layanan publik dan sektor swasta yang vital.

    Minimnya jumlah individu dengan keahlian keamanan siber berpotensi melumpuhkan ketahanan infrastruktur digital nasional.

    Serangan siber yang semakin canggih dan menargetkan sistem-sistem kritikal serta data-data rahasia menjadi ancaman nyata. Tidak hanya institusi pemerintah, sektor swasta, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), juga berjuang menghadapi tantangan serupa.

    Regional Technical Head, ManageEngine Indonesia, Hanief Bastian, menekankan bahwa kondisi ini dapat menghambat kemajuan inovasi digital.

    “Inovasi digital akan melambat jika organisasi merasa ragu untuk mengadopsi teknologi baru karena mereka tidak memiliki jaminan keamanan siber yang memadai,” ujar Hanief melalui keterangannya, Rabu (18/6/2025).

    Lebih lanjut, ia menyoroti kerentanan UMKM karena sumber daya mereka terbatas, sementara pelaku kejahatan siber (hacker) semakin terorganisir dan agresif.

     

  • Transformasi Digital Digeber, Tapi Keamanan Siber Tercecer

    Transformasi Digital Digeber, Tapi Keamanan Siber Tercecer

    Jakarta –

    Saat banyak perusahaan menggeber transformasi digital, banyak perusahaan lain yang tak mempunyai sistem keamanan siber yang memadai.

    Menurut Edward, Direktur PT. Nusa Network Prakarsa yang bergerak di bidang penyedia solusi keamanan jaringan dan infrastruktur IT, kondisi ini membuat perusahaan tersebut menjadi rentan terhadap berbagai ancaman digital, dari mulai peretasan, kebocoran data, sampai ransomware.

    “Banyak perusahaan belum menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi target, bahkan sejak awal mereka terhubung ke internet,” kata Edward, dalam keterangan yang diterima detikINET, Senin (16/6/2025).

    Edward menjelaskan bahwa kelemahan terbesar justru bukan pada teknologinya, melainkan pada minimnya kesadaran dan literasi keamanan digital di internal perusahaan.

    “Kebocoran data sering kali disebabkan oleh hal-hal sepele, seperti penggunaan password yang mudah ditebak atau klik tautan phishing oleh karyawan,” tambahnya.

    Keamanan siber seringkali dianggap sebagai biaya tambahan untuk perusahaan, bukan sebagai perlindungan strategis untuk kelangsungan bisnis. Padahal, satu insiden peretasan saja bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara finansial maupun reputasi. Kesadaran ini harus mulai dibangun dari level pimpinan, bukan hanya diserahkan ke tim IT.

    “Selain karena alasan biaya, banyak perusahaan juga enggan berinvestasi pada keamanan siber karena merasa sistem IT mereka sudah cukup aman atau belum pernah mengalami insiden serius. Pola pikir ‘selama ini tidak ada masalah’ masih sering dijumpai, sehingga pengamanan digital dianggap bukan prioritas. Padahal, tanpa regulasi yang tegas soal standar keamanan, banyak pelaku usaha cenderung menunda hingga terjadi insiden yang merugikan,” jelas Edward.

    Transformasi digital dan keamanan siber menurutnya adalah dua hal yang harus berjalan beriringan dan berkelanjutan. Namun praktiknya, banyak perusahaan yang menerapkan satu jenis sistem keamanan, dan dianggap sudah mencukupi untuk melindungi semua infrastruktur digitalnya.

    Padahal, ancaman siber terus berkembang setiap saat dan sistem keamanannya pun harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.

    Dalam sejumlah kolaborasi penting, PT. Nusa Network Prakarsa membantu klien tidak hanya dalam penguatan sistem teknis, tetapi juga dalam merancang kebijakan internal keamanan informasi yang sejalan dengan standar global.

    Langkah ini mencerminkan peran perusahaan sebagai mitra transformasi digital yang tidak hanya fokus pada solusi teknologi, tetapi juga pada penguatan tata kelola dan budaya keamanan siber di dalam organisasi.

    “Kami ingin menciptakan budaya keamanan digital yang berkelanjutan. Bukan hanya pasang sistem lalu selesai, tapi memastikan setiap elemen di perusahaan paham dan siap menghadapi risiko siber,” tutupnya.

    (asj/fay)

  • Google Ingatkan Pengguna Gmail untuk Update Akun, Ada Bahaya Mengintai

    Google Ingatkan Pengguna Gmail untuk Update Akun, Ada Bahaya Mengintai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Google baru-baru ini mengeluarkan peringatan kepada para pengguna Gmail untuk segera meningkatkan keamanan akun mereka.

    Raksasa teknologi ini mengungkapkan bahwa 61% pengguna email telah menjadi target serangan siber, sementara pengguna layanan pesan teks di Amerika Serikat menghadapi risiko yang bahkan lebih tinggi.

    Google memperingatkan bahwa lebih dari 60% pengguna di AS mengalami peningkatan jumlah penipuan digital selama setahun terakhir. Parahnya lagi, lebih dari separuh dari mereka menyatakan pernah mengalami kebocoran data pribadi.

    Mengutip laporan Forbes, Minggu (15/6/2025), mayoritas pengguna masih menggunakan metode masuk yang lama seperti kata sandi dan otentikasi dua faktor (2FA), padahal sistem tersebut sudah tidak lagi cukup aman.

    Google mendorong pengguna untuk segera beralih ke sistem keamanan terbaru, yaitu passkey dan social sign-in seperti “Sign in with Google”.

    Pembaruan ini tak hanya mencakup akun Gmail, tetapi juga seluruh layanan Google yang digunakan sehari-hari, termasuk aplikasi dan situs web yang terhubung dengan akun Google.

    Kabar baiknya, pengguna dari generasi muda seperti Gen Z mulai meninggalkan kata sandi dan memilih teknologi yang lebih canggih. Meski mereka cenderung mengulang penggunaan kata sandi, generasi ini lebih terbuka terhadap passkey dan metode login berbasis perangkat.

    Google menegaskan bahwa kata sandi bukan hanya merepotkan, tetapi juga mudah disusupi dan seringkali menjadi korban kebocoran data.

    Oleh karena itu, Google mendorong pengguna untuk menggunakan alat yang secara otomatis melindungi akun, seperti passkey, sebuah metode autentikasi yang menggunakan sidik jari atau Face ID untuk login, tanpa perlu memasukkan kata sandi.

    Laporan keamanan dari Check Point semakin menegaskan urgensi pembaruan ini. Mereka menyatakan bahwa pelanggaran data kini bukan soal jika tetapi kapan.

    Menurut mereka, para peretas saat ini tidak lagi ‘meretas’ secara teknis, melainkan hanya masuk menggunakan kredensial yang sudah dicuri lewat phishing, rekayasa sosial, atau serangan brute force. Setelah berhasil masuk, mereka bisa mencuri data tanpa terdeteksi selama berbulan-bulan.

    Dengan meningkatnya ancaman terhadap akun Google, Google mengimbau agar pengguna segera mengganti metode keamanan akun mereka. Disarankan untuk berhenti menggunakan kata sandi dan SMS 2FA, serta mulai menggunakan aplikasi autentikator atau Google Prompt yang lebih aman.

    Google mengatakan bahwa kata sandi pada akhirnya akan hilang dan semakin jarang digunakan, tapi para pengguna bisa mempercepat peningkatan ke akun sekarang.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Rencana Besar Bocor, AI.gov Bakal Geser Peran PNS Amerika Serikat

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana ambisius pemerintahan Donald Trump untuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) secara menyeluruh di seluruh lembaga federal Amerika Serikat terbongkar ke publik setelah dokumen-dokumen penting terkait proyek AI.gov bocor di GitHub. 

    Kebocoran ini terjadi kurang dari sebulan sebelum peluncuran resmi inisiatif tersebut, yang dijadwalkan pada 4 Juli 2025. 

    Berdasarkan arsip repositori GitHub yang sempat diakses sebelum dihapus, AI.gov akan menjadi pusat integrasi AI di lingkungan pemerintah federal. 

    Proyek ini digarap oleh General Services Administration (GSA) melalui Technology Transformation Services (TTS), yang kini dipimpin oleh Thomas Shedd, mantan manajer integrasi perangkat lunak di Tesla dan dikenal sebagai sekutu Elon Musk menurut laporan The Register, Rabu (11/6/2025).

    Shedd membawa visi agar GSA beroperasi layaknya startup perangkat lunak, dengan strategi “AI-first” yang menargetkan otomatisasi berbagai tugas birokrasi yang selama ini dijalankan pegawai negeri.

    AI.gov dirancang untuk mempercepat inovasi pemerintah melalui tiga komponen utama yaitu Chatbot Pemerintah, API All-in-One, dan alat analitik untuk memantau penggunaan AI di seluruh lembaga secara real-time, termasuk preferensi dan pola pemakaian pegawai. 

    Dari dokumentasi API, sebagian besar model yang akan digunakan sudah bersertifikasi FedRAMP untuk keamanan data pemerintah, kecuali model dari Cohere yang belum mengantongi sertifikasi tersebut.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan soal kesiapan dan keamanan data sensitif pemerintah jika diolah oleh model yang belum terstandarisasi.

    Rencana adopsi AI skala besar ini menuai perhatian dan kekhawatiran dari para ahli yang menyoroti potensi risiko keamanan, privasi data warga, hingga kemungkinan AI menggantikan peran pegawai negeri secara masif.

    Penggunaan AI secara luas di pemerintahan juga dikhawatirkan memperbesar peluang kebocoran data, serta ketergantungan pada penyedia teknologi swasta yang berorientasi profit dan berbasis di luar negeri,

    “Ada kekhawatiran pemerintah menjadi terlalu bergantung pada model AI, yang bisa saja menghasilkan informasi keliru, bias, atau bahkan memperkuat kepentingan komersial perusahaan teknologi,” ujar Carissa Véliz, peneliti etika AI dari University of Oxford.

    Selain itu, pengawasan dan transparansi penggunaan AI di sektor publik dinilai masih minim, sementara kecepatan pengembangan teknologi AI jauh melampaui siklus pengadaan dan regulasi pemerintah 

    Setelah kabar kebocoran ini mencuat, seluruh repositori dan staging site AI.gov di GitHub langsung ditutup aksesnya oleh pihak terkait. Namun, sejumlah media telah mengamankan salinan arsip sebagai referensi publik.

    Pemerintah AS dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mendorong adopsi AI, baik untuk efisiensi birokrasi, deteksi penipuan, hingga pengawasan kontrak pemerintah. Namun, para pakar menegaskan perlunya kehati-hatian dan pengawasan ketat agar adopsi AI tidak menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks, baik dari sisi keamanan, etika, maupun tata kelola pemerintahan. 

  • Mudah! Ini Cara Mencari Tahu Seberapa Terkenal Nama Kamu di Google

    Mudah! Ini Cara Mencari Tahu Seberapa Terkenal Nama Kamu di Google

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tak hanya artis atau tokoh terkenal, kamu juga bisa mengecek seberapa banyak informasi tentang dirimu yang muncul di Google. Dengan begitu, kamu dapat mencari tahu seberapa terkenalnya kamu di raksasa mesin pencarian tahu.

    Pengecekan ini dapat dilakukan menggunakan beberapa tools, termasuk layanan yang disediakan langsung oleh Google. Berikut caranya, seperti dirangkum dari Make Use Of, Sabtu (7/6/2025):

    1. Media Sosial

    Media sosial memang jadi tempat yang pas melihat seberapa terkenalnya kamu di internet. Kami bisa mencari nama sendiri di platform digital.

    Di sana kamu bisa tahu seseorang menyebutkan namamu. Selain itu ada pemberitahuan atau notifikasi jika pengguna lain menyebut nama atau menautkan profil media sosial. Namun memang kemungkinannya kecil nama disebut secara publik kecuali memang terkenal.

    2. Google Alerts

    Cara ini bisa memberitahu setiap kali ada situs web yang menyebut namamu. Dengan melakukannya mungkin bisa menutup rasa penasaran seberapa terkenal dan banyaknya namamu dicari di Google.

    3. Google Analytics

    Cara terakhir adalah mengakses Google Analytics. Tapi cara ini bisa dilakukan jika kamu menjalankan situs web dan punya akses ke rangkaian tools webmaster Google.

    Analytics bisa digunakan untuk melihat kata kunci mana yang jadi pendorong traffic ke domain. Pada banyak situs web,nama orang bisa jadi salah satunya.

    Untuk menggunakanya, buat akun yang ditautkan pada properti online milikmu pada Google Analytics. Berikutnya tambahkan Google Tracking ID dari menu admin, dan di sana kamu akan punya akses ke seluruh data yang diterima situs web milikmu.

    Jika pengunjung web menemukan kamu dengan memasukkan namamu dalam kata kunci Google atau yang dikenal dengan Googling, maka kamu jadi orang pertama yang mengetahuinya.

    Cara hapus jejak digital

    Sebagai pengguna internet kamu juga dapat dengan mudah menghapus jejak digital. Dengan begitu tidak banyak informasi yang beredar di dunia maya.

    Berikut cara menghapus jejak digital di internet:

    Memakai Incognito

    Cara ini akan membuat aplikasi tidak akan merekam situs yang dituju. Selain itu keyword yang digunakan pengguna juga tak disimpan.

    Namun kamu perlu ingat jika hal ini bukan berarti akan lolos dari pengawasan. Misalnya saat masuk ke Facebook maka akan ada perekaman aktivitas yang dilakukan. Untuk menutup ISP, gunakan VPN saat menggunakan internet.

    Potensi Data Bocor

    Ada banyak situs yang berisi informasi apakah data yang kita simpan bocor atau tidak. Kamu bisa mengeceknya untuk mengetahui apakah ada potensi kebocoran data.

    Salah satu web yang bisa kamu kunjungi adalah ‘Have I been Pwned?’. Setelah masuk, isi alamat e-mail yang digunakan dan nanti hasilnya akan memperlihatkan apakah data yang dimiliki pernah bocor atau tidak dalam kejadian beberapa pencurian data di layanan online.

    Hapus Semua Cookie

    Untuk menghentikan situs melakukan pelacakan, kamu bisa menghapus cookie. Cara ini bisa dilakukan pada seluruh browser termasuk Chrome dan Firefox.

    Cookie dapat dihapus satu persatu atau seluruhnya secara sekaligus. Kamu bisa melakukannya dengan bantuan pihak ketiga seperti Advanced System Optimizer.

    Membatasi Pelacakan

    Ada kemungkinan sejumlah aplikasi menggunakan mode incognito jika diminta. Jadi sebaiknya periksa lebih dulu apakah aplikasi memiliki fitur untuk menghentikan pelacakan.

    Jika tidak ada opsi itu, maka hapus seluruh aktivitas secara manual. Prosesnya bergantung pada tiap sistem operasi yang digunakan.

    Menghapus Riwayat Pencarian

    Sejumlah aplikasi menggunakan penyimpanan data dengan lokal maupun cloud. Dengan begitu bisa menghubungkan informasi pada perangkat lainnya, dan berarti bisa menghapus log pencarian dari ponsel di berbagai platform.

    Contohnya adalah akun Google menyimpan riwayat pencarian dari ponsel Android. Untuk menghapusnya, akses Google dari web dan buka laman riwayat aktivitas dan kemudian hapus.

    Layanan DeleteMe

    Ada beberapa layanan pengepul data, seperti Spokeo, Whitepages.com dan PeopleFinder. Layanan itu bertugas mengumpulkan informasi serta menjualnya ke pihak ketiga. Kamu bisa menggunakan layanan DeleteMe atau DesseatMe untuk membersihkan jejak digital.

    (pgr/pgr)