Topik: karhutla

  • Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar

    Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden

    Presiden tidak beri toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 03 Agustus 2025 – 12:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada korporasi yang lahannya terbakar akibat membuka lahan.

    “Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Presiden menegaskan hal tersebut agar perusahaan dapat bertanggung jawab terhadap lahan yang telah diberikan negara untuk dikelola.

    Selain itu, kata Budi, sikap tegas pemerintah tersebut dalam rangka mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

    Budi mengatakan pemerintah dalam mencegah karhutla akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum, dukungan teknologi modern, dan kesiapsiagaan berkelanjutan.

    Oleh sebab itu, tambah Menko Polkam, Presiden Prabowo akan memfasilitasi pembukaan lahan dengan teknologi modern untuk mencegah karhutla.

    “Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8).

    Dalam rapat itu, Presiden memberikan arahan kepada jajaran menterinya untuk mengantisipasi karhutla yang kerap terjadi selama musim kemarau.

    Rapat dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretaris Pribadi Presiden Rizky Irmansyah yang hadir secara langsung.

    Sementara menteri-menteri yang ikut rapat melalui sambungan video telekonferensi, yaitu Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Kemudian ada pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Ia menyatakan tidak akan ada ruang toleransi bagi perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar.

    “Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak akan diberi toleransi oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, seperti dikutip ANTARA.

    Pernyataan tersebut, lanjut Budi, juga merupakan penegasan agar setiap perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola lahan yang diberikan oleh negara, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi bencana karhutla yang berulang setiap musim kemarau.

    Dalam upaya pencegahan, pemerintah merancang pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum secara tegas, pemanfaatan teknologi modern, serta kesiapsiagaan yang terus-menerus.

    Presiden Prabowo, menurut Budi, juga siap memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan alat berat dan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembukaan lahan, sebagai alternatif pengganti metode pembakaran yang merusak.

    “Presiden ingin proses pembukaan lahan dilakukan secara modern, menggunakan peralatan canggih yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan risiko kebakaran,” ujar Menko Polhukam.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut difokuskan pada upaya mitigasi karhutla menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berdampak serius di berbagai wilayah.

    Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA)

    Selain itu, sejumlah menteri turut berpartisipasi secara daring melalui konferensi video, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Jajaran lainnya yang ikut serta termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

  • Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan

    Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalbar, Sabtu (2/8/2025) ANTARA/HO-KLH

    Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Lingkungan Hidup LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanfi Faisol Nurofiq memastikan pemerintah melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas utama untuk mencegah meluasnya kerusakan ekosistem.

    “Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya,” kata Menteri Hanif dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Berbicara saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimatan Barat, Hanif mengatakan percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama.

    Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.

    Khusus di Kalimantan Barat, dia menyoroti per 31 Juli 2025, sebanyak 1.500 hotspot atau titik panas terpantau di wilayah itu dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektare, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah dan Kubu Raya.

    Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH mengoordinasikan langkah-langkah terpadu. Tiga unit pesawat water bombing telah dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Patroli darat dan pemadaman juga intensif dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.

    Dalam aspek penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.

    Dalam pernyataan serupa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri LH/Kepala BPLH beserta seluruh tim, dengan menyoroti keberhasilan percepatan penanganan karhutla di Provinsi Riau yang selesai dalam waktu lima hari setelah kedatangan Menteri LH/Kepala BPLH.

    Dia berharap agar hal serupa bisa direplikasikan di Provinsi Kalimantan Barat.

    “Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Hanif dan seluruh jajaran KLH/BPLH mengatasi karhutla. Kami berharap pola kerja sama serta kecepatan bisa direplikasi di Kalimantan Barat seperti halnya yang sudah dilakukan di Provinsi Riau,” ujar Suharyanto​​​​​​​.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Ingin Genjot Proyek Bandara Internasional di Daerah

    Prabowo Ingin Genjot Proyek Bandara Internasional di Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara berupa bandara internasional di sejumlah daerah.

    Arahan tersebut muncul saat Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih bertempat di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2025).

    Rapat yang digelar selepas ibadah salat Jumat ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan berbagai program kerja pemerintah.

    Dalam keterangan tertulis, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat terbatas digelar secara hybrid, dengan sebagian menteri hadir langsung di lokasi, sementara lainnya mengikuti melalui konferensi video.

    “Selepas melaksanakan ibadah salat Jumat, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas sekaligus memonitor perkembangan terkini berbagai program kerja pemerintah. Ratas ini digelar secara hybrid dari kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Teddy lewat keterangan resmi, Jumat (1/8/2025).

    Salah satu fokus utama dalam pertemuan ini adalah percepatan pembangunan infrastruktur transportasi udara. 

    Prabowo menekankan pentingnya pembangunan bandara internasional di berbagai wilayah guna meningkatkan konektivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata daerah.

    “Presiden mendorong pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” ucapnya.

    Selain isu transportasi, Presiden juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah cuaca panas yang melanda beberapa wilayah Indonesia.

    “Kepala Negara memberikan arahan untuk langkah pencegahan dari potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta membahas perkembangan di sektor ekonomi, pertanian, dan kelautan,” pungkas Teddy.

  • Legislator Rajiv Minta Penanganan Karhutla Serius dari Hulu ke Hilir

    Legislator Rajiv Minta Penanganan Karhutla Serius dari Hulu ke Hilir

    Jakarta

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dilakukan terpadu. Rajiv menekankan agar tak ada ego sektoral. Dia berharap para pemangku kebijakan tak jalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi antarlembaga atau hanya pada saat darurat.

    Legislator Fraksi Partai NasDem ini menuturkan penanganan karhutla jangan hanya sekadar apel siaga. Kesigapan, strategi yang sistematis dan respons cepat diperlukan.

    “Setiap tahun kita dengar kata ‘Siaga Karhutla’, tapi faktanya yang turun ke lapangan tetap itu-itu saja tanpa dukungan sistem yang baku. Tak jarang kita lihat yang mepadamkan api seringkali hanya Manggala Agni dan warga setempat,” kata Rajiv pada Kamis (31/72025).

    Oleh sebab itu ia mendorong Pemerintah membentuk sistem terpadu penanganan karhutla dengan melibatkan semua pihak, mulai dari kementerian teknis, pemerintah daerah (pemda), aparat keamanan, masyarakat adat hingga dunia usaha.

    “Sistem ini harus dibangun dengan pola kerja yang jelas, data yang terbuka serta peralatan yang memadai di lapangan,” ujar Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II ini.

    “Sudah saatnya kita serius dari hulu ke hilir menangani karhutla, bukan hanya padamkan asap tapi cegah api sebelum menyala,” jelas dia.

    Rajiv mengatakan Pemerintah harus membentuk pusat komando lapangan terpadu di daerah-daerah rawan karhutla. Menurutnya, posko ini harus diisi unsur Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, dan pemerintah daerah (Pemda).

    Selain itu dia mendorong Pemerintah membangun sistem deteksi dini berbasis teknologi seperti pantauan satelit, sensor tanah dan drone patroli yang datanya bisa diakses publik. Dia menambahkan agar pelibatan masyarakat dilakukan secara nyata, misalnya dengan penguatan kelompok masyarakat peduli api (MPA) dengan insentif yang layak dan pelatihan rutin.

    “Mereka ini pejuang di kampung-kampung, harus diberi alat, insentif dan status hukum yang jelas. Jangan biarkan publik berpikir karhutla itu alamiah. Ini bisa dicegah jika sistemnya dibangun dengan serius, dan transparansi dijadikan alat pengawasan bersama,” tegas Rajiv.

    Dia mencatat data Satgas Karhutla Provinsi Riau di mana ada 586 titik panas di daerah tersebut pada awal Juli 2025. Per tanggal 25 Juli 2025, aparat lintas sektor berhasil memadamkan api pada areal seluas 1.156,17 hektare.

    Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah dengan titik panas terbanyak, masing-masing mencatat empat titik. Sementara, Kampar dan Kepulauan Meranti mencatat dua titik, disusul Indragiri Hulu, Siak, dan Rokan Hilir yang masing-masing satu hingga dua titik.

    Secara keseluruhan, wilayah Sumatera mencatat 53 titik panas. Setelah Riau, hotspot terbanyak terpantau di Jambi dan Bangka Belitung, masing-masing 11 titik. Disusul Aceh lima titik, Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing tiga titik, Lampung dua titik, serta Bengkulu dan Sumatera Selatan masing-masing satu titik.

    (aud/dhn)

  • Berstatus Siaga, Ini Sebaran Lokasi Karhutla di Palangka Raya

    Berstatus Siaga, Ini Sebaran Lokasi Karhutla di Palangka Raya

    Liputan6.com, Jakarta Kota Palangka Raya bertatus siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya mencatat sebanyak 62 kejadian karhutla terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2025. Total luasan lahan yang terbakar akibat kejadian tersebut mencapai 18,25 hektare.

    Karhutla tersebar di beberapa lokasi di Kota Palangka Raya. Berdasarkan rincian yang ada, Kecamatan Jekan Raya menjadi wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 37 kejadian, dengan luas lahan terbakar mencapai 7,47 hektare.

    Untuk Kecamatan Sebangau mencatat ada 20 kejadian karhutla dengan luas terbakar 6,39 hektare. Kemudian di Kecamatan Bukit Batu mengalami 3 kejadian dengan 3,35 hektare lahan terbakar, dan Kecamatan Pahandut mencatat 2 kasus dengan luas 1,06 hektare.

    “Data setiap harinya terus berkembang. Untuk saat ini wilayah terbanyak kasus karhutla ada di Jekan Raya,” ungkap Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi, Jumat (1/8).

    Upaya penanganan karhutla melibatkan berbagai pihak, termasuk personel dari BPBD Kota Palangka Raya, TNI-Polri, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, dan Relawan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK).

    Selain melakukan pemadaman, tim juga melaksanakan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembakaran hutan dan lahan. Ia juga menghimbau masyarakt untuk tidak membakar lahan atau membuang putung rokok sembarangan.

    “Kami juga melakukan koordinasi dengan aparat perangkat desa dan instansi lainnya untuk melakukan patroli serta sosialisasi pencegahan karhutla,” tambahnya.

  • Pemprov Kalteng Siapkan Skenario Antisipasi Karhutla

    Pemprov Kalteng Siapkan Skenario Antisipasi Karhutla

    Palangkaraya, Beritasatu.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyiapkan langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

    Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menegaskan,  kesiapan ini dilakukan melalui penyelenggaraan apel besar penanganan karhutla yang melibatkan seluruh pihak terkait.

    Dalam diskusi dengan wartawan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Kalteng, Kamis (31/7/2025), Agustiar menjelaskan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla telah disiagakan secara menyeluruh.  Namun, helikopter water bombing belum ditempatkan di Kalteng karena pengadaannya merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Helikopter pembom air itu dari pusat, penggunaannya menyesuaikan kondisi di lapangan,” ujar Agustiar.

    Gubernur menekankan,  penetapan status darurat karhutla tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Keputusan tersebut harus mengikuti prosedur yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.

    “Penetapan status siaga atau darurat karhutla ada prosedurnya. Tidak bisa asal ditetapkan, harus sesuai aturan dan keadaan sebenarnya,” tegasnya.

    Agustiar mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan karhutla. Caranya dengan tidak membuka lahan menggunakan teknik pembakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.

    Sementara itu, Pemprov Kalimantan Kalteng bersama TNI, Polri, BPBD, dan instansi terkait terus memantau perkembangan cuaca, titik panas, serta potensi kebakaran di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Pemantauan ini dilakukan sebagai bagian dari sistem peringatan dini untuk meminimalkan dampak karhutla.

    Langkah antisipatif ini diambil mengingat wilayah Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah yang rentan mengalami karhutla, terutama pada musim kemarau. Koordinasi lintas instansi diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan cepat jika terjadi kebakaran.

  • Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Bisnis Ramah Lingkungan Jadi Standar Baru Dunia Usaha

    Jakarta – Industri Diminta Tunjukkan Tanggung Jawab Lingkungan yang Nyata

    Pelaku industri di daerah didorong untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan. Ini disampaikan dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Sucofindo Cabang Pontianak bersama Dinas Lingkungan Hidup setempat, terkait penguatan kinerja lingkungan hidup perusahaan.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Adi Yani menegaskan pentingnya penilaian lingkungan sebagai instrumen strategis yang tak hanya bersifat administratif.

    “Penilaian PROPER merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap ekosistem, khususnya sungai-sungai besar di Kalimantan Barat. Dengan wilayah seluas 14 juta hektar, lebih dari 134 pabrik CPO dan ratusan izin tambang, diperlukan upaya kolektif untuk memastikan sektor industri tidak berdampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (31/7/2025).

    Ia juga menyebut bahwa Sucofindo memiliki peran penting dalam mendampingi pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Mulai dari pemantauan emisi dan kualitas air, pengelolaan limbah B3 secara aman, hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

    “Perusahaan harus mampu menunjukan komitmen lingkungan yang nyata, bukan hanya sekadar memenuhi regulasi. Kita ingin melihat tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berdampak langsung ke masyarakat dan ekosistem. Ini bukan hanya soal mendapatkan peringkat hijau, ini soal bagaimana perusahaan bisa hadir sebagai bagian dari solusi dan saya yakin PROPER bisa menjadi jawaban atas masalah ini,” sambungnya.

    Kepala Cabang Sucofindo Pontianak, Ali Ridho, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi perusahaan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja lingkungan mereka.

    “Dalam hal ini, Sucofindo tidak hanya sebagai mitra verifikasi, tetapi juga sebagai pendamping teknis dan strategis menuju praktik bisnis yang berkelanjutan,” katanya.

    Ia menambahkan, Sucofindo juga memberikan berbagai pelatihan, pengujian laboratorium, hingga audit kepatuhan untuk membantu perusahaan membangun sistem pengelolaan lingkungan yang terukur.

    “Kami hadir sebagai mitra strategis bagi industri yang mendorong perusahaan tidak hanya untuk memenuhi aturan, tetapi juga menciptakan dampak lingkungan yang positif dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Ali berharap kegiatan ini bisa mendorong kesiapan industri menghadapi penilaian lingkungan 2025 dan memperkuat komitmen mereka terhadap bisnis yang ramah lingkungan.

    “Kami berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan semangat keberlanjutan dan mendorong pelaku industri menjadi pionir dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan dan kompetitif,” tutupnya.

    Sementara itu, Environmental Specialist Sucofindo, Muhammad Hasan, memberikan pemaparan teknis seputar strategi pemenuhan dokumen lingkungan dan pentingnya dokumen seperti RKL, RPL, hingga SIMPEL dan DRKPL.

    “Pendekatan PROPER saat ini tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga inovasi nyata dalam pengelolaan dampak lingkungan. Kualitas dokumen hijau menjadi kunci dalam mencapai peringkat Hijau maupun Emas,” jelasnya.

    Sucofindo juga disebut aktif mendorong keberlanjutan industri melalui layanan Green Generation, mulai dari validasi karbon, pemantauan otomatis, konsultasi ESG, hingga program inventarisasi emisi rumah kaca.

    (igo/fdl)

  • Situasi Terkini Karhutla Riau, Polda-BPBD Fokus Padamkan Hotspot di Meranti

    Situasi Terkini Karhutla Riau, Polda-BPBD Fokus Padamkan Hotspot di Meranti

    Pekanbaru

    Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau saat ini sudah lebih banyak menurun. Saat ini terpantau hanya beberapa hotspot saja dan masih terus dalam penanganan tim gabungan Polda Riau dan stakeholders lainnya.

    “Alhamdulillah saat ini kondisinya jauh lebih banyak mengalami penurunan. Untuk hari ini ada satu firespot di wilayah Kepulauan Meranti yang agak high,” ujar Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Rabu (30/7/2025).

    Firespot tersebut terpantau dari aplikasi Dashboard Lancang Kuning dan sudah terverifikasi. Firespot tersebut berada di satu titik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hari ini memasuki hari kelima.

    “Masih terus dilakukan pemadaman oleh tim gabungan, baik dari jajaran Polda, TNI, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan kelompok masyarakat peduli api,” imbuhnya.

    Sementara di beberapa wilayah, seperti di Rokan Hilir dan Pelalawan juga masih terdapat titik hotspot. Namun, api di lokasi sudah padam dan saat ini tengah dilakukan pendinginan.

    Sebelumnya, Irjen Herry Heryawan menyampaikan situasi karhutla per 26 Juli lalu sudah mulai terkendali, namun pihaknya bersama stakeholders lainnya tetap meningkatkan kewaspadaan.

    Foto: Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan. (dok. Polda Riau)

    “Per 26 Juli 2025 ini kondisi karhutla dalam tahap terkendali, namun tetap membutuhkan kewaspadaan berkelanjutan,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Sabtu (26/7).

    Di sisi lain, Polda Riau dan polres jajaran juga secara konsisten melakukan penindakan terhadap pelaku karhutla. Total hingga saat ini sudah ada 51 orang tang tertangkap.

    Hal itu diapresiasi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, pada Senin (28/7). Wapres Gibran juga meminta agar Polda Riau terus melakukan penindakan terhadap para pelaku karhutla.

    “Dan yang penting, kalau ada yang ngeyel, ada yang nakal, ini langsung ditangkap saja,” kata Gibran.

    Ia berharap ke depan Provinsi Riau zero karhutla. Menurutnya, kunci menuju zero karhutla itu ada di regulasi hingga deteksi dini.

    “Tapi kalau bisa tahun-tahun berikutnya, nol tidak ada kebakaran lagi. Kuncinya ada di regulasi, kuncinya ada di monitoring, deteksi awal,” jelasnya.

    (mei/dhn)

  • BPBD Padamkan Karhutla 1 Hektare di Membalong Belitung, Penyebab Belum Dikatahui

    BPBD Padamkan Karhutla 1 Hektare di Membalong Belitung, Penyebab Belum Dikatahui

    JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akhirnya memadamkan kebakaran lahan seluas 1 hektare di Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

    ‎”Tim Damkar BPBD Belitung berhasil memadamkan api, tetapi belum tahu penyebab kebakaran itu,” kata Kepala Pelaksana BPBD Belitung, Agus Supriadi di Tanjungpandan, Rabu 30 Juli, disitat Antara.

    ‎Menurut dia, peristiwa kebakaran lahan di Desa Bantan, Kecamatan Membalong tersebut terjadi pada Selasa pukul 12.30 WIB sampai 14.30 WIB di tengah kondisi panas terik dan berangin.

    Agus mengatakan, sebelumnya, tim Damkar BPBD Belitung menerima laporan adanya peristiwa kebakaran lahan di lokasi tersebut dari seorang warga setempat.

    ‎”Setelah menerima laporan tim dari unit pos Damkar BPBD Belitung langsung menuju ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman dengan memakan waktu sekitar 20 menit untuk tiba di lokasi titik api,” ujarnya.

    ‎Setiba di lokasi titik api, lanjut Agus, tim dari Damkar BPBD Belitung langsung bergegas melakukan pemadaman. ‎”Luas lahan yang terbakar kurang lebih sekitar satu hektare,” tuturnya.

    Api yang menghanguskan lahan tersebut akhirnya bisa dipadamkan sekitar 1,5 jam. Waktu ini juga termasuk untuk pendinginan guna memastikan kondisi api telah benar-benar padam.

    ‎”Karena untuk pemadaman kebakaran lahan kami harus ekstra kerja keras, sebab memang dari atas permukaan api terlihat padam, namun di bawah semak-semak biasanya masih ada bara api dan jika terkena angin bisa membesar kembali,” ujarnya.

    ‎BPBD Belitung mengimbau masyarakat agar mewaspadai potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan di daerah itu karena saat ini telah memasuki fase peralihan musim penghujan ke kemarau.

    ‎”Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan kebun dengan cara dibakar kemudian kami juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok di ilalang kering dan membakar sampah tanpa pengawasan,” katanya.