Xcloud.id

Topik: karhutla

  • Siaga Hidrometeorologi, BPBD Pamekasan Catat 19 Bencana Alam Terjadi Selama Awal Desember 2025

    Siaga Hidrometeorologi, BPBD Pamekasan Catat 19 Bencana Alam Terjadi Selama Awal Desember 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pamekasan mencatat terjadinya 19 peristiwa bencana alam hanya dalam kurun waktu 18 hari, terhitung sejak 1 hingga 18 Desember 2025. Lonjakan intensitas kejadian ini terpantau sejak didirikannya Pos Terpadu Darurat Bencana Hidrometeorologi awal bulan ini.

    Data tersebut dirilis resmi oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Pamekasan. Cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang paling mendominasi wilayah Pamekasan dalam periode singkat tersebut.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, mengonfirmasi data tersebut saat ditemui di lokasi posko utama.

    “Sejak awal didirikan pos terpadu Hidrometeorologi yang terpusat di area Arek Lancor, sejak awal Desember 2025. Tercatat ada 19 peristiwa bencana alam kejadian di Pamekasan,” kata Akhmad Dhofir Rosidi, Jumat (19/12/2025).

    Dhofir merinci, dari total kejadian yang ada, terdapat empat jenis bencana spesifik yang telah melanda Bumi Gerbang Salam.

    “Dari 19 peristiwa bencana yang terjadi sejak awal Desember 2025, meliputi 10 cuaca ekstrem, 7 peristiwa tanah longsor, 1 kebakaran gedung, serta 1 kejadian banjir di Kecamatan Waru,” ungkapnya.

    BPBD Pamekasan sendiri telah memetakan 12 jenis potensi bencana yang rawan terjadi di wilayahnya. Selain empat jenis yang sudah terjadi, Dhofir memperingatkan masyarakat mengenai ancaman bencana lain yang kerap muncul beriringan dengan puncak musim penghujan.

    “Selain dari empat peristiwa bencana alam tersebut, juga terdapat beberapa jenis bencana alam yang berpotensi terjadi khususnya pada musim penghujan. Di antaranya bencana gelombang pasang dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, tsunami, epidemi dan wabah penyakit, dan lainnya,” jelasnya.

    Menghadapi situasi ini, otoritas kebencanaan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau untuk proaktif memberikan informasi cepat jika melihat tanda-tanda bahaya di lingkungannya.

    “Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau melalui pos terpadu,” imbaunya.

    Sebagai perbandingan data tahunan, sepanjang tahun 2024 lalu BPBD Pamekasan mencatat total 476 kejadian bencana alam. Angka tersebut didominasi oleh kekeringan sebanyak 269 kasus, diikuti cuaca ekstrem (103), kebakaran hutan dan lahan (31), kebakaran gedung (28), tanah longsor (23), banjir (20), gempa bumi (1), dan gagal teknologi (1). [pin/beq]

  • Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun Regional 12 Desember 2025

    Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun Regional 12 Desember 2025

    Waspada, Kalteng Berisiko Tinggi Dilanda Banjir Jelang Pergantian Tahun
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memetakan risiko banjir di sebagian besar wilayah provinsi tersebut.
    Hasil pemetaan menunjukkan bahwa risiko banjir akan semakin tinggi menjelang akhir tahun 2025.
    BPBD Kalteng
    mengidentifikasi bahwa
    potensi banjir
    pada akhir tahun hingga awal 2025 diperkirakan akan meningkat seiring dengan masuknya musim penghujan dan pengaruh fenomena iklim global, khususnya La Niña, yang ditandai dengan suhu permukaan laut yang lebih dingin dari biasanya di tengah dan timur Samudra Pasifik.
    “Sesuai dengan Kajian Risiko Bencana 2022-2026, potensi banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang menjadi bencana utama di Kalteng, terlebih pada akhir tahun yang didominasi oleh banjir,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, Indra Wiratama, dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Jumat (12/12/2025) malam.
    Indra juga menyebutkan bahwa wilayah utara Kalteng, seperti Barito Utara dan Murung Raya, memiliki curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun, sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    “BMKG tidak mengenal musim kemarau untuk daerah utara, karena hampir setiap tahun wilayah tersebut berada dalam kondisi musim penghujan,” tambahnya.
    Potensi La Niña berskala lemah juga turut meningkatkan intensitas hujan di sejumlah daerah.
    Dengan adanya musim penghujan yang ditambah dengan fenomena La Niña, curah hujan diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan.
    BPBD Kalteng mencatat bahwa dua kabupaten, yaitu Kapuas dan Lamandau, telah menetapkan status siaga banjir.

    Pihaknya juga mengimbau agar wilayah Kapuas bagian utara dan Gunung Mas mewaspadai potensi banjir.
    “Sebagai langkah mitigasi, kami terus memetakan wilayah rawan banjir serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Kami melaksanakan koordinasi dengan BPBD kabupaten dan kota serta instansi vertikal, salah satunya Kementerian PU,” jelas Indra.
    BPBD Kalteng berupaya memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir di sejumlah wilayah yang diprediksi akan mengalami peningkatan curah hujan.
    Indra menegaskan bahwa BPBD Kalteng melalui Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah menginstruksikan BPBD kabupaten/kota untuk memastikan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi kebencanaan berfungsi secara optimal, termasuk sirene, kentongan, hingga alat komunikasi radio dan grup informasi daring.
    Selain itu, seluruh jalur evakuasi dan titik pengungsian juga akan dilakukan pengecekan berkala untuk memastikan kesiapan wilayah dalam menghadapi kemungkinan banjir akibat curah hujan ekstrem.
    “Kami memastikan pemantauan terhadap tinggi muka air, kondisi sungai, dan prakiraan cuaca dilakukan secara rutin. Koordinasi antara Pusdalops BPBD, BMKG, dan Balai Wilayah Sungai menjadi prioritas agar setiap potensi bencana bisa diantisipasi lebih cepat,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bangun Sistem Peringatan Dini Bencana yang Tepat untuk Tekan Risiko Dampak Cuaca Ekstrem

    Bangun Sistem Peringatan Dini Bencana yang Tepat untuk Tekan Risiko Dampak Cuaca Ekstrem

    Jakarta: Keseluruhan data cuaca dan peta risiko bencana harus mampu dipahami semua pihak agar mampu mewujudkan sistem peringatan dini yang baik, untuk menekan risiko bencana dampak cuaca ekstrem yang terjadi. 

    “Bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun risikonya bisa ditekan dengan membangun sistem peringatan dini bencana yang tepat, sehingga mampu melindungi lebih banyak nyawa dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Potensi Ancaman Fenomena Hidrometeorologi Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 10 Desember 2025.

    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ardhasena Sopaheluwakan (Deputi Bidang Klimatologi – BMKG) dan Melva Harahap (Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Mori Hanafi (Anggota Komisi V DPR RI) sebagai penanggap. 

    Menurut Lestari, dengan pemahaman terhadap data dan peta risiko yang ada, para pemangku kepentingan setiap daerah diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi yang tepat. 

    Sistem peringatan dini bencana, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mudah dipahami masyarakat dan para pengambil keputusan, sehingga mitigasi bencana yang diterapkan dapat dilakukan dengan efektif. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar kolaborasi antarpihak terkait dalam menyikapi potensi cuaca ekstrem di setiap wilayah harus terus diperkuat. 

    Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menjelang akhir tahun, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak cuaca ekstrem berpotensi mengancam sejumlah aktivitas masyarakat di tanah air. 

    Rerie berharap adanya peningkatan kewaspadaan yang tinggi antara lain pada sektor transportasi, pengelola kawasan wisata, dan wilayah padat penduduk, dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem di musim libur akhir tahun ini. 
     

    Deputi Bidang Klimatologi  BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan, potensi bencana hidrometeorologi setiap tahun bervariasi. 

    Pada awal tahun (Desember, Januari, dan Februari), ujar Ardhasena, biasanya akan terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir, longsor, dan gelombang tinggi. 

    Sementara pada Maret, April, dan Mei, tambah dia, berpotensi terjadi puting beliung, petir dan hujan es. 

    Pada Juni, Juli, dan Agustus, diperkirakan terjadi peningkatan suhu bumi dan antara lain menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi air laut. 

    Sedangkan, pada September, Oktober, dan November, menurut Ardhasena, kembali terjadi puting beliung, hujan es, hingga curah hujan tinggi. 

    Menurut Ardhasena, dinamika cuaca yang mendorong terjadinya curah hujan ekstrem di Sumatra beberapa waktu lalu, antara lain disebabkan terjadinya pusaran badai, konvergensi yang membentuk awan secara masif pada wilayah pertemuan angin, dan konveksi akibat pemanasan permukaan air laut yang membentuk awan secara masif. 

    Ardhasena memperkirakan pada rentang Januari-Juni 2026 akan terjadi curah hujan yang tinggi di kawasan Selatan khatulistiwa. 

    Kondisi tersebut, jelas dia, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat. 

    Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana, Walhi, Melva Harahap mengungkapkan bencana di tanah air yang berdampak pada kerusakan daya dukung lingkungan dikelompokkan sebagai bencana ekologis. 

    Melva mengakui, BMKG dengan segala sarana dan prasarana yang dimiliki sudah menyediakan data cuaca dan iklim, sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini. 

    “Pertanyaannya apakah informasi-informasi yang sudah ada itu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat secara luas,” ujar Melva. 

    Menurut Melva, yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk memanfaatkan data cuaca yang ada. 

    Selain itu, tegas Melva, para pemangku kebijakan harus mampu memastikan daya dukung lingkungan di setiap daerah mampu menghadapi potensi cuaca ekstrem yang akan terjadi. 

    Menurut Melva, bencana yang terjadi akibat perubahan iklim dan kegagalan pengelolaan alam dan lingkungan hidup, bila tidak segera diatasi dengan langkah tepat akan berulang di musim mendatang. 

    Melva sangat berharap upaya perbaikan lingkungan, mitigasi bencana, dan membangun sistem peringatan dini bencana yang dipahami masyarakat luas, harus segera diwujudkan. 

    Menurut dia, dalam membangun sistem peringatan dini bencana alam, penting juga memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. 

    Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengungkapkan, pada liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan 119 juta orang akan melakukan perjalanan dengan berbagai moda transportasi. 

    Sehingga, ujar Mori, perkiraan BMKG terkait fenomena hidrometeorologi yang akan terjadi jelang Tahun Baru ini bukan sekadar persoalan cuaca, lebih dari itu terkait mengupayakan keselamatan 119 juta warga negara yang melakukan perjalanan pada liburan akhir tahun ini. 

    Data yang disampaikan BMKG, jelas Mori, harus menjadi pedoman bagi masyarakat. 

    Sangat disayangkan, tambah dia, masyarakat belum peduli terhadap data BMKG dalam menyikapi ancaman cuaca ekstrem yang dihadapi. 

    Wartawan senior, Usman Kansong berpendapat, lengkapnya data cuaca dan iklim yang dimiliki BMKG ternyata tidak mampu mencegah parahnya dampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.

    “Saya khawatir kita sudah menjadi bangsa yang antisains,” ujar Usman. 

    Data cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG selama ini, tambah Usman, adalah sains. 

    Selama ini, ujar Usman, data BMKG belum disikapi masyarakat dan pengambil kebijakan dengan memadai. 

    “Bagaimana kita menyikapi hal itu. Kebijakan apa yang lahir dari data yang disampaikan BMKG selama ini,” ujarnya. 

    Usman berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat mau kembali memanfaatkan sains untuk memitigasi bencana dengan baik di masa datang.

    Jakarta: Keseluruhan data cuaca dan peta risiko bencana harus mampu dipahami semua pihak agar mampu mewujudkan sistem peringatan dini yang baik, untuk menekan risiko bencana dampak cuaca ekstrem yang terjadi. 
     
    “Bencana memang tidak bisa dihindari sepenuhnya, namun risikonya bisa ditekan dengan membangun sistem peringatan dini bencana yang tepat, sehingga mampu melindungi lebih banyak nyawa dalam menghadapi dampak cuaca ekstrem di tanah air,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Potensi Ancaman Fenomena Hidrometeorologi Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu 10 Desember 2025.
     
    Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Ardhasena Sopaheluwakan (Deputi Bidang Klimatologi – BMKG) dan Melva Harahap (Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi) sebagai narasumber. 

    Selain itu hadir pula Mori Hanafi (Anggota Komisi V DPR RI) sebagai penanggap. 
     
    Menurut Lestari, dengan pemahaman terhadap data dan peta risiko yang ada, para pemangku kepentingan setiap daerah diharapkan mampu mengambil langkah antisipasi yang tepat. 
     
    Sistem peringatan dini bencana, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus mudah dipahami masyarakat dan para pengambil keputusan, sehingga mitigasi bencana yang diterapkan dapat dilakukan dengan efektif. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong agar kolaborasi antarpihak terkait dalam menyikapi potensi cuaca ekstrem di setiap wilayah harus terus diperkuat. 
     
    Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, menjelang akhir tahun, belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, dampak cuaca ekstrem berpotensi mengancam sejumlah aktivitas masyarakat di tanah air. 
     
    Rerie berharap adanya peningkatan kewaspadaan yang tinggi antara lain pada sektor transportasi, pengelola kawasan wisata, dan wilayah padat penduduk, dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem di musim libur akhir tahun ini. 
     

     
    Deputi Bidang Klimatologi  BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengungkapkan, potensi bencana hidrometeorologi setiap tahun bervariasi. 
     
    Pada awal tahun (Desember, Januari, dan Februari), ujar Ardhasena, biasanya akan terjadi hujan deras yang menyebabkan banjir, longsor, dan gelombang tinggi. 
     
    Sementara pada Maret, April, dan Mei, tambah dia, berpotensi terjadi puting beliung, petir dan hujan es. 
     
    Pada Juni, Juli, dan Agustus, diperkirakan terjadi peningkatan suhu bumi dan antara lain menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi air laut. 
     
    Sedangkan, pada September, Oktober, dan November, menurut Ardhasena, kembali terjadi puting beliung, hujan es, hingga curah hujan tinggi. 
     
    Menurut Ardhasena, dinamika cuaca yang mendorong terjadinya curah hujan ekstrem di Sumatra beberapa waktu lalu, antara lain disebabkan terjadinya pusaran badai, konvergensi yang membentuk awan secara masif pada wilayah pertemuan angin, dan konveksi akibat pemanasan permukaan air laut yang membentuk awan secara masif. 
     
    Ardhasena memperkirakan pada rentang Januari-Juni 2026 akan terjadi curah hujan yang tinggi di kawasan Selatan khatulistiwa. 
     
    Kondisi tersebut, jelas dia, perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat. 
     
    Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana, Walhi, Melva Harahap mengungkapkan bencana di tanah air yang berdampak pada kerusakan daya dukung lingkungan dikelompokkan sebagai bencana ekologis. 
     
    Melva mengakui, BMKG dengan segala sarana dan prasarana yang dimiliki sudah menyediakan data cuaca dan iklim, sebagai bagian dari mekanisme peringatan dini. 
     
    “Pertanyaannya apakah informasi-informasi yang sudah ada itu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat secara luas,” ujar Melva. 
     
    Menurut Melva, yang harus dilakukan adalah memastikan masyarakat memiliki kapasitas yang cukup untuk memanfaatkan data cuaca yang ada. 
     
    Selain itu, tegas Melva, para pemangku kebijakan harus mampu memastikan daya dukung lingkungan di setiap daerah mampu menghadapi potensi cuaca ekstrem yang akan terjadi. 
     
    Menurut Melva, bencana yang terjadi akibat perubahan iklim dan kegagalan pengelolaan alam dan lingkungan hidup, bila tidak segera diatasi dengan langkah tepat akan berulang di musim mendatang. 
     
    Melva sangat berharap upaya perbaikan lingkungan, mitigasi bencana, dan membangun sistem peringatan dini bencana yang dipahami masyarakat luas, harus segera diwujudkan. 
     
    Menurut dia, dalam membangun sistem peringatan dini bencana alam, penting juga memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat. 
     
    Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi mengungkapkan, pada liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan 119 juta orang akan melakukan perjalanan dengan berbagai moda transportasi. 
     

     
    Sehingga, ujar Mori, perkiraan BMKG terkait fenomena hidrometeorologi yang akan terjadi jelang Tahun Baru ini bukan sekadar persoalan cuaca, lebih dari itu terkait mengupayakan keselamatan 119 juta warga negara yang melakukan perjalanan pada liburan akhir tahun ini. 
     
    Data yang disampaikan BMKG, jelas Mori, harus menjadi pedoman bagi masyarakat. 
     
    Sangat disayangkan, tambah dia, masyarakat belum peduli terhadap data BMKG dalam menyikapi ancaman cuaca ekstrem yang dihadapi. 
     
    Wartawan senior, Usman Kansong berpendapat, lengkapnya data cuaca dan iklim yang dimiliki BMKG ternyata tidak mampu mencegah parahnya dampak bencana yang terjadi beberapa waktu lalu.
     
    “Saya khawatir kita sudah menjadi bangsa yang antisains,” ujar Usman. 
     
    Data cuaca dan iklim yang disampaikan BMKG selama ini, tambah Usman, adalah sains. 
     
    Selama ini, ujar Usman, data BMKG belum disikapi masyarakat dan pengambil kebijakan dengan memadai. 
     
    “Bagaimana kita menyikapi hal itu. Kebijakan apa yang lahir dari data yang disampaikan BMKG selama ini,” ujarnya. 
     
    Usman berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat mau kembali memanfaatkan sains untuk memitigasi bencana dengan baik di masa datang.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Hutan Gundul Picu Banjir Sumatera, Apa Saja Tugas Menteri Kehutanan Indonesia?

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 

    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.

    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.

    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.

    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:

    1. Merumuskan kebijakan kehutanan

    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).

    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan

    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.

    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim

    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.

    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan

    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.

    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.

    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.

    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.

    Jakarta: Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali membuka luka lama yakni hutan yang kian gundul. 
     
    Setiap tahun, kawasan hutan di Sumatera terus tergerus. Dampaknya? Curah hujan yang cukup deras memicu banjir bandang dan longsor yang merusak permukiman, infrastruktur, dan menelan korban jiwa.
     
    Di tengah kondisi ini, sorotan publik kembali mengarah pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada tugas strategis Menteri Kehutanan dalam mengelola kawasan hutan Indonesia.
    Mengapa tugas menteri kehutanan begitu krusial?
    Mengacu pada Peraturan Menteri LHK No. 15 Tahun 2021, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia.

    Tugas itu mencakup mulai dari pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, hingga pengendalian kerusakan lingkungan. Sebuah amanah yang semakin berat ketika kerusakan hutan langsung berkelindan dengan tingginya risiko bencana.
     

    Hutan gundul Sumatera dan efek domino bencana
    Longsor dan banjir di Aceh, Sumut, hingga Sumbar bukan hanya soal cuaca ekstrem. Banyak wilayah yang seharusnya menjadi daerah resapan air kini berubah menjadi lahan kebun sawit.
     
    Saat pepohonan hilang tanah kehilangan kemampuan mengikat air, sungai meluap lebih cepat, lereng pegunungan menjadi rapuh dan mudah longsor.
     
    Inilah contoh nyata mengapa tugas pengelolaan dan rehabilitasi hutan menjadi urusan yang tak bisa ditunda.
    Tugas utama Menteri Kehutanan
    Merangkum berbagai sumber berikut tugas menteri kehutanan yang relevan dengan upaya mencegah bencana ekologis:
     
    1. Merumuskan kebijakan kehutanan
     
    Meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi, pengelolaan hutan produksi lestari, hingga meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai (DAS).
     
    2. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan
     
    Termasuk memastikan pemanfaatan hutan tidak merusak ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan, dan melindungi kawasan kunci seperti hulu sungai.
     
    3. Mengendalikan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim
     
    Mulai dari pencemaran, kerusakan DAS, hingga mitigasi risiko iklim yang memperparah bencana hidrometeorologi.
     
    4. Penegakan hukum di bidang kehutanan
     
    Pemberantasan illegal logging, alih fungsi lahan ilegal, hingga perdagangan kayu ilegal yang selama ini menjadi penyebab utama hutan gundul.
     
    5. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
     
    Karhutla bukan hanya merusak hutan, tetapi meninggalkan tanah tandus yang memperbesar risiko longsor.
    Bencana Sumatera jadi alarm
    Kerusakan hutan di Sumatera kini bukan lagi isu jangka panjang, tapi ancaman nyata bagi keselamatan warga. Rehabilitasi hutan, pengawasan berlapis, dan penegakan hukum harus dipercepat.
     
    Banjir dan longsor yang menelan banyak korban menjadi pengingat keras bahwa hutan bukan sekadar bentang alam tetapi dia adalah pelindung utama kehidupan.
     
    Dalam konteks ini, tugas Menteri Kehutanan sebagaimana amanat regulasi menjadi garda depan menekan risiko bencana yang dipicu kerusakan lingkungan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Polda Riau Catat Sejarah, 21 Ribu Pohon Ditanam demi Masa Depan Hijau Lestari

    Pekanbaru –

    Kepolisian Daerah (Polda) Riau mencatat sejarah baru di Hari Pohon Sedunia 2025. Di bawah pimpinan Kapolda Irjen Herry Heryawan, Polda Riau menanam 21.000 pohon secara serentak selama 2 pekan ini.

    Kegiatan ini dipusatkan di Danau Khayangan, Rumbai, Kota Pekanbaru, Jumat (21/11/2025) dengan melibatkan 500 pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Pekanbaru. Aksi penanaman pohon ini dihadiri oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Jarot Suprihanto, Kapolresta Pekanbaru Kombes Jeki Rahmat Mustika, para pejabat utama (PJU) Polda Riau, Partai Hijau Riau (PHT), hingga aktivis lingkungan hidup.

    Penanaman 21.000 pohon ini menjadi tonggak sejarah baru di Provinsi Riau, sekaligus menjadi harapan untuk alam yang hijau lestari di tengah isu kebakaran hutan (karhutla), deforestasi, hingga perambahan hutan.

    Irjen Herry Heryawan menyampaikan menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan. Dampaknya tidak akan dirasakan langsung, tetapi beberapa tahun yang akan datang.

    “Kegiatan ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bumi dan anak cucu kita. Kita akan merasakan dampak besarnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang,” katanya.

    Foto: Gerakan penanaman 21.000 pohon menyambut Hari Pohon Nasional di Pekanbaru, Riau. (dok. Polda Riau)

    Dalam sambutannya, Kapolda menekankan pentingnya menanam pohon. Pohon bukan hanya paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen, tetapi sekaligus menjaga keberlangsungan alam.

    Penanaman pohon merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Kapolda Riau yang mengedepankan pendekatan pentahelix berbasis komunitas. Menurutnya, menanam pohon akan menjadi potofolio kehidupan.

    Melalui kegiatan ini, Kapolda juga ingin menanamkan nilai-nilai baik dari kehidupan. “Apa yang kita tanam hari ini baik pohon, aksi, maupun nilai akan menentukan kualitas hidup generasi masa depan,” ujarnya.

    Polda Riau berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan melalui program Green Policing. Bukan tanpa alasan, Provinsi Riau sebagai salah provinsi rawan karhutla, deforestasi, hingga perambahan hutan.

    “Kami telah dan anak terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah kerusakan alam dan mempromosikan gaya hidup ramah lingkungan,” tambahnya.

    (mea/dhn)

  • BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    BPBD Pamekasan Petakan Potensi Bencana Musim Penghujan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pamekasan, memetakan beragam jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah setempat, khususnya memasuki musim penghujan 2025.

    “Berdasarkan dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) Pamekasan, terdapat beragam jenis potensi bencana alam yang berpotensi terjadi selama musim penghujan, di antaranya bencana angin kencang, banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, longsor, serta puting beliung,” kata Plt Kalaksa BPBD Pamekasan, Akhmad Dhofir Rosidi, Kamis (20/11/2025).

    Berdasar data yang dimilikinya, bencana angin kencang dan cuaca ekstrem berpotensi terjadi hampir di semua kecamatan di Pamekasan, kecuali kecamatan Pasean. Gelombang ekstrem dan abrasi potensi terjadi di wilayah pesisir Pamekasan.

    “Pada musim penghujan, jenis potensi bencana alam bisa berupa banjir biasa terjadi di Kecamatan Pamekasan, Pademawu, dan Pasean. Untuk longsor hampir terjadi di semua kecamatan kecuali Tlanakan, sedangkan cuaca ekstrem potensi terjadi di seluruh kecamatan di Pamekasan,” ungkapnya.

    Sementara dari beragam potensi bencana alam di wilayah setempat, setidaknya terdapat 11 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Pamekasan. “Selain potensi bencana di musim hujan, juga terdapat berbagai jenis bencana lainnya. Di antaranya epidemi, gempa bumi, karhutla, kekeringan, kebakaran gedung dan pemukiman hingga gagal teknologi.

    “Dari itu kami kembali mengingatkan seluruh masyarakat, agar selalu waspada terhadap beragam potensi bencana di daerah masing-masing. Setidaknya selalu meningkatkan kewaspadaan serta mengantisipasi terhadap beragam jenis bencana,” sambung Dhofir.

    Sebaran Titik Bencana Alam di Pamekasan Tahun 2024. [Gambar: BPBD Pamekasan]Tidak hanya itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas terdekat jika mendapatkan beragam potensi bencana. “Segera hubungi pihak terkait jika ada beberapa kejadian yang berpotensi terhadap bencana, baik di tingkat desa, kecamatan atau bisa juga melalui pos terpadu,” imbaunya.

    “Untuk musim penghujan tahun ini, terdapat bencana angin kencang disertai hujan deras yang mengakibatkan 14 rumah warga maupun bangunan rusak di empat kecamatan berbeda di Pamekasan, Senin (3/11/2025). Jumlah itu tersebar di 5 desa dan satu kelurahan, yakni kecamatan Kadur, Pagantenan, Palengaan dan Pamekasan (Kota),” jelasnya.

    Akibat peristiwa tersebut, belasan rumah warga Sebagian besar rusak pada bagian atap, serta tiga pohon tumbang yang menimpa jaringan listrik, satu di antaranya menimpa rumah warga. Bahkan sekitar dua hingga tiga rumah juga ambruk dan rata dengan tanah. ”Kejadian ini merupakan peristiwa pertama yang terjadi pada musim penghujan tahun ini,” pungkasnya.

    Sementara untuk menghadapi beragam potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, sudah melaksanakan Apel Bersama Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Kesiapsiagaan Bencana yang dipimpin langsung oleh Bupati Kholilurrahman di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Selasa (11/11/2025).

    Dalam kegiatan tersebut tampak hadir sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, di antaranya para camat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub) hingga para petugas parkir.

    Berdasar data BPBD Pamekasan Tahun 2024, terdapat sebanyak 476 total bencana alam, meliputi banir (20 kejadian), tanah longsor (23), cuaca ekstrem (103), gempa bumi (1), karhutla (31), kekeringan (269), kebakaran gedung dan pemukiman (28), gagal teknologi (1). [pin/kun]

  • Ketika Anak-anak Palangka Raya Menyuarakan Rimba yang Terbakar

    Ketika Anak-anak Palangka Raya Menyuarakan Rimba yang Terbakar

    Liputan6.com, Jakarta Di tepian Wisata Air Hitam Kereng Bangkirai, Sebangau, Kota Palangka Raya, puluhan tawa anak-anak bergema pada gelaran Festival Anak Sabangau 2025. Lokasi festival yang berdekatan dengan hutan rawa gambut, menjadikan tempat itu sebagai ruang belajar terbuka bagi para generasi muda.

    Lewat drama teatrikal “Cahaya Rimba” para penonton dibuat terpukau, mereka mengacungkan ibu jari sebagai tanda apresiasi. Di atas panggung sederhana, para pemain cilik merefleksikan peristiwa yang akrab bagi masyarakat Kalimantan Tengah, yakni kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Setiap gerakan para pemain di atas panggung merupakan refleksi pahit dari realitas kehidupan saat karhutla. Keindahan hutan beserta isinya perlahan digantikan oleh kecemasan yang tak kunjung reda.

    Hutan yang seharusnya menjadi tempat berlindungnya para satwa, harus luluh lantah dilahap si jago merah yang mengamuk tanpa ampun. Bahkan, kabut asap yang mereka hirup masih meninggalkan sesak bagi kehidupan.

    Koordinator Edukasi, Yayasan Borneo Nature Indonesia (YBNI), Agus Damanik mengatakan teatrikal tersebut membawa semangat pelestarian rimba melalui pendekatan edukatif dan kreatif. Upaya ini bagian dari meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini.

    Tema yang diusung pada kegiatan kali ini adalah “Kalawa Bara Himba” yang memiliki arti berarti cahaya dari hutan. Teatrikal itu melibatkan sekitar 50 anak-anak yang dilatih selama 60 hari sebelum pentas.

    “Anak-anak terbiasa melakukan kegiatan kemudian api datang dan terganggu. Setelah itu api reda, maka akan muncul bibit-bibit baru sebagai personifikasi harapan,” kata Agus, Minggu (16/11/2025).

    Agus juga menjelaskan, teatrikal tersebut membawa semangat pelestarian rimba melalui pendekatan edukatif dan kreatif. Upaya ini bagian dari meningkatkan kesadaran lingkungan sejak dini.

    Para anak-anak belajar, bahwa kekayaan sejati terletak pada udara yang bersih dan hijaunya hutan rawa gambut. Teater tersebut juga menjadi pengingat, bahwa perjuangan melestarikan lingkungan harus diwariskan demi generasi penerus.

    “Bagi mereka bicara kabut bukan dari gunung, tapi kabut asap. Mereka tak mengenal kabut lain,” tambahnya.

    Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) YBNI, Anton Nurcahyo, menyampaikan teatrikal itu diciptakan dari pemahaman yang mereka alami dan berdiskusi dengan tim edukasi. Dua kali dalam seminggu, mereka bertemu, bermain dan belajar bersama.

    Ia berpendapat kegiatan semacam ini sangat penting untuk memupuk kepedulian sejak dini, sebab anak-anak perlu memahami bahwa rimba adalah warisan yang harus dijaga. Melalui kegiatan yang kreatif, mereka belajar mencintai alam dengan cara yang menyenangkan.

    “Mungkin yang mereka ingat ya kabutnya itu. Gak bisa ke mana-mana dan sesak,” ungkapnya.

    Anton juga berpendapat pelestarian hutan gambut dan keanekaragaman hayati harus dimulai dari kesadaran dan kecintaan. Menurutnya, hal ini penting karena pada hakikatnya manusia seharusnya berada dekat dan menyatu dengan alam.

    Kegiatan ini menjadi pengingat betapa rentannya ekosistem hutan dan pentingnya meningkatkan kesadaran dalam melindungi hutan. Hal itu terlihat dari peristiwa kebakaran lahan gambut terparah di Kalteng pada 10 tahun lalu.

    “Kami coba memulainya dan konsisten. Kami percaya bahwa generasi muda nantinya yang akan menjadi penerus yang kita lakukan,” pungkasnya.

  • Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan Regional 11 November 2025

    Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan Regional 11 November 2025

    Kebakaran Hutan di Kampar Tak Kunjung Padam, Puluhan Polisi Diterjunkan
    Tim Redaksi
    PEKANBARU, KOMPAS.com
    – Memasuki hari keempat, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di dekat permukiman warga Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, tak kunjung padam, Selasa (11/11/2025).
    Untuk mempercepat penanggulangan kebakaran, kekuatan pemadaman pun ditambah.
    Kepolisian Resor (Polres)
    Kampar
    menerjunkan personel untuk menaklukkan si jago merah itu.
    Selain itu, anggota Polda
    Riau
    dan Brimob juga ikut dikerahkan agar bencana alam ini cepat diatasi.
    “Hari ini, ada 60 personel yang diterjunkan. Kekuatan pemadaman kami tambah agar penanganan
    karhutla
    lebih maksimal. Sebab, lokasi kebakaran ini dekat dari permukiman,” ujar Kapolres Kampar, AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang, saat ditemui Kompas.com, di lokasi karhutla, Selasa sore.
    Dari pantauan Kompas.com, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Riau, Brigjen Adrianto Jossy Kusumo, bersama Kapolres Kampar, ikut berjibaku memadamkan api.
    Selain dari polisi, juga ada tim pemadaman dari Manggala Agni Pekanbaru dan TNI.
    “Total tim gabungan yang berupaya memadamkan api sebanyak 100 personel, termasuk warga,” ucap Boby.
    Lebih lanjut, Boby mengatakan bahwa kebakaran ini sudah berlangsung selama empat hari.
    Pihaknya menyatakan, upaya pemadaman dilakukan secara maksimal karena titik api dekat dari dua perumahan, yang mengancam keselamatan warga.
    Setelah dikeroyok ramai-ramai, api di permukaan lahan berhasil dipadamkan dan asap di permukiman warga sudah mulai berkurang.
    Petugas masih melakukan pendinginan karena masih ada bara api di dalam gambut yang memicu asap.
    “Api di permukaan lahan sudah berhasil kami padamkan. Namun, karena lahan yang terbakar ini gambut, masih ada bara api di dalamnya,” kata Boby.
    Pihaknya akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah terjadinya karhutla di wilayah hukum Polres Kampar. 
    Boby berkomitmen menuntaskan titik api karhutla ini agar warga di sekitar lokasi tidak terpapar asap.
    “Kami juga mengimbau, kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Jika ada yang membakar lahan, akan kami tindak tegas,” ucap Boby yang saat itu didampingi Kasatreskrim, AKP Gian Wiatma Jonimandala.
    Sebelumnya diberitakan, kebakaran hebat melanda lahan gambut di Jalan Yuzura, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, Sabtu (8/11/2025).
    Kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) ini berdekatan dengan dua perumahan, yakni Perumahan Zaira Permai dan Perumahan Marwah.
    Besarnya Kobaran api membuat warga panik dan ketakutan. Sebab, jarak titik api dari permukiman hanya sekitar 100 meter sehingga banyak warga yang berlarian keluar rumah.
    Warga juga banyak yang sesak napas karena pekatnya asap di perumahan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG Juanda: Siaga Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur

    BMKG Juanda: Siaga Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Juanda mengeluarkan peringatan siaga cuaca ekstrem untuk wilayah Jawa Timur. Prakiraan cuaca menunjukkan adanya potensi bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai masyarakat mulai 6 hingga 12 November 2025.

    Bencana hidrometeorologi merupakan bencana alam yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim ekstrem. Jenis-jenis bencana hidrometeorologi meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang pasang, badai, serta abrasi.

    Berdasarkan data nasional, jenis bencana ini menempati urutan pertama dalam frekuensi kejadian di Indonesia setiap tahunnya. Dampaknya tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya korban jiwa.

    Prakiraan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, memprediksi bahwa cuaca ekstrem berpotensi melanda 34 wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur, di antaranya: Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jember, Banyuwangi, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, Bojonegoro, dan Sumenep. Kondisi ini juga berpotensi terjadi di wilayah pegunungan dan pesisir seperti Kota Batu, Lumajang, Trenggalek, dan Situbondo, yang rawan longsor serta banjir bandang.

    “Peningkatan intensitas hujan dan angin yang terjadi di beberapa daerah karena diakibatkan adanya aktivitas gelombang atmosfer Equatorial Rossby serta gangguan atmosfer Low Frequency,” terangnya.

    Ia pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dalam dua hari ke depan.

    “Masyarakat dihimbau untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang selama dua hari ke depan. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau kondisi cuaca terkini,” ujarnya. (fyi)