Xcloud.id

Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Upah Minimum Naik 6,5%, Pekerja Senang Lebih Tinggi Dibandingkan 4 Tahun Terakhir

    Upah Minimum Naik 6,5%, Pekerja Senang Lebih Tinggi Dibandingkan 4 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait kenaikan upah minimum sebesar 6,5% tahun depan. 

    Presiden Aspek Indonesia, Muhamad Rusdi mengatakan pihaknya menyambut baik pemerintah yang tidak menggunakan menggunakan formulasi sesuai dengan PP 51/2023 maupun PP 36/2021 sebagai acuan. 

    “Hal ini merupakan langkah positif mengingat bila kenaikan upah minimum tahun 2025 masih menggunakan formula PP 51, kenaikannya hanya sekitar 2% saja,” kata Rusdi dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (30/11/2024). 

    Kenaikan upah tahun 2025 yang disebut akan naik 6,5% dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah minimum dalam empat tahun terakhir yang hanya berkisar 2%–5%: 

    Pada 2024, kenaikan upah minimum tercatat hanya 3,27%, tahun 2023 naik 5,6%, tahun 2022 naik 5,1%, tahun 2021 naik 3,27%. 

    “Dengan demikian, kenaikan sebesar 6,5% di tahun 2025 dinilai sedikit lebih baik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya,” imbuhnya. 

    Di samping itu, serikat buruh ini juga mengusulkan agar segera diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) untuk penetapan upah minimum sektoral. 

    Dia berharap, pemberlakuan upah sektoral yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup buruh serta daya beli masyarakat. 

    “Sebab, rendahnya kenaikan upah minimum dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, yang turut mempengaruhi sektor UMKM dan industri, karena hasil produksi tidak mampu diserap oleh konsumen,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Rusdi juga menyoroti pentingnya untuk menggunakan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar utama dalam penetapan upah minimum ke depan. 

    Hal ini mengingat Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa upah minimum merupakan ‘safety net’ atau jaring pengaman sosial dari kemiskinan. 

    “Oleh karena itu, Aspek Indonesia menekankan bahwa kenaikan upah harus didasarkan pada survei KHL yang mencerminkan standar hidup layak bagi pekerja,” tuturnya. 

    Di sisi lain, Rusdi mengusulkan agar Komponen KHL segera direvisi, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Pasalnya, dia menilai beberapa komponen dalam KHL saat ini tidak relevan dengan tuntutan kehidupan buruh yang layak dan bebas dari garis kemiskinan. 

    “Revisi ini menjadi penting untuk menyesuaikan standar hidup buruh dengan kondisi ekonomi hari ini yang terus berkembang,” terangnya. 

    Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku masih menunggu penjelasan dari pemerintah usai Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.

    “Justru saat ini kita menunggu penjelasan pemerintah [terkait kenaikan rata-rata upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%],” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam kepada Bisnis, Jumat (29/11/2024).

    Bob juga mengeklaim hingga saat ini Apindo tidak mengetahui apa yang menjadi landasan pemerintah menaikkan upah minimum rata-rata sebesar 6,5%. “Kita sampai saat ini tidak tahu apa landasannya pemerintah menetapkan kenaikan 6,5%,” ujarnya.

    Di samping itu, dia juga menyampaikan masih belum mengetahui bagaimana sistem pengupahan akan ditetapkan ke depannya untuk para pekerja.

    “[Dan] bagaimana dunia usaha mengkalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya-biaya untuk kepastian usaha ke depan,” ujarnya.

  • Penusukan Massal di SMK, 8 Tewas-17 Terluka

    Penusukan Massal di SMK, 8 Tewas-17 Terluka

    Jakarta, CNBC Indonesia – Serangan penusukan di sekolah kejuruan terjadi di China. Ini menjadi kejadian fatal kedua setelah sebelumnya, penabrakan massal terjadi di Zhuhai, China Selatan, awal pekan lalu.

    Mengutip Reuters, kejadian ini terjadi Sabtu waktu setempat di Sekolah Kejuruan Seni dan Teknologi Wuxi (Wuxi Vocational College) di Yixing, bagian dari kota Wuxi di provinsi timur Jiangsu. Tersangka merupakan seorang pria 21 tahun, ditangkap di tempat kejadian, merupakan mantan siswa sekolah tersebut.

    “Menurut penyelidikan awal, tersangka … menyerang orang lain setelah tidak lulus ujian dan tidak menerima sertifikat kelulusannya, serta tidak puas dengan kompensasi magangnya,” kata Biro Keamanan Publik Yixing dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters, Senin (18/11/2024).

    Secara rinci, saksi mata mengatakan sempat melihat para siswa berlarian dengan membawa koper mereka. Tersangka disebut datang kala kelas masih berlangsung.

    “Mereka baru berusia 18, 19 tahun. Sungguh disayangkan dan menyedihkan,” kata seorang pria yang datang untuk meletakkan karangan bunga krisan di dekat salah satu gerbang sekolah, dengan nama belakangnya Duan.

    “Kita benar-benar harus memberikan bimbingan psikologis yang lebih baik kepada kaum muda,” tambahnya.

    Sementara itu seorang profesor Universitas Fudan, mengatakan kasus-kasus balas dendam tanpa pandang bulu terhadap masyarakat di China kini mulai terjadi. Ciri umumnya sama, di mana tersangka merasa kurang beruntung dan memiliki masalah kesehatan mental, di mana mereka percaya telah diperlakukan tidak adil dan tak memiliki cara untuk didengar.

    “Penting untuk membangun jaring pengaman sosial dan mekanisme konseling psikologis,” kata Qu memosting di platform media sosial China, Weibo.

    “Tetapi untuk meminimalkan kasus-kasus seperti itu, cara yang paling efektif adalah membuka saluran publik yang dapat memantau dan mengungkap penggunaan kekuasaan,” tambahnya.

    Wuxi Vocational College di China merupakan sekolah untuk mempersiapkan siswa guna bekerja di berbagai industri termasuk manufaktur kawat dan kabel, desain interior, pemasaran, dan bidang lainnya. Perguruan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengarahkan lebih banyak anak muda ke pelatihan khusus pekerjaan, bukan ke universitas yang kelebihan peminat karena pengangguran kaum muda yang meningkat.

    (sef/sef)

  • Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Pemprov DKI Pastikan Penyaluran Bansos Tidak Terkait Pilkada 2024

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama ini dilakukan tak ada kaitannya dengan kontestasi Pilkada 2024.

    Plt Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Suharini Eliawati menyebut, Pemprov DKI selalu berkoordinasi dalam setiap pemberian bansos.

    “Pemprov DKI Jakarta memiliki program jaring pengaman sosial khusus melalui Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kriteria Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar dijelaskan bahwa bansos disalurkan dalam tiga program.

    Pertama, Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diperuntukkan bagi warga berusia di atas 60 tahun.

    Kemudian, Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang diperuntukkan bagi anak berusia 0 sampai 6 tahun.

    Terakhir, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) yang diperuntukkan untuk warga penyandang disabilitas.

    Adapun penyaluran bansos tahap 4 untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember tahun berjalan akan dilaksanakan di minggu kedua Desember 2024.

    “Hal ini lantaran perlu dilakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap para penerima bansos tahap 3 yang akan menerima bansos tahap 4,” ujarnya.

    Eli pun membantah bila ada penyaluran bansos lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

    Sebab sesuai aturan, bansos tersebut hanya bisa disalurkan oleh Dinas Sosial lewat ketiga program yang diatur dalam Pergub Nomor 44 Tahun 2022 itu.

    Adapun program sinergi yang telah dilakukan BUMD berupa program Sembako Murah dimana masyarakat dapat membeli berbagai bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Artinya, masyarakat tak diberi sembako secara cuma-cuma, mereka tetap harus membayar meski harga yang dipatok sangat terjangkau.

    “Dalam program Sembako Murah yang hadir di berbagai kelurahan di Jakarta, masyarakat dapat membeli paket sembako dengan harga yang lebih murah dari pasaran,” tuturnya.

    “Ini sebagai upaya perekonomian dapat terus berjalan,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi ini menambahkan.

    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta diminta mematuhi keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagi) Tito Karnavian yang menghentikan sementara pendistribusian bantuan sosial (bansos) jelang pencoblosan Pilkada 2024.

    Masyarakat pun diminta mengawasi kegiatan bansos yang dikhawatirkan dapat menguntungkan salah satu paslon yang maju dalam ajang kontestasi politik tingkat daerah tersebut.

    Hal ini diungkapkan oleh Anggota Tim Jubir KPK Budi Prasetyo yang meminta masyarakat langsung melapor bila mengetahui adanya pendistribusian bansos.

    “Kami mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi program bansos ini, sebagai bentuk pelibatan publik dalam pencegahan korupsi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Budi pun mengaku mengapresiasi kebijakan Mendagri Tito Karnavian yang menghentikan sementara penyaluran bansos, kecuali untuk dari yang membutuhkan, seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi.

    Menurutnya, langkah ini perlu diambil guna menghindari adanya konflik kepentingan kepada salah satu pasangan calon.

    “Penghentian bansos ini bertujuan untuk memitigasi adanya konflik kepentingan, ataupun bentuk-bentuk money politic dalam pilkada ini,” tuturnya.

    Sebagai informasi tambahan, Pemprov DKI Jakarta saat masih dipimpin Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sempat jadi sorotan.

    Pasalnya, Heru menggencarkan program sembako murah beberapa bulan jelang Pilpres 2024 lalu.

    Kecurigaan muncul setelah Heru menggunakan kantong ramah lingkungan berwarna biru muda dalam program sembako murah ini.

    Warna ini identik dengan yang digunakan paslon capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Hal ini pun mendapat kecamanan dari kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Kecurigaan ini pun sempat disampaikan kedua kubu saat mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Kebijakan Penghapusan Utang Bakal Buat UMKM Reborn

    Kebijakan Penghapusan Utang Bakal Buat UMKM Reborn

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik kebijakan penghapusan utang untuk UMKM, nelayan dan petani. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat UMKM yang lesu bertumbuh kembali.

    “Penghapusan utang ini pastinya berdampak positif, UMKM bisa reborn (tumbuh kembali) sehingga akan membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Cucun dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

    Cucun mengatakan kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto itu merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, penghapusan utang itu salah satu upaya menjaga perekonomian.

    “Di tengah banyaknya badai PHK yang belakangan terjadi dan dinamika ekonomi yang penuh tantangan, UMKM bisa menjadi jaring pengaman sosial. Sehingga penghapusan utang bagi pelaku UMKM dan kelompok masyarakat di sektor riil seperti petani dan nelayan dapat menjaga perekonomian Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Cucun, menjaga UMKM dari kesulitan keuangan juga berarti menjaga roda ekonomi negara. Sebab, UMKM memiliki peran yang cukup dominan terhadap perekonomian nasional karena berhasil menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia.

    “Selain banyak membuka lapangan pekerjaan dan berkontribusi pada PDB, keberadaan UMKM juga akan memutar roda perekonomian pada suatu daerah. Dan saat daerah maju, kesejahteraan masyarakat akan meningkat sehingga diperlukan intervensi bagi UMKM-UMKM yang sedang terpuruk,” papar Cucun.

    “Pendampingan berkelanjutan tetap harus dilakukan agar para pelaku UMKM bisa bangkit lagi. Misalnya dengan pendidikan finansial agar mereka tidak kembali terjerat dalam utang,” ucapnya.

    Cucun bicara perlunya pelatihan finansial diharapkan dapat memaksimalkan potensi dan kemandirian usaha UMKM. Kemudian juga pelatihan teknologi untuk memajukan usaha.

    “Pelatihan dalam pemasaran digital dan teknologi terbaru yang relevan sangat dibutuhkan UMKM. Dukungan ini sangat penting untuk mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas,” lanjut Cucun.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. PP itu terkait penghapusan piutang macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Saya akan menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian perkebunan peternakan perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11).

    Dengan ini, menurut Prabowo, pemerintah berharap dapat membantu para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan. Menurut Prabowo, petani hingga nelayan merupakan produsen pangan yang sangat penting.

    (eva/whn)

  • Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Sri Mulyani Sebut Makan Bergizi Gratis Sasar Ibu Hamil-Balita

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah sependapat dengan sejumlah fraksi DPR RI soal Program Makan Bergizi Gratis yang harus menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

    “Diharapkan sekaligus meningkatkan kecukupan gizi, peningkatan kecerdasan anak dan pencegahan stunting,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024).

    Selain program tersebut, pemerintahan baru juga dipastikan melanjutkan sejumlah program perlindungan sosial bagi masyarakat. Sri Mulyani menyebutkan anggaran perlindungan sosial untuk pemerintahan tahun depan sebesar Rp 504,7 triliun.

    “Perlindungan sosial atau jaring pengaman sosial ditujukan untuk satu melanjutkan berbagai perlindungan sosial, program seperti PKH, kartu sembako, penyaluran subsidi tepat sasaran dan penyempurnaan basis data dengan memanfaatkan data registrasi sosial ekonomi,” jelas dia

    Sri Mulyani juga mengatakan melalui anggaran itu juga diharapkan bisa meningkatkan sinergi antar program perlinsos harus semakin diperkuat. Kemudian mendorong graduasi dari kemiskinan, memperkuat perlinsos untuk mengantisipasi populasi yang semakin menua, termasuk penyandang disabilitas.

    “Kelima, mendorong skema perlindungan sosial yang adaptif dengan mengantisipasi risiko kritis,” jelas dia.

    Lihat juga Video ‘Penjelasan Sri Mulyani soal Makan Bergizi Gratis Masuk RAPBN 2025 Sebesar 71 T’:

    (ada/kil)

  • 6.092 KK di Ngawi Masih Terima Bantuan Langsung Tunai DD 

    6.092 KK di Ngawi Masih Terima Bantuan Langsung Tunai DD 

    Ngawi (beritajatim.com) – Jumlah penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD) di Kabupaten Ngawi mengalami penurunan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ngawi mencatat jumlah KPM tahun ini hanya mencapai 6.092 KPM, sedangkan tahun 2023 mencapai 7.385 KPM.

    ‘’Penurunan KPM ini tersebar di 213 desa di Ngawi. Jadi ada sekitar 1.293 KPM yang sudah tidak menerima BLT DD,” kata Kabul Tunggul Winarno, Kepala DPMD Kabupaten Ngawi, Sabtu (27/4/2024).

    Kabul menjelaskan, penurunan KPM ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada KPM yang sudah meninggal dunia. Kedua, KPM telah mendapatkan program jaring pengaman sosial lain dari pemerintah. Ketiga, KPM sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima manfaat BLT DD.

    “Penurunan ini terjadi setelah dilakukan validasi data. Tentu saja dengan menurunnya jumlah KPM ini sebagai bukti bahwa penanganan keluarga miskin ekstrem di Ngawi dianggap berhasil,” tambahnya.

    Kabul menjelaskan bahwa usulan KPM BLT DD berasal dari masing-masing desa. Usulan tersebut disampaikan melalui rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat.

    ‘’Besaran pagu anggaran yang diperuntukan BLT DD maksimal 25 persen dari pagu dana desa yang diterima di masing-masing desa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa KPM yang menerima BLT DD benar-benar valid. Sudah sesuai dengan validasi data,” terangnya.

    Kabul menyebutkan pagu anggaran BLT DD tahun 2024 ini mencapai Rp 21,9 miliar untuk 6.092 KPM. Setiap KPM akan menerima sebesar Rp 300 ribu setiap bulannya selama 12 bulan. “Pencairan bisa disalurkan 3 bulan sekaligus,” ujarnya.

    Penurunan KPM BLT DD di Ngawi ini menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut menunjukkan hasil. Namun, masih ada ribuan KPM yang masih membutuhkan bantuan. [fiq/kun]