Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    DPRD Jatim Hapus Anggaran Kunjungan Luar Negeri dan Pokir di P-APBD 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, memastikan bahwa Perubahan APBD 2025 tidak menambah alokasi hibah maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Seluruh anggaran dialihkan untuk program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

    “Dalam P-APBD 2025, tidak ada tambahan hibah ataupun pokir untuk DPRD. Fokusnya adalah program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat,” kata Deni Wicaksono, Rabu (10/9/2025).

    Deni menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat bahwa kondisi ekonomi saat ini membutuhkan prioritas yang jelas pada program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

    “Ini komitmen bersama agar anggaran tidak terjebak pada kepentingan politik, tetapi kembali sepenuhnya untuk masyarakat,” tegasnya.

    Selain itu, DPRD juga menghapus seluruh anggaran kunjungan kerja luar negeri pada tahun 2025. Dana yang semula untuk perjalanan dinas luar negeri akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif dan berdampak langsung.

    “Anggaran kunker luar negeri dihapus total, dananya kami realokasikan untuk kegiatan yang lebih penting, seperti jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.

    Menurut Deni, sebagian besar anggaran P-APBD akan digunakan untuk memperkuat program pro rakyat seperti pasar murah, beasiswa pendidikan, dan bantuan sosial. Bahkan, program beasiswa direncanakan naik menjadi Rp1 juta per penerima dengan target hingga 50 ribu penerima.

    “Dengan memperbesar beasiswa, kami ingin membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk mengakses pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Deni berharap langkah ini menjadi bukti komitmen DPRD dalam mengawal anggaran daerah yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengawasi pelaksanaan program agar tepat sasaran.

    “P-APBD 2025 harus menjadi bukti bahwa anggaran daerah benar-benar hadir untuk rakyat, bukan hanya formalitas,” pungkasnya. [asg/but]

  • Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Wakil Ketua DPRD Jatim Pastikan P-APBD 2025 Fokus pada Program Pro Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono menegaskan bahwa Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk memperkuat program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Fokus utama kebijakan anggaran kali ini adalah membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak kondisi ekonomi dan sosial saat ini.

    “Kami ingin memastikan P-APBD 2025 benar-benar fokus pada program yang pro rakyat, seperti beasiswa, bantuan sosial, dan pasar murah sembako,” ujar Deni kepada beritajatim.com, Kamis (4/9/2025).

    Deni menjelaskan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyepakati sejumlah prioritas yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, program seperti beasiswa akan diperluas cakupannya agar semakin banyak pelajar dari keluarga kurang mampu yang terbantu.

    “Besaran beasiswa ditingkatkan menjadi Rp1 juta per penerima, dengan target jumlah penerima yang bisa mencapai 50 ribu orang sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelas mantan Presiden BEM FISIP Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Selain itu, DPRD juga mendorong realisasi program pasar murah dan bantuan sembako. Dia optimis program ini dapat meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun 2025 ketika kebutuhan pokok biasanya mengalami lonjakan harga.

    “Pasar murah sembako dan bantuan sosial akan kita dorong, terutama pada triwulan terakhir tahun ini. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Deni menambahkan, DPRD juga mendukung alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan kepala desa dan pengurus koperasi. Kegiatan ini juga diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan ekonomi dan sosial.

    “Kami ingin desa-desa memiliki sumber daya manusia yang tangguh, sehingga mampu mengelola potensi lokal secara optimal,” tegasnya.

    Deni menegaskan DPRD Jatim akan terus mengawasi jalannya program ini agar tepat sasaran dan efektif membantu masyarakat. “Harapan kami, perubahan APBD ini bisa menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan menjaga stabilitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/ian]

  • 8
                    
                        Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan
                        Yogyakarta

    8 Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan Yogyakarta

    Guru Keberatan Cicipi MBG Sebelum Dibagikan, Sekda Sleman Minta Maaf dan Luruskan Pernyataan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sleman, Susmiarto, meminta maaf atas pernyataannya yang meminta guru untuk mencicipi makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum dibagikan kepada siswa sebagai antisipasi terulangnya insiden keracunan massal.
    Susmiarto meluruskan pernyataannya dan menjelaskan bahwa guru dapat mengecek kelayakan MBG berdasarkan bentuk, warna, atau aroma.
    “Pertama, saya memohon maaf. Kedua, saya ingin meluruskan bahwa sekolah dalam hal ini guru dapat ikut mengecek kelayakan MBG berdasarkan bentuk, warna, atau aroma,” ujar Susmiarto dalam keterangan tertulis Dinas Kominfo Sleman, Selasa (26/08/2025).
    Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kejadian keracunan seperi di Mlati tidak terulang.
    “Jika menemukan MBG kurang layak, sekolah segera komunikasikan dengan penyedia,” tambahnya.
    Penyediaan dan penyaluran MBG ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
    Keterlibatan pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dinilai sangat terbatas, sehingga insiden keracunan yang terjadi baru-baru ini memunculkan risiko kewenangan.
    “Terkait pengawasan dalam penyaluran, kami berusaha memaksimalkan perangkat yang ada, khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk mengantisipasi kasus keracunan MBG tidak lagi terjadi,” tuturnya.
    Susmiarto berharap ke depan, koordinasi dengan BGN dan SPPG akan lebih terbuka dan baik, sehingga penyediaan dan penyaluran MBG di Kabupaten Sleman dapat berlangsung aman dan lancar.
    “BGN di tingkat kabupaten segera terbentuk. Harapannya, ke depan, ada standar operasional prosedur yang jelas terkait penyediaan dan penyaluran MBG kepada siswa,” urainya.
    Ia juga menjelaskan bahwa biaya pengobatan korban keracunan MBG di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.
    Bagi korban yang belum menjadi peserta BPJS, akan difasilitasi melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS).
    “Untuk korban yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, kami pastikan difasilitasi melalui Jaring Pengaman Sosial atau JPS,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Susmiarto menginstruksikan agar guru mengecek dan mencicipi menu MBG sebelum dibagikan ke siswa sebagai respons terhadap insiden keracunan yang menimpa ratusan siswa di empat SMP di Kapanewon Mlati.
    “Dinas Pendidikan sudah sering menyampaikan ke sekolah, kalau menerima MBG dari penyedia tolong dicek, diicipi, dipantau. Guru itu tugasnya seperti itu,” kata Susmiarto, Rabu (20/8/2025).
    Dalam insiden keracunan di Mlati, seorang guru juga mengalami gejala keracunan setelah mencicipi makanan.
    Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme filter sudah berjalan, meski tetap kecolongan.
    Pemkab pun menilai perlunya SOP yang lebih tegas untuk pencegahan yang konsisten. “Ya sudah dibuat (SOP) tertulis. Sehingga kita sudah melakukan mitigasi,” tambahnya.
    Namun, sejumlah guru di Kabupaten Sleman mengaku keberatan dengan kebijakan tersebut.
    Mereka menilai kebijakan ini muncul mendadak setelah insiden keracunan dan belum melalui kajian matang.
    Salah satu guru SMP berinisial J mengatakan bahwa instruksi mencicipi MBG baru muncul setelah kejadian keracunan di Mlati. “Sebelum itu belum ada, adanya setelah kejadian di Mlati,” kata J saat dihubungi, Senin (25/8/2025).
    Menurut J, hingga saat ini belum ada surat resmi terkait kewajiban mencicipi MBG, meskipun kepala sekolah sudah menyampaikan arahan tersebut. “Kami belum menerima suratnya, cuman kemarin baru dari kepala sekolah,” ujarnya.
    Kebijakan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan guru.
    “Menjadi gaduh di tempat kami. Gaduh karena dampak dari keracunan itu, seolah-olah kami ini kemudian menjadi korban dari kebijakan yang belum matang untuk distribusi makanan,” tegasnya.
    Guru SD berinisial A juga menilai kebijakan ini tidak tepat meskipun niat pemerintah sebenarnya baik.
    “Tapi mungkin niat itu perlu dikaji lagi. Kalau saya kurang setuju dengan itu, guru suruh mencicipi dulu,” kata A.
    Ia berpendapat bahwa pencegahan seharusnya menjadi tanggung jawab pihak katering. “Pihak katering harus memastikan dulu masakannya kualitasnya baik, atau antara waktu masak dan pendistribusian jangan terlalu lama supaya tidak basi,” ujarnya.
    (Penulis: Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Singapura Siapkan Strategi Ekonomi Baru, Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Fokus

    Singapura Siapkan Strategi Ekonomi Baru, Penciptaan Lapangan Kerja Jadi Fokus

    Bisnis.com, JAKARTA – Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan penciptaan lapangan kerja bagi warga akan menjadi prioritas utama pemerintah di tengah ancaman perang tarif global dan disrupsi kecerdasan buatan (AI).

    Dalam pidato tahunan National Day Rally pada Minggu (17/8/2025), yang juga menandai 60 tahun kemerdekaan Singapura, Wong menyoroti dampak rivalitas AS–China, perang tarif Presiden AS Donald Trump, serta ancaman teknologi baru terhadap tenaga kerja sebagai tantangan utama bagi perekonomian negeri kota tersebut.

    “Babak berikutnya terbuka di dunia yang lebih bermasalah dan penuh gejolak,” ujar Wong dikutip dari Bloomberg, Senin (18/8/2025).

    Pidato besar pertama sejak terpilih pada Mei lalu—yang memperpanjang dominasi Partai Aksi Rakyat atau People’s Action Party (PAP) selama enam dekade—Wong menekankan rencana memperkuat ekonomi yang bergantung pada perdagangan, memperluas jaring pengaman sosial, serta meredevelop kawasan pulau dan membangun perumahan baru.

    Wong berkampanye dengan janji menjaga stabilitas di tengah melambatnya pertumbuhan global dan meningkatnya proteksionisme. Diaa menegaskan PAP merupakan pihak terbaik untuk melindungi warga Singapura dari guncangan ekonomi, termasuk dampak kebijakan tarif AS.

    “Pada akhirnya, strategi ekonomi kita adalah tentang pekerjaan, pekerjaan, dan pekerjaan—itulah prioritas nomor satu,” tegasnya.

    Dia menuturkan, pemerintah akan melakukan lebih banyak hal untuk membantu warga Singapura meraih peluang kerja baru.

    Di bawah kepemimpinan Wong, PAP memperluas kebijakan kesejahteraan sosial dengan memperkenalkan tunjangan pengangguran pertama di negara itu serta menyalurkan miliaran dolar untuk subsidi pangan, listrik, dan pendidikan. Dari total populasi sekitar 6 juta jiwa, 3,6 juta di antaranya merupakan warga negara.

    Wong menambahkan, pemerintah akan membekali dan memberdayakan setiap perusahaan agar mampu memanfaatkan AI secara efektif, terutama usaha kecil dan menengah (UKM). Dia juga mengumumkan program pencocokan kerja baru serta skema magang yang didanai pemerintah bagi lulusan universitas.

    Lebih jauh, Wong menyatakan pemerintah akan meninjau kembali strategi ekonominya karena perubahan eksternal yang terjadi saat ini bukan bersifat sementara. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana Singapura menjaga daya saing, mengakses energi hijau, dan membantu perusahaan menembus pasar baru di luar negeri.

    “Kita membutuhkan cetak biru ekonomi baru, untuk menjamin masa depan Singapura di dunia yang sangat berbeda,” katanya.

    Pekan lalu, pemerintah Singapura menaikkan proyeksi pertumbuhan 2025 menjadi 1,5%–2,5% (year-on-year), lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya 0%–2%, setelah kinerja semester I lebih baik dari ekspektasi berkat percepatan ekspor sebelum tarif AS diberlakukan dan meredanya kekhawatiran perdagangan. 

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

    Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

    Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

    Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

    Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

    Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

    Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

    Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

    Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

    Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

    Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

    Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

    Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

    Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

    Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

    Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

    Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

    Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

    Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

    Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

    Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

    Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

    Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

    Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

    Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

    Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

    Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato Kenegaraan perdananya sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.

    Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Nota Keuangan, Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salfey. Om swastiastu. Namo budhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu.

    Hadirin sekalian yang berbahagia!

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara wakil presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh Mandiri dan sejahtera. Ketangguhan adalah pondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan Dari Sabang Sampai Merauke.

    Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana, perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.

    Dengan dukungan semua komponen bangsa pemerintah Bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year membaik dari triwulan pertama 4,87% lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67% nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita.

    Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan Rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,67% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47% terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Batuk) Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi Global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih telah dimulai tahun ini 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang akan memiliki cold storage akan memiliki gerai-gerai dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak Global APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi. Melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi di tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025 disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita.

    Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economy Partnership agreement sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral dalam BRICS, dalam G20 dan Asean Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD, insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Pasal 33 undang-undang dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya negara harus hadir melindungi mereka yang tidak mampu menciptakan rasa aman bagi semua.

    APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas.

    Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian!

    Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan rupiah Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita kita tingkatkan. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan kita harus genjot pembangunan pembangkit dari Surya dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan ebt serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis setelah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas sdm masa depan Indonesia dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk mbg tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran, kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa.

    KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 lpdp ditagihkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di Bidang sains teknologi engineering dan matematik.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi Rumah Sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa kelurahan merah putih. Desa kitabangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa Mandiri koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada raket kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal, lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui bank himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia Global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba, Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah pondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin Damai Tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin Damai Tapi kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian!

    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia selama mereka duduki Indonesia nusantara, GDP perkapita mereka tertinggi di dunia artinya siapa yang kuasai kekayaan Indonesia GDP perkapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit Patriot Bangsa.

    Alhamdulillah Yang Maha kuasa telah memberi karunia kepada kita, kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth, kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan Perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme kompetensi dan integritas akan menjadi pijakan didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

    Berbagai proyek iritasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian!
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (LFPP) dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa kota dan di pesisir. Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.

    Hadirin yang saya muliakan! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2006 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3147,7 triliun.

    Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB ditopang dengan pembiayaan pruden inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya Pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin dan adalah harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur dengan baik semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara dilakukan konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak yang tidak mampu dibantu. Penerima perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Intensif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan Rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on aset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12% katakanlah konservatif 10% katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN BUMN kita kasetnya adalah senilai lebih dari US$1000 triliun.

    Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelolaan investasi danantara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya sangat tidak masuk akal perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan Tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem.

    Saudara-saudara!

    Masa ada komisaris Yang rapat sebulan sekali Tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi serius tidak masuk akal jadi direksi dan komisaris Kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima Tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian!

    Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat jangan seenak-enaknya. Kualitas Belanja Negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja saudara-saudara. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja Nasional tidak efisien dipangkas, belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat untuk aktivitas ekonomi nilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran danantara harus dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara penuh dengan inovatif. Kita harus pruden mengelola utang defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5% suku bunga SBN di kisaran 6,9% nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 per dollar. Tingkat pengangguran terbuka di 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini kita kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.

    Pesan harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia!!!
    MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!

    Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

  • Tekan inflasi, Polri gelar pasar murah di Malang  

    Tekan inflasi, Polri gelar pasar murah di Malang  

    Sumber foto: Wisnu Wardhana/elshinta.com.

    Tekan inflasi, Polri gelar pasar murah di Malang  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 Agustus 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Wujud nyata kepedulian Polri terhadap daya beli masyarakat terus diperlihatkan. Dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Desa Rembun, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Rabu (6/8). Polri juga menggelar pasar murah yang disambut antusias oleh warga.

    Beragam kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau, seperti minyak goreng merek Minyakkita Rp15.000 per liter (tersedia 60 pack), beras Bulog SPHP seharga Rp60.000 per 5 kg (1.000 pack), minyak goreng merek Alco Rp15.000 per 800 ml (600 botol), gula pasir Rp16.000 per kilogram (500 pack), dan telur ayam ras Rp23.000 per kilogram (100 kg).

    “Bazar murah ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan. Ini bukti nyata peran Polri hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujar Komjen Dedi saat meninjau langsung lokasi bazar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Wisnu Wardhana. 

    Pasar murah ini merupakan bagian dari strategi nasional pengendalian inflasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang pelaksanaannya menggandeng BUMN dan UMKM lokal.

    Dengan hadirnya pasar murah, Polri tidak hanya hadir dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memperkuat jaring pengaman sosial ekonomi masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dukung Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU Senilai Rp2,25 Triliun untuk 3,76 Juta Penerima – Page 3

    Dukung Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU Senilai Rp2,25 Triliun untuk 3,76 Juta Penerima – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai mitra utama pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran strategisnya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peran BRI dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan memperkuat pondasi pemulihan ekonomi nasional.

    Tahun ini, BRI berhasil menyalurkan BSU dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun kepada 3,76 juta rekening penerima manfaat. Proses penyaluran melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini. 

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah.

    “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000,-. Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

    Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif. Dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.

    Riko menambahkan penugasan BRI ini bukan hanya soal penyaluran dana bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan terhadap sistem dan infrastruktur BRI yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat.

    “Keberhasilan ini menjadi bagian penting dari peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Riko.

    Sebelumnya, BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp1,92 triliun. Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

     

    (*)

  • Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    Dukung Pemerintah Perkuat Jaring Pengaman Sosial, BRI Salurkan BSU 2025 kepada 3,76 Juta Penerima Senilai Rp2,25 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat peran strategisnya sebagai mitra utama Pemerintah dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peran BRI dalam menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025. Program ini menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja dan memperkuat pondasi pemulihan ekonomi nasional.

    Pada tahun ini, BRI berhasil menyalurkan BSU kepada 3,76 juta rekening penerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.

    Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah. “Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

    Program BSU 2025 merupakan inisiatif Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000,-. Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.