Xcloud.id

Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    Ancam Ekonomi Jabar, Tarif Ekspor Amerika Bisa Picu PHK Besar-Besaran

    PIKIRAN RAKYAT – Serikat pekerja di Jawa Barat resah atas kebijakan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap produk Indonesia.

    Aturan ini, yang mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025), dinilai akan berdampak serius pada industri padat karya di Jabar, terutama sektor alas kaki dan tekstil yang sangat bergantung pada ekspor ke AS.

    Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat penurunan produksi. Bahkan, beberapa perusahaan dikhawatirkan akan gulung tikar karena beban biaya ekspor yang meningkat.

    “Industri seperti alas kaki dan garmen di Jabar sangat bergantung pada pasar AS. Dengan kenaikan tarif ini, perusahaan terpaksa mengurangi biaya produksi, termasuk dengan memangkas tenaga kerja,” ujar Roy pada Sabtu (5/4/2025).

    Ia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis, termasuk memperluas pasar ekspor ke negara lain dan melakukan negosiasi dengan pemerintah AS guna mengurangi dampak negatifnya.

    Strategi

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani, mengakui bahwa kebijakan Trump akan sangat memengaruhi industri manufaktur di Jabar. Namun, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk meminimalisir dampaknya.

    Di antaranya diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan.

    Meningkatkan daya saing produk melalui inovasi, efisiensi produksi, dan peningkatan kualitas. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk mencari solusi jangka panjang.

    “Kami akan mendorong pelaku industri untuk tidak hanya bergantung pada AS, tetapi juga mencari peluang di pasar baru,” ujar Nining.

    Ancaman PHK massal

    Sementara itu, menyikapi ancaman PHK massal, Pemprov Jabar berencana menguatkan ekonomi pedesaan berbasis pertanian sebagai jaring pengaman sosial. Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa langkah ini terinspirasi dari ketahanan sektor pertanian saat krisis 1998.

    “Jika terjadi PHK, kami ingin memastikan bahwa lapangan kerja alternatif tersedia di sektor pertanian dan UMKM berbasis kearifan lokal,” ujar Herman.

    Ia menambahkan bahwa kenaikan tarif ekspor ke AS dari 12% menjadi 44% akan membuat produk Jabar sulit bersaing, sehingga penurunan permintaan berpotensi memicu penurunan produksi dan PHK.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    Sinergi BRI dan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Inklusi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menegaskan komitmennya dalam memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) atau Pekerja Informal.

    Melalui program Kebut Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di AgenBRILink 2024, BRI bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan memberikan penghargaan kepada AgenBRILink terbaik yang berperan aktif dalam memperluas akses perlindungan sosial bagi pekerja informal.

    Salah satu pencapaian luar biasa dalam program ini diraih oleh Narsun dari AgenBRILink BRILIANT COMMUNICA. Dengan mendaftarkan 7.215 Pekerja BPU menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ia berhasil memenangkan Grand Prize berupa mobil. Prestasi ini tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga dampak sosial yang nyata bagi masyarakat pekerja informal di Indonesia.

    AgenBRILink merupakan inovasi BRI dalam memperluas layanan keuangan sekaligus menjadi penggerak dalam memperkenalkan jaminan sosial kepada Pekerja BPU. Dengan jaringan yang menjangkau lebih dari 80% desa di Indonesia, AgenBRILink telah menjadi garda terdepan dalam mendorong perlindungan sosial yang lebih luas.

    Senior Executive Vice President (SEVP) BRI Muhammad Candra Utama menegaskan bahwa AgenBRILink bukan hanya sarana transaksi keuangan, tetapi juga menjadi solusi bagi pekerja informal untuk mendapatkan perlindungan sosial. ”Dengan menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, BRI memastikan bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki jaring pengaman sosial dari risiko pekerjaan”, jelasnya.

  • Isi Ceramah di Masjid UGM, Ganjar Pranowo Singgung PHK Massal dan Danantara Yogyakarta 6 Maret 2025

    Isi Ceramah di Masjid UGM, Ganjar Pranowo Singgung PHK Massal dan Danantara Yogyakarta 6 Maret 2025

    Isi Ceramah di Masjid UGM, Ganjar Pranowo Singgung PHK Massal dan Danantara
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –

    Ganjar Pranowo
    hadir di Masjid Kampus UGM untuk mengisi ceramah dengan tema “Langkah Strategis Peningkatan Kemandirian Daerah untuk Mendorong Pemerataan Ekonomi”.
    Di dalam cemarahnya, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
    Danantara
    .
    “Hari ini, kalau kita lihat kurs dollar Rp 16.000 lebih, ada PHK terjadi di banyak industri tekstil, kemarin ada di industri elektronik, ada di industri makanan,” ujar Ganjar Pranowo saat memberikan ceramah di Masjid Kampus UGM, Rabu (05/03/2025) malam.
    Melihat perekonomian yang melemah, Ganjar menilai perlu ada langkah strategis dari Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membuat
    jaring pengaman sosial
    .
    Jaring pengaman sosial
    atau 
    social safety net 
    pernah dilakukan saat masa pandemi Covid-19.
    Dikutip dari BPK RI, Jaring pengaman sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
    “Apa yang musti dilakukan sebenarnya pemerintah pusat dan daerah? Gandengan tangan membuat
    social safety net
    , jaring pengaman sosial,” kata dia disambut tepuk tangan para jaamaah yang hadir di Masjid Kampus UGM.
    Karena itu, Ganjar menyarankan, melihat situasi saat ini, lebih baik anggaran yang ada digunakan untuk jaring pengaman sosial, bukan Danantara.
    “Maka saran saya sebenarnya ya dari pada Danantara nunggu kasih aja ke sini (jaring pengaman sosial),” sambung dia.
    Mantan Gubernur Jawa Tengah ini kemudian melanjutkan dengan bertanya kepada jamaah yang hadir apakah setuju dengan saran tersebut. Mendengar pertanyaan itu, para jamaah kembali menyambut dengan tepuk tangan.
    Saat ditemui usai mengisi ceramah, Ganjar kembali menegaskan bahwa prioritas saat ini menurutnya adalah jaring pengaman sosial.
    “Saya kira hari ini yang dibutuhkan jaring pengaman sosial, karena kalau kita melihat banyak sekali industri yang tidak bagus, PHK terjadi. Kita mesti gerak cepat, gerak cepatnya apa perlu jaring pengaman sosial,” tuturnya.
    Menurut Ganjar, pemerintah daerah maupun pusat harus gerak cepat untuk membuat jaring pengaman sosial. Sehingga masyarakat merasa nyaman di tengah maraknya PHK dan kondisi industri yang tidak bagus.
    “Rasa-rasanya pemerintah pusat maupun daerah harus melakukan ini segera. Sehingga masyarakat merasa nyaman dan kemudian mereka merasa hidup berjalan dan mereka akan bisa mendapatkan harkat, martabatnya sebagai manusia,” ucapnya.
    Ganjar mengungkapkan,
    PHK massal
    terjadi di banyak tempat. Bukan hanya Sritex, tetapi juga PT Sanken, industri makanan, juga pabrik pembuat sepatu Nike di Banten.
    Melihat kondisi ekonomi makro saat ini, Ganjar Pranowo mengatakan, Pemenrintah dan masyarakat harus bersiaga.
    “Kalau kita melihat kondisi ekonomi makronya seperti ini, Kita mesti siaga betul. Maka jaring pengaman sosial menurut saya hari ini jadi suatu yang penting ketimbang kemudian mau investasi. Investasi kan satu mesti ada fresh money,yang kedua mesti butuh waktu, seberapa kita bisa cepat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Negara yang Pernah Pangkas Anggaran

    Deretan Negara yang Pernah Pangkas Anggaran

    Jakarta: Dalam dunia ekonomi, pemangkasan anggaran sering menjadi solusi cepat bagi negara yang menghadapi defisit dan utang menumpuk.
     
    Namun, kebijakan ini bisa menjadi pedang bermata dua. di satu sisi, membantu memperbaiki kondisi fiskal, tetapi di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan strategi yang tepat, dapat memperburuk kondisi ekonomi dan sosial.
     
    Merangkum berbagai sumber seperti IMF, World Bank, dan OECD serta Antara, artikel ini akan membahas mengenai pemangkasan anggaran yang dilakukan berbagai negara.
    Argentina dan pemangkasan anggaran ekstrem
    Argentina saat ini sedang menjadi sorotan dunia dengan kebijakan pemangkasan anggaran besar-besaran oleh Presiden Javier Milei.
     
    Pemotongan subsidi, pengurangan belanja negara, hingga reformasi besar-besaran di sektor publik adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi inflasi yang melonjak dan defisit fiskal yang besar.
     

    Negara lain yang pernah melakukan pemangkasan anggaran
    Argentina bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran drastis.
     
    Beberapa negara lain juga pernah melakukan langkah serupa, tetapi dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan berimbang:
     
    Irlandia (2010-an): Setelah krisis keuangan global, Irlandia memangkas belanja negara secara signifikan, tetapi tetap mempertahankan insentif investasi. Hasilnya? Dalam waktu kurang dari lima tahun, ekonominya bangkit dan kembali tumbuh pesat.
     
    Chili (1980-an): Mengadopsi kebijakan ekonomi pasar bebas, Chili berhasil menekan inflasi tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat secara drastis. Reformasi yang dilakukan mampu menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang.
     
    Swedia (1990-an): Berhasil mengurangi utang negara dengan kombinasi pemangkasan belanja dan reformasi pajak. Yang menarik, Swedia tetap mempertahankan jaring pengaman sosial yang kuat sehingga angka kemiskinan tidak meningkat secara signifikan.
     
    Vietnam dan Kebijakan ??i M?i (1986): Pada tahun 1986, Vietnam meluncurkan reformasi ekonomi yang dikenal sebagai ??i M?i untuk beralih dari ekonomi terpusat ke ekonomi pasar. Langkah ini berhasil mengendalikan inflasi dan menarik investasi asing, menjadikan Vietnam salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia.
     
    Jerman (2000-an): Reformasi Hartz di Jerman, yang dimulai pada awal 2000-an, berfokus pada restrukturisasi pasar tenaga kerja dan pengurangan belanja kesejahteraan. Meskipun awalnya kontroversial, reformasi ini membantu Jerman keluar dari stagnasi ekonomi dan menjadi kekuatan ekonomi utama di Eropa.
     
    Itu lah beberapa negara yang pernah melakukan kebijakan pemangkasan anggaran. Apakah ada lagi negara lainnya?
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Jumlah Pasien Keracunan Massal di Sleman Capai 160 Orang, Dinkes: Masuk Kategori KLB

    Jumlah Pasien Keracunan Massal di Sleman Capai 160 Orang, Dinkes: Masuk Kategori KLB

    Sleman, Beritasatu.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menyebut keracunan massal yang terjadi saat hajatan pernikahan di Dusun Krasakan, Desa Lumbungrejo, Kecamatan Tempel, Sleman, DI Yogyakarta, masuk dalam kategori kejadian luar biasa (KLB).

    Namun, penetapan status KLB akibat keracunan massal itu secara resmi masih menunggu surat keputusan dari bupati Sleman.

    Hingga Senin (10/2/2025) sore, jumlah korban keracunan makanan terus bertambah hingga mencapai 160 orang. Dari jumlah tersebut, 39 orang harus menjalani perawatan inap di sejumlah rumah sakit dan fasilitas kesehatan akibat mengalami gejala cukup parah, seperti diare, mual, nyeri otot, dan panas tidak turun.

    “Update-nya 160 orang, yang opname 39. Observasi sudah mulai berkurang, tinggal puluhan beberapa sudah pulang,” kata Kepala Puskesmas Tempel 1 Sleman Diana Kusumawati.

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Sleman Dini Melani menyatakan, pihaknya telah bersurat ke bupati Sleman untuk menetapkan status KLB.

    Jika status ini resmi diterapkan, maka penjaminan kesehatan bagi para korban dapat dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial. Dengan demikian, biaya perawatan pasien, baik rawat jalan maupun rawat inap, bisa diklaim ke Dinkes Sleman atau Pemkab Sleman.

    “Apabila ada kejadian luar biasa yang sudah dinyatakan oleh bupati sebagai penguasa wilayah, itu penjaminan kesehatan melalui JPS Kesehatan yang ada di dinas sosial,” ujar Dini Melani.

    Salah satu korban, Zulfa, yang menjalani perawatan di posko kesehatan mengungkapkan, dia mulai merasa mual dan lemas pada Minggu (9/2/2025) dini hari setelah mengonsumsi makanan di acara pernikahan pada Sabtu (8/2/2025).

    “Makan siomai sama satai, yang dirasakan sakit perut,” ujar Zulfa.

    Sebelumnya warga yang mengalami gejala keracunan menghadiri hajatan pernikahan di Dusun Krasakan pada Sabtu siang. Mereka menyantap hidangan yang disajikan. Pada Minggu dini hari hingga siang, banyak warga mulai merasakan gejala demam, mual, pusing, dan diare.

    Dinkes Sleman masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab pasti keracunan massal ini. Sampel makanan yang dikonsumsi oleh para korban telah dikirim ke laboratorium untuk diperiksa.
     

  • Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu

    Investasi dalam sektor gizi disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Ketahanan pangan dan ketahanan gizi dalam satu waktu menjadi pilar fundamental dalam pembangunan suatu negara. Upayanya mencakup langkah untuk memastikan setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam, serta bernilai gizi tinggi.

    Konsep ini tidak hanya meliputi ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai, tetapi juga aspek keterjangkauan dan pemanfaatannya secara optimal.

    Pemerintah telah menetapkan kebijakan strategis dalam Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi 2021-2024 untuk menguatkan ketahanan pangan nasional melalui berbagai pendekatan.

    Strategi ketersediaan pangan mencakup peningkatan produksi pangan yang beragam, penyediaan pangan yang aman dalam setiap tahap produksinya, serta pengelolaan cadangan pangan di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat.

    Selain itu, aspek ekspor dan impor pangan harus dikelola dengan baik agar tidak mengganggu kestabilan pasokan dalam negeri.

    Penanganan food loss juga menjadi perhatian utama guna mengurangi kehilangan hasil panen, sementara biofortifikasi diterapkan untuk meningkatkan nilai gizi sumber pangan.

    Dalam aspek keterjangkauan, stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terbebani lonjakan harga yang ekstrem.

    Pemanfaatan sistem informasi pasar dan harga pangan yang transparan akan membantu produsen dan konsumen dalam mengambil keputusan yang tepat.

    Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan penting dalam ekosistem pangan, sehingga penguatan kapasitas mereka menjadi bagian dari strategi yang diterapkan.

    Pemerintah juga mengembangkan sistem jaring pengaman sosial pangan dengan memanfaatkan keanekaragaman pangan lokal serta menyediakan pangan darurat untuk situasi krisis.

    Di samping itu, penguatan kemandirian pangan di daerah rentan dan terdampak bencana, pengembangan sistem logistik pangan, serta optimalisasi perdagangan internasional turut berkontribusi dalam membangun ketahanan pangan yang tangguh.

    Sementara itu, strategi pemanfaatan pangan menitikberatkan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA).

    Pemantauan status gizi secara berkala dan penguatan sistem kewaspadaan pangan menjadi langkah awal dalam mendeteksi permasalahan gizi di masyarakat.

    Upaya edukasi keamanan pangan terus diperluas, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak balita, yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi.

    Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta pemanfaatan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) berbasis pangan lokal juga ditekankan sebagai langkah preventif terhadap permasalahan gizi buruk.

    Pemerintah berupaya meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat, mengendalikan pemborosan pangan, serta memperkaya kandungan zat gizi melalui fortifikasi pangan tertentu. Semua langkah ini ditujukan untuk menjamin keamanan pangan dan mutu gizi yang optimal.

    Pendekatan Menyeluruh

    Dalam perspektif yang lebih luas, upaya ketahanan pangan dan gizi tidak bisa dilakukan secara terpisah.

    Diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan memperkuat integrasi antara ketahanan pangan dan gizi.

    Beberapa langkah strategis dalam ketahanan pangan mencakup peningkatan produksi nasional melalui produktivitas dan efisiensi pertanian, diversifikasi pangan dengan mengembangkan sumber pangan alternatif seperti jagung, kedelai, dan umbi-umbian, serta penguatan infrastruktur pertanian yang meliputi sistem irigasi, jaringan transportasi, dan fasilitas penyimpanan.

    Pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih canggih juga berperan dalam meningkatkan hasil produksi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Dari sisi ketahanan gizi, peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti sayur, buah, dan protein hewani menjadi perhatian utama.

    Program gizi yang menyasar berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan lansia, terus dikembangkan agar kebutuhan gizi spesifik mereka dapat terpenuhi.

    Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan dan distribusi makanan yang lebih baik juga diperlukan agar akses terhadap pangan bergizi semakin luas.

    Penerapan teknologi dalam pengolahan, pengemasan, dan pengawasan gizi semakin relevan dalam menjamin keamanan serta kandungan nutrisi pangan yang dikonsumsi masyarakat.

    Pendekatan integratif menjadi kunci dalam memastikan ketahanan pangan dan gizi berjalan seiring.

    Pengembangan sistem pertanian terpadu yang mengintegrasikan produksi, pengolahan, dan distribusi pangan akan memperkuat ekosistem pangan secara keseluruhan.

    Pendidikan gizi juga harus diperluas agar masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya asupan nutrisi seimbang.

    Kolaborasi lintas sektor antara pertanian, kesehatan, dan pendidikan perlu ditingkatkan guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

    Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar setiap kebijakan yang diterapkan dapat dievaluasi efektivitasnya secara berkala.

    Dalam konteks ini, Perum Bulog memainkan peran penting sebagai operator pangan nasional, khususnya dalam mendukung upaya mengatasi masalah stunting di berbagai daerah.

    Langkah nyata yang telah diambil Bulog dalam menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi.

    Di tengah pembahasan kebijakan makan bergizi gratis yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional, kehadiran Bulog menjadi elemen strategis dalam memastikan bahwa pangan bergizi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

    Penting untuk dipahami bahwa gizi tidak hanya sebatas aspek konsumsi, tetapi juga merupakan investasi masa depan. Gizi yang baik berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional.

    Investasi dalam sektor gizi bahkan disebut sebagai investasi paling menguntungkan, dengan potensi keuntungan hingga 30 kali lipat dibandingkan investasi di sektor lainnya.

    Namun, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa para pengambil kebijakan benar-benar memahami urgensi asupan gizi dalam pembangunan generasi mendatang.

    Nilai investasi di sektor gizi dan nutrisi terus meningkat, terutama jika diarahkan pada program yang memiliki dampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat.

    Intervensi gizi menjadi salah satu bentuk intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, sehingga menjadi perhatian utama dalam berbagai gerakan global, termasuk Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi atau SUN Movement.

    Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam upaya ini, melainkan harus menggerakkan seluruh elemen masyarakat melalui model pentahelix yang mencakup unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Kolaborasi inilah yang akan menciptakan gerakan perbaikan gizi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas.

    Harapan besar tertuju pada program peduli gizi yang diinisiasi oleh Bulog sebagai langkah awal dalam mendukung rencana makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo.

    Jika program ini dapat berjalan dengan baik, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia dalam lima tahun ke depan.

    Kiprah Bulog dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi di seluruh pelosok negeri akan menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun bangsa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

    *) Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat.

    Copyright © ANTARA 2025

  • Salurkan PKH dan Sembako di Tangerang Selatan, PosIND Pastikan Bantuan Sosial Tepat Waktu dan Sasaran

    Salurkan PKH dan Sembako di Tangerang Selatan, PosIND Pastikan Bantuan Sosial Tepat Waktu dan Sasaran

    Tangerang Selatan: Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako kembali digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Akhir tahun 2024, tepatnya bulan Desember, secara serentak Bansos PKH dan Program Sembako diberikan kepada jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan sekaligus until enam bulan yang dimasukkan dalam dua tahap sekaligus, yaitu tahap 3 dan tahap 4.
     
    Bansos PKH dan sembako ini menjadi salah satu bentuk nyata hadirnya pemerintah, khususnya dalam penanganan masyarakat tidak mampu atau miskin, yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos RI.
     
    PT Pos Indonesia (Persero) turut andil mendistribusikan program bansos eksisting dari pemerintah ini. Pengalaman dalam menyalurkan bansos baik uang tunai maupun bentuk barang serta catatan keberhasilan mencapai target penyaluran dengan angka tinggi, menjadikan BUMN tertua di Indonesia yang saat ini dikenal dengan brand PosIND itu terus dipercaya menyalurkan berbagai program bansos dari pemerintah.

    PosIND telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan distribusi sembako dan PKH di tiap wilayah berjalan efektif dan efisien. Persiapan tersebut mencakup pengorganisasian data penerima manfaat, mulai dari daftar nominatif hingga undangan.
     

    Di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, program ini dijalankan dengan persiapan matang, mekanisme yang terorganisir, komitmen dari PT Pos Indonesia dan mitra terkait yang terwijud pada koordinasi dan sinergi yang intens untuk kelancaran penyaluran bansos PKH dan program sembako ini.
     
    Aldy Fradinca selaku Executive Manager (EM) Kantorpos KC Tangerang Selatan mengatakan capaian penyaluran bansos PKH dan sembako pada minggu kedua Desember sudah mencapai 96 persen.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Untuk penerima bantuan di Tangerang Selatan ini ada 9.599 penerima. Dan sampai dengan sekarang, alhamdulillah sudah tersalurkan di angka 96 persen. Nah, itu memang masih ada sisa 4 persen yang belum kita salurkan karena ada beberapa kendala,” ucap Aldy.
     

    Persiapan dan Strategi Penyaluran Bansos PKH dan Sembako

    Bansos PKH dan Program Sembako tahap 3 dan 4 ini diberikan dengan metode yang disesuaikan agar penerima bisa mendapatkannya dengan mudah. Tiga metode penyaluran bansos yang telah terbukti efektif dan efisien tetap dijalankan PosIND, yaitu pengambilan bansos di Kantorpos terdekat, penyaluran melalui komunitas, dan pengantaran langsung ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) atau door to door. Ketiganya menjadi metode andalan PosIND dalam mengakselerasi percepatan penyaluran bansos.
     
    Aldy Fradinca mengutarakan bahwa pihaknya melakukan persiapan menyeluruh untuk menjamin kelancaran distribusi bantuan sosial tersebut.
     
    “Kami membentuk Tim Satgas, yaitu satuan tugas yang bertanggung jawab untuk menyukseskan penyaluran bansos di wilayah Tangerang Selatan. Selain itu, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial, serta Ketua Koordinator Pendamping PKH di wilayah ini untuk memastikan semua proses berjalan lancar,” kata Aldy.
     
    Mekanisme penyaluran yang dilakukan melalui tiga metode, yakni di kantor pos, komunitas, dan door to door dilakukan PosIND agar bantuan dapat menjangkau seluruh penerima tanpa hambatan berarti.
     
    “Door to door sangat membantu penerima yang mungkin tidak bisa datang ke lokasi penyaluran seperti Kantorpos atau titik komunitas,” kata Aldy.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    Capaian 96 persen bantuan sudah tersalurkan di Kota Tangsel, sementara sisanya belum karena terkendala penerima berada di luar kota atau alamatnya belum ditemukan.
     
    “Ada kendala pastinya. Salah satunya, ya penerima berada di luar kota. Ada juga yang penerimanya pindah dan penerima sampai dengan saat ini belum kita temukan keberadaannya,” kata Aldy.
     
    Menurut Aldy, justru tantangan di wilayah Tangerang Selatan menarik karena demografi dan topografinya.
     
    “Karena ini di perkotaan, di mana kawasaannya itu luas, penduduknya padat, sangat padat. Dan kita harus berkunjung ke rumah-rumah, terutama pada saat door to door kita menemukan alamat rumah, itu merupakan suatu tantangan tersendiri bagi teman-teman tim penyalur. Tim Satgas di KC Tangerang Selatan untuk bagaimana caranya bisa menyalurkan bantuan ini hingga ke tangan penerima bantuan di Tangerang Selatan,” tutur Aldy.
     

    (Foto:Dok.PosIND)

    Penerima Bantuan Rasakan Kemudahan dengan Pengantaran Langsung Ke Rumah

    Asiah, salah satu penerima bantuan yang mendapat penyaluran door to door, mengaku sangat terbantu dengan metode ini.
     
    “Sangat senang banget, karena saya tidak perlu antre atau datang ke Kantorpos. Pak Pos langsung datang ke rumah, jadi lebih mudah,” ujarnya.
     
    Dia juga menuturkan bahwa bantuan ini sangat membantu kebutuhan keluarganya.
     
    “Dengan adanya bantuan PKH ini sangat membantu saya, terutama untuk urusan sekolah anak-anak. Semua jadi lebih ringan. Apalagi sekarang harga bahan pokok naik,” ucapnya.
     
    Hal serupa disampaikan oleh Aqlis Sulviani, KPM yang menerima bantuan melalui Kantorpos.
     
    “Prosesnya mudah. Kami dikasih undangan untuk datang ke Kantorpos sesuai jam yang ditentukan, dan pelayanan di sana cepat serta teratur. Ini sangat membantu saya, terutama sebagai ibu rumah tangga,” ucap Aqlis.
     
    Aqlis berharap agar program ini terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat, khususnya di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

    Peran Juru Bayar dan Tantangan di Lapangan

    Tidak hanya penerima bantuan, para pelaksana program di lapangan juga memainkan peran penting dalam memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Gozali Rozak, salah satu staf pelaksana (juru bayar Kantorpos) penyaluran bantuan, menjelaskan bahwa persiapan untuk metode door to door dimulai dari koordinasi yang intens dengan perangkat desa/kelurahan.
     
    “Kami memberitahu jadwal penyaluran kepada kelurahan dan pendamping PKH, kemudian menentukan hari pelaksanaan. Saat penyaluran door to door, biasanya kami didampingi oleh staf kelurahan dan pendamping PKH,” katanya.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    Namun, lanjut Gozali, tantangan tetap ada terutama terkait dengan alamat penerima yang terkadang tidak jelas atau penerima yang tidak berada di rumah.
     
    “Alhamdulillah, kami banyak dibantu oleh staf kelurahan dan pendamping, sehingga semua tantangan ini bisa kami atasi,” ujar Gozali.
     
    Dalam sehari, tim penyalur door to door mampu menyerahkan bantuan kepada sekitar 100 penerima, bergantung pada aksesibilitas lokasi. Selain itu, metode ini dianggap efektif untuk menjangkau penerima yang tidak bisa datang ke lokasi penyaluran di komunitas maupun Kantorpos.

    Transformasi Penyaluran: Lebih Mudah dan Cepat

    Dibandingkan dengan mekanisme penyaluran sebelumnya, sistem yang digunakan saat ini dinilai lebih efisien dan memudahkan. Sebelumnya, sebagian penerima mendapatkan bantuan melalui e-Warong atau ATM. Namun, banyak kendala muncul, seperti antrean panjang atau kartu ATM yang kedaluwarsa.
     

    (Foto:Dok.PosIND)
     
    “Dulu kan melalui ATM, terus ATM saya kan sudah enggak bisa, sudah expired. Terus sekarang dari Pos Giro, saya sudah lama juga belum dapat, baru dapat lagi. Sekarang lebih enak di Kantorpos, pelayanannya cepat dan teratur. Kalau di e-Warong dulu, antreannya panjang banget,” kata Yuhana, salah satu penerima bantuan.
     
    Bahkan, untuk penyaluran door to door, penerima hanya perlu menyiapkan dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga, sehingga prosesnya menjadi lebih simpel.

    Harapan Keberlanjutan Program Bansos

    Program ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membawa harapan baru bagi para penerima.
     
    KPM Asiah berharap agar bantuan ini terus dilanjutkan. “Semoga anak-anak saya, yang masih sekolah, bisa terus terbantu sampai mereka lulus. Program ini sangat membantu kami, terutama untuk kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
     

    Sama halnya dengan Yuhana, yang mengingikan agar bansos tetap digulirkan pemerintah.
    “Ya, semoga-mudahan PKH ini terus berlanjut, tidak dihentikan, ya, sembako ini karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk menambah PKH untuk biaya sekolah, masa depannya biar terus berlanjut, jangan dicabut lah,” kata Yuhana.
     
    Aqlis Sulviani juga berharap yang sama. “Harapannya sih bisa terus meneruskan. Bisa meringankan kita sebagai Ibu rumah tangga. Bisa rata (jumlah penerima bansos) juga buat yang nanti belum dapat, bisa dapat juga. Karena bahan pokok juga kan makin naik ya, enggak makin turun. Jadi (bansos) membantu, apalagi buat sekolah anak juga. Harapannya sih, ya berlanjut saja terus,” tutur Aqlis penuh harap.
     
    KPM lainnya Adly Fradinca juga berharap agar program bansos ini tetap ada dan dapat ditingkatkan.
     
    “Masyarakat sangat berterima kasih atas bantuan ini. Harapannya, program seperti ini bisa terus dilanjutkan agar masyarakat Tangerang Selatan yang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan perekonomiannya,” kata Adly.
     
    Penyaluran bantuan PKH dan Sembako di Tangerang Selatan membuktikan bahwa sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, PT Pos Indonesia (Persero), dan masyarakat dapat menghasilkan dampak positif yang besar. Dengan pendekatan yang lebih efisien dan ramah penerima, program ini tidak hanya menjadi jaring pengaman sosial, tetapi juga membangun optimisme dan harapan baru di tengah masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14 – Halaman all

    Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14 – Halaman all

    Joseph Aoun Terpilih Sebagai Presiden Lebanon ke-14

    TRIBUNNEWS.COM- Setelah lebih dari dua tahun kebuntuan presidensial di Lebanon, Parlemen memilih Panglima Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden Republik ke-14.

    Setelah lebih dari dua tahun kebuntuan presiden menyusul berakhirnya masa jabatan mantan Presiden Michel Aoun, Parlemen Lebanon memilih Panglima Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai Presiden ke-14 Republik Lebanon.

    Joseph Aoun, panglima Angkatan Darat Lebanon, sekarang memegang jabatan presiden, mengikuti masa jabatan pendahulunya: Emile Lahoud, Michel Suleiman, dan Michel Aoun.

    Hal ini terjadi setelah pemungutan suara parlemen Lebanon pada hari Kamis, di mana mereka gagal mengamankan mayoritas dua pertiga yang diperlukan (86 suara) di putaran pertama pemungutan suara sebelumnya hari itu, yang dibutuhkan agar seorang kandidat dapat menang.

    Pada putaran kedua, mereka berhasil memilih presiden setelah jeda selama dua jam, di mana Aoun dilaporkan bertemu dengan para pimpinan blok Loyalitas pada Perlawanan dan Blok Pembangunan dan Pembebasan selama lebih dari satu jam.

    Setelah 71 deputi memilih panglima tentara di putaran pertama, ia menang di putaran kedua, dengan 99 suara tercatat.

    Perlu dicatat bahwa seluruh 128 perwakilan Lebanon berpartisipasi dalam pemilihan presiden, dengan duta besar dari beberapa negara yang hadir, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran, Qatar, Mesir, dan China.

    Berjanji untuk membangun kembali kepercayaan di Lebanon

    Presiden Lebanon yang baru terpilih, Joseph Aoun, telah berjanji untuk mengawali babak baru dalam sejarah negara tersebut, dengan menekankan persatuan, keadilan, dan reformasi kelembagaan sebagai pilar utama masa jabatannya sebagai presiden. 
    Berbicara kepada rakyat setelah pemilihannya, Aoun menyampaikan serangkaian pernyataan yang menguraikan visinya untuk masa depan Lebanon.

    “Kita adalah orang-orang yang berani, tangguh dalam menghadapi kesulitan. Apa pun perbedaan kita, di masa sulit, kita bersatu,” kata Aoun. “Jika salah satu dari kita jatuh, kita semua akan jatuh.”

    Presiden terpilih berjanji untuk bekerja dengan dedikasi yang tak tergoyahkan guna membangun kembali kepercayaan terhadap negara Lebanon. 

    “Hari ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah Lebanon. Janji saya adalah mengabdi kepada negara Lebanon dengan integritas,” tegasnya.

    Aoun menekankan perlunya imparsialitas dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dengan bersumpah, “Tidak akan ada kekebalan bagi penjahat, individu yang korup, atau pelaku. Keadilan akan menjadi penengah utama.” 

    Ia lebih lanjut berkomitmen untuk menegakkan konstitusi, dengan mengatakan, “Saya berjanji untuk menantang konstitusionalitas undang-undang apa pun yang melanggar piagam dan untuk menghormati pemisahan kekuasaan.”

    Presiden terpilih juga menguraikan rencana untuk merestrukturisasi administrasi publik dan menerapkan rotasi pada posisi senior di berbagai lembaga. 

    “Janji saya adalah mereformasi administrasi publik dan mengadopsi kebijakan rotasi untuk posisi eksekutif,” katanya.

    Aoun menggarisbawahi pentingnya memperkuat kedaulatan dan keamanan Lebanon. 
    “Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, saya berjanji untuk menegakkan hak eksklusif negara untuk memanggul senjata,” ungkapnya. 

    Ia juga menyerukan investasi pada Angkatan Darat Lebanon untuk memerangi terorisme dan mencegah agresi Israel. 

    “Kita harus berinvestasi pada militer kita untuk menjaga perbatasan kita dan melindungi dari ancaman eksternal.”

    Menegaskan kembali komitmennya terhadap kemerdekaan Lebanon, Aoun menyatakan, “Kami tidak akan berkompromi terhadap kedaulatan atau kemerdekaan Lebanon. Persatuan kita adalah perisai kita terhadap kesulitan.” 

    Ia mendesak ketergantungan pada kekuatan internal daripada kekuatan asing, dengan mengatakan, “Sudah tiba saatnya untuk mencurahkan fokus kita hanya pada Lebanon, bukan pada kekuatan eksternal untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain.”

    Aoun juga menganjurkan dialog pragmatis dengan negara tetangga Suriah untuk mengatasi masalah bersama. 

    “Kita memiliki kesempatan untuk dialog yang bermakna dan penuh rasa hormat dengan Suriah untuk menyelesaikan masalah bersama,” katanya. Ia menekankan keterbukaan terhadap hubungan yang seimbang dengan Timur dan Barat, berdasarkan rasa saling menghormati.

    Aoun berjanji untuk memprioritaskan jaringan jaminan sosial dan melindungi kebebasan. “Saya akan berupaya memperkuat jaring pengaman sosial dan menghormati kebebasan pers dan berekspresi dalam kerangka konstitusional,” ungkapnya.

    Ia mengakhiri pidatonya dengan rasa urgensi dan tekad, dengan menyatakan, “Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Komitmen saya adalah membela kepentingan publik dan hak-hak semua warga Lebanon.”

    Siapa Presiden ke-14 Republik Lebanon?

    Joseph Aoun telah menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Lebanon sejak 8 Maret 2017, menggantikan Jenderal Jean Kahwaji. 

    Karier militernya dimulai pada tahun 1983, menandai dimulainya masa baktinya yang panjang di ketentaraan.

    Ia dipromosikan menjadi Brigadir Jenderal pada tahun 2013 dan terus naik pangkat, mencapai pangkat Jenderal pada tahun 2017. 

    Pada tahun yang sama, ia diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat, memimpin selama salah satu periode paling sensitif dalam sejarah Lebanon.

    Lebanon menghadapi tantangan keamanan dan politik yang signifikan selama periode ini, termasuk pertempuran “Dawn of the Outskirts” yang terkenal pada tahun 2017. 
    Dalam operasi ini, Angkatan Darat Lebanon, bekerja sama dengan pasukan Perlawanan, bertempur melawan organisasi teroris di pinggiran kota Arsal dan al-Qaa, yang terletak di perbatasan Suriah.

    Negara ini juga menghadapi tantangan keamanan yang signifikan menyusul pecahnya protes pada 17 Oktober 2019, dan perang Israel yang berkepanjangan di Lebanon pada tahun 2023, yang berlangsung lebih dari 60 hari. 

    Peristiwa ini memberikan tanggung jawab baru kepada Angkatan Darat Lebanon, terutama dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

    SUMBER: AL MAYADEEN

  • Masyarakat Menengah Bawah Dominasi Penerima Santunan Jasa Raharja – Halaman all

    Masyarakat Menengah Bawah Dominasi Penerima Santunan Jasa Raharja – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM — Sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas penerima santunan dari Jasa Raharja berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

    Data realisasi santunan Jasa Raharja mengungkapkan bahwa korban kecelakaan, sebanyak 51,29 persen tidak memiliki penghasilan tetap.

     “Bagi mereka yang memiliki penghasilan pun, sebanyak 12,71 persen penerima santunan hanya memiliki pendapatan kurang dari Rp1 juta per bulan, dan sekitar 21,58?rada pada kisaran Rp1 juta hingga Rp 2,5 juta per bulan,” ujar Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana.

    Kondisi tersebut juga terlihat pada data ahli waris korban, di mana 45,05% di antaranya tidak memiliki penghasilan tetap, dan 16,59% hidup dengan kurang dari Rp1 juta per bulan.

    “Ini adalah cerminan nyata bahwa kehidupan masyarakat ekonomi menengah yang jauh dari kata sejahtera, sangat rentan terhadap dampak buruk dari kecelakaan,” tambah Dewi.

    Dewi mengatakan, santunan yang selama ini diberikan Jasa Raharja sebagai BUMN pemegang amanat negara yang memberikan perlindungan dasar terhadap
    masyarakat yang menjadi korban kecelakaan tentu saja tidak dapat menggantikan nyawa.

    Tetapi paling tidak, santunan sebagai wujud kehadiran negara sangat dirasakan manfaatnya, terutama oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.

    Bagi sebagian besar ahli waris korban, santunan Jasa Raharja menjadi penopang penting dalam menghadapi hari-hari sulit.

    Sebanyak 52?ri santunan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    Dengan kata lain, ketika kehilangan anggota keluarga yang menjadi tumpuan ekonomi, santunan menjadi penolong pertama dalam menghadapi kebutuhan dasar.

    Kemudian, 23% penerima mengalokasikan dana untuk pendidikan anak, memastikan anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meskipun kehilangan figur penunjang ekonomi keluarga.

    Selebihnya, santunan digunakan untuk keperluan pemakaman atau acara keagamaan (16%) dan membuka usaha kecil (7%) sebagai upaya untuk bangkit secara ekonomi.

    Peran Jasa Raharja dalam memberikan santunan tidak sekadar soal membantu individu atau keluarga korban.

    Ini adalah bentuk nyata dari jaring pengaman sosial yang mampu meminimalisir dampak ekonomi akibat kecelakaan.

    Kenyataannya, 62,5% keluarga yang kehilangan anggotanya, terlebih tulang punggung keluarga akibat kecelakaan mengalami kemiskinan, dan 20% keluarga yang mengalami korban luka berat atau cacat permanen, berisiko mengalami hal serupa.

     “Artinya, dukungan finansial yang diberikan Jasa Raharja memiliki nilai lebih besar dari sekadar uang; ini adalah upaya untuk menjaga agar ekonomi keluarga tidak jatuh lebih dalam setelah musibah datang,” jelas Dewi.

    Dewi mengungkapkan, meskipun peran santunan sangat bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi dalam untuk jangka panjang perlu ada solusi khusus agar perekonomian keluarga korban dapat pulih.

    Berangkat dari hal itu, Jasa Raharja terus berupaya untuk memikirkan bentuk dukungan lanjutan, yang tidak hanya berhenti pada pemberian santunan, tetapi juga pada program-program yang membantu keluarga korban untuk kembali mandiri.

    Salah satu langkah yang dilakukan Jasa Raharja, yakni dengan program pemberdayaan korban dan ahli waris korban melalui berbagai pelatihan kewirausahaan.

    Nantinya, mereka diharapkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan modal usaha melalui program kemitraan, bahkan juga mendapat pendampingan manajemen usaha dengan harapan dapat berkembang dan mandiri.

    “Bagi sebagian orang, santunan yang diberikan Jasa Raharja lebih dari sekadar uang. Ini adalah asa yang tersisa, untuk bertahan dan bangkit dari keterpurukan,” ucap Dewi.

     

  • Pemerintah Diminta Naikkan Pajak Orang Kaya, daripada Naikkan PPN

    Pemerintah Diminta Naikkan Pajak Orang Kaya, daripada Naikkan PPN

    Pemerintah Diminta Naikkan Pajak Orang Kaya, daripada Naikkan PPN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) meminta pemerintah mencari alternatif untuk menambah pendapatan negara selain menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (
    PPN
    ) menjadi 12 persen.
    Erry Riyana Hardjapamekas, salah satu tokoh yang tergabung GNB, mengusulkan, seharusnya pemerintah menaikkan pajak orang kaya, dibandingkan menaikan PPN menjadi 12 persen.
    “Mengapa tidak dicari sumber-sumber lain, misalnya memajaki orang-orang kaya dengan lebih besar, dan bocoran-bocoran soal ini kan sudah banyak dan sebetulnya pemerintah bisa melakukan ini. Kemudian, apakah tidak mustahil untuk memajaki kekayaan, terutama orang-orang kaya,” ujar Erry dalam konferensi pers virtual, Sabtu (28/12/2024).
    Meski demikian, pimpinan KPK Tahun 2003-2007 itu juga menghargai bahwa kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang. Namun, ia mengusulkan, agar pekerja di sektor pendidikan seperti guru swasta, juga menerima insentif yang diberikan pemerintah.
    “Jangan hanya kepada pekerja-pekerja kasar, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak kasar seperti guru swasta, dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya,” katanya.
    Tokoh GNB lainnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacklevyn Fritz Manuputty sangat berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat kecil.
    Menurutnya, pengamanan sosial perlu dilakukan khususnya kepada lapisan masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.
    “Karena bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah,” katanya.
    Pria yang akrab dipanggil Jacky ini sangat mendukung pemerintah yang berjuang keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
    Namun, ia secara kritis tetap mengingatkan jangan sampai aspek keadilan sosial justru tertinggal.
    “Dalam kaitan ini kami mendukung apa yang disampaikan tadi, dan mendorong semua upaya pemerintah untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara terutama melalui sumber-sumber lain selain pajak pertambahan nilai,” kata Jacky.
    Di sisi lain, Jacky berharap pemerintah dapat tegas dan transparan dalam penegakan hukum terhadap maraknya berbagai kasus korupsi, termasuk penggalakan pajak yang berdampak pada penerimaan negara.
    Dia meyakini jika pengelolaan pajak dilakukan transparan dan akuntabel akan berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat bayar pajak.
    “Kami percaya bahwa kepercayaan masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap pajak akan meningkat seiring pengelolaan pajak dan dana-dana publik lainnya yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tuturnya.
    Diketahui, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
    Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBB).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.