Xcloud.id

Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Bank Dunia ‘Ramal’ Ekonomi China Melambat 2025, Tumbuh 4,5 Persen

    Bank Dunia ‘Ramal’ Ekonomi China Melambat 2025, Tumbuh 4,5 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Bank Dunia memperkirakan ekonomi China tumbuh 4,5 persen pada 2025. Angkanya melambat dibandingkan prediksi laju ekonomi tahun ini, 4,9 persen.

    Dilansir Reuters, proyeksi laju ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan estimasi pada Juni lalu. Lembaga keuangan dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Negeri Tirai Bambu sebesar 4,8 persen pada 2024 dan 4,1 persen pada 2025.

    Proyeksi tahun ini meningkat berkat pengaruh pelonggaran kebijakan pemerintah China baru-baru ini dan kekuatan ekspor jangka pendeknya.

    Di sisi lain, Bank Dunia tetap memperingatkan kepercayaan rumah tangga dan bisnis yang lemah, serta hambatan di sektor properti di negara tersebut diprediksi memperlambat laju ekonomi tahun depan.

    Negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini berjuang keras tahun ini, terutama karena krisis properti dan permintaan domestik yang lemah.

    Selain itu, wacana kenaikan tarif AS untuk barang-barangnya ketika Presiden Terpilih AS Donald Trump mulai menjabat pada Januari bisa ikut menekan pertumbuhan ekonomi China.

    “Mengatasi tantangan-tantangan di sektor properti, memperkuat jaring pengaman sosial, dan memperbaiki keuangan pemerintah daerah akan sangat penting untuk membuka pemulihan yang berkelanjutan,” ujar Direktur Negara Bank Dunia untuk China Mara Warwick, melansir Reuters, Kamis (26/12).

    “Penting untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek untuk pertumbuhan dengan reformasi struktural jangka panjang,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

    Bank Dunia menambahkan pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang lebih lambat dan efek kekayaan negatif dari harga rumah yang lebih rendah diperkirakan akan membebani konsumsi hingga 2025.

    Sementara pemerintah China yakin akan mencapai target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen pada akhir tahun 2024.

    Untuk mendorong kembali perekonomian China, pemerintah setempat telah setuju untuk menerbitkan rekor 3 triliun yuan atau setara Rp6.685,70 triliun (asumsi kurs Rp2.228 per yuan China) dalam bentuk obligasi negara tahun depan.

    Angka-angka ini akan ditetapkan secara resmi pada pertemuan tahunan DPR China, Kongres Rakyat Nasional, pada Maret 2025 dan masih dapat berubah sebelum itu.

    Tahun depan, Badan Pengatur Perumahan China akan melanjutkan upaya untuk membendung penurunan lebih lanjut di pasar real estat negara itu tahun depan. Bank Dunia menyebut perubahan haluan di sektor ini tak diantisipasi sampai akhir 2025.

    Adapun kelas menengah China berkembang secara signifikan sejak 2010-an, mencakup 32 persen dari populasi pada 2021.

    Namun, perkiraan Bank Dunia menunjukkan sekitar 55 persen tak akan aman secara ekonomi dan menggarisbawahi perlunya menciptakan lebih banyak peluang.

    (del/sfr)

  • Bank Dunia Bawa Kabar Baik Buat China di 2024 & 2025

    Bank Dunia Bawa Kabar Baik Buat China di 2024 & 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Dunia (World Bank) pada Kamis menaikkan perkiraannya untuk pertumbuhan ekonomi China pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini terjadi setelah Negeri Tirai Bambu diliputi prospek yang lesu akibat hambatan di sektor properti.

    Dalam laporan CNBC International yang mengutip Reuters, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) China sebesar 4,9% tahun ini, naik dari perkiraan pada bulan Juni sebesar 4,8%. Ini disebabkan efek pelonggaran kebijakan terkini Beijing dan kekuatan ekspor jangka pendek.

    “Mengatasi tantangan di sektor properti, memperkuat jaring pengaman sosial, dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah akan sangat penting untuk membuka pemulihan yang berkelanjutan,” kata Mara Warwick, direktur negara Bank Dunia untuk China, dikutip Jumat (27/12/2024).

    “Penting untuk menyeimbangkan dukungan jangka pendek terhadap pertumbuhan dengan reformasi struktural jangka panjang,” tambahnya dalam sebuah pernyataan.

    Perekonomian terbesar kedua di dunia itu telah berjuang tahun ini, terutama karena krisis properti dan permintaan domestik yang lesu. Beijing sendiri telah menetapkan target pertumbuhan sekitar 5% tahun ini, sebuah tujuan yang menurutnya dapat dicapai.

    Meski begitu, masih banyak tantangan yang mungkin dihadapi Negeri Panda itu. Di tahun 2025, Bank Dunia memperkirakan bahwa China hanya akan mengalami pertumbuhan hingga 4,5%.

    Hal ini dipengaruhi masih lemahnya konsumsi rumah tangga. Di sisi lain, tarif AS yang diprediksi akan dijatuhkan kepada barang-barang Beijing saat Presiden terpilih AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari, juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ke depan.

    Untuk menghidupkan kembali pertumbuhan, otoritas China dilaporkan telah sepakat untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 3 triliun yuan (Rp 6.665 triliun) tahun depan.

    Meski begitu, angka-angka tersebut belum akan diumumkan secara resmi hingga pertemuan tahunan parlemen China, Kongres Rakyat Nasional, pada bulan Maret 2025, sehingga masih dapat berubah sebelum itu.

    Sementara regulator perumahan akan terus berupaya untuk membendung penurunan lebih lanjut di pasar real estat China tahun depan, Bank Dunia mengatakan pemulihan sektor tersebut tidak diantisipasi hingga akhir tahun 2025.

    “Pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang lebih lambat dan efek kekayaan negatif dari harga rumah yang lebih rendah diperkirakan akan membebani konsumsi hingga tahun 2025,” imbuh Bank tersebut.

    “Kelas menengah China telah berkembang secara signifikan sejak tahun 2010-an, mencakup 32% dari populasi pada tahun 2021, tetapi 55% masih tidak aman secara ekonomi, yang menggarisbawahi perlunya menciptakan peluang,” tambah Bank Dunia.

    (sef/sef)

  • Antisipasi PPN 12% dan Pembatasan Subsidi, Pemerintah Tambah Bansos di 2025

    Antisipasi PPN 12% dan Pembatasan Subsidi, Pemerintah Tambah Bansos di 2025

    loading…

    Pemerintah berencana menambah bantuan sosial (bansos) bagi keluarga tidak mampu untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12% dan rencana pembatasan subsidi. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Pemerintah berencana menambah bantuan sosial ( bansos ) bagi keluarga tidak mampu. Peningkatan program jaring pengaman sosial ini untuk mengantisipasi kenaikan PPN 12% dan rencana pembatasan subsidi.

    Hal ini diungkapkan Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis, Andy Kurniawan dalam keterangannya, Senin (23/12/2024). Menurutnya, program reguler bantuan sosial Kemensos akan diperkuat sambil menunggu program bansos tambahan dari pemerintah yang rencananya juga akan digelontorkan.

    “Hingga saat ini bantuan sosial tambahan masih dalam tahap pembahasan, diharapkan dapat menjadi bantalan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya keluarga miskin,” kata Andy.

    Beragam program bansos reguler yang akan digelontorkan Kemensos di antaranya percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Semula dijadwalkan pada akhir triwulan I akan dipercepat pada awal tahun 2025.

    Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai atau sembako untuk 18,8 juta KPM juga akan disalurkan setiap bulan, dan segera digelontorkan di awal Tahun 2025.

    Sejak awal 2025 nanti, Kemensos juga akan menanggung bantuan makan bergizi gratis untuk 36.000 Penyandang Disabilitas dan 101.000 lansia.

    Khusus bantuan makan bergizi untuk penyandang disabilitas dan lansia akan dilaksanakan dengan menggandeng kelompok masyarakat di daerah sehingga dapat menyokong peningkatan perekonomian lokal.

    Di era pemerintahan Prabowo-Gibran ini pula sebanyak 270.000 anak-anak yatim piatu juga akan diberikan santunan setiap bulan.

    Selain bantuan sosial, kenaikan PPN 12% juga akan dikawal dengan bantuan pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha bagi PKH graduasi, yakni KPM yang dinyatakan lulus dan tidak lagi menerima bantuan pemerintah.

    “Target dari Gus Menteri (Mensos Saifullah Yusuf) graduasi ini direncanakan menyasar 480.000 KPM,” ujar Andy.

    Program-program Kemensos ini akan disalurkan berdasarkan Data Tunggal Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTTKS) yang merupakan penyempurnaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    (abd)

  • Ngamuk Karena Tidak Lulus, 8 Siswa SMK Ditusuk hingga Tewas

    Ngamuk Karena Tidak Lulus, 8 Siswa SMK Ditusuk hingga Tewas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kasus mengerikan terjadi di Sekolah Kejuruan Seni dan Teknologi Wuxi (Wuxi Vocational College) di Yixing, China pada bulan lalu. 

    Seorang pria berusia 21 tahun melakukan penusukan massal. Sebanyak 8 orang tewas dan 17 terluka dalam insiden tersebut. Pelaku kemudian ditangkap di tempat kejadian dan belakangan diketahui sebagai mantan siswa sekolah tersebut.

    “Menurut penyelidikan awal, tersangka menyerang orang lain setelah tidak lulus ujian dan tidak menerima sertifikat kelulusannya, serta tidak puas dengan kompensasi magangnya,” kata Biro Keamanan Publik Yixing dalam sebuah pernyataan, mengutip Reuters, dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Secara rinci, saksi mata mengatakan sempat melihat para siswa berlarian dengan membawa koper mereka. Tersangka disebut datang kala kelas masih berlangsung.

    “Mereka baru berusia 18, 19 tahun. Sungguh disayangkan dan menyedihkan,” kata seorang pria yang datang untuk meletakkan karangan bunga krisan di dekat salah satu gerbang sekolah, dengan nama belakangnya Duan.

    “Kita benar-benar harus memberikan bimbingan psikologis yang lebih baik kepada kaum muda,” tambahnya.

    Sementara itu seorang profesor Universitas Fudan, mengatakan kasus-kasus balas dendam tanpa pandang bulu terhadap masyarakat di China kini mulai terjadi. Ciri umumnya sama, di mana tersangka merasa kurang beruntung dan memiliki masalah kesehatan mental, di mana mereka percaya telah diperlakukan tidak adil dan tak memiliki cara untuk didengar.

    “Penting untuk membangun jaring pengaman sosial dan mekanisme konseling psikologis,” kata Qu mengunggah di platform media sosial China, Weibo.

    “Tetapi untuk meminimalkan kasus-kasus seperti itu, cara yang paling efektif adalah membuka saluran publik yang dapat memantau dan mengungkap penggunaan kekuasaan,” tambahnya.

    Wuxi Vocational College di China merupakan sekolah untuk mempersiapkan siswa guna bekerja di berbagai industri termasuk manufaktur kawat dan kabel, desain interior, pemasaran, dan bidang lainnya. Perguruan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengarahkan lebih banyak anak muda ke pelatihan khusus pekerjaan, bukan ke universitas yang kelebihan peminat karena pengangguran kaum muda yang meningkat.

    (mkh/mkh)

  • Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Peringati HKSN 2024, Mensos Hadiri Penyaluran Bansos PKH Sembako di Kantorpos Sleman

    Sleman: Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menghadiri penyerahan langsung bantuan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 180 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kantorpos Sleman, DI Yogyakarta, pada Rabu, 18 Desember 2024. Kehadiran Mensos dan jajarannya di Kantorpos Sleman sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024.
     
    Kunjungan Menteri Sosial ke Kantorpos KCP Sleman menunjukkan peran strategis Pos Indonesia dalam mendukung penyaluran bantuan sosial, seperti PKH dan Sembako. Pos Indonesia, sebagai perusahaan milik negara, turut berkontribusi aktif dalam memastikan bantuan sampai tepat sasaran dan berjalan transparan.
     
    “Jadi bukan untuk penerimaan manfaat yang (bisa dilakukan dengan) cepat saja, tapi juga untuk pertumbuhan ekosistem yang paling cepat. Yang kedua, kami ini sedang menyalurkan untuk triwulan keempat atau yang terakhir di tahun 2024.  Benar-benar nanti di tahun 2025, setelah ada monitoring informasi, nanti kita akan perbaiki pola-pola penyalurannya, sehingga manfaat di tahun 2024 ini bisa kita perbaiki di tahun 2025,” ucap Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
     
    Ia berpendapat penyaluran bansos kepada masyarakat yang membutuhkan ini sebagai bentuk jaring pengaman sosial, untuk membantu meningkatkan daya konsumsi, sekaligus memperkuat perekonomian, khususnya masyarakat yang tidak mampu.
     

    “Ini kan bansos sebagai jaring pengamannya. Sebenarnya saya juga mendorong agar penerima bansos ini naik kelas. Terutama untuk yang pusat produk ekosistem,” katanya.
     
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PKH, Sembako, Atensi Yapi (Yatim/Piatu/YatimPiatu), serta bantuan untuk permakanan dan lansia melalui dua jalur yaitu melalui Himbara dan PT Pos Indonesia (Persero).
     

     
    “Dua-duanya jalan, Alhamdulillah, dan kali ini juga disaksikan secara langsung oleh Direktur PT Pos Pak Haris, di Kantorpos Sleman,” ucap Gus Ipul.
     
    Turut hadir dan mendampingi Mensos dalam penyaluran Bansos PKH – Sembako, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris. Ia menjelaskan PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND, sejak tahun 2020 telah mengemban amanah untuk menyalurkan bantuan untuk KPM.
     
    “Dari kami ada tiga pola penyaluran, yaitu bapak ibu kami panggil untuk datang ke Kantorpos, melalui komunitas, atau bapak ibu yang tidak dapat hadir misalnya lansia atau sedang sakit maka petugas kami yang akan mendatangi ke rumah,” kata Haris.
     
    Ditunjuk sebagai salah satu penyalur bansos oleh pemerintah, PosIND memiliki keistimewaan dalam fitur produknya, yaitu GiroPos.

     
    “Jadi keistimewaan GiroPos itu sama-sama seperti perbankan, masuk rekening. Keistimewaannya kami antarkan, kami serahkan uangnya kepada penerima. Harapan kita memang pemerintah juga melihat bahwa dengan adanya uang tunai ini pasti bapak-bapak, orang tua kita yang penerima ini melakukan aktivitas pembelian. Sehingga dengan adanya uang tunai ini pergerakan ekonomi di daerah akan terlihat,” ucap Haris.
     
    PosIND juga memiliki keistimewaan lain dalam hal pertanggungjawaban terhadap pemberi kerja, dalam hal ini Kementerian Sosial. PosIND melengkapi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan foto penerima dan geotagging lokasi saat bansos diserahkan. Dengan demikian pemberi kerja dapat memantau keakuratan penyaluran bansos secara realtime.
     
    “Dengan menyalurkan Bansos melalui PT Pos Indonesia (Persero) ini pemerintah bisa menyaksikan langsung, memonitor perkembangannya. Karena kami lengkapi penerima ini dengan foto, dan ada geotagging juga,” katanya. 

    KPM Rasakan Manfaat Bansos

    Pendamping KPM yang ditemui usai pencairan Bansos, Sri Lestari, menjelaskan pemberian bansos ini sangat bermanfaat. Sri mendampingi ibunya yang sudah lanjut usia untuk menerima bansos.
     
    “Sangat membantu sekali, terutama untuk keluarga saya ya, karena saya masih mengurusi ibu saya. Kebetulan saya juga single parent. Anak saya dua. Jadi satu rumah saya, ibu saya, dan anak saya dua,” katanya.
     
    Proses pencairan bansos ini, menurut Sri, cukup mudah. Dirinya hanya perlu datang ke Kantorpos sesuai jadwal undangan dan membawa data diri.
     
    “Alhamdulillah, mudah. Kebetulan saya juga tempat tinggalnya nggak jauh dari Kantorpos sini. Paling cuma bawa fotokopi KK, KTP asli saya, sama KTP asli Ibu saya,” katanya.
     
    Sri berharap program bansos yang diterimanya itu akan terus dilanjutkan oleh pemerintah.
     
    “Mudah-mudahan bantuan ini berlanjut karena sangat membantu sekali untuk keluarga saya. Saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah yang sudah memperhatikan ibu-ibu lansia. Terima kasih untuk Kantorpos yang sudah melayani kami dengan mudah dan sangat bagus,” katanya.
     

    Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris (Foto:Dok.PosIND)
     
    KPM lainnya, Supriyati, menuturkan pengalaman yang mirip dengan Sri. Ia merasa sangat terbantu dengan adanya bansos.  
     
    “Saya terbantu sekali dengan bansos ini. Uangnya saya pakai untuk membeli susu, untuk makan sehari-hari, membeli sayur mayur bergizi,” katanya.
     
    Mengenai proses pencairan dan bansos, Supriyati mengatakan dirinya mengambil di Kantorpos.
     
    “Saya disuruh datang ke Kantorpos. Dikasih uang (Bansos PKH-Sembako). Saya bawa KTP, KK, surat undangan dari Kantorpos. Saya mendapatkan tiga kali bantuan. Terima kasih pemerintah dan Kantorpos atas bantuan ini,” tuturnya.
     
    Sementara itu Koordinator Pendamping PKH Kapanewon Sleman, Mu’alim Santosa mengungkapkan sebagai pendamping PKH, dirinya berkewajiban memberikan pendampingan kepada KPM mulai dari sosialisasi hingga pencairan bansos.
     
    “Untuk persiapan sehari-hari, kami dibagi menjadi beberapa wilayah dampingan, yaitu ada Kelurahan Catur Harjo, Triharjo, Trimulyo, Tridadi, dan Pandowo Harjo. Kami bersepuluh untuk mendampingi (pencairan banssos di) Kapanewon ini. Kemudian untuk saya sendiri, dampingannya ada 258 KPM. Terbagi menjadi dua wilayah, yaitu di Tridadi dan di Trimulyo. Kemudian dari wilayah tersebut, kami dibagi menjadi 10 kelompok yang rata-rata adalah 30 KPM. Kemudian untuk persiapannya, kami setiap bulan pertemuan dengan KPM tersebut. Menyiapkan materi, ada materi stunting, kemudian pengasuhan, pendidikan, dan sebagainya. Itu kami kemas dalam suatu pertemuan yang tentunya menarik. Ada tepuk-tepuknya, ada jalan-jalannya, kemudian ada pembagian kelompok, dan sebagainya,” ujarnya.
     

     
    Dia berharap para KPM yang didampingi agar rajin datang ke pertemuan kelompok sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui pemberian materi.
     
    “Harapannya ke depan untuk KPM semoga senantiasa rajin datang ke pertemuan kelompok, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, dan pengetahuannya tentang materi-materi yang telah saya sampaikan. Dan bisa naik kelas tentunya. Dan untuk pendampingnya semoga lebih sejahtera,” katanya. 
     

    Kegiatan Sosial di Kantorpos Sleman Semarakkan Peringatan HKSN 2024

    Penyaluran bansos oleh Mensos Gus Ipul ini bertepatan dengan peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024. Selain penyaluran bansos, Mensos juga meninjau kegiatan operasi katarak di RSU Queen Latifah Sleman, peninjauan layanan Puskesos dan Graduasi KPM PKH Berdikari dari Bantuan Sosial.
     
    Terkait kegiatan screening kesehatan gratis, dr Ria Trianasari selaku Dokter Ahli Muda Puskesmas Sleman, menjelaskan pihaknya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengecekan tensi dan pengecekan gula darah secara gratis.
     
    “Kami dari tim Puskesmas Sleman, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dalam rangka Kegiatan Bantuan Program Sembako PKH Triwulan 3 dan 4 di PT Pos Cabang Sleman, diamanahkan untuk melakukan screening kegiatan kesehatan gratis berupa pengecekan tensi dan juga pengecekan gula darah. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat supaya lebih mawas diri terhadap penyakit tidak menular, khususnya hipertensi dan diabetes, meningitis, di mana hampir sebagian besar penyakit ini tidak memiliki keluhan,” kata Dr Ria.
     
    Dr Ria berharap kegiatan pengecekan kesehatan gratis ini bisa rutin dilakukan karena membantu masyarakat untuk mewaspadai risiko penyakit.
     
    “Alangkah baiknya kegiatan program ini bisa berkelanjutan dalam rangka pemberian bantuan sosial, juga diselingi dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Mungkin bisa ditambah nanti pemeriksaan gratisnya selain gula darah dan TNC, bisa dengan kolesterol dan asam urat,” ujarnya.
     
    Peringatan HKSN 2024 di Yogyakarta bukan hanya ajang seremoni, tetapi juga momentum memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan bangsa. Dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan BUMN seperti Pos Indonesia, menjadi kunci dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh dan maju.
     
    Dengan semangat gotong-royong, HKSN 2024 membawa pesan optimisme menuju Indonesia Emas 2045, di mana kesejahteraan dan kebersamaan menjadi fondasi kuat untuk generasi mendatang.
     
    Tema HKSN 2024 di Yogyakarta, “Solidaritas Menguatkan Ketahanan Sosial Nasional”, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Dengan semangat gotong-royong dan kepedulian, masyarakat diharapkan mampu menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya menuju masa depan yang lebih cerah.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Menaker: Permenaker No. 16 Tahun 2024 pertimbangkan daya beli pekerja

    Menaker: Permenaker No. 16 Tahun 2024 pertimbangkan daya beli pekerja

    Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha.

    “Kami harap kiranya semua pihak dapat melaksanakan kebijakan penetapan upah minimum tahun 2025 yang sudah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 itu menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penetapan upah minimum tahun 2025 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    Sebelum adanya arahan dari Presiden RI, Kemenaker sudah melakukan kajian dan melakukan konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional (Tripnas) dan lewat Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) melalui proses meaningful participation.

    “Pada hari ini Rabu 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025,” kata Yassierli.

    Rata-rata kenaikan upah minimum nasional Tahun 2025 sebesar 6,5 persen baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 di Jakarta pada Rabu (4/12).

    Permenaker Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.

    Kemudian mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, maka perlu dilakukan penyesuaian mengenai penetapan upah minimum tahun 2025;

    Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenaikan Upah Minimum 2025 Berdampak Positif terhadap Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Kenaikan Upah Minimum 2025 Berdampak Positif terhadap Daya Beli dan Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025, langkah yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya daya beli, diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dengan kenaikan daya beli masyarakat, ekonomi tentu akan menjadi lebih hidup. Permintaan terhadap barang akan meningkat, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar tim ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Kenaikan upah minimum sebesar 6,5% pada 2025 diharapkan bisa mengakumulasi kenaikan upah minimum di tahun-tahun sebelumnya yang relatif rendah. Menurut Raden, peningkatan daya beli masyarakat akan memicu peningkatan penjualan barang-barang yang diproduksi oleh dunia usaha. Pemerintah juga berupaya memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti kemudahan perizinan dan proses administratif lainnya.

    “Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak selalu bisa dicari. Oleh karena itu, beban dunia usaha perlu dikurangi. Salah satunya dengan mempercepat proses perizinan, seperti urusan pajak, atau proses mendirikan bangunan yang biasanya memakan waktu 10 hari atau lebih, kini bisa selesai dalam 2-3 hari. Hal ini tentunya dapat mengurangi biaya,” jelas Raden.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyatakan bahwa kenaikan upah minimum ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas penetapan upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama mereka yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menegaskan bahwa keputusan akhir diambil setelah diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

    Selain itu, untuk upah minimum sektoral, penetapan akan disesuaikan dengan Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Seperti yang kita ketahui, upah minimum adalah jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja kurang dari 12 bulan, dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum (2025) bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap memperhatikan daya saing usaha,” ungkap Prabowo.

  • Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Penetapan Upah Minimum 2025 Harus Diimbangi dengan Stimulus bagi Dunia Usaha

    Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk menaikkan upah minimum nasional 2025 sebesar 6,5%.  Penentuan upah minimum kerap kali dihadapkan dengan silang pendapat antara pengusaha dan pekerja. 

    Oleh karena itu untuk ke depan pemerintah diharapkan dapat membenahi sistem pengupahan nasional agar isu kenaikan upah minimum tidak menjadi masalah tahunan yang terus terjadi.

    Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang menyebabkan terganggunya keuangan (cash flow) perusahaan, maka pemerintah dapat mengintervensi dengan memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada perusahaan yang memang benar-benar tidak mampu memberikan kenaikan 6,5% (melalui proses audit oleh pemerintah). Misalnya hanya mampu menaikkan 4% maka 2,5% ditanggung pemerintah.

    “Demikian juga bila inflasi lebih tinggi dari kenaikan upah minimum maka Pemerintah pun dapat memberikan subsidi harga bagi pekerja dengan upah minimum untuk membeli kebutuhan pokoknya,” ucap Timboel pada Minggu (1/12/2024).

    Timboel menekankan bahwa pemerintah harus membenahi sistem pengupahan nasional, dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Penetapan kenaikan upah minimum sebesar 6,5% harus dilanjutkan dengan kemauan dan komitmen presiden untuk membenahi pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan upah minimum setelah ditetapkan gubernur. 

    Menurut dia upah minimum yang seharusnya diberikan hanya untuk pekerja dengan masa kerja di bawah setahun, pada faktanya banyak diberikan kepada pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. Demikian juga, masih banyak pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku.

    “Untuk meningkatkan kualitas kerja pengawas ketenagakerjaan, penting untuk digagas lahirnya komisi pengawas ketenagakerjaan yang merupakan pengawas eksternal yang mengawasi kinerja pengawas ketenagakerjaan,” ungkap Timboel.

    Pada saat yang sama pemerintah diharapkan berkomitmen memastikan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mampu mengendalikan inflasi sehingga kenaikan upah minimum 2025 masih lebih tinggi dari inflasi yang terjadi.

    “Bila kenaikan upah minimum 2025 di bawah tingkat inflasi yang terjadi maka upah riil buruh akan menurun, yang berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan buruh,” kata Timboel.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan kenaikan tersebut sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh. Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha. 

    Sementara itu, untuk upah minimum sektoral, akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Presiden menambahkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.

    “Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaring pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan memperkirakan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum (2025) bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha,” ungkap Prabowo. 

  • Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Anindya Bakrie Imbau Pengusaha Hindari PHK Usai Penetapan Kenaikan UMP 6,5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Munaslub 2024, Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025.

    Anindya meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

    “Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya dilansir dari Antara, Senin (2/12/2024).

    Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah jumlah masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga akan berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi.

    Kadin juga menyoroti soal rencana pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.

    “Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya.

    Meski begitu, Anindya mengakui bahwa kondisi perusahaan berbeda-beda, sehingga beberapa pengusaha mungkin menghadapi tekanan berat dalam menyeimbangkan antara kelangsungan bisnis dan kesejahteraan karyawan. Namun, ia tetap berharap ada langkah-langkah inovatif untuk menghindari keputusan sulit seperti PHK.

    Sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha, Kadin terus berupaya mendorong perusahaan untuk berpikir jangka panjang.

    “Tapi memang sebagai pengusaha juga kita berpikir untuk berlanjutan. Jadi kadang-kadang pilihan itu tidak enak ditempuh, tapi kadang-kadang ya menjadi pilihan,” ucap Anindya.

    Meskipun PHK terkadang menjadi langkah yang tak terhindarkan, Anindya optimistis bahwa dengan strategi yang tepat, perusahaan akan mampu mengatasi tantangan itu tanpa harus mengurangi jumlah karyawan.

    “Tapi kami melihat cukup banyak upaya-upaya untuk mencegah dan mencari jalanlah supaya tidak kejadian (PHK),” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) seusai adanya kebijakan kenaikan UMP di 2025 sebesar 6,5 persen.

    “Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Rencana pembentukan Satgas PHK merupakan respons pemerintah terhadap potensi PHK yang diambil perusahaan terhadap karyawan atau pekerja menyusul adanya kenaikan UMP.

    “Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025, berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait, Jumat (29/11/2024) sore.

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%,” kata Presiden dalam pengumumannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    Presiden menjelaskan bahwa keputusan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk dengan para pimpinan buruh.

    Presiden juga menekankan bahwa penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

  • Airlangga Harap Kenaikan UMP Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Menengah

    Airlangga Harap Kenaikan UMP Tingkatkan Daya Beli Masyarakat Menengah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada tahun 2025 bisa meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah.

    “Oleh karena itu, sebagai start awal untuk menunjang daya beli mereka (masyarakat kelas menengah) maka kenaikan upah minimumnya didongkrak ke 6,5 persen,” kata Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan di tengah ketidakpastian global, pemerintah harus memperkuat struktur perekonomian dalam negeri. Salah satu struktur tersebut adalah kegiatan belanja kelompok masyarakat kelas menengah.

    Airlangga menuturkan kelompok masyarakat kelas menengah memiliki peran vital untuk mendorong komponen konsumsi. Konsumsi selama ini masih menjadi penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Kita melihat di tengah ketidakpastian global yang harus kita lakukan adalah pendalaman struktur perekonomian di Indonesia menjaga daya beli, meningkatkan kelas menengah kita,” ujarnya.

    Dia menyebutkan rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia yaitu sebesar Rp2 juta sampai Rp9 juta.

    Sementara pengeluaran perbulannya juga mencapai Rp2 juta sampai Rp9 juta. Namun, kata Airlangga, saat ini pengeluaran warga kebanyakan di bawah Rp5 juta sebulan.

    “Saat sekarang terbesar adalah pengeluaran di bawah Rp5 juta sebulan. Nah, itu yang mendasari Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kemarin kita rapat untuk meningkatkan daya beli yang di sektor formal itu sebagian besar adalah pekerja di kalangan industri dan servis,” tuturnya.

    Krena itu, untuk menunjang daya beli masyarakat kelas menengah, pemerintah menaikkan UMP 6,5 persen. Pemerintah ingin mempertahankan daya beli warga kelas menengah.

    “Jadi tujuannya kita untuk mempertahankan daya beli dari pada kelas menengah kita yang tir atau desil di bawah 40 persen. Nah, ini penting untuk kita jaga karena pertumbuhan ekonomi kita ke depan, bahkan di kuartal ini tergantung dari pada daya beli kelas menengah,” ucap Airlangga.

    “Persoalannya daya beli yang kelas atas ini kadang-kadang kalau dia enggak dibeli barang ini desil 9 dan 10 dia belanja ke luar negeri. Maka kita betul-betul harus menjaga di kelas menengah ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata UMP nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Hal ini berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait pada Jumat (29/11) .

    “Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” kata Prabowo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6 persen.

    Keputusan itu diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

    (tim/tsa)

    [Gambas:Video CNN]