Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Setoran cukai di Bali tembus Rp432,90 miliar didorong pariwisata

    Setoran cukai di Bali tembus Rp432,90 miliar didorong pariwisata

    Denpasar (ANTARA) –

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali dan Nusa Tenggara mencatat setoran cukai di Pulau Dewata tembus Rp432,90 miliar selama Januari-Mei 2025 karena didorong pertumbuhan positif sektor pariwisata.

    “Peningkatan penerimaan itu didorong peningkatan produksi minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA),” kata Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Bali dan Nusa Tenggara Hari Murdiyanto di Denpasar, Selasa.

    Capaian cukai tersebut meningkat hampir 10 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Realisasi itu juga baru tercapai hampir 32 persen dari target Rp1,35 triliun.

    Ada pun pendapatan dari cukai tersebut paling besar dikontribusikan oleh penerimaan cukai MMEA sebesar Rp424,58 miliar atau naik 10,34 persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp384 miliar.

    Sisanya, adalah cukai hasil tembakau mencapai Rp6,5 miliar atau turun dari realisasi tahun lalu mencapai Rp8,35 miliar dan cukai lainnya mencapai Rp1,81 miliar.

    Bea Cukai mencatat produksi MMEA meningkat 6,52 persen per Mei 2025, dengan komposisi paling besar alkohol golongan C sebesar 52 persen, sisanya golongan A sebanyak 19,87 persen dan golongan B sebanyak 28 persen.

    Sementara itu, kinerja bea masuk di Bali mencapai Rp54,26 miliar atau terkontraksi dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp65,74 miliar.

    Kontraksi itu salah satunya disebabkan jumlah nilai impor yang turun akibat penghentian impor beras untuk mendukung swasembada pangan.

    Apabila gabung setoran bea dan cukai itu mencapai Rp487,16 miliar atau sudah terealisasi hampir 33 persen dari target sebesar Rp1,47 triliun.

    Realisasi bea dan cukai itu juga tumbuh 5,89 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya mencapai Rp460 miliar.

    Secara umum, penerimaan perpajakan di Bali hingga Mei 2025 mencapai Rp6,75 triliun, sebesar Rp6,27 triliun di antaranya adalah penerimaan pajak dan sisanya adalah kepabeanan dan cukai sebesar Rp487,16 miliar.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Menkeu: Kinerja sektor utama sisi produksi bikin optimisme ekonomi RI

    Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kinerja sektor utama dari sisi produksi memberikan alasan optimisme terhadap ekonomi Indonesia.

    “Industri pengolahan yang menjelaskan 19,25 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional masih mampu tumbuh sehat di 4,55 persen year on year/yoy (pada triwulan I-2025), terutama didukung oleh manufaktur sektor hilirisasi,” ucapnya dalam Sidang Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, sektor perdagangan yang berkontribusi 13,22 persen terhadap total PDB tumbuh 5,03 persen.

    Kemudian juga sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan tumbuh sangat tinggi sebesar 10,52 persen.

    Kinerja sektor pertanian didukung peningkatan produktivitas seiring adanya langkah penyederhanaan aturan distribusi pupuk bersubsidi.

    Melalui deregulasi tersebut, lanjutnya, pemerintah menjamin petani untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan periode tanam.

    Produksi beras melonjak tinggi ke level 19,09 juta ton pada periode Januari-Juni 2025, lebih tinggi secara yoy dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 16,86 juta ton. Hal itu berarti produk beras meningkat 13,2 persen.

    Lebih lanjut, produksi beras nasional tercatat sebagai tertinggi dalam tujuh tahun terakhir, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara produktif di kawasan ASEAN.

    Adapun pada tahun 2024, Indonesia harus melakukan langkah pengamanan melalui impor beras dalam menghadapi El Nino.

    Dengan peningkatan produksi stok beras Perum Bulog per pekan ketiga Juni 2025 telah, kata Menkeu, mencapai 4,17 juta ton beras, atau yang tertinggi sejak Bulog didirikan pada lima dekade yang lalu.

    “Capaian ini memperkuat optimisme bahwa swasembada beras sebagai bagian penting dari program ketahanan pangan telah berjalan sesuai dengan harapan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dalam kesempatan tersebut, dia turut mendorong peningkatan perekonomian domestik.

    Momentum tren perbaikan hingga akhir semester tahun 2025 diminta harus terus dijaga, mulai dari inflasi tercatat 1,9 persen pada Juni atau yang terendah di antara G20 dan ASEAN, nilai tukar rupiah membaik signifikan pasar sempat menyentuh angka Rp16.943 per dolar Amerika Serikat (AS) pada 10 April 2025 dan kembali ke kisaran Rp16.200 per dolar AS di akhir semester I.

    Menurut dia, kinerja ekonomi domestik tetap kondusif dan harus terus dijaga melalui kebijakan dan sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan baik di pusat dan daerah.

    Kebijakan harus tetap responsif karena kondisi situasi yang dihadapi akan terus dinamis dan tidak predictable.

    “Pemerintah berupaya agar tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terus dijaga hingga akhir tahun 2025,” kata Menkeu.

    Di sisi lain, Sri Mulyani menerangkan pula bahwa pemerintah terus mewaspadai perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 yang masih terus dihantui ketidakpastian.

    Saat ini, tatanan dunia bergeser dinyatakan memasuki era multi polar. Fragmentasi geopolitik dan peningkatan rivalitas antarnegara mengikis semangat globalisasi dan kerja sama multilateral, digantikan dengan semangat proteksionisme serta orientasi nasionalistik yang mengedepankan My Country First.

    Eskalasi konflik geopolitik juga telah pecah menjadi peperangan militer, sehingga menjadi penghalang utama dari pemulihan aktivitas ekonomi, menghambat arus perdagangan dan investasi, serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan.

    Pertumbuhan global telah direvisi dan makin melemah, seperti proyeksi Bank Dunia pada Juni 2025 hanya 2,3 persen, dan perkiraan International Monetary Fund (IMF) pada April 2025 sebesar 2,8 persen

    Ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, hingga Eropa turut mengalami revisi pertumbuhan ke bawah.

    Tekanan global diperburuk dengan volatilitas harga komoditas, nilai tukar, dan suku bunga yang tetap tertahan tinggi. Situasi perekonomian global yang terus mengalami tekanan berimbas pula terhadap perekonomian dalam negeri.

    Tercatat, ekonomi Indonesia di triwulan I-2025 mengalami pertumbuhan 4,87 persen yoy berkat topangan kontribusi konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,89 persen, dan ekspor 6,78 persen yoy karena dukungan ekspor produk hilirisasi.

    Konsumsi pemerintah di kuartal I terkontraksi 1,38 persen akibat pengaruh belanja pemerintah pada triwulan I-2024 yang sangat tinggi untuk memitigasi El Nino maupun mendukung pelaksanaan Pemilu.

    Pemerintah baru juga mengalami langkah-langkah penyesuaian melalui langkah efisiensi dan keberadaan kementerian/lembaga baru terbentuk.

    “Dari sisi investasi, triwulan I Indonesia hanya tumbuh 2,12 persen year on year. Hal ini merupakan pertumbuhan yang cukup rendah mencerminkan ketidakpastian global dan juga ketidakpastian dari sisi confidence pelaku ekonomi untuk bisa melakukan tindakan investasi,” ujar Sri Mulyani.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Bongkar Ada yang Tak Suka RI Swasembada Pangan, Siapa?

    Mentan Amran Bongkar Ada yang Tak Suka RI Swasembada Pangan, Siapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku ada pihak yang tidak senang jika Indonesia bisa swasembada pangan. Adapun menurutnya, pihak yang tidak senang dengan swasembada pangan yakni pihak importir.

    “Ada pihak yang tidak senang jika kita swasembada pangan, yakni importir. Mereka sudah bangun gudang puluhan tahun, sudah bangun infrastruktur, sudah punya langganan, sudah punya kapal, dan pegawai,” kata Amran saat memberikan paparannya di acara Hari Krida Pertanian di Gedung Kementerian Pertanian, Senin (30/6/2025).

    Amran menambahkan bahwa mereka tidak senang Indonesia swasembada pangan yakni karena potensi keuntungan yang didapat bisa berkurang drastis.

    “Tentu mereka tidak senang, karena kalau sekarang bisa untung triliunan dalan satu hingga dua bulan, sedangkan nanti ketika sudah bisa swasembada pangan, mereka tidak bisa meraup keuntungan besar lagi,” tambahnya.

    Menurutnya, ada importir yang juga bermain curang dalam pasokan beras. Namun yang utama, banyak negara luar yang tidak suka Indonesia swasembada pangan karena Indonesia tak lagi menjadi importir terbesar.

    “Tidak ada satupun negara luar yang ingin Indonesia swasembada pangan, terutama beras, karena jika Indonesia lakukan ini, harga pangan bisa turun drastis, karena Indonesia tak lagi impor beras hingga 7 juta ton,” ujarnya.

    Amran pun berterima kasih kepada para penyuluh, petani, dan kepala dinas yang dapat mengurangi impor dan membuat harga pangan global turun.

    “Para petani, penyuluh, kepala dinas, kalian pahlawan pangan kita, berkat kalian, harga pangan global bisa tertekan. Bapak Presiden (Prabowo) pun berterima kasih kepada bapak-bapak,” pungkasnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Krisis Beras di Jepang Mulai Mereda

    Krisis Beras di Jepang Mulai Mereda

    Jakarta –

    Krisis beras yang melanda Jepang selama berbulan-bulan akhirnya mereda. Hal ini terjadi usai pemerintah Jepang menggelontorkan pasokan beras pemerintah hingga pengecer yang melalukan impor beras.

    Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Jepang, harga rata-rata beras seberat lima kilogram telah turun menjadi 3.920 yen atau setara US$27,03 (Rp 440.589, dengan asumsi kurs Rp 16.300) pada 15 Juni lalu. Ini pertama kalinya harga beras di Jepang berada di bawah level 4.000 yen sejak awal Maret lalu.

    Penurunan harga beras ini juga menandai keberhasilan pemerintah Jepang dalam menurunkan target yang ditetapkan. Perdana Menteri Shigeru Ishiba berjanji untuk menurunkan harga. Dia pun menargetkan harga beras dapat turun menjadi 3.000 yen.

    “Harga beras seharusnya berada di kisaran 3.000 yen,” kata Ishiba dikutip dari CNBC International, Jumat (27/6/2025).

    Krisis beras di Jepang telah terjadi selama berbulan-bulan sehingga menyebabkan melonjaknya harga dan kelangkaan di supermarket. Harga beras di Jepang naik tajam pada paruh kedua tahun 2024 akibat panen yang buruk pada tahun 2023 dan permintaan yang sangat besar dari wisatawan. Terus, meningkat lebih lanjut pada paruh pertama tahun ini.

    Kondisi tersebut mereda usai Pemerintah Jepang menggelontorkan cadangan beras pemerintah serta pengecer mengimpor beras dari Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan.

    Pada bulan April, Jepang mengimpor beras dari Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak tahun 1999. Perusahaan ekspor makanan Korea Selatan The O Global juga dilaporkan telah menandatangani perjanjian pada bulan Mei untuk mengekspor 200 ton beras Korea Selatan guna membantu mengatasi kekurangan pasokan di Jepang. Kontrak tersebut merupakan volume beras terbesar yang pernah diekspor oleh perusahaan swasta Korea Selatan ke Jepang.

    Kendati begitu, harga beras di sana masih tinggi. Asosiasi Supermarket Nasional Jepang mengatakan bahwa kekurangan di Jepang tampaknya penyaluran beras belum merata karena masih terjadi kelangkaan.

    “Tidak ada beras dengan harga terjangkau. Banyak toko tampaknya tidak menjual beras dengan harga murah,” kata Asosiasi Supermarket Nasional Jepang.

    (rea/rrd)

  • Sudaryono: HKTI Bukan Lagi Sekadar Advokasi, Siap Kawal Program Pemerintah – Page 3

    Sudaryono: HKTI Bukan Lagi Sekadar Advokasi, Siap Kawal Program Pemerintah – Page 3

    Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meyakini, Indonesia bisa mencapai target ketahanan pangan dalam satu rantai komando. Keyakinan itu muncul setelah dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2025-2030.

    Sudaryono mengatakan, pasca era reformasi, belum ada satupun Ketua Umum HKTI yang merupakan pejabat negara setingkat wakil menteri.

    “Ini adalah yang pertama. Saya yakin dan percaya dengan keaktifan rekan-rekan di HKTI, ditambah juga keaktifan birokrasi di Kementerian Pertanian, termasuk kami yang didaulat sebagai Ketua Umum, di sisi lain juga adalah Wakil Menteri, saya merasa ini nambah pasukan,” ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (25/6/2026).

    Ia lantas berkomitmen, HKTI bersama Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, hingga pelaku pertanian bakal berjalan beriringan untuk mengejar target swasembada pangan.

    “Itu artinya ketambahan pasukan dalam satu rantai komando. Bukan beda komando, ini satu rantai komando. Satu ketua, satu policy, satu kebijakan, satu perintah, satu surat edaran,” ungkap dia.

    “Insya Allah dengan begini yang menjadi keinginan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, bapak Prabowo Subianto bisa kita capai. Swasembada pangan, ketahanan pangan, dan kedaulatan pangan bagi bangsa kita,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Sudaryono pun berkomitmen untuk meningkatkan tarif hidup dari para petani. Seraya mendongkrak produktivitas pertanian nasional, sehingga Indonesia tak lagi bergantung pada impor beras dan komoditas pangan lainnya.

    “Tidak perlu impor. Yang baik kalau bisa kita ekspor, dan seterusnya. Dengan memperhatikan tentu saja kesejahteraan petani menjadi unsur penting dalam perjuangan ini,” pungkas Sudaryono.

     

  • Impor beras versus pengadaan domestik

    Impor beras versus pengadaan domestik

    Petani memasukkan gabah ke dalam karung usai panen di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (5/6/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/bar

    Impor beras versus pengadaan domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 15 Juni 2025 – 15:29 WIB

    Elshinta.com – Jika mau jujur, baru di zaman pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, para menteri atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap produksi, pengadaan dan distribusi pangan utamanya beras, bisa bergerak satu irama dan tujuan yang sama dalam memenuhi kebutuhan beras dari dalam negeri.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan Badan Urusan Logistik, BPS satu kata, tidak ada impor beras tahun 2025 dan pengadaan beras bulog hanya dilakukan melalui penyerapan hasil panen petani.

    Menteri Pertanian dan Dirut Bulog beserta jajaran all out menyukseskan serapan gabah saat puncak panen 2025. Pemerintah melalui Keputusan Kepala Bapanas No 14/2025, memberlakukan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500/kg tanpa syarat kualitas dan rafraksi.

    Inilah salah satu bentuk konkret kehadiran dan keberpihakan pemerintah terhadap petani di lapangan. Selama 20 tahun terakhir ini, pemerintah lebih banyak berbisnis dengan petani, melalui importasi beras dan menjualnya di dalam negeri.

    Paling tidak dalam dua puluh tahun ini dalam hal ini 10 tahun pemerintahan SBY dan 10 tahun pemerintahan Jokowi, pemerintah berbisnis dengan rakyatnya.

    Berbagai argumen dikemukakan antara lain produksi beras dalam negeri tidak mencukupi, cadangan beras untuk operasi pasar sangat terbatas, gejolak harga beras medium di pasaran, antisipasi terjadinya bencana, dengan berbagai data dan informasi pendukungnya.

    Data BPS, data dan informasi harga beras medium di pasaran, prediksi musim kemarau akan berdampak terhadap penurunan produksi padi.

    Pemerintah perlu stok beras untuk mitigasi kalau terjadi bencana. Opini media cetak maupun elektronik serta diskursus untuk membangun ketakutan akan pasokan beras dalam negeri terus didengungkan.

    Patut diduga selama dua puluh tahun tersebut, ada aktor intelektual dan para pemburu rente yang bermain dalam impor beras. Penggiringan opini tentang perlunya impor beras inilah yang akhirnya digunakan sebagai salah satu argumen pemerintah untuk melakukan impor beras.

    Kementerian yang bertanggung jawab terhadap monitoring harga dan cadangan beras bukannya meyakinkan pemerintah, tetapi cenderung tidak melakukan penguatan bahwa produksi padi dalam negeri mencukupi. Ultimate goalnya adalah impor beras. Pertanyaan fundamentalnya, mengapa ini terus terjadi dalam waktu lama dan rakyat utamanya petani terus dikorbankan?

     

    Politik dan bisnis

    Mengapa impor beras berlangsung lebih dari 20 tahun? Patut diduga banyaknya kepentingan yang bermain merupakan jawaban konkretnya.

    Negara produsen beras tentu menjadi magnet bagi para pemburu rente untuk mengeruk keuntungan yang sangat dahsyat.

    Sebagai ilustrasi, harga beras medium poles per 18 Mei 2025 mencapai Rp 62 500 per 5 kilogram (Rp12500/kg), sementara harga beras 5 persen broken bervariasi antara 500-550 dolar AS per ton di pasar internasional (dengan kurs 18 Mei 2025 Rp16488,59/dolar AS), maka harga beras impor per kilogram antara Rp8244-Rp9068.

    Terdapat selisih harga antara Rp3432-Rp4256 per kg dibandingkan harga beras medium domestik.

    Jika impor dilakukan sebanyak 2,25 juta ton, maka terdapat selisih harga antara Rp7699-Rp9576 triliun, suatu angka yang menggiurkan bagi banyak orang, tanpa berfikir dampak buruknya bagi petani dan ketahanan produksi nasional.

    Perbandingan tersebut makin lebih dahsyat, karena beras pecah 5 persen termasuk beras premium. Tentu harganya lebih tinggi dan menguntungkan bagi importir.

    Bukti bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras pada 2025. Patut diduga, ada konspirasi antara pemburu rente dan pedagang beras di Vietnam atau Thailand.

    Fenomena ini menunjukkan kepada semua, bahwa impor beras lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Manfaat itu lebih dinikmati para pemburu rente yang tega mengorbankan petani sebagai pilar penyedia pangan negara.

    Keuntungan yang sangat dahsyat tersebut menjadikan banyak pihak berminat untuk melanggengkan impor beras.

    Itulah sebabnya, ketika jelang musim kemarau diskursus tentang kekeringan, el nino, gagal panen, puso dan harga beras medium naik menjadi topik aktual yang mengemuka di media masa.

     

    Importasi beras

    Kebijakan yang kurang berpihak pada petani mengutamakan importasi beras dibandingkan memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri secara kasat mata dan apriori merupakan bentuk konkretnya.

    Sebagai contoh kasus, bangsa ini mungkin bisa belajar dari situasi yang terjadi pada tahun 2018 dimana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 2,25 juta ton di luar beras khusus.

    Padahal pada tahun tersebut, produksi padi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah. FAO melaporkan Indonesia memproduksi 56,54 Juta ton GKG (setara 33,94 juta ton).

    Tahun 2018 merupakan puncak produksi karena kinerja Upaya Khusus (UPSUS) bekerja sama dengan MABES Angkatan Darat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai titik kulminasinya.

    Semua bergerak dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. Saat itu salah satu Penulis menjabat sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan melihat dari citra satelit SPOT 5 maupun LANDSAT tutupan lahan didominasi oleh padi.

    Data dan Informasi ini tervalidasi di lapangan, sehingga saat itu penulis dengan percaya diri menjelaskan di depan DPR dalam hal ini Komisi IV sebagai mitra kerja.

    Sayang, meskipun DPR sudah yakin, tetapi Pemerintah tetap mengimpor beras medium 2,25 juta ton. Ironis memang, tetapi itulah realitanya yang harus dihadapi.

    Sebagai insan yang berkecimpung dengan petani untuk berproduksi, sakit rasanya dan sesak dada ini. Tapi apalah daya, pengambil kebijakan memutuskan untuk mengimpor beras. Importasi saat itu diputuskan sepihak, karena Menteri Pertanian saat itu tidak setuju.

    Dari situasi ini, paling tidak ada tiga implikasi yang harus diderita petani Indonesia yakni (i) harga gabah di tingkat petani anjlok saat panen raya; (ii) volume pembelian gabah petani oleh Bulog rendah; (iii) stok beras dalam negeri berlebih, sehingga beras Bulog yang disimpan terlalu lama mengalami penurunan mutu dan tidak layak dikonsumsi.

    Untuk memperkuat argumen impor beras, sejak awal dilakukan koreksi luas baku lahan sawah. Meskipun di lapangan banyak ditemukan ketidakakuratannya, tetapi luas baku lahan sawah BPN (2018) yang dipakai pemerintah saat itu untuk menentukan produksi, kecukupan beras, dan impor.

    Ada Kabupaten di Sumatra Selatan areal sawahnya hilang 6000 hektare lebih. Bahkan Jawa Timur waktu itu data luas sawahnya meningkat 300.000 hektare, suatu hal yang tidak masuk logika akal sehat. Selain tidak ada cetak sawah baru, juga alih fungsi lahan sawah untuk non sawah terus meningkat.

    Pemerintah saat Itu, melalui BPN dan atas masukan data dari BIG, Lapan, BPS, dan Bappenas memutuskan angka 7.105.145 hektare dari semula angka BPN (2013) 7.750.999 hektare.

    Provinsi dan Kabupaten/Kota saat itu mengajukan protes karena tidak sesuai kondisi lapangan. Akhirnya pada 2019 luas baku sawah yang tervalidasi oleh BPN menjadi 7,46 juta hektare.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa data luas sawah baku rawan “digoreng” demi kepentingan pihak tertentu utamanya yang menginginkan impor beras secara berkelanjutan.

    Bukti lain bahwa kebijakan impor beras sarat dengan muatan kepentingan terlihat dari harga beras yang turun saat Indonesia tidak mengimpor beras tahun 2025.

    Walaupun, situasi dibuat heboh dengan data keluar masuk beras di Pasar Tjipinang yang diungkapkan oleh Mentan yang menyebabkan harga beras ada kenaikan walaupun Mentan juga mengumumkan bahwa stok beras 4 juta ton. Disinyalir ada permainan mafia beras.

    Pertanyaannya, bagaimana memutus jalur dan mafia lingkaran setan impor beras yang selama ini terus terjadi dan bahkan semakin merajalela?

    Diperlukan satu komando dalam pengadaan gabah dalam negeri dengan segala risikonya merupakan solusi mendasarnya.

    Serap gabah petani

    Keputusan fundamental untuk menyerap gabah petani at all cost merupakan keputusan satu komando yang perlu diapresiasi, karena tingkat ketidakpastian iklim sangat tinggi sebagai dampak perubahan iklim.

    Tentu ada risiko yang harus diambil pemerintah. Itu sangat wajar, begitulah bentuk konkret di lapangan bahwa Pemerintah hadir dan tidak membiarkan petani berjuang sendiri dipermainkan tengkulak.

    Faktanya, pemerintah mampu menyerap gabah secara maksimal, dan hampir tidak terdengar harga gabah anjlok di lapangan.

    Kalaupun Pemerintah dalam hal ini Bulog merugi sedikit, itu sangat wajar, karena selama 20 tahun lebih pemerintah menikmati keuntungan dari impor beras yang menyengsarakan petani.

    Mitigasi risiko Bulog harus dilakukan agar tidak mengalami kerugian lebih besar. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, Bulog membeli gabah kering panen atau gabah kering giling dan dikeringkan sampai kadar air kering simpan, sehingga mutunya tidak akan turun sekalipun disimpan dalam waktu satu tahun.

    Bulog harus memaksimalkan silo silo yang dimiliki, sehingga kapasitas simpan gabah Bulog lebih besar. Secara bertahap Bulog harus menyerap langsung dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau kelompok tani (Poktan) agar harga beli Bulog dinikmati langsung petani bukan oleh pihak ketiga.

    Pengadaan penggilingan padi moderen yang mampu menghasilkan 6 derivat gabah, memungkinkan nilai tambah yang diperoleh Bulog lebih baik.

    Mengapa selama ini Bulog hanya menghasilkan beras, padahal Wilmar Padi Nusantara mampu menghasilkan menir, bekatul, sekam, oil rice brand dan masih banyak lagi, sehingga pendapatannya lebih baik dan bisa di share ke petani.

    Ingat rata rata lahan garapan petani hanya 0,3 hektare, sehingga tanpa ada tambahan pendapatan lain dari harga gabah, maka dipastikan petani akan sulit mencapai kesejahteraan hidup.

    *) Gatot Irianto adalah Analis Kebijakan Ahli Utama, Kementan; Muhrizal Sarwani adalah Peneliti/Analis Asosiasi Peneliti Pertanian Indonesia (APPERTANI); dan Destika Cahyana adalah Peneliti BRIN.

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Bukan Lagi Swasembada, Tapi Sudah Mencapai Kedaulatan Pangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia mencatat sejarah baru dalam sektor pertanian. Untuk pertama kalinya, Stok cadangan beras pemerintah (CBP) menembus 4 juta ton, menjadikannya capaian tertinggi sepanjang sejarah.

    Prestasi ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, serta keberhasilan berbagai program strategis Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produktivitas petani.

    Dalam setiap kesempatan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai Indonesia bukan lagi swasembada, tapi sudah mencapai kedaulatan.

    Amran menyebut lonjakan stok beras menjadi bukti nyata ketahanan pangan nasional yang kuat, sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia memainkan peran lebih besar dalam sistem pangan global.

    Menurut Amran, banyak negara yang mengalami tekanan pangan. Sementara itu, Indonesia justru mencatatkan peningkatan produksi dan stok secara signifikan.

    “Kita tidak lagi hanya bicara swasembada, tapi sudah bicara kedaulatan. Dengan angka serapan seperti ini, Indonesia secara tidak langsung siap mengambil peran lebih besar dalam sistem pangan dunia,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Jumat (13/6/2025).

    Capaian ini mendapat apresiasi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, yang menyampaikan kebanggaannya usai bertemu Menteri Pertanian di Jakarta. Denny menilai, surplus beras ini bukan hanya menjadi pencapaian nasional, tetapi juga mengubah arah diplomasi Indonesia di luar negeri.

    “Tahun lalu saya pertama dikunjungi Bapak Menteri Pertanian di Vietnam, sempat membicarakan rencana impor beras. Tapi tahun ini saya sangat surprise, beliau mengatakan kita sudah surplus beras sampai 4 juta ton, bahkan terbesar dalam sejarah Indonesia dalam waktu sangat singkat. Kami di luar negeri yang tadinya membantu pengadaan impor, sekarang justru mulai melirik pasar ekspor. Ini sangat membanggakan,” ujar Denny Abdi.

  • Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pelaku manipulasi data stok beras akan diproses secara hukum. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang mempermainkan nasib petani dan mengacaukan ketersediaan pangan nasional demi kepentingan tertentu.

    “Saat ini sementara diproses oleh Satgas Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Mentan Amran pada Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, terdapat oknum yang dengan sengaja mengubah data seolah-olah pasokan beras dalam negeri tidak mencukupi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa data tersebut dimanipulasi.

    “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” tegasnya.

    Meski pelaku telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Satgas Pangan, Amran menolak memberikan kelonggaran.

    Ia menjelaskan bahwa jika manipulasi seperti ini dibiarkan, maka keputusan impor beras akan diambil padahal stok dalam negeri mencukupi. Hal ini sangat merugikan petani yang telah bekerja keras.

    “Kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani,” kata Mentan.

    Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen besar dalam memperkuat sektor pertanian. Ini dilakukan melalui program subsidi pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani.

    “Bapak Presiden telah memberi kemudahan bagi pertanian, bantuan pupuk, memberi harga yang baik. Jadi jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani,” tutupnya.

    Amran menegaskan, dengan petani yang kuat dan produktif, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

  • Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Pengamat Sebut RI Sulit Ekspor Beras, Mengapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai Indonesia memiliki tantangan dalam mengekspor beras konsumsi ke luar negeri, salah satunya lantaran harga beras dalam negeri yang lebih mahal di pasar dunia.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan harga beras Indonesia lebih mahal dari harga beras di pasar dunia, kecuali jika negara lain tetap ingin mengimpor beras Indonesia dengan harga yang tinggi.

    “Saya belum menghitung [berapa mahalnya beras Indonesia dari harga beras di pasar dunia], sepertinya antara 1,7 hingga 1,8 kali dari harga beras dunia alias hampir dua kali lebih mahal. Tidak mudah kita mengekspor [beras],” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (3/6/2025).

    Selain itu, Khudori menuturkan bahwa kualitas beras yang dikelola Perum Bulog merupakan beras kualitas medium. “Beras kualitas rendah yang relatif tidak dikenal di pasar dunia,” ujarnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga harus memastikan produksi beras dalam negeri aman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sebelum memutuskan ekspor beras ke luar negeri.

    Jika menengok data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia berpotensi mencapai 21,76 juta ton pada Januari—Juli 2025. Angkanya naik 14,93% dibandingkan Januari—Juli 2024 yang hanya mencapai 18,93 juta ton beras.

    Menurutnya, Indonesia berpotensi mencatatkan surplus beras sepanjang Januari—Juli 2025. Namun, dia mewanti-wanti volume surplus apakah akan bertahan sampai akhir tahun. Pasalnya, dinamika produksi masih dinamis ke depan.

    Khudori mengingatkan bahwa saat ini belum bisa dipastikan apakah ke depan segala sesuatunya aman, termasuk stok beras, sehingga produksi beras cukup untuk memenuhi konsumsi.

    Selain itu, sambung dia, produksi beras dalam negeri tahun lalu jika dikurangi dengan konsumsi mengalami angka defisit, atau pertama kali terjadi dalam 8 tahun terakhir.

    “Kapan kita bisa memperkirakan produksi aman? Sekitar akhir September atau Oktober. Kenapa? Karena pada saat itu produksi beras sudah mencapai 80–85% dari produksi setahun,” terangnya.

    Kendati demikian, Khudori menuturkan bahwa Indonesia setiap tahun bahkan sejak dahulu mengekspor beras, terutama beras khusus, seperti beras organik dan beras aromatik. Namun, volume ekspor beras tersebut tidaklah besar alias hanya ribuan ton saja.

    “Kenapa? Karena memang produksi beras-beras khusus itu tidak besar. Beras-beras khusus seperti ini harganya mestinya baik, yang mengekspor adalah swasta,” ujarnya.

    Sebelumnya, Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan nilai ekspor beras Indonesia hanya mencapai US$175,4 atau sekitar Rp2.859.081 (asumsi kurs Rp16.300 per dolar AS) pada April 2025.

    BPS mengungkap Indonesia hanya mengekspor 60 kilogram beras dengan tujuan Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda.

    “Jadi nilai ekspor beras pada April 2025 itu adalah sebesar US$175,4 dan volume ekspor beras pada April 2025 ini adalah 60 kilogram, jadi kecil sekali ya, dengan tujuan ekspor berasnya adalah Uni Emirates Arab, Malaysia dan Belanda,” kata Pudji dalam rilis BRS, Senin (2/6/2025).

    Di sisi lain, data BPS menunjukkan impor beras justru mencapai 119.100 ton pada Januari—April 2025. Menurut HS 8 digit, Indonesia paling banyak mendatangkan komoditas beras dengan HS 10063099 atau semi-milled or wholly milled rice (beras setengah giling atau seluruhnya digiling) mencatatkan volume impor sebesar 69.750 ton dengan share 58,56%.

    Diikuti komoditas beras dengan HS 10064090 atau broken rice, other than of a kind used for animal feed (beras patah, selain dari jenis yang digunakan untuk pakan ternak) mencatatkan volume 48.550 ton dengan share 40,76%.

    Indonesia juga mendatangkan beras dari jenis HS 10063050 atau beras basmati, beras setengah digiling atau sepenuhnya digiling, baik dipoles atau diglasir atau tidak (basmati rice, semi milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed) dengan volume impor beras mencapai 740 ton dan share 0,62%. Serta, HS lainnya adalah 60 ton beras atau share 0,05%.

    Tercatat, impor beras Indonesia utamanya berasal dari Thailand dengan volume 30.230 ton atau mencapai 25,39% dari total impor beras pada Januari—April 2025. Diikuti beras dari India yang mencapai 26.780 ton, Vietnam 25.050 ton, Myanmar 18.640 ton, dan Pakistan 18.380 ton. 

  • Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Jelajah Daulat Pangan 2025: Karawang Dorong Petani Tanam Tiga Kali Setahun Kejar Produksi 1,45 Juta Ton

    Bisnis.com, KARAWANG — Dinas Pertanian Ketahanan Pangan (DPKP) Karawang mendorong petani melakukan tiga kali tanam padi selama setahun. Ini sebagai upaya meningkatkan target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen tahun ini.

    Ketua Tim Hortikultura DPKP Karawang Asep Saprudin menuturkan, produksi gabah kering panen di Kabupaten Karawang mencapai 1,2 juta ton pada 2024 lalu.

    Menurutnya, program tiga kali tanam juga sebagai upaya untuk ketahanan pangan. Apalagi, pemerintah pusat sudah menghentikan impor beras untuk 2025. Semula, periode tanam padi hanya dilakukan dua kali dalam setahun.

    “Jadi dituntut lahan itu semaksimal mungkin untuk produksi. Kemudian kita tidak impor akhirnya. Nah, yang tadinya kita tanam dua kali jadi tiga kali. Jadi ada program kita tanam tiga kali [tanam],” ucap Asep kepada Bisnis saat ditemui di kantornya, Senin (2/6/2025).

    Dia menuturkan, untuk mendorong program tiga kali tanam dan mencapai target produksi 1.452.000 ton gabah kering panen, pihaknya memberikan sejumlah dukungan kepada para petani.

    Adapun dukungan itu seperti pemberian alat dan mesin pertanian (alsintan), perbaikan saluran irigasi, hingga bantuan benih. Selain itu, program tiga kali tanam juga didukung oleh distribusi pupuk subsidi yang kini syarat penyalurannya lebih sederhana.

    Asep menyebut, penebusan pupuk subsidi ini tidak lagi memerlukan kartu tani, melainkan cukup menunjukkan KTP yang sah.

    “Petani sudah tidak pusing lagi untuk mencari pupuk. Karena si kiosnya itu untuk petani untuk menembus ke pupuknya itu sudah dekat,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, program tiga kali tanam diklaim tak melulu soal padi. Dia mengatakan, pihaknya memberi opsi kepada petani untuk penanaman sayuran.

    Dengan begitu, lahan bisa dimanfaatkan secara optimal dan memutus hama. Menurut Asep, menanam pada lahan pada periode ketiga mampu menjaga unsur hara pada tanah.

    Unsur hara merupakan nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman mendapatkan unsur hara dari lingkungan sekitarnya, seperti tanah, air, dan udara.  

    “Karena kalau kita menanam kontinu seperti itu, unsur hara yang ada itu akan terserap oleh tanaman padinya,” ucap Asep.

    Dia pun mengaku pihaknya kerap memberikan penyuluhan kepada petani terkait program tiga kali tanam tersebut. Bahkan, kata Asep, penyuluhan dilaksanakan satu pekan sekali.

    Stok Beras Melimpah

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025.

    Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi melakukan impor beras pada tahun ini. Dia menyebut kondisi saat ini berbeda dengan tahun lalu. Saat itu, Indonesia harus mengimpor 3,8 juta ton beras pada 2024 namun kini Indonesia tak akan lagi mengimpor beras hingga 2026 mendatang.

    “Kita sebentar kita sudah nggak ada impor beras, tahun lalu impor 3,8 [juta ton beras], tahun ini, bulan ini sudah 3,9 [juta ton beras]. Karena makan itu paling mendasar,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).