Topik: kebocoran data

Polres Gresik Dalami Penyebaran 1,7 Juta Data Debitur oleh Aplikasi Ilegal Gomatel

Gresik (beritajatim.com) — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gresik mendalami penyebaran sekitar 1,7 juta data debitur yang diduga dilakukan oleh pengelola aplikasi ilegal bernama Gomatel. Pendalaman ini dilakukan setelah polisi mengamankan dan memeriksa empat orang terduga pengelola aplikasi tersebut.

Data debitur yang disebarluaskan tanpa izin itu tidak hanya berasal dari warga Kabupaten Gresik, tetapi juga mencakup masyarakat dari berbagai daerah lain di luar wilayah setempat. Data tersebut berkaitan dengan pemilik kendaraan roda empat yang tercatat belum melakukan pembayaran kewajiban keuangan.

Terungkapnya kasus ini berawal dari patroli siber rutin yang dilakukan jajaran Satreskrim Polres Gresik. Dalam patroli tersebut, petugas menemukan informasi viral yang menjadi perhatian publik terkait penggunaan aplikasi tertentu oleh oknum debt collector ilegal untuk mengakses dan menyebarkan data pribadi masyarakat.

Kanit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Gresik, Iptu Komang Andhika Haditya Prabu, mengatakan pihaknya langsung melakukan penyelidikan mendalam karena kasus tersebut menyangkut pelanggaran serius terhadap perlindungan data pribadi.

“Ini karena menyangkut data pribadi seseorang disebarluaskan. Kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap empat saksi,” ujar Komang Andhika, Jumat (19/12/2025).

Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui aplikasi Gomatel sempat dapat diakses secara umum dan bahkan tersedia di Play Store. Aplikasi berbayar tersebut berisi data debitur yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu, termasuk oknum penagih utang.

Polisi mengungkap, salah satu saksi memiliki peran sebagai pembuat atau aplikator aplikasi ilegal tersebut. Sementara saksi lainnya diduga berperan dalam pengumpulan data debitur dengan cara bekerja sama dengan sejumlah perusahaan pembiayaan.

“Salah satu saksi berperan sebagai aplikator. Selain itu, ada saksi lain yang berperan mencari data debitur dengan cara bekerja sama dengan sejumlah finance,” ungkap Komang Andhika.

Hingga saat ini, penyidik telah mengidentifikasi sekitar 1,7 juta data debitur yang terdampak. Jumlah tersebut masih terus didalami untuk memastikan cakupan dan sumber kebocoran data.

Polres Gresik juga mengimbau masyarakat agar tidak takut menghadapi oknum yang mengaku sebagai debt collector dan menghentikan kendaraan di tengah jalan. Masyarakat diminta untuk selalu menanyakan legalitas petugas yang mengaku sebagai penagih utang.

“Jika tidak bisa menunjukkan legalitasnya, segera lapor ke polisi. Sebab, tindakan ini bisa diidentifikasi sebagai begal berkedok debt collector,” pungkas Komang Andhika. [dny/beq]

19/12/2025 09:28
Keamanan Digital Indonesia: Retak di Hulu, Bocor di Hilir

Keamanan Digital Indonesia: Retak di Hulu, Bocor di Hilir
Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
BERMULA
dari seringnya nomor telepon Whatsapp dibajak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian oleh mereka digunakan untuk melakukan penipuan seolah-olah berinteraksi dengan nomor kontak yang ada di ponsel, saya tergerak menulis artikel ini.
Bukan semata-mata curhat pribadi, tetapi ada persoalan besar mengenai mudahnya data pribadi penduduk Indonesia, termasuk saya di dalamnya, dibajak oleh peretas. Mungkin juga pengalaman pribadi ini pernah dialami oleh para pembaca.
Dengan tulisan ini, niatan saya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman, jangan sampai pembajakan nomor telepon dan mungkin juga akun-akun penting lainnya terjadi pada para pembaca dan menjadi bencana digital.
Jujur, saya agak trauma tatkala nomor telepon atau akun media sosial kena bajak orang lain dengan tujuan busuk, yakni penipuan digital.
Tahun 2010, saat berkunjung ke markas Kaspersky di Moskow, Rusia, saya melihat paparan sekaligus demo bagaimana para peretas di kawasan Rusia dan negara-negara dekatnya seperti Estonia dan Ukraina, menjebol akun bank hanya menggunakan ponsel di telapak tangan.
Kaspersky sebagai produsen software antivirus terkemuka saat itu memperkenalkan antivirus khusus untuk ponsel.
Dalam demo itu diperlihatkan, bagaimana seorang peretas muda dengan mudah mencuri password akun bank seseorang hanya dalam hitungan menit. Padahal kata sandi yang diretas terdiri dari 13 karakter; gabungan angka, huruf dan lambang yang ada di keyboard ponsel atau laptop.
Dari sinilah saya “parno” seandainya tiba-tiba nomor Whatsapp saya diretas. Ini pastilah aksi sindikat terorganisir, pastilah ada orang berlatar IT atau seseorang yang punya bisnis menjual nomor-nomor Whatsapp ke sembarang orang.
Keamanan ponsel dari pabrikan itu dianggap biang dari penyerapan -kalau tidak mau disebut perampokan- data pribadi para penggunanya.
Dengan banyaknya aplikasi, seorang pengguna bisa dengan sukarela menyerahkan nomor KTP, nomor ponsel, alamat email beserta password-nya, lokasi di mana pengguna berada, rekening bank dan data-data sensitif lainnya.
Kembali kepada persoalan mengapa akun media sosial dan nomor Whatsapp demikian sering kena retas? Itulah yang membuat saya coba menesuri akar persoalannya, syukur-syukur bisa menjawab ketidakpahaman saya.
Tentu saya paham bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya melindungi warganya di ranah digital melalui beberapa kebijakan dan institusi, utamanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mulai berlaku sejak 2022 dan mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran.
Di sisi lain, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengawasi keamanan siber nasional, sementara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sering memblokir situs pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol).
Ada juga strategi nasional keamanan siber untuk mencegah serangan dari dalam maupun dari luar.
Namun, secara realistis, perlindungan ini belum benar-benar efektif menjaga kerahasiaan data digital penduduk Indonesia. Buktinya Whatsapp saya sering coba dibajak.
Implementasi UU PDP masih lambat, kesadaran dan penegakan hukum rendah, serta insiden kebocoran data terus meningkat.
BSSN mencatat ratusan serangan siber setiap tahun, dan Indonesia sering masuk peringkat atas negara dengan kebocoran data terbanyak secara global. Saya termasuk salah satu “korban” di dalamnya tentu saja.
Contoh kasus kebocoran data yang merugikan rakyat yang masuk kategori kasus besar dalam kurun waktu 2023-2025, menunjukkan kerentanan sistem itu sendiri.
Kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2024, misalnya, di mana peretas berhasil membobol ratusan juta data pribadi dari berbagai instansi pemerintah, termasuk data ASN dan layanan publik. Perlindungan yang jauh dari maksimal.
Kemudian Data Dukcapil dan NPWP (2023-2024) di mana peretas seperti Bjorka membocorkan jutaan data kependudukan dan pajak untuk kemudian dijual di forum gelap.
Bank Syariah Indonesia dan BPJS Kesehatan juga tidak luput dari serangan peretas di mana jutaan data nasabah dan pasien bocor, menyebabkan risiko penipuan identitas dan kerugian finansial. Mengerikan.
KPU dan PLN Mobile jelas berisi data pemilih dan pelanggan listrik, juga bocor dengan total ratusan juta rekaman pada 2023-2025.
Kasus-kasus ini jelas merugikan rakyat karena data pribadi (NIK, nomor HP, alamat) digunakan untuk penipuan, pinjol ilegal, atau pencurian identitas, menyebabkan kerugian materiil dan psikologis.
Pertanyaan yang menggantung pada benak saya, mengapa momor telepon (Whatsapp) sering dibajak? Boleh jadi nomor telepon, terutama yang terkait Whatsapp, karena banyaknya layanan digital (bank, email, media sosial) menggunakan verifikasi SMS/OTP (One Time Password).
Indonesia merupakan salah satu pengguna Whatsapp terbanyak di dunia, sehingga menjadi target empuk sasaran penipuan digital. Diperkirakan mencapai lebih dari 112 juta pengguna pada tahun 2025, menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia setelah India dan Brasil.
Dari literatur yang saya susuri, saya paham bagaimana cara utama pembajakan, yakni dengan cara yang disebut SIM Swapping, yakni kejahatan siber di mana pelaku menipu operator seluler untuk mentransfer nomor ponsel korban ke kartu SIM mereka, sehingga pelaku bisa menerima SMS dan panggilan korban, termasuk kode OTP untuk membajak akun bank, e-wallet dan media sosial, lalu menguras dana atau mencuri data.
Bagaimana cara kerjanya? Penjahat siber mengumpulkan data pribadi korban (via phishing atau kebocoran data), lalu menghubungi operator seluler dengan berpura-pura sebagai korban untuk memindahkan nomor ke SIM baru mereka.
Mereka lalu menerima OTP dan mengambil alih Whatsapp/akun bank sebagaimana telah saya jelaskan tadi.
Phishing
dan
social engineering
juga sering dilakukan, yakni mengirim
link
(tautan) palsu atau menipu korban dengan memberikan kode verifikasi Whatsapp, atau menggunakan data bocor untuk reset akun email/media sosial.
Banyak cara lainnya, termasuk serangan
malware
sebagaimana yang saya lihat di Moskow, Rusia itu.
Tatkala ponsel Whatsapp saya digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud melakukan penipuan, jelas saya dirugikan.
Setidak-tidaknya kredibilitas saya jatuh karena dalam aksi penipuannya para pembajak bisa berpura-pura meminjam uang atau menawarkan produk tertentu, biasanya lelang fiktif.
Memang saya tidak kehilangan akses akun Whatsapp, email atau media sosial, tetapi penjahat tentu telah berkirim pesan ke “circle” saya dengan maksud menipu teman atau keluarga. Paling sering modus pinjam uang itu tadi, misalnya.
Mungkin orang lain yang lebih sial dari saya telah kehilangan akses terhadap ponselnya sendiri di mana aplikasi Whatsapp ada di ponsel tersebut.
Padahal, di dalamnya ada aplikas bank dan boleh jadi akses rekening bank seperti transfer ilegal dapat mengakibatkan kerugian jutaan bahkan miliaran rupiah.
Penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh seseorang juga dapat digunakan untuk teror, pinjol ilegal, atau pencemaran nama baik.
Apa dampak dari nomor Whatsapp yang dibajak orang berkali-kali? Jelas akan waswas dan traumatis, apalagi “parno” yang tidak hilang begitu saja setelah melihat bagaimana anak-anak remaja di Rusia sedemikian gampangnya membobol akun bank dengan
password
rumit sekalipun.
Tambahan lagi dampak psikologis berupa stres dan kehilangan privasi. Di berbagai tempat, banyak kasus bunuh diri akibat teror melalui
peretasan
akun aplikasi percakapan maupun akun media sosial.
Pemerintah Indonesia aktif memblokir ribuan situs judol dan pinjol ilegal, serta ada Satgas Pemberantasan Judi Online.
Namun, regulasi itu masih longgar dibanding Eropa, yang menerapkan GDPR (General Data Protection Regulation) yang sangat ketat soal data dan batasan usia untuk media sosial/ponsel. Misalnya, anak di bawah 13-16 tahun dilarang memakai platform tertentu tanpa izin orangtua.
Di Indonesia, anak muda sangat rentan, mereka banyak terjebak pinjol ilegal (bunga mencekik, teror penagihan) dan judol (kecanduan cepat).
Dampaknya tentu parah, yakni kerugian finansial, utang menumpuk, depresi, gangguan mental, hingga bunuh diri.
Laporan menunjukkan korban pinjol/judol didominasi usia 19-35 tahun, sering dari kalangan mahasiswa atau pekerja muda.
Dari penelusuran ini timbul pertanyaan pada diri saya, apakah penipuan digital ini terorganisir dan justru melibatkan aparat yang paham seluk-beluk data penduduk?
Bukan saya berburuk sangka, tetapi memang banyak penipuan digital (terutama judol dan scam investasi) karakteristiknya menurut para pemerhati siber bersifat terorganisir, sering melibatkan sindikat internasional (WNA China , Rusia dan Ukraina di Indonesia atau WNI dipaksa menjadi bagian dari kriminalitas ilegal digital di Kamboja dan Myanmar).
Ini seperti “bisnis” dengan
call center, script
penipuan, dan target korban massal.
Soal keterlibatan aparat, ada dugaan oknum aparat penegak hukum terlibat di beberapa kasus lokal, misalnya “kebal hukum” karena kuatnya
backing
, tetapi ini bukan bukti sistematis atau melibatkan institusi secara keseluruhan.
Kebanyakan kasus yang terungkap justru ditangani aparat, seperti penggerebekan sindikat WNA. Rumor ini sering beredar di media sosial, tetapi sumber kredibel lebih menunjuk ke korupsi oknum secara individu ketimbang konspirasi besar institusi.
Atas semua fakta dan kejadian itu, secara pribadi saya berpendapat bahwa pemerintah Indonesia belum cukup serius dan efektif dalam melindungi rakyat di ranah digital, meski ada kemajuan seperti UU PDP tadi.
Bukti nyata adalah kebocoran data masih saja terus terjadi, bahkan setelah regulasi baru diberlakukan dan hal itu menunjukkan
enforcement
masih lemah, tata kelola buruk, dan kurangnya investasi di keamanan siber di sini.
Sementara semua layanan (e-KTP, bank, pemilu) sudah beralih online, rakyat dibiarkan “terpapar” tanpa perlindungan memadai. Ini ibaratnya seperti membangun pasar digital besar tanpa pagar dan personel keamanan yang kuat.
Bandingkan dengan Eropa dan Singapura di mana mereka sangat peduli terhadap generasi mudanya dengan pemberlakuan ketat batas usia dan sanksi berat bagi perusahaan yang melanggar privasi.
Sementara di sini, anak muda justru “terpenjara” pinjol/judol hanya karena edukasi literasi digital yang tidak serius, bahkan masih minim, regulasi yang masih longgar, dan blokir situs mudah diakali VPN (Virtual Private Network).
Penipuan terorganisir memang seperti bisnis haram yang menguntungkan segelintir orang, dan dugaan oknum aparat terlibat semakin memperburuk kepercayaan publik. Bagi saya, ini mencerminkan masalah korupsi struktural yang lebih dalam lagi.
Solusi yang saya usulkan adalah perlunya penegakan hukum super tegas (sanksi berat bagi pengelola data ceroboh), edukasi masif sejak di sekolah, batasan usia untuk platform berisiko, dan kolaborasi internasional melawan sindikat digital terorganisir.
Tanpa itu, rakyat akan terus menjadi korban di “pasar digital” yang tak terkendali ini.
Pemerintah harus bertindak lebih proaktif, bukan reaktif setelah kejadian demi kejadian. Jangan juga seolah menjadi korban seperti yang saya alami dan kesannya putus asa dengan terus menerusnya bertambah korban dari waktu ke waktu.
Karena
keamanan digital
bukan sekadar pilihan, tapi keharusan bagi negara untuk melindungi rakyatnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

19/12/2025 07:15
Setumpuk PR Registrasi SIM Card dengan Biometrik: Lansia, 3T, dan Keamanan

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tetapkan registrasi SIM card dengan biometrik pengenalan wajah mulai 1 Juli 2026, namun sejumlah hambatan harus diantisipasi agar program ini berjalan lancara.

Pakar Keterbukaan Informasi Publik dan Pelindungan Data Pribadi Alamsyah Saragih, menilai masih banyak aspek yang harus dipertimbangkan secara serius sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Menurut Alamsyah, biometrik memiliki risiko yang cukup besar. Biometrik bukanlah kata sandi yang bisa diganti apabila terjadi kebocoran data. Jika data biometrik bocor, risikonya bersifat seumur hidup.

“Ada tiga risiko yang harus diperhatikan bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga eksklusi sosial dan mission creep,” ujarnya di acara talkshow bertajuk Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition yang digelar Komdigi di Jakarta, Rabu (17/12/2025)

Mantan Komisioner Ombudsman RI periode 2016–2021 itu menambahkan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal, serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses sistem biometrik.

Keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di sejumlah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, kesiapan akses teknologi biometrik di Indonesia dinilai belum merata. Alamsyah mencontohkan potensi persoalan dalam kondisi darurat.

“Kalau ini tidak dimitigasi, ini akan jadi sumber keributan. Tidak kebayang misalnya ada bencana, handphone hilang, lalu orang harus pakai face recognition, tapi sistemnya belum jalan,”

Untuk menghindari berbagai risiko tersebut, Alamsyah menyarankan pemerintah melakukan simulasi kebijakan dengan berbagai skenario kasus sebelum implementasi penuh dilakukan. Simulasi ini penting untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menyiapkan solusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Alamsyah juga menekankan pentingnya pembatasan tujuan penggunaan data biometrik secara tegas. Menurutnya, tanpa pembatasan yang ketat, data biometrik yang awalnya digunakan untuk verifikasi kepemilikan SIM berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Kalau tidak ada pembatasan, niscaya bisa digunakan untuk yang lain. Mau tidak mau pemerintah harus membatasi dengan sangat ketat dan membangunnya bersama pihak-pihak lain,” ujarnya.

Selain itu, jaminan hukum atas opsi non biometrik juga dinilai penting. Opsi ini diperlukan untuk memastikan keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu atau tidak memungkinkan menggunakan sistem biometrik, seperti lansia dan penyandang disabilitas.

Alamsyah menilai mitigasi harus menjadi prioritas utama sebelum kebijakan ini dijalankan.

Beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan antara lain dasar hukum khusus dan pembatasan tujuan penggunaan biometrik, pemisahan database biometrik dan data komunikasi, penerapan enkripsi serta prinsip irreversibility, penguatan hak subjek data, penyediaan opsi non biometrik dan kebijakan inklusif, pengawasan independen, sanksi tegas, serta audit berkala, dan larangan penggunaan biometrik untuk surveillance massal

Perlu diperhatikan praktik pengawasan massal selama ini justru paling banyak dilakukan oleh aparat negara.

“Perilaku surveillance massal ini paling banyak dilakukan oleh aparat. Be careful kalau untuk tujuan itu. Kalau mau dilakukan, harus ada aturan yang jelas, sementara aturan untuk surveillance massal itu belum ada,” tegasnya.

Alamsyah juga menguraikan sejumlah poin regulasi yang dinilai belum siap. Pertama, belum adanya pasal eksplisit yang membatasi penggunaan biometrik SIM card hanya untuk registrasi SIM, sehingga membuka risiko function creep ke ranah lain seperti perpajakan, intelijen, dan profiling.

Kedua, belum terdapat larangan tegas terkait integrasi database biometrik dengan data komunikasi.

Ketiga, opsi nonbiometrik belum dijamin secara eksplisit dalam regulasi yang ada.

Keempat, hak warga sudah diatur dalam UU PDP, namun mekanisme implementasinya masih lemah dan penegakannya belum teruji.

Terakhir, pengawasan independen masih menjadi persoalan. Otoritas pelindungan data pribadi saat ini masih berada di bawah eksekutif dan belum setara dengan Data Protection Authority (DPA) di Eropa yang bersifat independen.

Diketahui, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah,mengatakan sistem biometrik akan ditetapkan mulai 1 Juli 2026 dan wajib digunakan untuk seluruh pendaftaran kartu baru.

Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kondisi keamanan digital Indonesia yang dinilai memprihatinkan.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga saat ini kerugian akibat kejahatan digital atau digital scam telah mencapai Rp8,7 triliun. Sebanyak 399.780 konsumen tercatat telah melaporkan kasus penipuan digital kepada OJK. (Nur Amalina)

17/12/2025 20:07
PDN Belum Beroperasi, IDPRO Singgung Interoperabilitas Sistem hingga Tata Kelola

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai faktor keamanan, tata kelola operasional, hingga interoperabilitas menjadi penyebab Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang tak kunjung menyala.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan proses penilaian PDN memang melibatkan aspek yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kesiapan fisik infrastruktur, seperti bangunan, listrik, atau sistem pendingin.

“Tetapi mencakup verifikasi yang komprehensif terhadap cyber security posture, tata kelola operasional, interoperabilitas sistem,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Interoperabilitas sistem data centern merujuk pada kemampuan berbagai sistem atau aplikasi untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif tanpa intervensi manusia yang signifikan. Konsep ini penting dalam teknologi informasi untuk memastikan kolaborasi antar platform yang berbeda.

Selain itu, menurut Hendra, kesiapan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan PDN juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian.

“Jadi memang melibatkan komponen; people, process dan teknologi,” tambahnya.

Dia menegaskan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai otoritas yang berwenang melakukan uji kelayakan keamanan siber memiliki mandat untuk memastikan PDN tidak hanya secure by design, tetapi juga secure in operation.

Penilaian tersebut mencakup pengujian kontrol akses, sistem deteksi dan respons insiden, enkripsi data, segmentasi jaringan, serta berbagai aspek teknis lainnya.

Seiring meningkatnya risiko dan kompleksitas ancaman siber, terutama terhadap fasilitas vital seperti PDN, Hendra menilai kehati-hatian dan ketelitian dalam proses uji kelayakan menjadi sangat krusial.

Karena itu, lanjut dia, durasi penilaian yang relatif panjang bukan merupakan bentuk keterlambatan, melainkan wujud tanggung jawab untuk memastikan PDN benar-benar tangguh dan tepercaya sebagai tulang punggung transformasi digital nasional.

Berdasarkan pengamatan IDPRO, standar keamanan PDN dirancang mengacu pada praktik terbaik global serta regulasi nasional. Beberapa kerangka kerja yang menjadi rujukan antara lain ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000, NIST Cybersecurity Framework, serta berbagai regulasi BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

“Selain itu, penerapan prinsip zero trust architecture, multi-layered security, serta keberadaan Security Operation Center yang aktif 24/7 menjadi bagian integral dari sistem pertahanan PDN. Ini untuk menghindari terjadinya kebocoran data dan juga cyber security incident lainnya Mbak,” tutur Hendra.

Dia menegaskan IDPRO mendukung penuh langkah BSSN dan Komdigi dalam memastikan seluruh aspek keamanan PDN dipenuhi secara menyeluruh. Menurutnya, PDN harus menjadi rujukan praktik terbaik dalam pengelolaan pusat data nasional.

“PDN harus menjadi contoh nyata best practice dalam pengelolaan data center yang aman, andal, dan berdaulat,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan proses penilaian kelayakan PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi Mira Tayyiba mengatakan PDN masih berada pada tahap evaluasi keamanan.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

17/12/2025 17:27
Cara Login ASN Digital dan Aktivasi MFA untuk Keamanan Akun ASN

Bisnis.com, JAKARTA – Transformasi digital di lingkungan Aparatur Sipil (ASN) terus diperkuat melalui kehadiran ASN Digital sebagai layanan kepegawaian yang terintegrasi. Platform ini berperan sebagai sistem terpadu yang memudahkan ASN mengakses berbagai layanan kepegawaian dengan aman.

Sejalan dengan penerapannya, pemahaman mengenai cara login ASN Digital serta langkah aktivasi Multi-Factor Authentication (MFA) menjadi hal penting guna menjaga keamanan akun dan memastikan seluruh layanan dapat digunakan tanpa kendala.

platform layanan berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengintegrasikan pengelolaan dan akses data serta layanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam satu sistem terpusat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi, dan menjaga keamanan data ASN.

Syarat Login ASN Digital

Sebelum melakukan login ASN Digital, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Mengutip ketentuan dari BKN, ASN wajib memiliki akun terdaftar yang terhubung dengan Nomor Induk Pegawai (NIP), alamat email aktif, serta nomor ponsel yang valid. Data tersebut digunakan sebagai sarana verifikasi dan pemulihan akun.

Selain itu, ASN disarankan menggunakan perangkat pribadi dan koneksi internet yang stabil untuk menghindari gangguan saat proses login maupun aktivasi MFA.

Cara Login ASN Digital

Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk login ASN Digital:

Akses laman resmi layanan ASN Digital di https://asndigital.bkn.go.id/
Masukkan “Username” yang terdaftar, atau menggunakan “Username” yang sama dengan akun SSO ASN dan MyASN.
Masukkan “Password”, lalu klik “Sign In”.
Buka aplikasi Google Authenticator dan masukkan kode OTP yang diberikan.
Jika data sesuai, pengguna akan diarahkan ke dashboard My ASN Digital.

Penerapan MFA dan Cara Aktivasi MFA ASN Digital

Seiring meningkatnya risiko kebocoran data, ASN Digital menerapkan sistem Multi-Factor Authentication (MFA) sebagai langkah pengamanan tambahan. Melalui mekanisme ini, pengguna tidak hanya mengandalkan kata sandi, tetapi juga harus melewati tahapan verifikasi lain saat masuk ke akun.

Mengacu pada penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait keamanan layanan, penerapan MFA ditujukan untuk memastikan akses data kepegawaian hanya dilakukan oleh pemilik akun yang berwenang, dengan penggunaan kode verifikasi tambahan. Berikut langkah-langkah aktivasi MFA:

Unduh aplikasi Google Authenticator di Playstore atau App Store.
Login ke MyASN dengan mengakses laman https://asndigital.bkn.go.id/.
Pilih opsi “Aktifkan MFA”.
Sistem otomatis mengarahkan ke laman SIASN untuk proses verifikasi dan login SSO ASN.
Nantinya akan muncul kode QR, kemudian pindai kode QR menggunakan Google Authenticator.
Masukkan kode OTP pada kolom verifikasi, lalu klik Submit.

Jika kode OTP sesuai, sistem akan mengonfirmasi bahwa MFA telah aktif. Sejak tahap ini, setiap login ASN Digital akan memerlukan verifikasi tambahan melalui kode OTP.

Dalam proses aktivasi MFA, ASN perlu memastikan aplikasi autentikator telah terpasang dan berfungsi dengan baik. Selain itu, pengaturan waktu pada ponsel harus sinkron dengan waktu sistem, karena perbedaan waktu dapat menyebabkan kode OTP yang dihasilkan tidak valid.

Cara Login My ASN Digital Setelah Aktivasi MFA

Setelah MFA aktif, cara login My ASN Digital setelah aktivasi MFA mengalami sedikit perubahan. Pengguna tetap memasukkan NIP dan kata sandi seperti biasa. Namun, sistem akan menambahkan tahap verifikasi berupa permintaan kode OTP.

Kode OTP diambil dari aplikasi autentikator yang telah disinkronkan sebelumnya. Setelah kode dimasukkan dan diverifikasi, pengguna dapat mengakses dashboard My ASN Digital.

Kode OTP ini bersifat sementara dan hanya berlaku dalam waktu singkat, hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kendala Umum Aktivasi dan Login MFA ASN Digital

Dalam situasi tertentu, ASN dapat menghadapi kendala akses, seperti lupa kata sandi, kode OTP tidak muncul, atau aplikasi autentikator gagal melakukan sinkronisasi. Berdasarkan panduan resmi BKN, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reset MFA melalui menu pemulihan akun atau mengajukan permohonan bantuan kepada unit kepegawaian di instansi masing-masing.

Penerapan MFA di ASN Digital merupakan bagian dari kebijakan perlindungan data ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN merupakan PNS dan PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah, menyebutkan bahwa data ASN memiliki tingkat sensitivitas tinggi dan wajib dilindungi dari akses tidak sah.

Dengan MFA, risiko pembobolan akun akibat kebocoran kata sandi dapat terhindar. Sistem ini juga mendukung prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan akuntabel.

16/12/2025 17:14
Operasional PDN Molor, Ancaman Kebocoran Data hingga Pemborosan Anggaran Mengintai

Bisnis.com, JAKARTA — Tertundanya operasional Pusat Data Nasional (PDN) dinilai menyimpan risiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia, terutama ancaman kebocoran data yang berpotensi berdampak sistemik.

Pengamat telekomunikasi Kamilov Sagala menilai berbagai insiden kebocoran data dan gangguan layanan publik seharusnya menjadi pelajaran mahal bagi negara.

Salah satunya, gangguan layanan imigrasi yang terjadi pada Juni 2024 akibat kelumpuhan PDNS, yang diduga kuat dipicu serangan siber ransomware.

Insiden tersebut menyebabkan penumpukan paspor, antrean panjang di bandara, serta layanan yang harus dilakukan secara manual.

Menurut Kamilov, peristiwa tersebut justru menegaskan lemahnya perlindungan data nasional karena masih tingginya ketergantungan pada pihak ketiga.

“Pembelajaran yang mahal malah karena negara kita ini telanjang semuanya dibuat oleh pihak-pihak ketiga. Sehingga data kita tidak terjaga dengan baik. Artinya integritas nilai dari data kita itu lemah gitu,” kata Kamilov kepada Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dia menekankan pentingnya sinergi sejak awal antara lembaga yang memiliki mandat pelindungan data, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Namun, menurutnya, hingga kini masih terdapat hambatan koordinasi antarlembaga.

Kamilov menilai persoalan PDN seharusnya berada langsung di bawah kendali presiden karena data telah menjadi aset strategis baru negara. Tanpa keterlibatan langsung kepala negara, penyelesaian dan pengelolaan PDN dinilai akan berjalan lambat.

Dia juga memandang data sebagai “big oil” atau sumber penghasilan masa depan yang nilainya bahkan melampaui komoditas sumber daya alam, sehingga harus dikelola secara serius, profesional, dan terintegrasi oleh negara.

Terkait lamanya uji kelayakan PDN, Kamilov menilai secara infrastruktur fasilitas tersebut sejatinya telah siap.

“Secara infrastruktur sudah oke. Nah ini kan kembali kepada para tadi bisa diitu badannya sendiri dan berikut manusianya,” ujarnya.

Ilustrasi tempat penyimpanan data

Dia juga menyinggung dinamika geopolitik global dan perang dagang yang memengaruhi ketersediaan perangkat teknologi tinggi. Namun, menurutnya, kondisi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai peluang.

Kamilov menilai perangkat keras dan perangkat lunak PDN pada dasarnya telah siap digunakan, sehingga keterlambatan lebih disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi antarlembaga dan pimpinan yang terlibat.

Selain itu, Kamilov menyoroti ketidakpastian pembangunan PDN di sejumlah lokasi yang telah direncanakan. Dia menyebut proyek PDN seharusnya dibangun di tiga wilayah, yakni Batam, Jakarta, dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun hingga kini, pembangunan PDN di Batam tertunda, PDN Jakarta menghadapi berbagai persoalan, sementara perkembangan PDN di IKN belum menunjukkan kejelasan.

Menurut dia, penundaan tersebut merugikan negara, baik secara ekonomi maupun strategis. Kamilov mengingatkan bahwa dampak kebocoran data jauh lebih berbahaya dibandingkan kehilangan sumber daya alam yang bersifat kasat mata.

“Tapi kalau data ini hitungan detik, hilang, bocor itu udah terbang kemana-mana. Dan ruginya luar biasa,” tegasnya.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi Heru Sutadi mengatakan proses uji kelayakan PDN oleh BSSN memang memerlukan waktu lama karena mencakup pemeriksaan mendalam terhadap aspek keamanan siber, bukan sekadar infrastruktur fisik.

Menurut Heru, meskipun bangunan dan perangkat keras telah siap, pengujian berlapis tetap diperlukan untuk meminimalkan risiko serangan siber.

“Ini termasuk verifikasi spesifikasi teknis, penanganan rekomendasi perbaikan, dan pengujian berlapis untuk menghindari kebocoran data,” kata Heru saat dihubungi Bisnis, Senin (15/12/2025).

Dia menilai kehati-hatian tersebut wajar mengingat PDN menyimpan data vital negara. Meski demikian, Heru menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik.

ANGGARAN BENGKAK

Di sisi lain, dia mengakui kondisi PDN yang belum beroperasi justru menimbulkan pemborosan anggaran, mengingat PDN sebagai aset negara bernilai triliunan rupiah masih menganggur.

“Sementara pemerintah masih bayar mahal untuk PDNS sebagai solusi sementara,” ujarnya.

Heru menganalogikan kondisi tersebut seperti memiliki aset baru tetapi tidak dapat dimanfaatkan.

Dia menilai jika penundaan PDN terus berlanjut, dampaknya tidak hanya dirasakan dari sisi anggaran, tetapi juga terhadap keamanan dan kepercayaan publik. Risiko kebocoran data massal pun dinilai masih mengintai, terutama jika ketergantungan pada PDNS berlanjut.

“Yang dikhawatirkan adalah ini akan kembali tiap kementerian/lembaga membangun pusat data sendiri lagi, yang memboroskan anggaran negara,” ujar Heru.

Dia menambahkan persoalan ini semestinya segera mendapat perhatian langsung presiden. “Presiden Prabowo perlu segera memanggil Menkomdigi dan Kepala BSSN agar PDN tidak sia-sia,” katanya.

Petugas memeriksa server di sebuah data center

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan penilaian PDN oleh BSSN masih berlangsung sehingga fasilitas tersebut belum dapat beroperasi. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan perkembangan PDN masih berada dalam tahap evaluasi keamanan oleh BSSN.

“Untuk PDN doakanlah. Kami sudah siap tetapi kan masih dinilai sama BSSN. [kenapa lama?] Ya kan ada remedial segala sudah kayak orang ujian,” kata Mira kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/12/2025).

Dengan kondisi tersebut, proses penilaian kelayakan PDN di Cikarang tercatat telah berlangsung lebih dari satu tahun.

PDN sendiri dirancang sebagai fasilitas pusat data pemerintah untuk menempatkan, menyimpan, mengolah, dan memulihkan data instansi pusat dan daerah secara terpusat sebagai tulang punggung Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Nilai investasi pembangunan PDN tahap pertama di Cikarang mencapai sekitar Rp2 triliun hingga Rp2,7 triliun, yang dibiayai melalui kombinasi pendanaan pemerintah Prancis dan APBN. BSSN mulai melakukan pemeriksaan intensif terhadap PDN dan PDNS sejak insiden gangguan dan serangan ransomware pada Juni 2024.

15/12/2025 14:46
Kenapa Internet Rakyat Membuat Banyak Orang Tertarik? Simak Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com – Pengembangan layanan internet berbasis kebutuhan masyarakat terus mengalami perubahan, dan internet rakyat menjadi salah satu inovasi yang belakangan ini mencuri perhatian publik.

Di tengah derasnya arus digitalisasi, layanan ini muncul sebagai solusi baru bagi mereka yang membutuhkan koneksi cepat, stabil, dan terjangkau.

Lantas, apa sebenarnya alasan banyak orang mulai melirik layanan ini? Dihimpun Beritasatu.com dari berbagai sumber, berikut penjelasan lengkapnya.

Apa Itu Internet Rakyat?

Internet rakyat merupakan layanan wifi berbasis teknologi 5G fixed wireless access (FWA) yang memanfaatkan sistem open radio access network (Open RAN) pada frekuensi 1,4 GHz.

Dengan mekanisme distribusi melalui menara BTS tanpa instalasi kabel, proses penyediaan jaringan menjadi lebih efisien dan cepat. Layanan ini dikembangkan oleh PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge bersama mitranya dari Jepang, OREX SAI.

Perusahaan Jepang tersebut bahkan mendirikan anak usaha bernama PT OREX SAI Indonesia yang berfokus pada pengembangan radio unit untuk frekuensi 1,4 GHz sekaligus memimpin operasional di Indonesia.

Kolaborasi ini resmi diluncurkan di Jakarta pada 12 November 2025, setelah melalui penandatanganan perjanjian pada Maret 2025. Dalam kerja sama tersebut, OREX SAI menyediakan sistem Open RAN FWA pertama di dunia, lengkap dengan dukungan teknologi 5G Core dari NEC Corporation.

Sementara itu, distribusi layanan dilakukan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama, anak usaha Surge, bekerja sama dengan 26 distributor lokal untuk memperluas jangkauan di wilayah region I pada tahap awal.

Mengapa Banyak Orang Tertarik pada Internet Rakyat?

Di tengah tuntutan konektivitas yang semakin tinggi, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum menikmati layanan internet yang memadai.

Kehadiran internet rakyat menjadi jawaban bagi masyarakat, terutama di daerah Jawa, Maluku, dan Papua, yang selama ini menghadapi keterbatasan akses. Berikut sejumlah faktor yang membuat layanan ini kian diminati:

1. Harga terjangkau dan kecepatan tinggi

Internet rakyat dirancang untuk memberikan koneksi cepat dengan kecepatan puluhan hingga 100 mbps. Uniknya, layanan ini ditawarkan dengan biaya yang jauh lebih terjangkau, yakni mulai dari Rp 100.000 per bulan.

Efisiensi penggunaan teknologi Open RAN dan model bisnis yang sederhana memungkinkan penyedia menghadirkan kualitas layanan tinggi tanpa membebankan biaya besar kepada pelanggan.

Dengan kecepatan tersebut, berbagai aktivitas digital seperti streaming, video conference, hingga pengunduhan file berukuran besar dapat dilakukan dengan lancar.

Bagi pekerja jarak jauh, pelajar, hingga pelaku UMKM, fitur ini sangat membantu meningkatkan produktivitas.

Lebih jauh, hadirnya internet cepat dengan harga murah membantu menyetarakan akses digital di daerah terpencil, sehingga mereka dapat menikmati kualitas koneksi yang setara dengan masyarakat di kota besar.

2. Tersedianya akses di wilayah yang sulit terjangkau

Internet rakyat membawa misi besar, yakni mengurangi kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural.

Selama bertahun-tahun, banyak daerah tidak memperoleh layanan internet memadai akibat keterbatasan infrastruktur atau kurangnya investasi penyedia layanan.

Model bisnis internet rakyat yang lebih efisien membuatnya mampu menjangkau daerah pinggiran dan pedesaan yang tidak terlayani jaringan serat optik.

Inilah bentuk nyata dari demokratisasi digital, di mana masyarakat dari berbagai wilayah mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati internet berkualitas tanpa bergantung pada lokasi tempat tinggal.

3. Mendukung kemajuan pendidikan

Pada era modern, akses internet yang stabil memainkan peran penting dalam dunia pendidikan. Kehadiran internet rakyat membantu mengurangi hambatan konektivitas yang selama ini dihadapi pelajar di berbagai daerah.

Dengan koneksi yang memadai, siswa dan mahasiswa dapat mengikuti kursus daring, mengakses video pembelajaran, hingga menggunakan platform berbasis kecerdasan buatan.

Penyebaran internet yang lebih merata juga meningkatkan literasi digital sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.

4. Teknologi yang efisien dan berkelanjutan

Internet rakyat memanfaatkan teknologi modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga scalable dan ramah biaya operasional.

Teknologi 5G FWA berbasis Open RAN memungkinkan pembaruan jaringan dilakukan melalui perangkat lunak tanpa perlu mengganti perangkat fisik.

Pendekatan ini menciptakan jaringan yang fleksibel, mudah beradaptasi, dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Keunggulan inilah yang menjadikannya pilihan menarik bagi masyarakat luas.

5. Mendorong tata kelola telekomunikasi lebih baik

Kehadiran internet rakyat memicu dinamika positif dalam industri telekomunikasi. Dengan menawarkan kecepatan tinggi dan harga kompetitif, layanan ini mendorong operator lain untuk melakukan inovasi, meninjau ulang struktur harga, serta meningkatkan kualitas layanan mereka.

Selain itu, fokus layanan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi katalis bagi pemerintah dan swasta dalam menghadirkan layanan internet publik yang merata, inklusif, dan terjangkau.

Tantangan dan Kekhawatiran yang Mungkin Muncul

Meski menawarkan berbagai keunggulan, internet rakyat tetap memiliki sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan oleh pengguna.

1. Stabilitas koneksi yang masih berpotensi berfluktuasi

Karena memanfaatkan jaringan nirkabel, kualitas sinyal internet rakyat dapat berubah-ubah.

Cuaca buruk maupun gangguan teknis dapat memengaruhi stabilitas koneksi, sehingga pengguna mungkin mengalami gangguan saat melakukan aktivitas seperti streaming atau konferensi video.

2. Keamanan data yang perlu diwaspadai

Dalam hal keamanan, jaringan internet rakyat belum tentu sekuat penyedia internet besar. Risiko kebocoran data atau serangan peretas tetap ada. Karena itu, pengguna disarankan menambah lapisan proteksi seperti menggunakan VPN atau langkah keamanan lainnya.

3. Legalitas penyedia layanan

Berpotensi adanya penyedia internet yang beroperasi tanpa izin resmi. Jika ada penertiban dari pihak berwenang, pelanggan berisiko mengalami gangguan layanan atau bahkan pemutusan koneksi mendadak. Untuk menghindari hal ini, penting memilih penyedia yang memiliki legalitas jelas.

Internet rakyat telah menjadi salah satu terobosan penting dalam menjawab kebutuhan akses digital di Indonesia. Dari harga terjangkau, teknologi efisien, hingga kemampuan menjangkau daerah terpencil, berbagai faktor membuat layanan ini semakin diminati.

12/12/2025 10:25
Hemat Maksimal! Ini 6 Tips Belanja Harbolnas 2025 Tanpa Boncos

Jakarta, Beritasatu.com – Hari belanja online nasional (Harbolnas) 2025 kembali menjadi salah satu momen paling dinanti para pencinta belanja online di Indonesia.

Festival diskon besar-besaran, promo gratis ongkir, hingga cashback menarik sering kali membuat antusiasme belanja meningkat drastis.

Namun, di balik kemeriahan tanggal kembar ini, risiko boncos tetap menghantui, terutama jika belanja dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

Agar Harbolnas 2025 tidak sekadar menguras saldo, beberapa tips atau tip belanja berikut ini dapat membantu menghemat anggaran sekaligus memastikan setiap pengeluaran benar-benar bermanfaat.

Tips Belanja Cerdas Saat Harbolnas 2025

1. Buat prioritas belanja dan tetapkan anggaran

Sebelum mulai berburu diskon Harbolnas 2025, buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Pisahkan antara kategori wajib dibeli dan sekadar keinginan.

Setelah menentukan prioritas, tetapkan batas anggaran maksimal dan disiplin mengikuti rencana tersebut. Cara ini sangat efektif mengurangi belanja impulsif yang sering muncul saat melihat label diskon besar terpampang.

2. Waspadai promo tahunan yang terlihat hemat

Berbagai layanan digital, seperti aplikasi streaming, software, dan platform produktivitas biasanya menawarkan potongan harga menarik saat Harbolnas 2025. Namun, promosi berlangganan tahunan bisa menjadi jebakan jika layanan tersebut tidak benar-benar digunakan.

Bandingkan harga promo dengan alternatif lain sebelum berkomitmen jangka panjang agar tidak berakhir membuang uang percuma.

3. Belanja sesuai kebutuhan musiman

Pertimbangkan kembali rencana aktivitas menjelang akhir tahun. Jika Anda berencana menghabiskan waktu untuk menonton film, bermain gim, atau membuat konten selama liburan, prioritaskan pembelian yang mendukung aktivitas tersebut.

Dengan fokus pada kebutuhan yang relevan, Anda dapat menekan pengeluaran yang tidak penting.

4. Bandingkan harga dan gunakan fitur wishlist

Menjelang Harbolnas 2025, harga produk di berbagai marketplace bisa berubah-ubah. Sebelum membeli, bandingkan harga antartoko online untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik.

Selain itu, gunakan fitur wishlist untuk memantau perubahan harga dan memastikan diskon yang diberikan benar-benar asli, bukan sekadar trik promosi.

5. Hindari fear of missing out (FOMO) saat flash sale

Flash sale sering kali memicu dorongan spontan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Sebelum menekan tombol beli, tanyakan kembali pada diri sendiri apakah produk tersebut benar-benar penting. Jika tidak, lebih baik melewatkannya daripada menyesal setelah promo berakhir.

6. Cek ulasan produk secara detail

Harga murah tidak selalu sebanding dengan kualitas. Pastikan untuk membaca ulasan pengguna, melihat foto pembeli, dan memeriksa rating toko sebelum checkout.

Riset kecil ini dapat membantu menghindari pemborosan dan memastikan produk yang dipilih memiliki kualitas sesuai harapan.

Tips Memilih Toko Online Tepercaya Saat Harbolnas 2025

Di tengah maraknya toko online dan marketplace, memilih tempat belanja yang benar-benar aman menjadi tantangan tersendiri.

Kurangnya kehati-hatian bisa membuat konsumen terjebak pada toko palsu atau penipuan yang menyebabkan kerugian finansial hingga kebocoran data pribadi.

Berikut ini tanda-tanda toko online yang layak dipercaya saat berbelanja di Harbolnas 2025.

1. Periksa fitur keamanan situs

Sebelum memasukkan data pribadi atau melakukan pembayaran, pastikan situs memiliki sistem keamanan memadai. Situs tepercaya menggunakan sertifikat SSL yang ditandai dengan URL “https://” serta ikon gembok di bilah alamat.

Fitur ini menjaga keamanan informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, hingga data pembayaran agar tidak disalahgunakan.

2. Pastikan foto produk asli dan jelas

Toko online profesional selalu menampilkan foto produk asli yang jelas dan berkualitas tinggi. Jika foto terlihat diambil dari internet atau tidak sesuai dengan standar produk resmi, reputasi toko tersebut patut dipertanyakan.

Foto yang autentik menunjukkan penjual memang memiliki produk tersebut dan menjalankan bisnis secara serius.

3. Tersedia customer service yang responsif

Keberadaan layanan pelanggan menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas toko. Toko online tepercaya biasanya menyediakan customer service yang mudah dihubungi untuk membantu proses transaksi, menjawab pertanyaan, dan menangani kendala pengiriman.

Respons cepat memberikan rasa aman jika terjadi masalah seperti barang rusak atau salah kirim.

4. Mencantumkan alamat dan kontak yang valid

Penjual tepercaya tidak akan menyembunyikan alamat toko atau kontak resmi. Informasi, seperti nomor telepon, email, hingga lokasi toko dapat diverifikasi kebenarannya.

Jika toko tidak mencantumkan kontak apa pun, sebaiknya pikir ulang sebelum bertransaksi.

5. Memiliki ulasan atau testimoni pembeli

Ulasan dari pengguna lain menjadi acuan paling mudah dalam menilai kepercayaan sebuah toko. Bacalah beberapa ulasan sebelum membeli.

Ulasan negatif yang konsisten dapat menjadi peringatan toko tersebut tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, testimoni positif menandakan layanan yang memuaskan.

Harbolnas bukan sekadar momen belanja murah, tetapi kesempatan emas untuk mendapatkan produk impian dengan harga terbaik.

Namun, agar tidak menyesal di kemudian hari, penting untuk tetap cermat memilih barang, membandingkan harga, dan memastikan toko yang dipilih tepercaya.

Dengan strategi belanja yang tepat, Harbolnas 2025 bisa menjadi ajang hemat yang benar-benar menguntungkan, bukan jebakan impulsif yang bikin kantong jebol.

10/12/2025 18:21
Layanan Internet Terjangkau hingga AI

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memaparkan arah pembangunan Indonesia digital ke depan, diantaranya menghadirkan layanan internet yang terjangkau dan mendorong kecerdasan buatan (AI).

Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan rencana strategis 2025–2029, yang berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai panduan kebijakan untuk mempercepat pembangunan digital nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan tema yang disepakati adalah terhubung, tumbuh, terjaga. Terhubung, menurut Meutya, berarti mewujudkan konektivitas yang semakin berkualitas dan terjangkau.

“Jadi terjangkau juga menjadi salah satu target kita,” kata Meutya dalam konferensi pers Deklarasi Arah Indonesia Digital: Terhubung, Tumbuh, Terjaga di Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Meutya menjelaskan upaya mewujudkan konektivitas terjangkau telah dimulai melalui lelang frekuensi 1,4 GHz. Dia menegaskan lelang tersebut didorong untuk menghadirkan internet murah. Dia berharap melalui lelang tersebut, internet rakyat dapat mulai dirasakan pada tahun depan.

“Sehingga inklusifitas juga bisa dirasakan dari sisi keterjangkauannya bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses internet,” katanya.

Lebih lanjut, terkait fokus tumbuh, Meutya berharap ekosistem digital dapat memberdayakan pemerintahan digital yang terpadu dan andal, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) naik kelas.

Dia juga menekankan pentingnya peningkatan perdagangan digital, pertumbuhan talenta digital, serta kolaborasi sehat antara pelaku nasional dan global.

Meutya menekankan transformasi digital harus memberikan nilai tambah nyata bagi ekonomi dan membuka peluang bagi semua. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan kerangka etika AI dan peta jalan AI. Dia mengatakan pemerintah telah menyelesaikan 90% peta jalan AI dan etika AI.

“Ini akan mudah-mudahan ditandatangani Presiden di awal tahun, jadi ini sudah dalam menunggu antrean, dan menurut Mensesneg [Prasetyo Hadi] sudah masuk diprioritas untuk ditandatangani segera,” ungkapnya.

Meutya menyampaikan ada dua Perpres terkait AI yang diterbitkan. Komdigi, katanya, tidak akan mengatur perkembangan AI secara sektoral, melainkan hanya menyiapkan payung besarnya.

“Harapan kami nanti kalau payung besarnya memang sudah ditandatangani presiden. Mungkin silakan Kementerian-Kementerian pun Lembaga-Lembaga untuk membuat aturan AI per sektor masing-masing,” katanya.

Dia menegaskan Kementerian/Lembaga paling memahami kebutuhan aturan AI di sektor masing-masing. Lebih lanjut, Meutya menjelaskan Komdigi pada tahun ini telah meluncurkan beberapa innovation hub, yakni Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, Bandung, dan Medan, dan berharap jumlahnya terus bertambah di berbagai daerah.

“Inisiatif tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak talenta digital dan inovasi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Adapun terkait fokus ketiga, terjaga, Meutya mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya memberantas kejahatan digital, termasuk penipuan daring, kejahatan terhadap anak, serta peretasan dan kebocoran data.

Dia mengingatkan pertumbuhan digital tanpa keamanan hanya akan membawa mudarat. Karena itu, perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritikal seperti pusat data nasional, serta data strategis negara harus menjadi prioritas.

Meutya juga menyinggung pentingnya perlindungan anak di ranah digital, sejalan dengan tren global. Dia menyebut Australia yang telah menetapkan pembatasan bagi anak-anak di bawah 16 tahun.

“Indonesia sudah memiliki sejak Maret aturannya sekarang [PP Tunas] dalam masa transisi. Kalau teman-teman merasa belum terasa ya memang karena PP-nya baru ditandatangani bulan Maret tahun 2025,” katanya.

Menurutnya saat ini Indonesia memasuki masa transisi bersama platform besar agar implementasi dapat dimulai pada Maret 2026. Dia menyebut Malaysia dan sejumlah negara Eropa juga sedang bergerak menyusun aturan serupa.

“Kita untuk konsultasi publiknya sudah lewat, aturannya sudah jadi. Ini menunggu implementasi mudah-mudahan di tahun depan bulan Maret sudah mulai bisa kita laksanakan, melindungi anak-anak kita dengan melakukan penundaan akses akun kepada anak-anak di angka 13 tahun dan di angka 16 tahun tergantung dengan risiko dari profil masing-masing platform,” katanya.

Meutya menekankan pentingnya keselarasan satu agenda nasional dari pusat hingga daerah, terutama dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa berjalan terpisah-pisah.

“Komdigi sebagai orkestrator, enabler, akselerator menyediakan fondasi infrastruktur kebijakan tata kelola digital dan ruang kolaborasi. Tapi kami tidak bisa dan pun bisa tidak ingin berjalan sendiri,” katanya.

Dia mengatakan seluruh pihak perlu memberikan kontribusi spesifik sesuai perannya masing-masing. Nantinya, masukan teknis akan dikumpulkan dari level eselon 1 dan eselon 2.

“Melalui deklarasi ini kita menegaskan tiga hal, sekali lagi kami ulangi, terhubung tumbuh terjaga. Menjadi kompas Indonesia digital, memastikan seluruh masyarakat tersambung dengan akses yang merata, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi menjaga ruang digital yang aman, kemudian komitmen untuk mengakhiri fragmentasi,” ungkapnya.

Dia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen bersama.

“Komitmen seluruh ekosistem, pemerintahan pusat dan daerah, industri, akademisi, masyarakat untuk bergerak bersama demi Indonesia, kita semua yang bisa lebih terhubung, lebih tumbuh dan lebih terjaga,” tandasnya.

10/12/2025 15:42
API Tak Aman Jadi Ancaman Baru di Era Agentic AI, Ini Risiko Besar di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta – Di tengah pesatnya adopsi Agentic AI di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, satu celah kritis justru makin mengkhawatirkan: keamanan Application Programming Interface (API). Teknologi yang dulu hanya menjadi “pintu masuk data” itu kini telah berubah menjadi penghubung utama, jalur instruksi AI secara otonom.

Dalam sesi Media Roundtable F5 pada Selasa (9/12/2025) di Jakarta, Country Manager F5 Indonesia Surung Sinamo, menegaskan bahwa API kini menjadi backbone (tulang punggung) modern aplikasi dan penggerak utama operasional AI.

Mulai dari pemesanan transportasi, transaksi e-commerce, hingga proses pembayaran–semuanya bergantung pada serangkaian API yang saling terhubung. Karena sifatnya yang terbuka, API juga menjadi jalur serangan yang paling mudah dieksploitasi.

“API itu sebenarnya adalah backbone dari modern application. Di belakang semua aplikasi yang kita pakai, semuanya menggunakan API,” Surung menjelaskan.

Ancaman Meningkat: Shadow API hingga Serangan Malware

Studi terbaru F5 bertajuk 2025 Strategic Imperatives: Securing APIs for the Age of Agentic AI in APAC, menunjukkan banyak organisasi Indonesia sadar akan pentingnya keamanan API, namun hanya sedikit yang memiliki tim khusus dan mekanisme pengawasan yang memadai.

Kondisi ini semakin berisiko dengan maraknya Shadow API dan Zombie API, yaitu API yang dibuat untuk kebutuhan tertentu tetapi lupa dinonaktifkan dan akhirnya menjadi celah serangan.

Surung mencontohkan, sejumlah insiden besar di Indonesia, mulai dari kebocoran data lembaga pemerintahan hingga serangan ransomware, dipicu oleh eksploitasi API yang tidak terlindungi. API yang tidak memiliki spesifikasi keamanan yang jelas membuat pelaku kejahatan mudah menyisipkan malware melalui payload (data yang berbahaya).

“Jika API tidak memiliki aturan dan tidak dikelola dengan baik, penyerang bisa memasukkan data berbahaya melalui API, dan inilah yang menyebabkan banyak kebocoran data saat ini”, ujar Surung.

09/12/2025 18:34