Xcloud.id

Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Malaysia Kenakan Pajak Sewa Rumah, Pendidikan & Layanan Kecantikan

    Malaysia Kenakan Pajak Sewa Rumah, Pendidikan & Layanan Kecantikan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Keuangan Malaysia menjelaskan akan merevisi tarif pajak penjualan dan juga memperluas cakupan pajak jasa mulai 1 Juli. Hal ini disebabkan oleh pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan dan memperkuat posisi fiskalnya.

    Melansir Channel News Asia, tarif pajak penjualan sebesar 5% hingga 10% akan dikenakan pada barang-barang yang tidak penting dan mewah, seperti kepiting raja, salmon, buah-buahan impor, sepeda balap, dan karya seni antik, kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Pajak jasa akan diperluas untuk mencakup penyewaan atau sewa guna usaha properti, konstruksi, jasa keuangan, perawatan kesehatan swasta, pendidikan, dan layanan kecantikan, katanya.

    “Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi fiskal negara dengan meningkatkan pendapatan dan memperluas basis pajak untuk meningkatkan kualitas jaring pengaman sosial tanpa membebani sebagian besar masyarakat,”ujar Kementerian Keuangan Malaysia dikutip Senin (9/6/2025).

    Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengatakan selama pengumuman anggaran pemerintah Oktober lalu bahwa pajak penjualan dan jasa akan diperluas secara bertahap. Perluasan pajak tersebut ditunda dari penerapan awalnya pada bulan Mei di tengah kekhawatiran dari kalangan bisnis.

    Federasi Produsen Malaysia pada bulan April mendesak pemerintah untuk menunda perluasan cakupan pajak, mengingat ketidakpastian tarif dan perdagangan global yang dikatakan dapat meningkatkan biaya operasional tahun ini.

    Kementerian Keuangan mengatakan akan ada pengecualian tertentu untuk pajak tersebut guna menghindari pajak berganda dan untuk memastikan bahwa warga negara Malaysia tidak dikenai pajak untuk layanan penting tertentu.

    Denda terhadap perusahaan karena tidak mematuhi persyaratan hukum pajak tidak akan dikenakan hingga tanggal 31 Desember, tambah kementerian tersebut.

    (mij/mij)

  • Resmi Dibuka! Dapur Gizi Gratis Mulai Beroperasi di Tuban untuk Anak dan Ibu Hamil

    Resmi Dibuka! Dapur Gizi Gratis Mulai Beroperasi di Tuban untuk Anak dan Ibu Hamil

    Tuban (beritajatim.com) – Grand Opening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban berlangsung lancar.

    Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Hj. Tri Astuti turut hadir dan mengapreasiasi atas dukungan program untuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pemenuhan gizi anak dan ibu hamil.

    “SPPG bertugas sebagai dapur produksi makanan bergizi dan tempat distribusi makanan bergizi gratis kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil,” tutur Hj Tri Astuti. Senin (09/06/2025).

    Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis sangat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan gizi anak dengan mendapat asupan makanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Selain itu, untuk meningkatkan kesehatan agar memiliki sistem imun yang baik dan meningkatkan daya tahan tubuh, dan dampak positif dalam pendidikan yaitu dengan nutrisi yang baik mendukung konsentrasi. “Harapannya, mereka lebih fokus dan bersemangat agar memiliki kemampuan belajar yang optimal,” imbuhnya.

    Adapun 4 SPPG di Kabupaten Tuban di bulan Juni 2025 ini sudah beroperasi di Tuban, termasuk yang di Kecamatan Merakurak tersebut. Sebab, manfaat MBG sebagai penguat jaring pengaman sosial bagi keluarga khususnya yang kurang mampu, memperkuat sistem pangan dengan mendorong tersedianya makanan sehat.

    “Tentunya dampak ekonomi akan sangat dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pembelian atau pengadaan bahan makanan lokal dari petani dan produsen lokal,” tambahnya.

    Masih kata Astuti, dengan dibukanya SPPG di Merakurak ini nantinya akan mendorong Kecamatan lain untuk segera berdiri SPPG, sehingga program ini tidak hanya dapat di rasakan oleh seluruh peserta didik namun juga ibu hamil sehingga akan tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif dan unggul. “Sebagai Kader Partai Gerindra kami akan terus mengawal agar program ini segera bisa di rasakan manfaatnya di Tuban,” pungkasnya. [dya/kun]

  • Peringati Hari Lahir Pancasila, Wamensos Beri Pesan soal Keadilan Sosial

    Peringati Hari Lahir Pancasila, Wamensos Beri Pesan soal Keadilan Sosial

    Jakarta –

    Memperingati Hari Lahir Pancasila, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan mendalam tentang semangat keadilan dan kesejahteraan sosial. Pancasila mengamanatkan tercapainya kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

    Dalam semangat itu, pembangunan harus merangkul setiap anak bangsa tanpa terkecuali, sebuah tanggung jawab yang menjadi kewajiban bersama.

    “Kita masih punya tugas berat, menurunkan kemiskinan, menghapus ketimpangan, menyediakan jaring pengaman sosial yang kuat dan bermanfaat,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (2/5/2025).

    Agus menekankan tugas besar tersebut hanya bisa diselesaikan lewat kerja nyata, bukan sekadar retorika. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi dan keberpihakan yang tulus, bukan sekadar koordinasi dan regulasi semata.

    “Mari kita jadikan peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya untuk mengingat tapi untuk bergerak lebih cepat dan luas,” jelasnya.

    Ia menyampaikan Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 dari dinamika perdebatan, penderitaan, dan cinta mendalam kepada Tanah Air. Pancasila hadir di tengah kondisi rakyat yang masih tertinggal, saat kemiskinan menjadi bagian dari sistem yang belum berpihak.

    Menurutnya, Pancasila tidak sekedar menjadi pemersatu dalam keberagaman, tetapi juga membawa janji keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, setelah 79 tahun merdeka, kemiskinan masih menjadi tantangan nyata yang harus diatasi bersama.

    “Keterbatasan masih menjadi wajah Sebagian rakyat kita, di sinilah Kemensos selalu ada,” katanya.

    “Kemensos ada lewat sekolah-sekolah yang memberi harapan baru bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem yang selama ini hanya bisa melihat sekolah dari jauh,” jelas Agus.

    Agus menambahkan, anak-anak dari keluarga miskin memiliki kesempatan untuk tinggal di asrama dan belajar dengan layak melalui Sekolah Rakyat, membuka jalan bagi mereka untuk mengejar masa depan yang lebih baik.

    “Kami ingin menyampaikan rasa bangga dan hormat kami kepada seluruh ASN serta para pegawai Kemensos yang bekerja dalam diam, namun penuh arti,” tambahnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang rela menembus medan berat, dari jalan berlumpur hingga jembatan gantung, demi memastikan satu keluarga pun tidak terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan.

    Tak hanya itu, Agus menyoroti peran penting Taruna Siaga Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Pelopor Perdamaian (Pordam), dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang turut menjadi sumber harapan dan menghadirkan rasa kepedulian nyata di tengah masyarakat.

    “Mereka semua adalah wujud nyata dari Pancasila, yang bekerja, bergerak, dan menyentuh langsung bagi rakyat,” katanya.

    Di akhir pidatonya, Agus membacakan puisi berjudul ‘Pancasila di Tangan yang Bekerja’, yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila hidup melalui kerja nyata para pendamping sosial, Tagana, PKH, dan relawan sosial lainnya.

    “Pancasila bukan sekadar sila, ia suara hati dan jiwa dari Aceh hingga Papua, Pancasila adalah tangan yang menghapus air mata, jembatan dari luka ke cita-cita,” kutipnya.

    Ia menutupnya dengan sebuah pantun.

    “Kirim bansos ke Cikini, Hujan turun basahi Salemba, Pancasila bukan hanya hari ini, Tapi janji kita sepanjang mas,” ungkapnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Gubernur Khofifah Salurkan Ratusan Bantuan Sosial di Bangkalan untuk Tekan Angka Kemiskinan

    Bangkalan (beritajatim.com) – Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, Madura, saat ini masih cukup tinggi, yakni mencapai 18,66 persen. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program bantuan sosial.

    Salah satu langkah nyata dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dengan membagikan ratusan bantuan kepada masyarakat saat melakukan kunjungan kerja ke Bangkalan, Jumat (23/5/2025).

    “Berbagai program perlindungan sosial dibagikan ke seluruh wilayah. Hari ini saya ke Bangkalan dan setelah ini ke Pamekasan,” ujar Khofifah.

    Bantuan sosial yang disalurkan meliputi empat kelompok penerima. Masing-masing, bantuan untuk penyandang disabilitas sebanyak 250 orang, Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 836 orang, bantuan anak terlantar untuk 180 anak, serta bantuan bagi lansia terlantar juga sebanyak 180 orang.

    Penyaluran ini menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama menjelang pertengahan tahun.

    Dari sisi Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Bupati Lukman Hakim menyampaikan bahwa upaya pengurangan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil. Tercatat penurunan sebesar 3,24 persen. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan secara umum masih berada di angka 0,69 persen.

    “Berbagai upaya stimulasi bantuan terus diberikan. Selain itu juga dari provinsi ada bantuan untuk pemberdayaan agar yang sudah lepas dari status miskin, kondisi ekonominya bisa membaik,” pungkas Lukman Hakim.

    Langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan provinsi ini diharapkan bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, terutama kelompok rentan dan berisiko tinggi terhadap kemiskinan. [sar/suf]

  • Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Bansos 2025: Pemerintah Gelontorkan Dana Rp504,7 Triliun, Ini Berbagai Bantuan untuk Masyarakat – Page 3

    Selain BPNT, berbagai program Bansos lainnya juga berjalan di tahun 2025. Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan besaran bervariasi tergantung kategori penerima. Untuk lansia dan penyandang disabilitas, bantuan mencapai Rp600.000 per tahap, sementara ibu hamil atau nifas menerima Rp750.000. Siswa SD mendapatkan Rp225.000, SMP Rp375.000, SMA Rp500.000, dan anak usia dini Rp750.000 per tahap.

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan untuk mengatasi situasi darurat, misalnya dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat El Nino. Bantuan Pangan Beras juga disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) memberikan bantuan pendidikan untuk siswa dan mahasiswa. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 3 juta anak untuk meningkatkan gizi dan fokus belajar, sementara santunan bulanan diberikan kepada anak yatim piatu.

    Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) juga mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Semua program ini bertujuan untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

  • Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    Beragam Pandangan Soal Wacana Pengemudi Ojol Jadi Karyawan Tetap – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Usulan agar pengemudi ojek online (ojol) dijadikan karyawan tetap kembali mencuat, kali ini lewat pernyataan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) pada 29 April 2025. 

    ASPEK menilai, pengemudi ojol seharusnya mendapat perlindungan lebih melalui status kerja tetap, termasuk jaminan kesehatan, asuransi, dan pensiun yang selama ini belum mereka nikmati dalam sistem kerja fleksibel.

    Usulan ini menuai berbagai tanggapan. Sebagian pihak menyambut baik karena dianggap memberikan keamanan dan stabilitas ekonomi. 

    Di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap ekosistem ekonomi digital.

    Pendapat Para Ekonom

    Nailul Huda dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan bahwa perubahan status ini bisa mengurangi insentif kerja bagi pengemudi. 

    Dalam sistem saat ini, mereka bisa bekerja sesuai permintaan pasar dan meraih penghasilan maksimal di jam sibuk. 

    Jika diubah menjadi karyawan tetap, fleksibilitas itu bisa hilang.

    Hal senada disampaikan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, yang menekankan pentingnya menimbang dampak terhadap model bisnis. 

    Ia menilai, kebijakan ini bisa menghilangkan kesempatan bagi banyak orang yang mengandalkan pekerjaan fleksibel.

    Respons dari Perusahaan Aplikator

    Grab Indonesia, melalui Chief of Public Affairs Tirza Munusamy, dikutip dari siaran pers yang diterima Jumat (2/5/2025) juga menyampaikan kekhawatiran. 

    Ia menilai, menjadikan mitra ojol sebagai karyawan bisa memicu pembatasan jam kerja dan seleksi ketat, yang justru menaikkan hambatan masuk. 

    Saat ini, sistem kemitraan dinilai menjadi jaring pengaman sosial di tengah ketidakpastian ekonomi.

    Tirza juga menyoroti potensi kenaikan biaya operasional bagi perusahaan jika kebijakan ini diterapkan, yang akhirnya bisa membebani konsumen melalui tarif yang lebih tinggi.

    Sudut Pandang dari Organisasi dan Pengemudi

    Agung Yudha dari Modantara menilai, menjadikan ojol sebagai karyawan tetap bisa mengubah karakter inklusif dari sektor ini. Saat ini, siapa pun bisa menjadi mitra pengemudi, namun sistem kerja tetap bisa membatasi akses tersebut.

    Para pengemudi sendiri juga terpecah pendapatnya. Agus dari Jakarta lebih memilih sistem fleksibel karena bisa menyesuaikan waktu kerja dengan kebutuhan pribadi. Siti dari Yogyakarta bahkan khawatir tidak lolos seleksi jika harus jadi karyawan tetap dan kehilangan satu-satunya sumber pendapatan.

    Usulan Jalan Tengah: Masukkan Ojol sebagai UMKM

    Di tengah perdebatan, Menteri Koperasi dan UMKM, Maman Abdurrahman, mengusulkan agar pengemudi ojol dimasukkan ke dalam kategori pelaku UMKM. Dengan status ini, pengemudi bisa tetap mempertahankan fleksibilitas sembari mendapatkan manfaat seperti akses kredit usaha, pelatihan, dan jaminan sosial.

    Usulan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk ekonom Wijayanto Samirin dan Izzudin Al Farras dari INDEF, yang menilai pendekatan ini lebih realistis. Nailul Huda juga menyetujui gagasan ini dengan catatan bahwa regulasi harus disusun bersama asosiasi pengemudi dan tetap menjunjung prinsip kemitraan setara.

    Implikasi Lebih Luas

    Jika kebijakan menjadikan ojol sebagai pekerja tetap diterapkan, dampaknya bisa meluas ke sektor digital lainnya seperti kurir dan pengemudi logistik. Tekanan regulasi bisa meningkat dan mengubah wajah ekonomi digital secara menyeluruh.

    Karena itu, keputusan ini perlu dikaji secara mendalam. Perlindungan sosial memang penting, tapi jangan sampai mengorbankan fleksibilitas yang selama ini menjadi kekuatan utama sektor ini. Gagasan menjadikan ojol sebagai bagian dari UMKM bisa menjadi solusi tengah yang menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan industri. (Tribunnews.com/Hasiolan EP)

  • Bansos PKH Tahap 2 Kapan Cair? Cek Penerima Bantuan di Sini

    Bansos PKH Tahap 2 Kapan Cair? Cek Penerima Bantuan di Sini

    PIKIRAN RAKYAT – Penantian panjang bagi jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia sebentar lagi akan berakhir.

    Pertanyaan krusial mengenai “Bansos PKH Tahap 2 Kapan Cair?” kini terjawab dengan adanya perkiraan jadwal resmi yang memberikan angin segar bagi mereka yang sangat mengandalkan bantuan sosial ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

    Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya, termasuk indikasi dari siklus pencairan sebelumnya dan proyeksi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), pencairan Bansos PKH Tahap 2 tahun 2025 diperkirakan akan bergulir pada minggu kedua hingga ketiga bulan Mei 2025, atau lebih spesifiknya antara tanggal 15 hingga 23 Mei 2025.

    Proyeksi ini tentu menjadi kabar yang ditunggu-tunggu, mengingat Bansos PKH merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

    Cek Penerima Bansos PKH 2025

    Bagi masyarakat yang ingin memastikan apakah nama mereka terdaftar sebagai penerima manfaat Bansos PKH Tahap 2 tahun 2025, Kemensos RI telah menyediakan mekanisme pengecekan yang mudah dan transparan.

    Salah satu cara paling efektif adalah melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh dan diakses melalui perangkat telepon pintar.

    Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memverifikasi status mereka sebagai penerima bantuan sosial.

    Selain melalui aplikasi, KPM juga dapat berkoordinasi dan bertanya langsung kepada pendamping sosial yang bertugas di wilayah masing-masing.

    Para pendamping sosial memiliki data dan informasi terkini mengenai daftar penerima manfaat dan status pencairan Bansos PKH di tingkat lokal.

    Sebuah indikator kuat bahwa Bansos PKH Tahap 2 sedang dalam proses pencairan adalah ketika NIK KTP penerima tertera keterangan “periode salur April–Juni 2025” pada sistem informasi Kemensos.

    Jika keterangan ini muncul, maka KPM dapat sedikit bernapas lega karena bantuan dipastikan akan segera disalurkan.

    Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan transparansi penyaluran bantuan sosial dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

    Syarat dan Kriteria Penerima Bansos PKH 2025

    Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk membantu keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria tertentu. Acuan utama dalam menentukan kelayakan penerima manfaat PKH Tahap 2 tahun 2025 adalah Keputusan Menteri Sosial (KEPMENSOS) Nomor 136/HUK/2013.

    Berdasarkan KEPMENSOS tersebut, berikut adalah kriteria keluarga miskin yang berhak menerima bantuan PKH:

    Berikut informasi jadwal pencairan, cek penerima, syarat dan kriteria penerima, serta siapa yang berhak menerima bansos PKH Tahap 2 2025.*

    – Keluarga yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan sangat rendah, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

    – Keluarga dengan pengeluaran yang lebih besar dialokasikan untuk konsumsi makanan pokok sederhana, menunjukkan keterbatasan finansial dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang.

    – Keluarga yang tidak mampu membayar biaya pengobatan di layanan medis, sehingga rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

    – Keluarga yang tidak mampu membeli pakaian minimal satu kali dalam setahun, mencerminkan tingkat kemiskinan yang parah.

    – Keluarga yang hanya mampu menyekolahkan anak hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), mengindikasikan keterbatasan sumber daya untuk memberikan pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak mereka.

    – Keluarga yang tinggal di rumah dengan dinding berbahan bambu, kayu berkualitas rendah, atau tembok yang tidak layak huni.

    – Keluarga dengan atap rumah terbuat dari ijuk, rumbia, atau genteng kualitas rendah yang tidak memberikan perlindungan memadai.

    – Keluarga yang penerangan rumahnya bukan berasal dari listrik meteran, menunjukkan keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar.

    – Keluarga dengan luas lantai rumah di bawah 8 meter persegi per orang, mengindikasikan kondisi hunian yang padat dan tidak sehat.

    – Keluarga yang sumber airnya berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan akibat sanitasi yang buruk.

    Selain kriteria di atas, penerima PKH umumnya terdata dalam Desil 1 atau 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    DTSEN merupakan basis data terpadu yang memuat informasi sosial ekonomi seluruh rumah tangga di Indonesia, digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial.

    Siapa yang Berhak Menerima Bansos PKH 2025?

    Program PKH secara spesifik menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap paling rentan dan membutuhkan dukungan. Berikut adalah komponen penerima manfaat PKH:

    – Ibu hamil dan menyusui

    – Anak balita (usia 0-6 tahun)

    – Anak usia sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)

    – Penyandang disabilitas berat

    – Lansia usia 70 tahun ke atas

    Berikut informasi jadwal pencairan, cek penerima, syarat dan kriteria penerima, serta siapa yang berhak menerima bansos PKH Tahap 2 2025.*

    Besaran bantuan yang diterima oleh setiap KPM akan bervariasi, disesuaikan dengan jumlah komponen yang terdapat dalam keluarga dan tarif bantuan yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI.

    Pencairan Bansos PKH Tahap 2 tahun 2025 diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi jutaan keluarga di Indonesia.

    Bantuan ini tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai investasi dalam sumber daya manusia melalui dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan.

    Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program PKH melalui perbaikan data dan mekanisme penyaluran.

    Evaluasi berkala terhadap program ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial di Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wakil Ketua BKSAP Ravindra Wakili Parlemen Asia-Pasifik di Forum Bank Dunia dan IMF – Halaman all

    Wakil Ketua BKSAP Ravindra Wakili Parlemen Asia-Pasifik di Forum Bank Dunia dan IMF – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Ravindra Airlangga mewakili parlemen Asia-Pasifik saat Spring Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund (IMF) di International Financial Corporation (IFC) World Bank di Pennsylvania, Rabu (23/4/2025).

    Ravindra dipercaya menjadi moderator diskusi yang mengangkat tema Delivering Result for Future Generations.

    Sesi diskusi itu menghadirkan Lead Economist Bank Dunia Dr Elena Ianchovichina dan Senior Social Protection Specialist Bank Dunia Christabel Dadzie. Ravindra menuturkan, diskusi berlangsung partisipatif dan banyak memberi pengetahuan baru sesuai dengan kepakaran kedua narasumber.

    Politikus muda Partai Golkar ini mengatakan, Elena Ianchovicina merupakan pakar bidang pembangunan dan ekonomi internasional. Ia ahli dalam kebijakan perdagangan, pertumbuhan ekonomi, investasi asing, ketahanan pangan, hingga ketimpangan. 

    “Beliau memiliki posisi unik untuk membantu memahami fondasi markoekonomi dari kemajuan antargenerasi,” tutur Ravindra kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

    Di sisi lain, Christabel Dadzie berpengalaman memimpin berbagai proyek perlindungan sosial terutama di negara Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Keahliannya yakni program-program pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender, serta jaring pengaman sosial yang inklusif. 

    “Karya beliau memberikan panduan praktis untuk membangun sistem yang melindungi dan memberdayakan komunitas rentan,” ujar Ravindra.

    Ravindra menambahkan, apa yang disampaikan kedua narasumber dan tukar pikiran peserta diskusi dari 200 negara yang hadir menjadi wawasan baru bagi seluruh pihak.

    Menurutnya, diskusi ini menjadi seruan tegas bagi parlemen di seluruh dunia untuk bertindak tidak hanya dalam siklus elektoral saja, melainkan juga dalam rentang waktu antargenerasi. 

    “Kita harus memprioritaskan reformasi dan investasi yang memperluas kesempatan, membangun ketahanan, serta menumbuhkan kepercayaan pada institusi, bukan hanya untuk pemilih kita hari ini, tetapi juga bagi mereka yang akan mewarisi hasil dari keputusan kita di parlemen,” tegas Ravindra.

    Diketahui, Forum Parlemen Global menjadi agenda unggulan selama Spring Meetings Grup Bank Dunia dan IMF.

    Agenda ini dihadiri 200 anggota legislatif dari berbagai belahan dunia untuk berdialog dengan pimpinan senior di Bank Dunia, IMF, serta para pakar pembangunan global. 

    Spring Meetings juga menjadi ajang tahunan pertemuan menteri keuangan, gubernur bank sentral, pakar pembangunan, eksekutif sektor swasta, anggota parlemen, perwakilan masyarakat sipil, serta akademisi untuk membahas isu ekonoimi dan pembangunan global. Hasil dari pertemuan ini diharapkan menjadi solusi dari berbagai tantangan pembangunan global.(Wahyu Aji)

     

  • China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    China Tak Gentar Hadapi Ancaman Tarif Tambahan Trump

    Jakarta –

    Perang dagang antara Amerika Serikat dan China tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda, dengan Presiden China Xi Jinping menyerukan Uni Eropa bergabung dengan Beijing menentang “intimidasi” dari AS terkait tarif.

    Beijing mengumumkan tarif sebesar 125% terhadap barang-barang AS pada Jumat (11/04). Jumlah ini naik dari 84% yang diumumkan pada Rabu (09/04) silam.

    Tarif baru China terhadap barang-barang AS ini sama dengan tarif AS saat ini terhadap barang-barang China.

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengatakan bahwa ia masih berharap untuk mendapatkan kesepakatan dengan Beijing, dengan mengatakan bahwa kesepakatan itu akan “berakhir dengan hasil yang sangat baik bagi kedua negara”.

    Ketika Trump pertama kali mengumumkan skema pajak impornya, China dikenai tarif resiprokal sebesar 34%. Beijing membalas dengan mengenakan tarif sebesar 34% terhadap barang-barang Amerika.

    AS menanggapi dengan menaikkan tarif mereka hingga total 104%, sehingga China menaikkan tarif mereka menjadi 84%. AS merespons lagi, dan sebagaimana keadaannya saat ini, tarif AS terhadap barang-barang China adalah sebesar 125%.

    Namun tarif AS terhadap Beijing dapat meningkat lebih jauh, hingga 145% untuk beberapa produk karena pungutan sebelumnya telah dikenakan pada perusahaan yang memproduksi fentanil.

    Beijing “dengan tegas menentang dan tidak akan pernah menerima praktik hegemonik dan intimidasi seperti itu,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian kepada wartawan.

    Kementerian Perdagangan China sebelumnya menyebut pungutan tambahan AS tersebut sebagai “kesalahan di atas kesalahan” dan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah menerima “aksi pemerasan” AS.

    Sementara itu, Presiden AS menuduh China tidak menghormati AS dan “merampok” AS.

    Dengan kedua negara yang saling membalas pengenaan tarif ini, siapa yang akan mengalah terlebih dahulu?

    “Salah jika berpikir bahwa China akan mundur dan menghapus tarif secara sepihak,” kata Alfredo Montufar-Helu, penasihat senior di China Center di lembaga kajian The Conference Board.

    Baca juga:

    “Langkah seperti itu tidak hanya akan membuat China tampak lemah, tetapi juga akan mendorong AS untuk meminta lebih banyak. Kita sekarang telah mencapai jalan buntu yang kemungkinan akan menyebabkan kesengsaraan ekonomi jangka panjang,” tambahnya.

    Sebagian besar tarif ini akan menghantam ekonomi Asia: tarif untuk Tiongkok akan naik menjadi 54%, tarif untuk Vietnam akan melonjak menjadi 46%, tarif untuk Kamboja mencapai 49%, dan tarif untuk Indonesia menyentuh 32%.

    Para ahli khawatir pemerintah, dunia bisnis, dan investor tidak punya banyak waktu untuk menyesuaikan diri atau bersiap menghadapi ekonomi global yang sangat berbeda.

    Pasar global telah merosot sejak pekan lalu ketika tarif baru yang dikenakan Trump terhadap hampir setiap negara, mulai berlaku.

    Bagaimana China merespons tarif Trump?

    “Tidak ada pemenang dalam perang tarif,” kata Presiden China Xi Jinping setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Jumat (11/04).

    Ia menyerukan China dan Uni Eropa untuk bersama-sama “menentang praktik intimidasi sepihak”, merujuk pada tarif global besar-besaran yang diberlakukan AS.

    Dia juga menganjurkan agar kedua kekuatan internasional tersebut melanjutkan globalisasi ekonomi.

    “Melawan dunia hanya akan menyebabkan isolasi,” tambahnya.

    Getty Images

    China telah merespons putaran pertama tarif Trump dengan mengenakan tarif balasan pada impor tertentu dari AS, kontrol ekspor pada logam langka, dan penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan-perusahaan AS, termasuk Google.

    China juga telah mengumumkan tarif balasan, tetapi tampaknya juga bersiap menghadapi rasa sakit akibat perang dagang dengan AS.

    China telah membiarkan mata uangnya, yuan, melemah, yang membuat ekspor China lebih menarik. Dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan negara telah membeli saham yang dinilai sejumlah ekonom sebagai langkah menstabilkan pasar.

    Namun, pertikaian antara China dan AS tetap menjadi perhatian utama.

    Getty ImagesKaryawan bekerja di produksi topi yang diekspor ke Amerika Serikat di sebuah pabrik di Suqian, provinsi Jiangsu, Tiongkok timur, pada 7 April 2025. Pasar saham Asia anjlok pada Senin yang suram pada 7 April setelah Tiongkok menghantam Amerika Serikat dengan tarifnya yang tinggi, meningkatkan perang dagang yang ditakutkan banyak orang dapat memicu resesi.

    “Apa yang kita lihat adalah permainan siapa yang dapat menanggung lebih banyak rasa sakit. Kita telah berhenti berbicara tentang rasa untung,” kata Mary Lovely, seorang pakar perdagangan AS-China di Peterson Institute di Washington DC, kepada program Newshour BBC.

    Meskipun ekonominya melambat, China mungkin “sangat bersedia menanggung rasa sakit untuk menghindari menyerah pada tindakan yang mereka yakini sebagai agresi AS”, tambahnya.

    Terguncang oleh krisis pasar properti yang berkepanjangan dan meningkatnya pengangguran, masyarakat Tiongkok tidak banyak berbelanja. Pemerintah daerah yang terlilit utang di China juga telah berjuang untuk meningkatkan investasi atau memperluas jaring pengaman sosial.

    “Tarif memperburuk masalah ini,” kata Andrew Collier, Peneliti Senior di Mossavar-Rahmani Center for Business and Government di Harvard Kennedy School.

    Baca juga:

    Jika ekspor China terpukul, pemasukan negara akan kena dampak yang menyakitkan.

    Ekspor telah lama menjadi faktor utama dalam pertumbuhan eksplosif Tiongkok. Ekspor juga menjadi pendorong signifikan, meskipun negara tersebut mencoba untuk mendiversifikasi ekonominya dengan manufaktur teknologi canggih dan konsumsi domestik yang lebih besar.

    Sulit untuk mengatakan kapan tepatnya tarif “akan berdampak tetapi kemungkinan besar segera,” kata Collier, seraya menambahkan bahwa “[Presiden Xi] menghadapi pilihan yang semakin sulit karena ekonomi yang melambat dan sumber daya yang semakin menipis”.

    Bagaimana dampaknya terhadap AS dan negara lain?

    Namun, bukan hanya China yang akan merasakan dampaknya.

    Menurut Kantor Perwakilan Dagang AS, AS mengimpor barang senilai US$438 miliar dari China pada 2024. Adapun ekspor AS ke China senilai US$143 miliar, sehingga terjadi defisit perdagangan sebesar US$295 miliar.

    Belum jelas bagaimana AS akan menemukan pengganti barang-barang China dalam waktu sesingkat itu.

    Selain pajak atas barang fisik, kedua negara “saling terkait secara ekonomi dalam banyak halada sejumlah besar investasi di kedua belah pihak, banyak perdagangan digital dan aliran data”, kata Deborah Elms, Kepala Kebijakan Perdagangan di Hinrich Foundation di Singapura.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    “Suatu negara hanya dapat mengenakan tarif dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu. Namun, ada cara lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk saling menyerang.”

    “Jadi, mungkin situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk, tetapi ada banyak cara yang dapat dilakukan.”

    Seluruh dunia juga mengamati, untuk melihat ke mana barang-barang impor China yang tidak masuk ke pasar AS akan mengarah.

    Mereka akan berakhir di pasar lain seperti di Asia Tenggara, tambah Elms.

    “Negara-negara ini [berurusan] dengan tarif mereka sendiri dan harus memikirkan di mana lagi kami dapat menjual produk kami?”

    “Jadi kita berada di dunia yang sangat berbeda, dunia yang benar-benar tidak jelas.”

    Bagaimana peluang negosiasi AS-China?

    Dalam sebuah postingan di Truth Social, platform media sosial yang dibuat perusahaan milik Trump, Trump memperingatkan bahwa “semua pembicaraan dengan China mengenai permintaan pertemuan mereka dengan kami [soal tarif] akan dihentikan!”

    Trump mengomentari tindakan balasan China dengan berkata “meskipun saya sudah memperingatkan bahwa negara mana pun yang membalas AS dengan mengenakan tarif tambahan… akan segera dikenai tarif baru yang jauh lebih tinggi”.

    Beijing mengatakan bahwa “menekan atau mengancam China bukanlah cara yang tepat”.

    “Langkah hegemonik AS atas nama ‘timbal balik’ adalah pemenuhan kepentingan egois dengan mengorbankan kepentingan negara lain dan mengutamakan ‘Amerika’ daripada aturan internasional,” kata juru bicara Kedutaan Besar China, Liu Pengyu, dalam sebuah pernyataan.

    Baca juga:

    “Ini adalah langkah khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi.”

    Dari Gedung Putih, Trump berbicara soal kemungkinan tarif bersifat permanen dan peluang negosiasi.

    “Kita punya utang US$36 triliun [sekitar Rp608 kuadriliun] karena suatu alasan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AS akan berbicara dengan China dan negara-negara lain untuk membuat “kesepakatan yang adil dan kesepakatan yang baik”.

    “Sekarang Amerika yang utama,” kata Trump.

    Apa sebenarnya tujuan Trump?

    Ketika Trump memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, dua pertanyaan mengemuka: Apa sebenarnya tujuan akhir Trump? Apakah itu sepadan dengan kehancuran ekonomi global?

    Satu teori mencuat bahwa Trump memiliki rencana dengan beberapa penasihat utamanya yang disebut “kesepakatan Mar-a-Lago”.

    Kesepakatan ini bertujuan memaksa mitra dagang Amerika melemahkan dolar AS di bursa mata uang internasional.

    Langkah ini dinilai dapat membuat ekspor Amerika lebih terjangkau bagi pasar luar negeri sekaligus mengurangi nilai cadangan mata uang AS di China.

    Penasihat ekonomi Trump, Stephen Miran, disebut-sebut mendorong rencana ini. Mirran telah membantah bahwa itu adalah kebijakan pemerintahan Trump.

    Teori ini hanya salah satu kemungkinan penjelasan atas kekacauan pasar saham yang sengaja dipicu Trump yang sangat berisiko menurut banyak ekonom terkemuka. Itu bukanlah satu-satunya.

    Sejak Trump mengejutkan dunia dengan rencana tarifnya, pejabat-pejabat Gedung Putih telah berbicara ke media dengan penjelasan yang terkadang bertentangan.

    Trump disebut menerapkan tarif untuk meningkatkan pendapatan dan melindungi industri Amerika atau sebagai alat negosiasi.

    Tarif itu disebut bersifat permanen atau sementara. Tarif itu disebut akan mendorong kesepakatan individual dengan negara lain atau memaksakan beberapa perjanjian multilateral yang besar.

    Saat Trump meneken tarif pada Rabu (09/04) , ia tampak ingin membuat khalayak dunia terus menduga-duga.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    Besaran Bantuan dan Cara Cek Penerima

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Republik Indonesia kembali hadir dengan serangkaian program Bantuan Sosial (bansos) yang dijadwalkan cair pada bulan April 2025.

    Bantuan ini bukan hanya sekadar uluran tangan finansial, melainkan juga wujud komitmen negara dalam meringankan beban hidup masyarakat dan memastikan kesejahteraan sosial tetap terjaga.

    Artikel ini akan mengupas tuntas lima jenis bansos utama yang akan disalurkan pada April 2025, merinci besaran bantuan untuk setiap kategori penerima, serta memberikan panduan mengenai cara pengecekan status penerimaan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

    5 Bansos yang Cair April 2025

    Pada bulan April 2025, setidaknya lima program bansos andalan pemerintah siap untuk disalurkan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar. Berikut adalah rincian mengenai program-program tersebut:

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    Program Keluarga Harapan (PKH) tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan.

    Memasuki tahap kedua pencairan untuk tahun 2025, PKH menyasar keluarga sangat miskin dan rentan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat. Besaran bantuan PKH bervariasi, disesuaikan dengan kategori penerima dalam keluarga.

    Anak Sekolah

    Siswa Sekolah Dasar (SD) menerima Rp 225.000 per tahap (pencairan triwulanan), siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima Rp375.000 per tahap, dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) menerima Rp500.000 per tahap.

    Bantuan ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Lansia dan Penyandang Disabilitas Berat

    Masing-masing kategori penerima ini akan mendapatkan Rp600.000 per tahap. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup kelompok masyarakat yang rentan ini.

    Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Usia Dini (0-6 Tahun)

    Kategori ini menerima bantuan terbesar, yakni Rp750.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung kesehatan dan gizi ibu serta tumbuh kembang anak pada usia emas.

    Pencairan PKH dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang telah ditunjuk, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

    Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema bantuan yang bersifat lebih fleksibel dan seringkali disalurkan sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil atau kejadian luar biasa.

    Pada April 2025, pemerintah kembali menjadwalkan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat.

    Ilustrasi bantuan sosial (bansos). Antara/Rivan Awal Lingga

    Biasanya jumlah bantuan dan kriteria penerima akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini dan kebijakan pemerintah yang berlaku.

    BLT bertujuan untuk memberikan dukungan finansial secara langsung dan cepat kepada masyarakat yang paling membutuhkan, sehingga dapat membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi jangka pendek.

    3. Program Indonesia Pintar (PIP)

    Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif pemerintah untuk memberikan bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Tujuannya adalah untuk 1 memastikan agar anak-anak usia sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala masalah biaya.

    Pada April 2025, dana PIP akan kembali dicairkan kepada siswa Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang memenuhi kriteria penerima.

    Besaran bantuan PIP bervariasi berdasarkan jenjang pendidikan:

    Siswa SD: Menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahun.

    Siswa SMP: Menerima bantuan mulai dari Rp375.000 per tahun.

    Siswa SMA/SMK: Menerima bantuan mulai dari Rp500.000 per tahun.

    Dana PIP biasanya disalurkan langsung ke rekening siswa atau melalui sekolah. Program ini merupakan investasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

    4. Bantuan Sosial Khusus untuk Lansia

    Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada kelompok lansia melalui program bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

    Program ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan para lansia, terutama mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan tetap atau dukungan keluarga yang memadai.

    Artikel yang Anda berikan tidak menyebutkan besaran pasti bantuan sosial khusus untuk lansia pada April 2025.

    Namun, program ini umumnya bertujuan untuk memberikan dukungan finansial agar para lansia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makanan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

    Mekanisme penyalurannya bisa berupa transfer tunai langsung atau bantuan dalam bentuk barang kebutuhan pokok.

    5. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

    Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau yang sering disebut Kartu Sembako, bertujuan untuk membantu keluarga pra-sejahtera dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

    Pada April 2025, BPNT akan kembali disalurkan dengan nominal Rp200.000 per bulan kepada penerima yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Pencairan BPNT dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga setiap KPM akan menerima total Rp 600.000 dalam satu tahap pencairan.

    Bantuan ini disalurkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli berbagai jenis bahan pangan di e-warung (elektronik warung gotong royong) atau merchant lain yang telah bekerja sama dengan program BPNT.

    Cara Mencairkan Bansos KLJ 2025 Termudah, Bantuan Rp900 Ribu Langsung Cair Tunai atau ke Rekening.

    Program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal melalui transaksi di e-warung.

    Cara Cek Penerima Bansos

    Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima manfaat dari berbagai program bansos di atas, pemerintah telah menyediakan mekanisme pengecekan secara daring melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Masyarakat dapat mengakses situs web resmi DTKS Kemensos (https://cekbansos.kemensos.go.id/) dan memasukkan data diri seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk melakukan pengecekan status penerimaan bantuan.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos.

    Bagi masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima manfaat namun merasa memenuhi kriteria, penting untuk segera mendaftarkan diri melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

    Pendaftaran biasanya dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan setempat dan kemudian diverifikasi serta diinput ke dalam DTKS.

    Dengan terdata dalam DTKS, masyarakat memiliki peluang untuk menerima berbagai program bantuan sosial di masa depan.

    Penyaluran lima program bansos utama pada April 2025 merupakan langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan jaring pengaman sosial bagi keluarga rentan pasca perayaan Idul Fitri.

    Program PKH, BPNT, PIP, BLT, dan bantuan sosial khusus untuk lansia memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan finansial, memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan akses pendidikan, dan menjamin kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

    Dengan mekanisme pengecekan penerima yang transparan dan peluang pendaftaran melalui DTKS, diharapkan program-program ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News