Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Indonesia Tak Impor Beras pada 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Indonesia Tak Impor Beras pada 2025, Ini Alasannya – Page 3

    Ini mengacu pada data proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari-September ditambah rata-rata produksi Oktober-Desember dalam 3 tahun terakhir.

    “Khusus untuk beras, ini tergantung produksi nasional dalam 3-4 bulan terakhir ke depan. Tapi kalau dari proyeksi dan dibuat rata-rata memang angkanya bisa 33,52 juta ton setara beras. Itu kalau kita 3 sampai 4 bulan terakhir menggunakan rata-rata produksi 3 tahun terakhir. Jadi kita tidak perlu impor beras,” beber dia.

    Harga Beras Stabil

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meninjau langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Rabu (20/8/2025).

    Tinjauan dilakukan di Pasar Induk Rau dan salah satu minimarket di Kota Serang. Untuk memonitor langsung pelaksanaan distribusi beras SPHP di lapangan, khususnya melalui pedagang eceran di pasar dan melalui ritel modern.

    “Harga beras tadi relatif stabil, dan salah satu faktor utamanya adalah intervensi beras SPHP dari Bulog, yang dijual Rp 12.000 per kg atau Rp 60.000 per paket 5 kg. Itu membuat harga di bawah HET (harga eceran tertinggi) dan lebih terjangkau masyarakat,” ungkapnya.

     

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dapat tercapai pada tahun ini.

    Dia menjelaskan bahwa momentum HUT ke-80 RI menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.

    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.

    Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada waktu bersamaan, Nilai Tukar Petani (NTP) disebut naik hingga 122% atau di atas target pemerintah.

    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia berhenti impor beras. Hal ini berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.

    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Oleh karenanya, dengan momentum yang ada, dia menilai Indonesia berada di jalur yang tepat menuju merdeka pangan.

    “Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” pungkasnya.

    Pada perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Alokasi ini naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun. Pemerintah menerangkan alokasi tersebut akan digunakan dalam mewujudkan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

  • Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

    Duh! Jepang Terancam Alami Krisis Beras, Ini Biang Keroknya

    Bisnis.com, JAKARTA — Panen padi di Jepang terancam gagal imbas cuaca ekstrem yang melanda negara tersebut dan mengancam kelangkaan beras serta lonjakan harga. Sementara ketidakpuasan publik semakin meningkat akibat kenaikan biaya hidup.

    Wilayah penghasil beras utama seperti Tohoku dan Hokuriku mengalami curah hujan terendah dalam catatan yang mencakup hampir 80 tahun pada Juli, sedangkan gelombang panas bulan ini telah memecahkan rekor suhu dan menghanguskan sebagian besar wilayah negara.

    Profesor emeritus spesialis kebijakan pertanian di Universitas Miyagi Kazunuki Ohizumi menyampaikan bahwa cuaca ekstrem dapat mempengaruhi panen yang biasanya dimulai pada akhir musim panas.

    Hal tersebut berisiko memperburuk harga beras yang sudah sekitar 50% lebih tinggi dari tahun lalu. Kondisi ini juga dapat menambah tekanan pada anggaran rumah tangga dan pemimpin politik.

    Terlebih, pasokan beras di Jepang telah tertekan oleh cuaca buruk dalam beberapa tahun terakhir.

    “Karena panas dan kekeringan, hampir pasti bahwa baik hasil panen maupun volume distribusi akan berkurang,” ujarnya, dikutip dari Bloomberg, pada Sabtu (9/8/2025).

    Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang menyampaikan risiko tersebut dapat menyebar ke wilayah lain tergantung pada kondisi cuaca di masa mendatang. Volume produksi tahun ini akan diketahui setelah panen musim gugur, kata kementerian tersebut.

    Kekurangan beras menyebabkan krisis nasional pada awal musim panas ini, karena harga yang menyentuh rekor tertinggi memaksa beberapa sekolah untuk mengurangi penyajian beras sebagai menu makan siang, serta toko dan restoran menaikkan harga hidangan beras.

    Kekurangan ini dapat ditelusuri kembali ke musim panas yang sangat panas pada 2023 yang menghasilkan hasil panen terendah dalam lebih dari satu dekade.

    Panen yang buruk lagi dapat memicu kritik lebih lanjut terhadap Partai Liberal Demokratik yang berkuasa, yang mengalami kekalahan historis dalam pemilihan majelis tinggi pada Juli, sebagian karena krisis beras.

    Lebih lanjut Ohizumi menyampaikan bahwa jika tidak ada dampak dari panas dan kekeringan, produksi beras di Jepang tahun ini diperkirakan meningkat sekitar 8% menjadi 7,35 juta ton metrik karena luas lahan tanam diperkirakan akan bertambah. Namun, cuaca ekstrem telah meningkatkan ketidakpastian tentang hasil panen, sehingga sulit untuk memprediksi produksi.

    Beberapa pihak percaya bahwa upaya untuk meningkatkan penanaman dapat mengimbangi dampak cuaca ekstrem. Profesor dari Universitas Utsunomiya Masayuki Ogawa mengatakan dia memperkirakan produksi beras akan meningkat karena luas lahan tanam yang diperluas.

    Departemen Pertanian AS, yang membuat perkiraan panen global, saat ini memperkirakan produksi beras Jepang pada 2025 sebesar 7,28 juta ton. Meskipun angka ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, data menunjukkan ini akan menjadi panen terkecil sejak 2003.

    Ogawa dari Universitas Utsunomiya menyampaikan harga ditentukan sebagian besar berdasarkan kontrak awal. Namun, dengan prospek pasokan dan permintaan yang tidak pasti, harga kemungkinan akan naik pada akhirnya.

    Situasi di Jepang kontras dengan pasokan yang membaik dan harga yang turun di sebagian besar dunia berkat cuaca yang menguntungkan dan panen yang baik di negara-negara produsen utama seperti India.

    Harga beras acuan Asia telah turun ke level terendah dalam hampir delapan tahun, menandakan kelegaan lebih lanjut bagi miliaran orang yang mengonsumsi beras setiap hari.

    Jepang menerapkan kontrol ketat atas impor beras untuk melindungi industri dalam negerinya. Hanya 770.000 ton beras bebas bea yang diimpor setiap tahun, sedangkan impor di luar kuota tersebut dikenakan bea masuk sebesar ¥341 (US$2,30) per kilogram.

    Meskipun harga beras di supermarket telah turun dari puncaknya untuk saat ini, pemerintah sedang berusaha mencari solusi jangka panjang—tidak hanya untuk peristiwa cuaca terbaru, tetapi juga untuk perubahan iklim yang mengancam gangguan jangka panjang pada industri beras yang menjadi kebanggaan negara.

    Dalam perubahan dari kebijakan yang telah berlaku puluhan tahun, Perdana Menteri Shigeru Ishiba bulan ini mendorong petani untuk mengabaikan batas produksi beras dan meningkatkan penanaman. Pemerintah telah membentuk tim tugas dan mengerahkan truk air untuk membantu irigasi tanaman.

    Negara ini juga kini menanam beras di daerah yang dulu dianggap terlalu dingin untuk budidaya. Pulau Hokkaido di utara telah menjadi wilayah produsen terbesar kedua setiap tahun sejak 2018, dan memiliki produksi per unit area yang lebih tinggi daripada produsen utama, Prefektur Niigata.

  • Vietnam dan Indonesia akan Sepakati Ekspor-Impor Beras Jangka Panjang

    Vietnam dan Indonesia akan Sepakati Ekspor-Impor Beras Jangka Panjang

    Bisnis.com, JAKARTA — Vietnam dan Indonesia akan segera menandatangani kesepakatan untuk mendukung perdagangan beras jangka panjang antara kedua negara. Rencana ini diumumkan Vietnam seiring dengan koreksi ekspor beras yang dicatat negara tersebut selama semester I/2025.

    Mengutip Reuters, pernyataan ini disampaikan setelah pertemuan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh dan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela pelaksanaan KTT BRICS awal pekan ini di Brasil.

    Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar utama untuk ekspor beras Vietnam. Namun, volume impor beras dari Vietnam yang direalisasikan Indonesia anjlok hingga 97% selama enam bulan pertama 2025, dengan total hanya mencapai 19.000 ton.

    Vietnam saat ini merupakan eksportir beras terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand. Penurunan drastis impor oleh Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tingginya stok cadangan beras dalam negeri karena produksi yang melimpah.

    Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa kesepakatan perdagangan ini akan mendukung ekspor beras yang berkelanjutan dan berjangka panjang, sekaligus “menjamin ketahanan pangan bagi Indonesia.”

    Dalam pertemuan tersebut, Chinh juga menyatakan akan menginstruksikan kementerian perdagangannya untuk bekerja sama dengan otoritas Indonesia dalam rangka membuka akses pasar yang lebih luas bagi kedua negara.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras hingga 2026, seiring dengan melimpahnya stok beras di dalam negeri.

    Zulhas menuturkan bahwa Indonesia telah mengamankan sebanyak 3,9 juta ton beras pada Mei 2025. Stok beras yang melimpah ini mengantarkan Indonesia untuk tidak lagi impor beras pada tahun ini.

    Dia mengatakan bahwa kondisi saat ini berbanding terbalik dengan tahun lalu. Di mana, pada 2024, Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,8 juta ton beras.

    “Tahun ini kita, jangankan tahun ini, sampai tahun depan saya kira kita nggak impor beras lagi. Ya, untuk beras,” kata Zulhas dalam acara Pelepasan Jelajah Daulat Pangan Bisnis Indonesia di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras dalam negeri bisa mencapai 24,97 juta ton sepanjang Januari–Agustus 2025. Volume tersebut naik 14,09% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu di angka 21,88 juta ton.

    Potensi kenaikan produksi ini diiringi dengan potensi luas panen padi selama Juni–Agustus 2025 yang mencapai 2,77 juta hektare, naik 320.000 hektare atau 1305% daripada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan demikian, estimasi luas panen padi sepanjang Januari–Agustus 2025 akan mencapai 8,24 juta hektare, atau naik 13,22% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.

  • Trump Paksa Jepang Telan Beras Amerika, PM Ishiba Ketar-ketir!

    Trump Paksa Jepang Telan Beras Amerika, PM Ishiba Ketar-ketir!

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekan Jepang untuk menambah impor berasnya dari Negeri Paman Sam. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba menjelang pemilu Majelis Tinggi Jepang pada 20 Juli mendatang.

    Dilansir dari Japan Today, Kamis (10/7/2025), Ishiba bisa saja digulingkan jika dianggap salah mengambil keputusan. Trump sendiri sebelumnya menyindir Negeri Matahari Terbit sebagai negara yang manja.

    Jepang adalah satu dari lebih dari 20 negara yang pekan ini menerima surat dari Trump soal peringatan akan diberlakukannya tarif balasan mulai 1 Agustus mendatang. Tarif tersebut akan diberlakukan jika kesepakatan dagang dengan Washington tidak tercapai.

    Tarif 25% untuk Jepang ini terpisah dari tarif serupa yang sudah diberlakukan atas mobil, baja, dan aluminium. Trump ingin perusahaan-perusahaan Jepang memproduksi lebih banyak di Amerika dan agar Tokyo membeli lebih banyak barang dari AS

    Komoditas yang ditekankan Trump adalah gas dan minyak, mobil, serta beras. Pemberlakuan tarif baru adalah demi memangkas defisit perdagangan sebesar 70 miliar dolar dengan Jepang.

    “Saya sangat menghormati Jepang. Mereka tidak mau menerima beras kami, padahal mereka sedang mengalami kekurangan beras besar-besaran,” kata Trump di media sosial Truth Social pada 30 Juni lalu.

    Namun, beras sebenarnya hanya bagian kecil dari keseluruhan hubungan dagang antara kedua negara. Menurut lembaga riset BMI Fitch Solutions, beras hanya menyumbang 0,37 persen dari total ekspor Amerika ke Jepang.

    Bahkan jika jumlah itu dilipatgandakan sekalipun, dampaknya terhadap perdagangan secara keseluruhan akan tetap sangat kecil. BMI menyebut Pemerintahan Trump lebih peduli pada citra bahwa mereka berhasil membuat kesepakatan daripada benar-benar memperkecil defisit perdagangan.

    Bagi Jepang, menggandakan jumlah impor beras mungkin saja dilakukan jika hanya berbicara persoalan ekonomi. Apalagi jika hal tersebut dianggap menguntungkan dan bisa menghapus tarif 25% yang menekan industri otomotif Jepang.

    Namun, urusan beras adalah persoalan politik yang rumit bagi Ishiba. Sebagai informasi, koalisinya kalah telak dalam pemilu majelis rendah pada Oktober lalu.

    Pemilu majelis tinggi yang akan digelar pada 20 Juli bisa jadi berakhir dengan kekalahan serupa, dan itu bisa mendorong Ishiba mengundurkan diri hanya 10 bulan setelah mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang sudah lama berkuasa namun kurang disukai rakyat.

    Beras menempati tempat istimewa dalam budaya nasional Jepang. Konon para samurai Jepang di masa lalu dibayar dengan beras. Bergantung pada impor akan dianggap sebagai bentuk penghinaan nasional bagi banyak orang, serta berisiko terhadap ekonomi.

    Apalagi Jepang sebenarnya bisa menanam seluruh jenis beras yang dikonsumsi masyarakatnya di tanah mereka sendiri. Artinya ada faktor budaya dan historis yang harus dipertimbangkan Ishiba.

    “Secara budaya dan historis, masyarakat Jepang sangat lekat dengan beras,” kata Shinichi Katayama, pemilik generasi keempat dari Sumidaya, sebuah perusahaan grosir beras berusia 120 tahun di Tokyo.

    “Saya pribadi menyambut baik jika ada pilihan tambahan bagi konsumen Jepang. Tapi menurut saya, langkah membuka keran impor besar-besaran masih terlalu dini dari sudut pandang ketahanan pangan,” ujarnya.

    Meskipun Jepang sudah mengimpor beras dari Amerika, banyak konsumen menganggap varietas beras impor memiliki kualitas yang meragukan dan tidak memiliki tingkat kelembekan seperti beras lokal Jepang yang berbutir pendek.

    Kenangan pahit masih membekas dari tahun 1993, ketika musim panas yang dingin membuat Jepang harus mengimpor beras dalam jumlah besar dari Thailand. Karena itulah, pemerintahan Ishiba berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak akan mengalah dalam urusan ini. Meskipun sikap itu bisa saja berubah setelah pemilu.

    “Kami tidak punya niat untuk mengorbankan sektor pertanian dalam negosiasi ke depan,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi baru-baru ini.

    Pemerintah juga sudah mendapat banyak kritik akibat harga beras yang melonjak drastis, yang telah meningkat hampir dua kali lipat dalam setahun terakhir.

    Faktor-faktor penyebabnya termasuk musim panas yang sangat panas pada tahun 2023, aksi beli panik setelah peringatan akan adanya gempa besar pada 2024, dugaan penimbunan oleh pedagang tertentu, dan ledakan jumlah wisatawan yang gemar mengonsumsi nasi.

    (ily/fdl)

  • Vietnam Mau Gandeng RI Cari Pangsa Pasar Ekspor Beras

    Vietnam Mau Gandeng RI Cari Pangsa Pasar Ekspor Beras

    Jakarta –

    Vietnam dikabarkan akan menandatangani perjanjian dengan Indonesia untuk meningkatkan pengiriman beras jangka panjang. Pernyataan itu datang beberapa jam usai Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT BRICS di Brasil, Selasa (8/7) lalu.

    Melansir dari Reuters, Selasa (10/7/2025) Indonesia menjadi salah satu pasar utama beras bagi Vietnam. Namun, ekspor beras Vietnam ke Indonesia anjlok 97% menjadi 19.000 metrik ton pada semester I-2025.

    Vietnam merupakan negara ekspor beras terbesar ketiga di dunia usai India dan Thailand. Namun, Indonesia memangkas impor beras karena tingginya persediaan dalam negeri.

    Pemerintah Vietnam mengatakan perjanjian perdagangan beras akan berkontribusi pada ekspor beras jangka panjang dan berkelanjutan bagi Vietnam. Perjanjian tersebut juga memastikan ketahanan pangan bagi Indonesia.

    Pada pertemuan itu, China juga menginstruksikan Kementerian Perdagangan Vietnam untuk bekerja sama dengan instansi Indonesia agar lebih membuka pasar masing-masing.

    Menanggapi kabar itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama itu dapat membuka peluang Indonesia serta Vietnam mencari pangsa pasar secara bersama-sama untuk ekspor beras, tidak hanya sebatas impor semata.

    “Bukan, maksudnya contoh nih kalau kita suatu hari Insya Allah ya, kelihatan stok kita lumayan besar. Nah, mungkin bisa jadi kita cari pasar bersama, ya kan negara mana itu kita tuju, kita ekspor ke mana gitu,” kata Amran saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Menurut Amran, kerja sama itu juga merujuk ke ekspor beras ke negara-negara yang membutuhkan. Dia menilai kerja sama ini bagus karena dapat membuka pangsa pasar ke depan.

    “Kalau kita lebih, kita sama-sama mengekspor mungkin ya, pandangan saya kita ekspor ke negara yang butuh. Kolaborasi lah, itu sangat bagus,” jelas Amran.

    Saat ditanya lebih lanjut terkait perjanjian dagang tersebut, Amran menerangkan hal itu ranahnya Kementerian Perdagangan.

    Tonton juga video “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (rea/kil)

  • 145 Regulasi Pertanian Dipangkas, Pengamat Beberkan Dampak Positifnya ke Perekonomian – Page 3

    145 Regulasi Pertanian Dipangkas, Pengamat Beberkan Dampak Positifnya ke Perekonomian – Page 3

    Josua membeberkan, selain efisiensi rantai pasok, pemangkasan 145 regulasi dapat secara langsung mengurangi biaya ekonomi legal seperti pungutan liar, mark-up harga, dan mafia pupuk bersubsidi.

    “Dalam konteks tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 telah secara khusus menetapkan tata kelola pupuk yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem informasi yang canggih untuk memonitor distribusi hingga titik akhir secara digital,” bebernya.

    “Sistem yang terintegrasi dan transparan ini memperkecil celah manipulasi data maupun distribusi, yang selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan, baik dalam bentuk pungli, penimbunan stok, maupun distribusi tidak tepat sasaran,” jelas Josua.

    Sektor Pertanian Melesat

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, sektor pertanian melesat tak seperti biasanya. Bahkan boleh disebut sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, meroketnya sektor pertanian berkat gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas 145 peraturan sektor pertanian, menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

    “Pertumbuhan ekonomi 4,87% dan nampaknya menekankan itu sektor-sektor yang langsung terkena ancaman global. Tetapi yang sangat menarik dan harusnya ini sering kita bahas, sektor pertanian tumbuh mencapai 10,4%, sepanjang sejarah belum pernah,” ujar Febrio dalam diskusi ‘Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat?’, di Toety Herarty Museum, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

    Ia mengatakan, pertumbuhan 10,45% di sektor pertanian, menjadi yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

    Dia pun menyoroti kondisi sektor pertanian sebelumnya yang 180 derajat kondisinya. Di mana, Indonesia seringkali harus mengimpor beras dan jagung.

    “Bahkan kalau lihat 10 tahun terakhir bukan hanya tumbuhnya rendah tumbuhnya selalu negatif, makanya sering kita impor beras, impor jagung,” kata Febrio.

    Pencapaian tersebut, kata Febrio, tak lepas dari langkah reformasi regulasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo.

    “Apa yang terjadi pada triwulan I-2025, banyak sekali peraturan tentang penyaluran pupuk, 145 peraturan dipotong, ditebas habis jadi satu Perpres,” ujar Febrio.

    Dia mengaku penyederhanaan aturan tersebut, berdampak positif terhadap sektor pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta dampak berkelanjutan bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

  • AS Mencak-mencak Usai Iran Setop Kerja Sama Badan Nuklir PBB

    AS Mencak-mencak Usai Iran Setop Kerja Sama Badan Nuklir PBB

    Jakarta –

    Amerika Serikat (AS) mencak-mencak usai Iran menangguhkan akses bagi para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir Iran. AS mengatakan tindakan Iran itu tak bisa diterima.

    Dirangkum detikcom, Kamis (3/7/2025), Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada hari Rabu (2/7) menandatangani undang-undang yang menangguhkan akses bagi para inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke fasilitas nuklir Iran. Langkah ini diambil sampai ada jaminan keamanan terhadap fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran.

    Keputusan ini berpotensi semakin membatasi kemampuan IAEA dalam memantau program nuklir Iran, yang diketahui telah memperkaya uranium hingga mendekati tingkat senjata.

    Penangguhan ini terjadi setelah serangan udara dari Amerika Serikat (AS) dan Israel yang menargetkan fasilitas nuklir Iran pada 22 Juni lalu.

    Ditangguhkan hingga Sejumlah Syarat Terpenuhi

    Menurut televisi pemerintah Iran, penangguhan ini akan tetap berlaku hingga beberapa syarat terpenuhi, termasuk jaminan keamanan bagi fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran. Namun, rincian lebih lanjut mengenai implementasinya masih belum jelas.

    IAEA sendiri sebelumnya sudah ditolak aksesnya ke fasilitas nuklir yang rusak akibat serangan bulan lalu.

    Pada Minggu (29/06) lalu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menyatakan bahwa pekerjaan para inspektur IAEA telah ditangguhkan, tetapi membantah adanya ancaman terhadap mereka.

    AS Tak Terima

    Foto: Bendera Iran dan AS (Dok Reuters).

    Pemerintah Amerika Serikat mengecam penangguhan kerja sama Iran dengan badan nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Tammy Bruce mengatakan bahwa tindakan Iran itu tak dapat diterima.

    “Kami akan menggunakan kata tidak dapat diterima, bahwa Iran memilih untuk menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada saat ia memiliki kesempatan untuk membalikkan arah dan memilih jalan perdamaian dan kemakmuran,” kata Bruce dalam sebuah briefing di Washington, dilansir kantor berita AFP, Kamis (3/7).

    Washington mendukung upaya Israel untuk merusak program nuklir Iran dengan mengebom tiga lokasi nuklir pada malam hari tanggal 21-22 Juni lalu. Presiden AS Donald Trump sejak itu memperingatkan bahwa ia akan memerintahkan lebih banyak serangan udara jika Teheran mencoba memperoleh senjata nuklir.

    Republik Islam tersebut selalu membantah bahwa mereka berusaha mengembangkan senjata atom.

    Bruce mengatakan Iran harus bekerja sama tanpa penundaan dengan IAEA, termasuk dengan memberikan “informasi yang diperlukan untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan pertanyaan lama mengenai material nuklir yang tidak dideklarasikan di Iran, serta memberikan akses tanpa batas ke fasilitas pengayaan yang baru diumumkan.”

    “Iran tidak dapat dan tidak akan memiliki senjata nuklir,” cetusnya.

    Lihat juga Video ‘Jepang Tak Gentar Menghadapi Komplain Trump soal Ogah Impor Beras AS’:

    Halaman 2 dari 2

    (whn/maa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Aturan Disederhanakan, Sektor Pertanian Berhasil Tumbuh Positif

    Aturan Disederhanakan, Sektor Pertanian Berhasil Tumbuh Positif

    Jakarta, CNBC Indonesia – Realisasi pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2025 yang tercatat sebesar 4,87% menimbulkan fenomena menarik. Meski pertumbuhan ekonomi nasional berada di bawah 5%, namun sektor pertanian mampu memberi harapan baru bagi Indonesia.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, sektor pertanian dapat dikatakan menjadi penyelamat perekonomian Indonesia berkat pertumbuhannya yang melesat.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pertumbuhan sektor pertanian terwujud lantaran adanya gebrakan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas 145 peraturan di sektor ini menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

    “Pertumbuhan ekonomi 4,87 persen dan nampaknya menekankan itu sektor-sektor yang langsung terkena ancaman global. Tetapi yang sangat menarik dan harusnya ini sering kita bahas, sektor pertanian tumbuh mencapai 10,45 persen, sepanjang sejarah belum pernah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (1/7/2025).

    Febrio menambahkan, sektor pertanian yang sanggup tumbuh 10,45% menjadi yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia. Dia pun menyoroti kondisi sektor pertanian sebelumnya yang berbanding seratus delapan puluh derajat. Dalam hal ini, pada masa lalu Indonesia kerap kali harus mengimpor beras dan jagung.

    “Bahkan kalau lihat 10 tahun terakhir bukan hanya tumbuhnya rendah, tumbuhnya selalu negatif, makanya sering kita impor beras, impor jagung,” jelas dia.

    Pencapaian tersebut, tidak lepas dari langkah reformasi regulasi yang dilakukan oleh Prabowo.

    “Apa yang terjadi pada triwulan I-2025, banyak sekali peraturan tentang penyaluran pupuk, 145 peraturan dipotong, ditebas habis jadi satu Perpres,” ungkapnya.

    Penyederhanaan aturan tersebut, lanjut dia, berdampak positif terhadap sektor pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta memberikan dampak berkelanjutan bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.

    “Bayangkan dulu kalau mau melakukan penyaluran pupuk itu kita butuh waktu hampir satu semester urus distribusi saja. Karena apa? Aturannya panjang sekali dari pemerintah pusat, provinsi, turun lagi ke kabupaten, kelurahan dan baru sampai ke petani,” tutur dia.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kontribusi besar dari sektor pertanian dalam menopang pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS membagi sumbangan dalam dua faktor. Pertama, dari sisi produksi, di mana pertumbuhan tertinggi dicatatkan sektor lapangan usaha pertanian sebesar 1,11 persen.

    “Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada kuartal I-2025, lapangan usaha pertanian menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yaitu sebesar 1,11 persen,” katanya di Kantor BPS, Jakarta beberapa waktu lalu.

    Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu industri pengolahan yang memberikan sumber pertumbuhan 0,93 persen, perdagangan 0,66 persen, serta informasi dan komunikasi 0,53 persen.

    Selain itu, ada tambahan 1,64 persen disumbang dari sektor lapangan usaha lain. Menurutnya, melesatnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan suksesnya panen raya serta peningkatan permintaan domestik di kuartal I-2025.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]