Xcloud.id

Topik: Jaring Pengaman Sosial

  • Ekonom: Percepatan suplai pangan Sumatera kunci tekan gejolak harga

    Ekonom: Percepatan suplai pangan Sumatera kunci tekan gejolak harga

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom menilai percepatan distribusi pangan dan penguatan suplai menjadi kunci untuk menekan potensi lonjakan harga pangan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memutus akses logistik di sejumlah wilayah.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyatakan kebijakan stabilisasi biaya pakan jagung hingga Januari 2026 memang membantu menahan biaya produksi peternak.

    Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum menyentuh permasalahan utama, yakni ketidakseimbangan pasokan ketika permintaan meningkat akibat bantuan pangan skala nasional.

    “Menahan biaya pakan ternak hanya akan memengaruhi margin produsen, bukan harga jual ternak,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Ia menegaskan suplai protein hewani perlu diperkuat agar peningkatan permintaan dari program jaring pengaman sosial tidak menekan harga di tingkat konsumen.

    Selain suplai, pemulihan akses distribusi pangan menjadi faktor krusial terutama di daerah terdampak bencana yang masih terkendala konektivitas.

    Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan wilayah terdampak juga berperan sebagai pemasok pangan untuk provinsi lain, sehingga gangguan distribusi dapat menimbulkan efek domino nasional.

    “Sumatera Barat misalnya, sebagai penghasil cabai merah. Jika pasokan terganggu, harga di daerah lain seperti Riau juga bisa naik,” ujarnya.

    Menurut dia, dalam situasi darurat ketika jalur swasta terputus, pendistribusian bantuan pangan oleh pemerintah pusat harus diperkuat dengan memanfaatkan seluruh infrastruktur logistik yang tersedia.

    “Pasokan barang terutama kebutuhan pokok harus dipasok oleh pemerintah sembari ada pembangunan ulang ekonomi di daerah bencana,” kata Huda.

    Ia mengingatkan semakin lambat pemulihan akses dan suplai, maka risiko kelangkaan dan lonjakan harga semakin tinggi di pasar wilayah terdampak maupun wilayah pemasok yang terdampak imbasnya.

    Pemerintah melalui beberapa kementerian dan lembaga sendiri telah mengerahkan bantuan pangan dan logistik ke tiga provinsi terdampak menggunakan jalur laut, dan udara di beberapa wilayah yang mengalami kerusakan akses darat untuk memastikan suplai tetap terjaga di tengah masa tanggap darurat.

    Lebih lanjut, pengamat mengharapkan pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, memastikan cadangan pangan nasional tersalurkan tepat sasaran, serta menyiapkan opsi impor terukur bila suplai domestik belum mencukupi dalam jangka pendek.

    Dengan langkah koordinatif dan berbasis data, stabilitas harga pangan diharapkan tetap terjaga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    BLTS Kesra Cair untuk 476 KPM di Kecamatan Pitu Ngawi, Penyaluran Berjalan Tertib

    Ngawi (beritajatim.com) – Sebanyak 476 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tiga desa di Kecamatan Pitu—Desa Ngancar, Cantel, dan Papungan—menerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS-Kesra) pada Jumat, (2828 November 2025.

    Proses pencairan dipusatkan di Kantor Desa Papungan dan berlangsung mulai pukul 08.00 WIB.

    Bantuan senilai Rp 900.000 per KPM ini merupakan langkah pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di wilayah tersebut. Penyaluran berjalan lancar dengan dukungan berbagai unsur, mulai dari petugas Kantor Pos Kabupaten Ngawi sebagai juru bayar resmi, perwakilan Kecamatan Pitu, hingga SDM Program Keluarga Harapan (PKH).

    Kelancaran kegiatan juga tidak lepas dari koordinasi perangkat desa dan pendamping lapangan. Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kecamatan Pitu, Noor Soemadijo, turut hadir dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai prosedur.

    Salah satu penerima manfaat, Mbah Semi dari RT/RW 02/02, mengungkapkan rasa syukurnya setelah menerima bantuan tersebut.

    “Alhamdulillah, saya berterimakasih kepada pemerintah yang memperhatikan nasib kami sebagai masyarakat miskin,” ujar Mbah Semi usai mengambil bantuan.

    Sementara itu, Kasi Kesos Pitu, Noor Soemadijo, menegaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

    “Ini adalah wujud keseriusan pemerintah pusat untuk membantu warga yang kurang beruntung agar lebih baik kesejahteraannya,” tegasnya.

    Proses pencairan BLTS-Kesra di Kantor Desa Papungan ditutup tepat pukul 11.15 WIB. Pemerintah berharap bantuan ini dapat menjadi penopang sementara bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah tekanan ekonomi.

    Program BLTS-Kesra juga diharapkan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, khususnya bagi warga yang masih berada dalam kategori rentan dan membutuhkan dukungan berkelanjutan. (ted)

  • Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, Mbak Wali Paparkan Tantangan dan Strategi dalam Nota Keuangan RAPBD TA 2026

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati memberikan penjelasan atas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Kediri tahun anggaran 2026, Senin (17/11/2025). Penjelasan tersebut dilakukan saat Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri, yang diselenggarakan di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus.

    Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali menjelaskan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah telah dilaksanakan secara berjenjang dan partisipatif. Tahapan tersebut meliputi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

    Lebih lanjut, Mbak Wali menyampaikan bahwa berdasarkan RKPD Kota Kediri Tahun 2026, pemerintah daerah mengusung tema pembangunan “Penguatan Daya Saing Ekonomi melalui Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur, dan Peningkatan Produktivitas Menuju Kota yang MAPAN.”

    Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemerintah Kota Kediri menetapkan delapan prioritas pembangunan yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yaitu pemerataan pembangunan kewilayahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kualitas infrastruktur dan pariwisata, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan inovasi dan kinerja aparatur serta birokrasi untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas tata ruang dan lingkungan yang aman dan nyaman, peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan karakter kebangsaan dan kerukunan masyarakat.

    Pada Tahun Anggaran 2026, Wali Kota termuda ini menjelaskan bahwa kondisi fiskal daerah diperkirakan akan menghadapi tantangan yang cukup berat. Karena terjadi penurunan alokasi transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp178.872.202.000 dari proyeksi yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.

    Pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tersebut, Mbak Wali menuturkan bahwa akan berdampak pada penyusutan ruang fiskal daerah yang berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai urusan wajib maupun urusan pilihan. Selain itu, beberapa kegiatan prioritas seperti pembangunan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan harus mengalami penyesuaian baik dari sisi skala maupun waktu pelaksanaannya. Kondisi ini juga meningkatkan tekanan bagi perangkat daerah untuk melakukan efisiensi dan penajaman prioritas anggaran melalui revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

    Sebagai tindak lanjut dari kondisi fiskal dan kebijakan penyesuaian, Pemerintah Kota Kediri melakukan langkah strategis dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 baik pada sisi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

    Pada sisi pendapatan daerah, dilakukan peningkatan pendapatan asli daerah, mengoptimalkan pendapatan dari dana transfer untuk mendanai program, dan meningkatkan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif. Pada sisi pembiayaan daerah bertujuan untuk menutup defisit anggaran dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

    “Lalu pada sisi belanja daerah, Pemkot Kediri mengarahkan kebijakan untuk pencapaian prioritas pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas layanan rumah sakit, pemerataan pembangunan melalui pelaksanaan program bina sosial, bina lingkungan dan padat karya. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah, penyediaan sarana-prasarana dan operasional persampahan serta ruang terbuka hijau untuk publik, peningkatan ekonomi melalui pelatihan kerja dan penciptaan wirausaha baru. Kemudian peningkatan jaring pengaman sosial melalui bantuan sosial, serta pengalokasikan/penganggaran dana transfer sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” terang Mbak Wali.

    Wali Kota Kediri mengungkapkan nota keuangan ini memuat gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan, yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Pada sisi pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer sebesar Rp1.255.176.269.827,15. Untuk sisi belanja daerah, direncanakan sebesar Rp1.577.591.720.459,81 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.

    Dari gambaran perangkaan tersebut di atas, sisi Pendapatan Daerah direncanakan apabila dibandingkan dengan sisi Belanja Daerah yang direncanakan, maka Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami defisit anggaran sebesar Rp322. 415.450.632,66.

    “Demikian gambaran umum RAPBD Tahun Anggaran 2026. Terima kasih dan apresiasi atas kerja sama yang terjalin. Semoga proses pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Kediri,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, perwakilan Forkopimda Kota Kediri, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, para asisten serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/kun]

  • Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif untuk memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada periode mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Marwan merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

    “Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025,” kata Marwan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

    Marwan mengatakan angka tersebut patut diapresiasi karena Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.

    Menurutnya, capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.

    Ia menerangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.

    Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas tiga persen.

    Padahal, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.

    “Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” ucap Marwan.

    Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen. Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru.

    Marwan menilai, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.

    Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.

    “Pemberian insentif pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah,” ucapnya.

    Marwan juga menilai realisasi proyek infrastruktur yang tertunda perlu dipercepat, khususnya di sektor yang mempunyai efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.

    Menurut dia, pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.

    “Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir tahun,” ujarnya.

    Ia setuju bahwa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025 bukan hal mudah. Namun, menurutnya, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut bukanlah mimpi.

    Marwan mencontohkan kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.

    “Namun, yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Menkeu Segera Tanya Istana soal Wacana Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa segera mendiskusikan dengan Istana Kepresidenan terkait wacana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

    Hal itu diungkapkan Purbaya merespons pernyataan, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tentang langkah pemerintah yang sedang mengkaji wacana pemutihan tunggakan iuran jaminan kesehatan nasional.

    “Saya belum dikasih tahu, masih didiskusikan masalahnya, siapa yang bayar bebannya nanti seperti apa, akan didiskusikan lebih lanjut,” terang Purbaya kepada wartawan pada Media Gathering APBN 2026 melalui video conference dari Jakarta, Jumat (10/10/2025). 

    Purbaya pun belum mengetahui asal muasal wacana pemutihan BPJS itu. Akan tetapi, dia memastikan bakal bertemu dengan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk pembicaraan lebih lanjut. 

    Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pemerintah tidak ingin buru-buru mengambil keputusan tanpa memperhitungkan secara matang konsekuensi fiskal maupun teknis dari rencana tersebut.

    “Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Ada rencana seperti itu, tapi mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan. Mohon sabar menunggu,” kata Prasetyo usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

    Adapun usulan itu pertama kali disampaikan kepada publik oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar. 

    “Saya sedang terus berusaha agar tunggakan utang seluruh peserta BPJS ini segera dibebaskan. Jadi tidak dianggap utang lagi. Semoga sukses bulan depan ini. Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru,” ujar Muhaimin, dikutip dari siaran pers, Kamis (1/10/2025). 

    Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat rentan.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menuturkan, wacana pemutihan yang diusulkannya bukan berarti mendorong agar masyarakat lepas tanggung jawab. Dia berharap agar pemutihan bisa memberikan kesempatan baru kepada peserta untuk kembali berkontribusi pada jaminan layanan kesehatan. 

    “Ini bentuk kehadiran negara. Jangan sampai rakyat kecil tidak bisa mengakses layanan kesehatan hanya karena ada tunggakan lama. Setelah masalah tunggakan selesai, kita dorong kesadaran iuran yang baru agar sistem ini bisa berkelanjutan,” ujarnya.

  • Gerindra: APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Gerindra: APBN 2026 Jadi Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Rapat Paripurna ke-5 DPR RI yang diselenggarakan pada Selasa, 23 September 2026, resmi mengesahkan UU APBN 2026 sebagai UU APBN pertama yang dirancang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan postur belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, pendapatan Rp 3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB, APBN ini menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya mendukung postur APBN 2026 yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

    “Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3% sesuai dengan amanat UU. Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio.

    Menurut Budisatrio, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. Agenda-agenda tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. Di saat yang sama, APBN juga diarahkan untuk menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.

    “Pada penerapannya nanti, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal agar setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal. Karena pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik,” jelas Budisatrio.

    Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menekankan bahwa total belanja pemerintah pusat yang akan dinikmati daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp1.376,9 triliun. Anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.

    “Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan desain seperti ini, kita bisa memastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa,” jelas Budisatrio.

     

  • 98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    98 Resolution Network salurkan 1.000 paket sembako ke warga Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Komunitas aktivis 1998 dan alumni Kelompok Cipayung, 98 Resolution Network menyalurkan 1.000 paket sembako kepada sejumlah warga Jakarta sebagai wujud kepedulian menghadapi tantangan ekonomi.

    Juru Bicara 98 Resolution Network Sulaiman Haikal mengatakan aksi penyaluran sembako itu dilakukan sebagai tahap kedua untuk membantu masyarakat Jakarta yang membutuhkan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.

    “Kita tadinya ada situasi warga jaga warga, sekarang menjadi warga peduli warga. Jadi, seluruh warga tidak akan ditinggal sendirian dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi ke depan,” kata Haikal dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Aksi yang dilakukan pada Sabtu (20/9), bertajuk #WargaPeduliWarga itu menyasar warga Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat, dan komunitas driver ojol di daerah Rawamangun, Jakarta Timur.

    Haikal menjelaskan pemberian bantuan itu difasilitasi BUMN PT Adhi Karya dengan total 1.000 paket sembako, yang mana 500 paket disalurkan ke warga Kwitang dan 500 paket untuk mitra ojol. Adapun sembako yang diberikan terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng, gula dan komoditas pangan lainnya.

    Ia menegaskan aksi itu akan terus berjalan selama dibutuhkan, sejalan dengan dorongan Presiden Prabowo yang telah menginstruksikan percepatan penyaluran jaring pengaman sosial melalui Kementerian Sosial.

    Menurutnya, kegiatan ini menjadi pesan terang bagi masyarakat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri menghadapi tantangan ekonomi, karena pemerintah hadir bersama program social safety net yang meringankan beban rakyat.

    Haikal juga menilai banyak warga yang peduli dan bermurah hati tanpa memandang latar belakang kelompok, suku, maupun agama, sehingga solidaritas gotong royong terus hidup untuk membantu rakyat yang membutuhkan.

    “Kegiatan ini juga memberi pesan terang kepada seluruh rakyat bahwa mereka tidak akan dibiarkan sendiri dalam menghadapi tantangan ekonomi,” tegas Haikal mantan Ketua Umum Pijar Indonesia.

    Sementara itu, Koordinator Panitia #WargaPeduliWarga Eli Salomo Sinaga menambahkan program itu menyasar seluruh wilayah Indonesia meskipun kini baru bisa dilaksanakan di Jakarta.

    “Karena kita menghadapi situasi ekonomi yang tidak mudah, artinya ini perlu kehadiran negara dan bukan cuma negara, semua pihak. Baik BUMN, swasta, maupun kelompok-kelompok sosial yang lain,” kata Eli.

    Eli menegaskan prinsip gotong royong akan terus diperluas, dimulai dari Jakarta sebagai tahap awal sebelum menjangkau berbagai wilayah lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.

    Ia memastikan pihaknya siap memfasilitasi proses perluasan mitra gotong royong ke berbagai daerah, agar solidaritas sosial semakin meluas dan mampu menjangkau lebih banyak warga membutuhkan.

    “Kita mulai dulu dari Jakarta, nanti akan meluas di wilayah-wilayah lain karena kita prinsipnya gotong royong,” jelas Eli.

    Pada kesempatan itu hadir perwakilan PT Adhi Karya dan sejumlah pemrakarsa 98 Resolution Network, seperti Haris Rusly Moti, Wahab Talaohu, Supriyanto, Gigih Guntoro, Joehanes Marbun, Urai Zulhendri dan lainnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Ketua Komisi XI Beri 5 Saran Buat Menkeu Purbaya, Singgung Pajak-UMKM

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun, memberikan tanggapan atas pergantian posisi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

    Dia menekankan Menteri Keuangan yang baru memiliki tugas berat untuk segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa minggu terakhir.

    Menurut Misbakhun, agenda prioritas yang harus dijalankan oleh pimpinan baru di Kementerian Keuangan adalah merumuskan kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Ia menilai bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cerminan dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Kami menyambut kepemimpinan baru di Kementerian Keuangan dan menaruh harapan besar. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial-ekonomi di masyarakat,” ujar Misbakhun di Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Misbakhun pun kembali menekankan bahwa usul penurunan tarif PPN dari 11% menjadi 10%, seperti yang pernah ia sampaikan sebelumnya, memang dapat memberi sedikit ruang bagi konsumsi masyarakat, tetapi kebijakan itu sebenarnya belum cukup. Karena itu, ia merekomendasikan lima langkah alternatif yang dinilainya lebih tepat sasaran untuk menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran. Ia menilai, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM. Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik. Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Ia menjelaskan, operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Rekomendasi keempat adalah penguatan jaring pengaman sosial. Misbakhun mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan, karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” tegasnya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Ia menilai kelompok kaya dan sektor sumber daya alam besar harus berkontribusi lebih besar.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian, agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu,” tutupnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    BSU Kemnaker 2025: Panduan Lengkap Syarat dan Cara Cek Penerima – Page 3

    Bantuan Subsidi Upah, atau yang lebih dikenal dengan BSU, merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan subsidi gaji atau upah dalam bentuk uang tunai kepada pekerja dan buruh. Tujuan utama dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh para pekerja, terutama di tengah situasi ekonomi yang dinamis dan kenaikan biaya hidup.

    Pada tahun 2025, besaran BSU yang disalurkan adalah Rp300.000 per bulan untuk jangka waktu dua bulan, sehingga total bantuan yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp600.000. Dana ini dibayarkan secara sekaligus, memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi penerima.

    Program BSU ini merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial yang disiapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelaksanaannya melibatkan kerja sama erat dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berbagai bank penyalur milik pemerintah, memastikan proses penyaluran berjalan lancar dan efisien.

  • Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Ketua Komisi XI minta Menkeu baru segera respons keresahan publik

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, segera merespons dan menjawab keresahan publik yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa pekan terakhir.

    Misbakhun di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa tuntutan publik yang muncul belakangan ini merupakan cermin dari kondisi ekonomi riil yang dihadapi masyarakat, terutama terkait beban biaya hidup dan keadilan dalam kebijakan fiskal.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan merumuskan ulang kebijakan fiskal agar lebih peka terhadap dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, Misbakhun merekomendasikan lima langkah alternatif guna menjawab keresahan publik.

    Pertama, Misbakhun menekankan pentingnya memperkuat subsidi pangan dan energi secara tepat sasaran.

    Menurutnya, subsidi selama ini sering bocor dan tidak sepenuhnya dinikmati kelompok miskin.

    “Subsidi harus jatuh ke tangan yang berhak. Kalau harga beras, minyak goreng, listrik, dan LPG bisa dijaga tetap terjangkau, rakyat kecil akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.

    Kedua, Misbakhun menyoroti perlunya memperluas program padat karya serta memberi insentif kepada UMKM.

    Ia menegaskan penciptaan lapangan kerja baru jauh lebih mendesak daripada sekadar memberi keringanan pajak.

    “UMKM adalah urat nadi ekonomi rakyat. Kalau mereka diberi insentif, tidak hanya daya beli yang terjaga, tapi juga akan tercipta lapangan kerja baru,” jelasnya.

    Ketiga, ia menekankan bahwa pemerintah harus fokus pada stabilisasi harga pangan dengan memperkuat cadangan nasional dan distribusi logistik.

    Menurutnya, lonjakan harga beras yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir harus segera dikendalikan. Operasi pasar dan subsidi ongkos angkut dari daerah surplus ke daerah defisit merupakan langkah yang tidak bisa ditunda.

    Keempat, ia merekomendasikan penguatan jaring pengaman sosial dengan mendorong agar bantuan langsung tunai (BLT) fleksibel kembali diaktifkan.

    Menurutnya, BLT fleksibel karena terbukti efektif saat pandemi COVID-19.

    “BLT yang cepat dan tepat sasaran bisa meredam keresahan sosial. Jangan sampai rakyat menunggu terlalu lama untuk merasakan bantuan,” katanya.

    Terakhir, Misbakhun menekankan perlunya reformasi fiskal progresif agar ruang APBN tetap sehat tanpa membebani rakyat kecil. Menurutnya, kelompok kaya dan sektor sumber daya alam (SDA) besar harus berkontribusi lebih banyak.

    “Dalam situasi ekonomi yang penuh tekanan, prioritas fiskal negara adalah melindungi konsumsi rakyat kecil. Kontribusi lebih besar semestinya datang dari sektor berkapasitas tinggi, bukan dari wong cilik,” katanya.

    Sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun menegaskan pihaknya akan terus mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah di sektor perekonomian agar kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.

    “Masyarakat menunggu kepastian keberpihakan negara. Jika daya beli tetap terjaga, keresahan sosial bisa diredam, dan ekonomi pun stabil. Itulah makna dari pesan Bapak Presiden: ben wong cilik iso gemuyu (agar rakyat kecil bisa tertawa),” ujarnya.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.