Xcloud.id

Topik: karhutla

  • Menhut Teken MoU Dengan Kapolri, Perkuat Penanganan Masalah Hutan – Page 3

    Menhut Teken MoU Dengan Kapolri, Perkuat Penanganan Masalah Hutan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri yang membahas soal masalah kehutanan dan berbagai macam tindak pidananya.

    MoU tersebut merupakan perpajangan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tekah ditekken sebelumnya bersama Polri.

    “Alhamdulillah setelah kedua belah pihak intensif berdiskusi, berbicara kemudian pada hari ini MOU Memorandum of Understanding antara Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Republik Indonesia baru saja saya tanda tangani berserta Bapak Kapolri,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Dia menuturkan, dalam MoU yang baru saja ditekken membahas masalah kebakaran hutan (karhutla) yang kerap terjadi pada saat musim kemarau tiba. Menurutnya permasalahan karhutla tidak bisa hanya ditangani oleh Kementrian Kehutanan saja, tapi juga harus melibatkan pihak polri.

    “Salah satu poin ya dari sebagai macam poin yang tadi disepakati adalah kerjasama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan,” jelas Raja Juli.

    Tidak hanya sebatas pada masalah karhutla saja, di dalam pakta kerja sama itu, lanjut dia, juga sempat menyinggug soal adanya berbagai tindak pidana di sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa yang dilindungi.

    Tentunya sambil menjaga hutan itu juga, pemerintah juga ingin memaksimalkan fungsi hutan guna mensejahterakan masyarakat.

    Politikus PSI itu kemudian menjelaskan dalam hal mensejahterakan masyarakat, Kementrian Kehutanan memiliki hutan cadangan seluas 20,6 juta hektare yang berfungsi sebagai hutan cadangan pangan, energi, dan air.

    “Cara-cara yang sudah dipraktekkan lama oleh nenek moyang kita yaitu cara tumpang sari atau agroforestri jadi daerah-daerah hutan yang memang sudah kritis sudah tandus kemudian kita kembali tanam pohon-pohon keras atau HHBK atau hasil hutan bukan kayu tapi saat bersamaan kita bisa tanam jagung, padi, sorgum dan lain sebagainya sehingga akan mendukung kepada ketahanan pangan, energi dan air,” jelas Raja Juli.

     

  • Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Polri Siap Tangani Pelanggaran Hukum Kehutanan dan Penyelundupan Satwa

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri siap membantu penegakan hukum sektor kehutanan, termasuk dalam menangani pelanggaran hukum, penyelundupan satwa liar, hingga kebakaran hutan (karhutla).

    “Polri siap mendukung penuh penyelamatan hutan, termasuk dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kehutanan, penyelundupan satwa, serta mendukung program ketahanan pangan,” ujar Sigit di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Kapolri menyoroti pentingnya kerja sama antara Polri dan Kementerian Kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan serta memanfaatkannya untuk ketahanan pangan nasional, selain penegakan hukum sektor kehutanan, seperti penyelundupan satwa dan karhutla.

    “Beberapa kawasan hutan bisa dimanfaatkan untuk menanam jagung atau komoditas lain yang mendukung ketahanan pangan. Kami siap mendukung kebijakan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kolaborasi dengan Polri sangat penting, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang kerap memicu kebakaran hutan (karhutla) serta meningkatkan risiko penyelundupan satwa liar.

    “Karhutla, perburuan liar, dan penyelundupan satwa masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, sinergi dengan Polri sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem hutan dan satwa yang dilindungi,” kata Raja Juli terkait penegakan hukum kehutanan.

  • Menhut Temui Kapolri, Bahas Kerja Sama Perlindungan Hutan hingga Ketahanan Pangan

    Menhut Temui Kapolri, Bahas Kerja Sama Perlindungan Hutan hingga Ketahanan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni telah memperpanjang MoU bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas soal penjagaan hutan di Tanah Air.

    Juli mengatakan dalam penjagaan hutan itu tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Oleh karenanya, pihak lain termasuk Polri perlu terlibat dalam penjagaan hutan di Indonesia.

    “Poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia,” ujar Juli di Mabes Polri, Senin (17/2/2025).

    Dia menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat membantu pihaknya menjaga hutan secara menyeluruh. Sebab, Polri diyakini Juli memiliki jaringan yang luas hingga ke pelosok wilayah.

    Selain itu, Juli mengatakan bahwa persoalan lain yang dapat dikolaborasikan dengan Polri yaitu terkait dengan pencegahan karhutla serta perburuan satwa dan tumbuhan di Indonesia.

    “Karhutla juga di dalamnya tentang tanaman dan satwa yang dilindungi yang masih kerap terjadi penyeludupan dan banyak hal-hal lagi yang perlu kita amankan,” pungkasnya.

    Di samping itu, Kapolri Sigit mengatakan bahwa MoU ini juga memuat kerja sama di sektor ketahanan pangan. Sebab, menurutnya terdapat wilayah hutan yang cocok untuk menanam seperti jagung.

    “Saya kira ada wilayah-wilayah hutan yang tentunya bisa kita kerjasamakan untuk menanam jagung misalnya ataupun hal-hal lain yang bisa kita kerjasamakan untuk mendukung program ketahanan pangan,” tutur Sigit.

  • WALHI Kritik MoU TNI dan Kementerian Kehutanan, Semakin Memperkuat Militerisasi di Kawasan Hutan – Halaman all

    WALHI Kritik MoU TNI dan Kementerian Kehutanan, Semakin Memperkuat Militerisasi di Kawasan Hutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara TNI dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diteken pada Rabu (12/2/2025) lalu.
     
    Manager Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional Uli Arta Siagian mengatakan MoU tersebut semakin memperkuat militerisasi di kawasan hutan, sekaligus mereduksi tanggungjawab dan kewenangan Kemenhut dalam melindungi dan memulihkan hutan.

    Menurutnya dominasi peran dan tanggung jawab TNI membuat Kemenhut tidak lagi relevan.

     
    Ia mencatat MoU antara Kemenhut dan TNI untuk menjaga hutan dan melakukan rehabilitasi hutan semakin menunjukkan ketidakmampuan negara melalui Kemenhut untuk menjaga dan memulihkan hutan Indonesia.

    Selain itu, menurut dia TNI juga tidak memiliki pengalaman dalam melindungi dan memulihkan hutan. 

    Selama ini, lanjutnya, rakyat yang hidup di dalam dan di sekitar hutan lah yang melindungi hutan-hutan Indonesia. 

    Uli mencatat data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan Forest Watch Indonesia (FWI) menunjukkan bahwa 70 persen dari tutupan hutan di wilayah adat masih terjaga dan dalam kondisi baik.

    Sementara itu, sambung dia, data WALHI di Jawa Barat, Bengkulu dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan akses terhadap kawasan hutan, justru mereka berhasil memulihkan tutupan kawasan hutan yang terdeforestasi sebelumnya. 
     
    Sehingga menurutnya Menteri Kehutanan harusnya memaksimalkan peran masyarakat yang selama ini telah melakukan kerja-kerja perlindungan dan pemulihan hutan. 

    Uli mengatakan pemaksimalan peran masyarakat tersebut, kata dia, hanya bisa dilakukan dengan mengakui hak rakyat atas hutannya dan mengedepankan pengetahuan serta pengalaman Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan yang selama ini melakukan perlindungan dan pemulihan.

    “Jadi, Kementerian Kehutanan harusnya belajar ke rakyat untuk jaga hutan, bukan ke TNI. Kalau terus menarik-narik TNI ke urusan hutan, Kementerian Kehutanan dibubarkan saja,” kata Uli saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Minggu (16/2/2025). 

    Manager Hukum dan Pembelaan WALHI Nasional Teo Reffelsen menilai penandatanganan MoU antara TNI dan Kemenhut tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

    Ia juga memandang penandatanganan MoU itu bertentangan dengan Tugas Pokok TNI.
     
    Penandatanganan MoU tersebut, menururnya tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) karena membutuhkan prasyarat kebijakan dan keputusan politik negara atau kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
     
    Selain itu, kata dia, penandatanganan MoU itu tidak juga bisa menggunakan dalih perbantuan.

    Sebab menurutnya perbantuan semestinya dilakukan ketika persoalan yang dihadapi melampaui kapasitas (beyond capacity) otoritas sipil terkait dalam hal ini Kemenhut. 

    Sedangkan dalam konteks ini, ungkapnya, tidak terlihat kondisi-kondisi yang berpotensi memicu ketidaksanggupan Kemenhut dalam menjaga Hutan.
     
    Teo mengatakan WALHI juga mencemaskan penandatanganan MoU itu.

    Menurutnya banyak kawasan hutan di Indonesia masih mengalami konflik tenurial dengan masyarakat.

    Sehingga menurut Teo dengan adanya MoU itu TNI dapat saja terlibat di dalamnya dan dikhawatirkan akan mengakibatkan pelanggaran HAM.

    “Seharusnya Kemenhut memaksimalkan peran Polisi Hutan, selain itu banyak juga penelitian yang menyebutkan bahwa Masyarakat Adat dan Lokal di sekitar dan/atau dalam kawasan hutan juga lebih memiliki peranan penting dan memiliki konsep menjaga hutan,” kata Teo saat dikonfirmasi pada Minggu (16/2/2025).

    Ruang Lingkup MoU

    Diberitakan sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menandatangani Nota Kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat pada Rabu (12/2/2025).

    MoU dengan Kementerian Kehutanan meliputi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan.

    Selain itu juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional dan bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak.

    Sedangkan MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup meliputi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dukungan pengamanan dan penegakan hukum pada pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup, dan dukungan pemberdayaan wilayah pertahanan.

    Kemudian juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dan kerja sama lain yang disepakati para pihak.

    Dalam sambutannya, Panglima TNI menyampaikan kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

    “Melalui pelaksanaan ini diharapkan terjalin kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan dalam berbagai program strategis seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengamanan kawasan konservasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup,” kata Agus dalam keterangan resmi Puspen TNI yang terkonfirmasi pada Kamis (13/2/2025).

    Hadir dalam kegiatan itu Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Kehutanan, para pejabat utama Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

    Turut hadir juga Asrenum Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Kababinkum, Waaster Panglima TNI serta tamu undangan lainnya.

     

     

  • Karhutla di Aceh Barat Terus Meluas, Total 9,5 Hektare Lahan Terbakar

    Karhutla di Aceh Barat Terus Meluas, Total 9,5 Hektare Lahan Terbakar

    Aceh, Beritasatu.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Aceh Barat meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat mencatat luas lahan yang terbakar hingga Rabu (12/2/2025) malam mencapai 9,5 hektare. 

    Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal mengatakan karhutla terparah masih terjadi di Desa Blang Beurandang mencapai 9 hektare. Upaya pemadaman karhutla di Aceh terus dilakukan agar tidak terus meluas.

    “Besar kemungkinan api akan terus meluas. Kita temukan juga titik api baru di Ujung Beurasok,” ujar Ronal pada wartawan, Jumat (14/2/2025). 

    Karhutla di Aceh Barat ini terjadi pada Minggu (9/2/2025) lalu di beberapa lokasi. Titik api yang ada di Desa Darul Huda dan Desa Gampa sudah dipadamkan sepenuhnya.

    Sementara di Desa Blang Beurandang, petugas masih berupaya memadamkan api karena muncul titik api baru. 

    Karhutla pada titik api baru itu muncul di dua lokasi lainnya yakni Desa Plang Ujong Beurasok dan Jalan Lingkar UTU Aceh.

  • Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Barat Meluas hingga 7,5 Hektare

    Kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh Barat Meluas hingga 7,5 Hektare

    Aceh, Beritasatu.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat meluas hingga 7,5 hektare. Meluasnya lahan yang terbakar akibat terbatasnya sumber air di lokasi.

    Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Barat Teuku Ronal mengatakan, proses pemadaman titik api terkendala akibat sulitnya akses air yang ada di lokasi. Sehingga api terus merambat ke sejumlah titik.

    “Sumber air yang ada terbatas sekali. Rawa-rawa yang ada sudah kering,” jelas Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronal kepada wartawan di lokasi, Kamis (12/2/2025).

    Teuku Ronal mengatakan, pihaknya terus mencari sumber sumber air yang dekat dengan titik api. Embusan angin yang kencang di lokasi membuat api cepat merambat, hingga pemadaman titik panas sulit dilakukan. Bahkan, lokasi tempuh menuju titik api yang jauh juga menjadi kendala.

    Selain di Desa Blang Beurandang, ada dua lokasi lagi yang menjadi titik api yakni Desa Gampa dan Darul Huda, sebut Ronal. Namun, api di dua lokasi tersebut sudah berhasil dipadamkan terkait kebakaran hutan dan lahan di Aceh Barat yang semakin meluas.

  • Bumi Tambah Panas, Laut Menghangat 400% Lebih Cepat

    Bumi Tambah Panas, Laut Menghangat 400% Lebih Cepat

    Jakarta –

    Lonjakan suhu global yang tidak terduga sejak 2023 telah membantu memicu serangan bencana terkait yang tiada henti di seluruh dunia, termasuk yang terbaru, kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles, California, Amerika Serikat (AS) dan banjir mematikan di Valencia, Spanyol, yang membuat para peneliti berlomba mencari penjelasan.

    Data dari lautan dunia kini mengungkap bahwa percepatan pemanasan permukaan laut yang mengkhawatirkan kemungkinan turut berkontribusi. Sebuah studi baru dari University of Reading di Inggris menemukan bahwa permukaan laut kita memanas empat kali lebih cepat dibandingkan di akhir 1980-an.

    [Gambas:Twitter]

    Teori-teori yang dikemukakan mencakup peningkatan uap air yang memerangkap panas dari letusan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai tahun 2022, penurunan aerosol pendingin permukaan dari perubahan regulasi pengiriman pada 2020, dan aktivitas puncak dalam siklus mMtahari saat ini yang mengirimkan lebih banyak panas ke Bumi.

    Tetapi meski digabungkan, alasan-alasan ini tidak dapat sepenuhnya menjelaskan suhu yang diamati. Karenanya, ahli meteorologi Chris Merchant dan rekannya menggunakan catatan data satelit sejak 1985 untuk menghitung perubahan laju pemanasan permukaan laut.

    Dalam studi yang dipublikasikan dalam Environmental Research Letters, mereka menemukan bahwa laju pemanasan yang mendasar adalah sekitar 0,06 °C di 80-an, tetapi sekarang meningkat menjadi 0,27 °C per dekade. Tim mencatat bahwa ini bukanlah peningkatan linear, tetapi peningkatan yang semakin cepat.

    Meskipun sebagian dari kelebihan panas itu memang disebabkan oleh El Niño baru-baru ini, para peneliti memperkirakan bahwa sekitar 44%-nya disebabkan oleh lautan yang menyerap panas jauh lebih cepat daripada yang diantisipasi selama dekade terakhir.

    “Jika lautan adalah bak air, maka pada 1980-an, keran air panas mengalir perlahan, memanaskan air hanya sepersekian derajat setiap dekade. Namun sekarang keran air panas mengalir jauh lebih cepat, dan pemanasan telah meningkat pesat,” jelas Merchant, dikutip dari Science Alert.

    Tim memperingatkan bahwa jika tren ini terus berlanjut, hanya dalam 20 tahun ke depan, kita akan melampaui kenaikan suhu permukaan laut yang pernah kita alami dalam 40 tahun terakhir.

    “Hal ini membuat pertanyaan penting tentang apa yang menyebabkan tren ketidakseimbangan energi Bumi belum terjawab,” tulis mereka.

    Dengan semua energi berlebih yang telah memusnahkan satwa liar secara massal, menyebabkan jutaan orang kelaparan akibat tanaman pangan yang hancur, dan memperburuk penyakit dan kondisi kesehatan lainnya, sulit untuk membayangkan seberapa buruk keadaan ini akan segera terjadi.

    “Para pembuat kebijakan dan masyarakat luas harus menyadari bahwa laju pemanasan global selama beberapa dekade terakhir merupakan panduan yang buruk untuk perubahan yang lebih cepat yang mungkin terjadi selama beberapa dekade mendatang, yang menggarisbawahi urgensi pengurangan besar dalam pembakaran bahan bakar fosil,” tulis Merchant dan rekan-rekannya.

    Para ilmuwan yang prihatin telah menyusun rencana demi rencana untuk mencoba dan mengarahkan biosfer hidup kita yang tenggelam kembali ke tempat yang aman. Selama beberapa dekade manusia sebenarnya telah mengetahui apa yang perlu dilakukan, namun industri bahan bakar fosil yang disubsidi terus memperburuk situasi.

    Setiap hal kecil yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi bahan bakar fosil sekarang akan menyelamatkan kehidupan di masa depan, terlepas dari titik mana kita berada di sepanjang garis waktu yang gelap ini.

    (rns/rns)

  • Bencana Alam di Bondowoso Meningkat di 5 Tahun Terakhir, Kecamatan Binakal Jadi Atensi

    Bencana Alam di Bondowoso Meningkat di 5 Tahun Terakhir, Kecamatan Binakal Jadi Atensi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Angka bencana alam di Bondowoso mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

    Data diterima BPBD, angka bencana alam mulai tahun 2020 hingga 2024 yakni secara berurutan  adalah 57 bencana, 117 bencana, 148 bencana, 173 bencana, dan 200 bencana.

    Bencana alam yang terjadi yakni angin kencang/puting beliung, banjir, longsor, kekeringan, Karhutla, Erupsi gunung api, dan bencana non alam.

    Tertinggi bencana alam pada tahun 2024 yakni angin kencang/angin puting beliung teradi 111 bencana, Karhutla 31 bencana, banjir 19 bencana, dan tanah longsor 12 bencana.

    Tingginya angka bencana ini juga mendapat atensi dari BPBD Provinsi Jawa Timur, khususnya tanah longsor.

    Bahkan, pada 26 Januari 2025 ini ada surat edaran peringatan dini cuaca di daerah rawan longsor dari BPBD Provinsi Jawa Timur.

    Di Bondowoso, ada satu wilayah yang tercatat masuk dalam pemetaan rawan longsor skala menengah dari PVMBG, Badan Geologi. Yakni Kecamatan Binakal.

    Sementara itu catatan di BPBD, selama kurun waktu 2024 dari total 11 bencana alam yang terjadi di Kecamatan Binakal. Dua di antaranya merupakan bencana alam tanah longsor.

    Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bondowoso Yuliono Triandana, mengatakan Kecamatan Binakal memang menjadi salah satu wilayah yang masuk rawan longsor, bersama beberapa wilayah lainnya.

    Karena, kawasan tersebut memiliki kemiringan yang cukup tinggi.

    “Binakal sering setiap tahun, terjadi longsor disana,” ujarnya dikonfirmasi TribunJatimTimur.com pada Kamis (30/1/2025).

    Ia menjelaskan, dengan adanya atensi dari BPBD Provinsi Jatim pihaknya kian sigap melakukan mitigasi bencana longsor di Kecamatan Binakal. Yakni, dengan sosialisasi dan koordinasi yang kian masif di wilayah itu.

    “Bencana sendiri bisa terjadi kapan saja,” ujarnya.

    Di lain sisi, pihaknya berencana akan memasang Early Warning System (EWS) di Kecamatan Binakal dan daerah rawan longsor lainnya sebagai rencana jangka panjangnya.

    Namun begitu, pemasangan sendiri masih akan dilakukan secara bertahap dengan melihat kemampuan anggaran.

    “EWS kan nanti bisa mempermudah membaca gerakan-gerakan tanah. Ini membantu kita pemantauan,” terangnya.

    Ahmad Muslim, warga Desa Gadingsari, Kecamatan Binakal, mengatakan, bahwa di wilayahnya sering terjadi longsor dan bahkan banjir.

    Karena memang tekstur tanah di wilayahnya itu berbukit-bukit.

    “Karena memang teksturnya tanahnya bertebing. Tinggi,” ujar pria yang besar dan kecil di Desa Gadingsari itu.

    Selama ini, kata Ahmad Muslim, warga telah aktif menyuarakan usulannya melalui Musrenbang Desa agar dibangun plengsengan.

    “Kemarin yang pernah terjadi longsor itu dibangun. Alhamdulillah sudah tidak lagi,” pungkasnya.

  • DKI gandeng dewan masjid masukkan materi perubahan iklim dalam khotbah

    DKI gandeng dewan masjid masukkan materi perubahan iklim dalam khotbah

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng berbagai tokoh dan organisasi di masyarakat, termasuk dewan masjid untuk memasukkan materi perubahan iklim dalam kegiatannya, seperti menyampaikan khotbah Jumat.

    “Kami di Tim MABI (Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim) sudah ada koordinasi dengan dewan mesjid, terkait dengan masalah khotbah, memasukkan prinsip perubahan iklim,” kata Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Deftrianov di Jakarta, Rabu.

    Perubahan iklim menjadi masalah di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024 saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hampir 850 bencana telah terjadi di Indonesia.

    Banjir menjadi bencana terbanyak dengan 566 kejadian diikuti cuaca ekstrem 147 kejadian, tanah longsor 72 kejadian, dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 43 kejadian.

    Terjadinya bencana tersebut tak luput dari dampak langsung perubahan iklim ekstrem yang mengarah pada krisis dan pola hidup manusia yang tidak ramah lingkungan.

    Khusus di Jakarta, banjir rob, kualitas udara, hingga fenomena-fenomena alam yang terjadi ketika suhu di perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah sekitarnya (urban heat island/UHI) menjadi masalah akibat perubahan iklim.

    Oleh karena itu, Pemprov DKI mengambil langkah strategis dalam aksi-aksi mitigasi serta adaptasi perubahan iklim, dan ini membutuhkan dukungan dari masyarakat.

    Pemprov DKI pun berupaya menyertakan atau mengikutsertakan berbagai pihak dalam aksi mitigasi dan penanganan perubahan iklim itu.

    “Misalnya, di sekolah ada mata pelajaran terkait dengan perubahan iklim. Ini juga sesuatu yang harus dikedepankan dengan aksi-aksi yang sifatnya aktivitas ataupun proyek perubahan yang sekiranya bisa berkontribusi terhadap perubahan iklim,” kata Deftrianov.

    Pemprov DKI dalam rangka mewujudkan kota global yang berketahanan, melakukan berbagai upaya pembangunan hijau. Pembangunan hijau yang ramah lingkungan ini terimplementasi dalam program pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penyediaan transportasi ramah lingkungan hingga sistem transportasi yang terintegrasi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hidroponik Rakit Apung, Solusi Petani Sayur Gorontalo Hadapi Kemarau 2025

    Hidroponik Rakit Apung, Solusi Petani Sayur Gorontalo Hadapi Kemarau 2025

    Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyarankan, sejumlah rekomendasi umum untuk sektor-sektor terkait atau terdampak oleh fenomena iklim tahun 2025.

    Diantaranya terkait curah hujan tahun 2025 yang mayoritas diprediksi mengalami kondisi curah hujan normal hingga atas normal, sangat cocok untuk mendukung upaya meningkatkan produktivitas tanaman pangan di wilayah-wilayah sentra pangan.

    Untuk perkecualian daerah sentra produksi pangan yang diprediksi mengalami hujan bawah normal, kata Ardhasena, masih dapat melakukan tindakan antisipasi penyesuaian pengelolaan aktivitas pertanian dengan penyesuaian pola tanam dan ketersediaan air, serta disarankan untuk melakukan pemilihan bibit komoditas yang lebih sesuai dengan kondisi tersebut.

    “Dengan upaya dukungan intensifikasi seperti irigasi dan upaya pendukung lainnya, wilayah sentra produksi pangan tersebut masih berpotensi menghasilkan produktivitas tanaman pangan yang baik,” tuturnya.

    Sedangkan untuk wilayah yang terdapat potensi jumlah curah hujan tahunan 2025 melebihi rata-ratanya atau di atas kondisi normalnya, lanjut Ardhasena, maka perlu diantisipasi potensi kejadian hidrometeorologi ekstrem basah dan dampak turunannya seperti banjir dan tanah longsor, khususnya pada puncak musim hujan.

    Langkah antisipatif juga diperlukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal yang dapat memicu kekeringan dan dampak lanjutannya berupa kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada puncak musim kemarau.

    Perlu meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur sumber daya air pada wilayah urban atau yang rentan terhadap banjir. Seperti penyiapan kapasitas pada sistem drainase, sistem peresapan dan tampungan air, agar secara optimal dapat mencegah terjadinya banjir.

    “Selain itu juga perlu dipastikan kehandalan operasional waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya untuk pengelolaan curah hujan tinggi saat musim hujan dan penggunaannya sumber daya air di saat musim kemarau,” ia menandaskan