Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan Sudaryono menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

    Kendati demikian, Wamentan tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah produksi beras secara nasional pada akhir tahun 2024. Hanya saja dia memastikan produksi tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Senin (30/12/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih akhir Desember 2024.

    Lebih lanjut, Wamentan menegaskan Kementerian Pertanian hanya menghitung luas tanam, sementara jumlah panen menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara rutin melakukan evaluasi nasional.

    Sudaryono menjelaskan jika semakin banyak lahan ditanami padi, maka potensi hasil panen akan meningkat, sehingga tren produksi nasional diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi produksi.

    Ia menambahkan, berbagai faktor mendorong peningkatan produksi, mulai dari penggunaan alat mesin pertanian modern, distribusi pupuk yang lancar, pompanisasi yang optimal, hingga kondisi cuaca yang relatif mendukung kegiatan budidaya petani.

    Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian juga berperan besar, termasuk pendampingan intensif melalui penyuluh pertanian, yang memperkuat semangat petani untuk menanam lebih luas dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Sudaryono menegaskan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram memberi insentif penting, karena mampu meningkatkan motivasi petani untuk memperluas areal tanam padi di berbagai sentra produksi.

    “Karena nanam banyak, maka otomatis panennya lebih banyak. Tapi kami tidak menghitung jumlah panennya. Panennya kan kita dievaluasi terus oleh Badan Pusat Statistik,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi menilai isu yang akhir-akhir ini digoreng sebagian pihak mengenai krisis beras merupakan narasi menyesatkan yang penuh kepentingan.

    “Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras. Padahal data resmi justru membuktikan sebaliknya,” kata Syafiq dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Menurut Gus Syafiq sapaan akrab Kepala Satkornas Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi pola semacam itu kerap dimainkan setiap kali produksi nasional menunjukkan tren naik dan surplus.

    “Cerita yang mereka dorong menyesatkan publik dan penuh dengan nuansa kepentingan, seakan ingin menciptakan keresahan agar publik tidak percaya pada capaian pemerintah,” ujar Gus Syafiq.

    Ia menegaskan, narasi semacam itu kerap dimanfaatkan kroni mafia pangan maupun simpatisannya untuk mendorong agenda impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

    “Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Ujung-ujungnya selalu ada desakan agar ada impor. Padahal impor yang tidak perlu justru merugikan petani kita sendiri,” tuturnya.

    Gus Syafiq mencontohkan beberapa waktu terakhir muncul pernyataan dari perseorangan maupun mengatasnamakan kelompok masyarakat melalui media sosial maupun podcast, yang meragukan produksi beras nasional.

    Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan diduga bagian dari serangan balik kelompok mafia pangan.

    “Kalau ada pihak-pihak yang meragukan, patut dipertanyakan motifnya. Apakah ingin memunculkan kebijakan impor, atau justru bagian dari kepentingan mafia pangan?” tegasnya.

    Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) justru menunjukkan produksi beras Indonesia aman bahkan surplus. BPS mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dengan luas panen 10,22 juta hektare, ketersediaan beras dipastikan surplus sekitar 3,7 juta ton. Data USDA pun memperkuat capaian tersebut, dengan proyeksi produksi beras Indonesia mencapai 35,5 juta ton tahun ini.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap masalah pupuk maupun anomali distribusi beras di hilir.

    Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi sudah diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian pula praktik penimbunan, pengoplosan, maupun permainan harga beras di tingkat penggilingan dan ritel modern yang kini sedang ditindak Satgas Pangan.

    “Saya tidak meragukan integritas dan keberanian Mentan. Beliau sudah bekerja secara transparan. Kalau ada penyimpangan internal langsung diusut. Ini bukti komitmen agar tata kelola pangan lebih bersih,” kata Gus Syafiq.

    Ia juga menegaskan hilangnya beras medium dan premium di sejumlah ritel modern meskipun data menunjukkan surplus, merupakan indikasi kuat adanya permainan mafia beras bahkan upaya penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah, Satgas Pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas mafia pangan. Jangan sampai ada celah bagi siapapun yang mencoba memainkan perut rakyat,” kata Gus Syafiq.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Dapat Tarif Dagang 15% Dari Trump, Posisi PM Jepang Terancam

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada hari Kamis di Amerika Serikat untuk menerapkan kesepakatan dagang dengan Jepang, dengan tarif dasar 15% untuk sebagian besar barang Jepang, termasuk otomotif.

    Mengutip CNBC, kesepakatan tersebut telah dicapai pada bulan Juli setelah berbulan-bulan negosiasi, dengan Washington dan Tokyo terus menawar detailnya selama berminggu-minggu sebelum ditandatangani.

    Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Tokyo setuju untuk berinvestasi sebesar US$ 550 miliar dalam proyek-proyek yang dipilih oleh pemerintah AS. Selain itu, meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika, seperti jagung dan kedelai, serta pesawat komersial dan peralatan pertahanan buatan AS.

    Sekutu AS di Asia tersebut juga akan menawarkan “pembukaan terobosan dalam akses pasar” di sektor manufaktur, kedirgantaraan, pertanian, dan otomotif, sebagaimana tertera dalam perintah pada hari Kamis tersebut. Kesepakatan yang dicapai pada bulan Juli tersebut mencakup pembelian 100 pesawat Boeing oleh Jepang, impor beras AS yang 75% lebih tinggi, dan produk pertanian dan tanaman pangan senilai US$ 8 miliar.

    Menurut perintah eksekutif tersebut, Washington akan menerapkan tarif dasar sebesar 15% untuk hampir semua impor Jepang, dengan pungutan khusus sektor terpisah untuk mobil dan suku cadangnya (juga 15%), produk kedirgantaraan, produk farmasi generik, dan sumber daya alam.

    Perintah yang dikeluarkan pada hari Kamis tersebut mencegah penerapan tarif khusus negara yang diberlakukan Trump di atas pungutan yang sudah ada. Tarif yang lebih rendah akan berlaku surut untuk barang-barang Jepang untuk konsumsi atau ditarik dari gudang untuk konsumsi pada atau setelah pukul 12.01 pagi waktu timur pada tanggal 7 Agustus 2025. Sedangkan keringanan tarif untuk mobil akan berlaku efektif setelah tujuh hari.

    Adapun kampanye tarif global Trump telah mengacaukan rantai pasokan global, khususnya sektor otomotif Jepang secara mendalam. Bulan lalu, Toyota memperingatkan bahwa mereka memperkirakan kerugian hampir US$ 10 miliar karena tarif Trump untuk mobil membebani penjualannya ke AS, yang memaksanya untuk memangkas proyeksi laba operasional setahun penuh sebesar 16%.

    Tarif juga diperkirakan akan berdampak pada para pesaing, dengan laba sebelum pajak Ford yang telah disesuaikan dilaporkan turun US$ 3 miliar. Sementara GM memproyeksikan kerugian US$ 4 miliar hingga US$ 5 miliar untuk tahun ini.

    Kyoto News melaporkan, negosiator perdagangan utama Jepang, Ryosei Akazawa yang berada di Washington, menyampaikan surat dari Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba yang mengundang Trump untuk mengunjungi negaranya. Pejabat Jepang tersebut dilaporkan telah membatalkan kunjungannya ke AS bulan lalu karena beberapa poin penting memerlukan “diskusi teknis lebih lanjut.”

    Penyelesaian kesepakatan AS-Jepang ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan politik terhadap pemimpin Jepang di dalam negeri. Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa awal pekan ini merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang alasan mereka kehilangan kursi dalam pemilihan majelis tinggi pada bulan Juli.

    Laporan tersebut mengaitkan kekalahan tersebut dengan kurangnya daya tarik bagi langkah-langkah partai yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi, skandal politik sebelumnya, dan lemahnya mobilisasi pemilih muda.

    Laporan media lokal menunjukkan banyak anggota kunci LDP telah mengisyaratkan niat mereka untuk mengundurkan diri kepada perdana menteri, sementara Ishiba mengatakan ia berniat untuk tetap bertahan di tengah desakan internal partainya untuk memilih pemimpin lain.

    Meskipun laporan tersebut tidak menyebutkan nama individu, laporan tersebut mengisyaratkan “tuduhan implisit terhadap kepemimpinan Ishiba di partai. Hal itu dikatakan oleh James Brady, wakil presiden konsultan politik Teneo.

    Para analis di Eurasia Group dalam sebuah laporan pada hari Jumat menyatakan bahwa Ishiba kemungkinan besar tidak akan lolos dari tantangan dari internal partai pada Senin depan, ketika pemungutan suara mengenai apakah akan memajukan pemilihan pemimpin diperkirakan akan berlangsung.

    “Kinerja buruk Ishiba sebagai pemimpin partai dalam pemilihan majelis rendah dan tinggi serta berbagai peristiwa dalam beberapa hari terakhir, termasuk pengumuman dukungan mantan perdana menteri Aso Taro terhadap pemilihan khusus, telah membalikkan keadaan yang merugikan Ishiba,” kata para analis. Mereka memprediksi peluang kekalahan Ishiba sebesar 60% dalam pemilihan, dengan kemungkinan ia mengundurkan diri sebelum pemungutan suara berlangsung karena ketidakpuasan internal yang meningkat.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Bulog Kuasai 3,9 Juta Ton Stok Beras Nasional, Porsi Impor Cuma 25% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perum Bulog saat ini menguasai stok beras nasional sebanyak 3,9 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,95 juta ton atau 75 persen merupakan hasil pengadaan dalam negeri.

    Sedangkan sisanya atau sekitar 25 persen berasal dari pengadaan luar negeri, atau impor beras sesuai penugasan pemerintah pada akhir 2024 silam.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan, seluruh stok beras yang dikelola Bulog dijaga secara ketat agar tetap memenuhi standar kualitas dan layak konsumsi.

    “Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang saat ini dikuasai Bulog, yaitu 3,9 juta ton beras, terdapat beras yang mendapatkan prioritas untuk segera dilakukan langkah reproses,” ujar dia, Jumat (5/9/2025).

    “Reproses yaitu langkah yang dilakukan sebagai tindakan perbaikan beras agar kualitas terjaga, dapat disalurkan dan layak untuk dikonsumsi. Jumlahnya kurang dari 0,1 persen dari total stok yang kami kelola saat ini,” jelas Suyamto.

    Dalam menjaga kualitas beras di gudang, ia melanjutkan, Bulog memiliki prosedur pemeliharaan beras di gudang secara berkala dan memiliki mekanisme pengendalian mutu yang ketat, melalui sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT).

     

  • RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    RI Mempercepat Target Swasembada Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada awal Juni 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis target swasembada beras yang dicanangkan Kepala Negara bakal terwujud lebih cepat.
     
    Kala itu, Amran menyatakan stok beras nasional telah mencapai 4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
     
    “Kita pernah mencapai angka [stok beras] 3 juta ton pada 1984,” kata Amran saat memberikan keterangan di Istana Negara.
     
    Bermodal capaian tersebut, Pemerintah Indonesia diperkirakan akan mampu mencapai swasembada beras dalam kurun kurang dari 4 tahun seperti yang pernah digaungkan oleh Presiden Prabowo.
     
    “Target dari Bapak Presiden, awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor,” ujar Mentan Amran.
     
    Mentan menegaskan momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia akan menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.
     
    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).
     
    Pada waktu bersamaan, Amran juga menuturkan tingkat kesejahteraan petani di dalam negeri meningkat yang tecermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang melesat hingga 122% atau di atas target pemerintah.
     
    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia telah menghentikan impor beras. Langkah tersebut disebut turut memengaruhi harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.
     
    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.
     
    Area Panen Meningkat
     
    Proyeksi surplus beras pada tahun ini relatif sejalan dengan data mengenai area luas panen padi yang sepanjang tahun ini cenderung meningkat.
     
    Mengutip berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Senin (1/9/2025), area luas panen padi sepanjang Januari—Juli 2025 mencapai 7,2 juta hektare atau naik 15,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Menurut Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Edy Mahmud, potensi luas panen padi 3 bualn setelahnya atau pada periode Agustus—Oktober 2025 diperkirakan 3,02 juta hektare.
     
    Dengan demikian, proyeksi luas panen padi sepanjang Januari—Oktober 2025 diperkirakan mencapai 10,22 juta hektare atau meningkat 11,9% dibandingkan dengan Januari—Oktober 2024.
     
    “Potensi luas panen dapat berubah sesuai kondisi terkini hasil amatan lapangan seperti serangan hama, banjir, kekeringan, waktu realisasi panen petani, dan lain-lain,” kata Edy.
     
    Berdasarkan luas area panen, BPS memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada periode Januari—Oktober 2025 mencapai 53,87 juta ton gabah kering giling. Jumlah itu meningkat 12,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024.
     
    Dengan produksi GKG tersebut, jumlah produksi beras nasional untuk periode yang sama pada tahun ini diperkirakan mencapai 31,04 juta ton atau naik 12,16% dibandingkan dengan periode Januari—Oktober 2024.
     
    Dengan proyeksi luas panen dan produksi GKG yang menyamai atau bahkan melebih capaian tahun lalu, produksi beras Indonesia tahun ini sudah melampaui capaian pada 2024 yang menurut data BPS mencapai 30,62 juta ton. (*)

  • Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Temui Mentan Amran, Tamsil Linrung Singgung Mafia Pangan

    Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah berkeliling daerah untuk meminta pemerintah daerah mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk yang dijalankan Kementan.

    “Ini menjadi cambuk bagi daerah supaya tidak hanya mengandalkan dana transfer ke daerah, tapi juga membuat terobosan-terobosan. Presiden memberikan apresiasi luar biasa terhadap langkah di Kementerian Pertanian. Luar biasa ya,” tambahnya.

    Ia menambahkan, keberhasilan Indonesia keluar dari ketergantungan impor beras harus ditindaklanjuti dengan memperkuat komoditas lain, khususnya jagung. Untuk itu, DPD RI siap berkontribusi melalui program penanaman jagung serentak di empat subwilayah seluruh Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan supaya bukan hanya padi yang bebas impor, tapi juga tanam jagung. Karena itu DPD akan berkonsentrasi di 4 subwil di seluruh Indonesia untuk ikut support ketahanan pangan, melalui penanaman jagung secara serentak,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyambut baik rencana DPD RI untuk terjun langsung mendukung program ketahanan pangan, khususnya penanaman jagung. Menurut Amran, pertanian tidak bisa dikerjakan sendirian, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor.

    “Kolaborasi sangat bagus, pertanian adalah kerja bersama kementerian terkait, DPR, DPD, BUMN. Kalau DPD siap, siapkan lahan di Sulsel, kami kirim alat dan bibit. Kita bisa lakukan tanam bersama, semua hadir, saya hadir di wilayah Bapak Tamsil,” kata Amran.

    Mentan Amran juga menekankan bahwa pendampingan teknis akan dilakukan langsung oleh pejabat eselon I dan II Kementan, sehingga dampak sosial dari program ini terasa nyata.

  • Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic di 5 Sektor Darurat

    Adilnomic Presiden Berantas Serakahnomic di 5 Sektor Darurat

    Selain itu, BPK pada tahun 2022 menyoroti lemahnya penertiban IUP yang telah dicabut, sehingga masih banyak perusahaan melakukan aktivitas ilegal dan tidak membayar jaminan pascatambang.

    Solusi yang perlu dilakukan:

    Cabut semua izin tambang yang terindikasi KKN atau merugikan negara, sesuai dengan semangat UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang pertambangan minerba. Tinjau ulang seluruh peraturan untuk memastikan royalti dan pajak yang dibayarkan perusahaan benar-benar maksimal bagi kas negara sesuai PP Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNPB di Bidang Usaha Pertambangan.

    Nasionalisasi Aset Strategis, tinjau kemungkinan untuk mengambil alih kembali perusahaan-perusahaan tambang yang terbukti melanggar hukum, sesuai Pasal 33 UUD 1945.

    Transparansi Perizinan, buat sistem perizinan tambang yang terintegrasi dan bisa diakses publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    Berikan hukuman terberat dan sita aset bagi pejabat dan pengusaha yang menjual kekayaan alam negara untuk kepentingan pribadi, berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terkait dengan perusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan.

    Pertanian dan Perkebunan

    Di sektor ini, Serakahnomic bersembunyi di balik kebijakan impor pangan yang tidak transparan dan praktik monopoli lahan. BPS mencatat impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, naik drastis hingga 613,61% dibandingkan tahun 2022 yang sekitar 429.210 ton, menjadikan impor beras pada 2023 sebagai yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Lonjakan impor ini, di tengah klaim swasembada, memunculkan kecurigaan adanya permainan mafia yang menciptakan kelangkaan buatan.

    Praktik ini merugikan petani dan rakyat secara langsung, sebagaimana tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) BPS, pada Juli 2024 tercatat hanya 119,61. Angka ini menegaskan bahwa petani masih menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya produksi.

    LHP BPK Semester I Tahun 2024 mengonfirmasi ketidakberesan dalam penyaluran subsidi. Pada 10 BUMN BPK menemukan bahwa dalam pengelolaan subsidi terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan-perundang-undangan sebesar Rp461,63 miliar. Koreksi tersebut diantaranya juga berasal dari subsidi pupuk sebesar Rp338,52 miliar.

    Di sektor perkebunan, Serakahnomic melakukan praktik ekonomi serakah yang merusak sektor perkebunan. Fenomena ini menyebabkan ketidakadilan terhadap masyarakat, terutama petani kecil, perusakan lingkungan, dan kerugian negara.

    Data BPK pada 2019, audit menemukan 2,7 juta hektare kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Kemudian BPS pada 2023 menunjukan 72,19 persen petani di Indonesia merupakan petani skala kecil dengan rata-rata pendapatan bersih sebesar Rp 5,23 juta dalam setahun.

  • Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

    Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap stok beras Indonesia aman di tengah krisis pangan global, seperti yang terjadi di Jepang.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, sederet negara maju seperti Jepang menghadapi lonjakan harga beras hingga 90,7% pada Juli 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harganya tertinggi sejak 1971.

    Bukan hanya itu, Amran menyampaikan bahwa masyarakat setempat di Jepang juga harus mengantre untuk membeli beras murah. Sementara itu, ungkap dia, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Di Jepang, harga beras melonjak 90,7 persen pada Juli 2025, tertinggi sejak 1971, hingga rakyatnya antre untuk mendapatkan beras murah. Sementara itu, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dari produksi sendiri. Ini capaian luar biasa,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

    Amran juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menutup keran impor beras sejak awal 2025, seiring dengan melonjaknya stok beras yang diproduksi dari dalam negeri.

    “Alhamdulillah, kita patut bersyukur stok beras dalam negeri sangat cukup, sehingga tahun ini kita tidak impor beras. Hingga Agustus ini stok beras aman dan produksi on the track terus meningkat,” ujarnya.

    Mengacu data FAO, USDA, dan Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menuturkan bahwa produksi beras nasional melonjak dari 30,62 juta ton pada 2024 dan diperkirakan mencapai 33,8–35,6 juta ton pada 2025. Dia juga menyebut, cadangan beras pemerintah mencapai rekor tertinggi dalam 57 tahun atau mencapai 4,2 juta ton.

    “Dulu kita defisit stok dan terpaksa impor 7 juta ton pada 2023 dan 3–4 juta ton pada 2024. Kini, stok kita tertinggi dalam sejarah, dan dunia mengakui ketahanan pangan Indonesia. FAO dan Departemen Pertanian Amerika memuji capaian ini,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Amran memperkirakan panen kedua pada September 2025 akan semakin memperkuat pasokan beras dalam negeri. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir akan kekurangan beras.

    Menurut Amran, kebijakan setop impor beras sejak awal 2025 bukan hanya menjaga stok dalam negeri, melainkan juga memengaruhi harga beras dunia, yang kini turun ke level terendah dalam 8 tahun, yakni US$372,50 per ton untuk beras putih 5% pecah asal Thailand.

    “Stok kita besar, harga mulai turun, petani sejahtera, dan impor berhenti. Ini kado untuk bangsa,” pungkasnya.

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras premium dan medium secara rata-rata nasional masih mengalami lonjakan pada Minggu (24/8/2025) pukul 16.33 WIB.

    Panel Harga menunjukkan, harga beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.087 per kilogram. Harganya naik 7,97% dari harga eceran tertinggi (HET) nasional yang semestinya di level Rp14.900 per kilogram.

    Jika dilihat secara terperinci, harga rata-rata beras premium kompak naik di sejumlah zonasi. Harga beras premium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing dibanderol Rp15.433 per kilogram, Rp16.505 per kilogram, dan Rp18.346 per kilogram.

    Sekadar informasi, HET beras premium di zona 1 adalah Rp14.900 per kilogram, zona 2 sebesar Rp15.400 per kilogram, dan zona 3 ditetapkan sebesar Rp15.800 per kilogram.

    Senada, harga beras medium di tingkat konsumen juga melampaui HET. Panel menunjukkan, harga rata-rata beras medium melonjak 13,75% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram menjadi Rp14.219 per kilogram.

    Lebih jauh, kenaikan harga beras medium terjadi di semua zonasi, yakni zona 1 menjadi Rp13.751 per kilogram, zona 2 menjadi Rp14.459 per kilogram, dan zona 3 dibanderol Rp16.283 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras medium zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram, Rp13.100 per kilogram, dan Rp13.500 per kilogram.

  • Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia

    Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia

    Direktur Utama Perum Bulog Achmad Rizal Ramdhani bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan), dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (kedua kanan) meninjau harga beras SPHP di Pasar Induk Rau, Serang, Banten, Rabu (20/8/2025). ANTARA/Harianto

    Urgensi perbaikan tata kelola beras di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Situasi perberasan nasional tengah memasuki babak yang memerlukan perhatian serius. Meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras, kondisi di lapangan menunjukkan paradoks yang sulit diabaikan.

    Data terkini menunjukkan, pada pekan kedua Agustus 2025, harga rata-rata beras medium mencapai Rp14.012 per kilogram, sedangkan beras premium berada di Rp15.435 per kilogram. Keduanya melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, bahkan ketika cadangan beras nasional tercatat melimpah.

    Ironi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas tata kelola perberasan di Indonesia. Padahal, stok beras nasional per awal Agustus 2025 mencapai 4,2 juta ton, jauh lebih tinggi dari kebutuhan konsumsi bulanan rata-rata 2,5 juta ton/bulan. Namun, harga beras tetap tinggi dan sulit dikendalikan.

    Kondisi ini menunjukkan adanya masalah fundamental pada rantai pasok dan distribusi beras, yang selama ini belum dikelola secara optimal. Persoalan distribusi menjadi salah satu titik lemah utama. Meskipun produksi cukup untuk memenuhi kebutuhan, distribusi yang tidak efisien menyebabkan disparitas harga antarwilayah semakin lebar.

    Pemerintah telah melakukan operasi pasar melalui Perum BULOG untuk menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), namun dampaknya terhadap harga pasar masih sangat terbatas. Volume penyaluran yang relatif masih kecil membuat keberadaan program ini sulit dirasakan masyarakat luas secara signifikan.

    Lebih jauh, kebijakan BULOG dalam penyerapan gabah dan beras petani juga memunculkan polemik tersendiri. Di satu sisi, kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi harga gabah petani. Namun di sisi lain, penyerapan dalam jumlah besar memicu persaingan harga di tingkat hulu, mendorong harga gabah meningkat signifikan dan secara berantai ikut mempengaruhi harga beras di pasar.

    Situasi ini diperburuk dengan surplus produksi yang semakin tipis akibat pola tanam yang musiman dan belum optimalnya inovasi teknologi pertanian yang bisa menjaga ketersediaan sepanjang tahun. Beberapa pekan terakhir, polemik perberasan kembali memanas setelah merebaknya isu pengoplosan beras oleh sejumlah perusahaan.

    Dugaan praktik pengoplosan beras ini memunculkan keresahan publik dan memicu pertanyaan tentang sejauh mana pengawasan pemerintah berjalan efektif. Banyak pihak menilai, di tengah cadangan beras pemerintah yang melimpah, lonjakan harga dan kasus-kasus seperti ini adalah indikator mendesaknya tata kelola perberasan nasional untuk diperbaiki.

    Paradoks antara cadangan beras tinggi dan harga yang terus merangkak naik membuat sebagian kalangan menyebut situasi ini sebagai anomali. Namun, lebih tepat bila fenomena ini dikaitkan dengan masih lemahnya manajemen perberasan nasional yang belum digarap secara profesional dan terintegrasi.

    Keterbatasan pasokan

    Ironi perberasan semakin terasa ketika Indonesia, yang merupakan negara produsen beras terbesar ketiga di dunia, masih bergulat dengan ketidakstabilan harga dan pasokan di tingkat domestik.

    Ironi ini tampak jelas dalam beberapa aspek utama. Pertama, keterbatasan pasokan di tingkat daerah. Meskipun secara nasional produksi beras meningkat, distribusi yang tidak merata menyebabkan beberapa wilayah mengalami kekurangan, sehingga harga menjadi tidak stabil.

    Kedua, inkonsistensi kebijakan impor. Pemerintah sempat menghentikan impor beras menjelang awal 2025, namun pada tahun-tahun sebelumnya tingkat ketergantungan pada impor masih tinggi. Padahal, potensi produksi dalam negeri sangat besar bila dikelola dengan optimal.

    Ketiga, volatilitas harga yang tinggi. Harga beras kerap berfluktuasi drastis, mempersulit masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau, sementara peran Badan Pangan Nasional dan BULOG sebagai regulator sekaligus operator pangan dinilai masih belum maksimal.

    Berdasarkan pengamatan berbagai pihak, terdapat beberapa penyebab mendasar yang membuat ironi perberasan nasional ini terus berulang. Salah satunya adalah kebijakan perberasan nasional yang belum efektif. Kebijakan sering kali bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga hanya memberikan dampak sementara tanpa membenahi sistem secara menyeluruh.

    Selain itu, masalah infrastruktur menjadi faktor kunci. Keterbatasan fasilitas penyimpanan, gudang, akses jalan, serta pusat pengolahan beras menyebabkan biaya logistik meningkat dan distribusi menjadi tidak efisien. Pemerintah telah menggulirkan rencana pembangunan 25 ribu gudang alternatif di berbagai sentra produksi sebagai upaya memperkuat rantai pasok, namun implementasinya membutuhkan konsistensi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar benar-benar efektif.

    Faktor lain yang tak kalah penting adalah ketergantungan tinggi pada kondisi alam. Produksi beras Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh cuaca, serangan hama, dan fenomena iklim ekstrem seperti El Niño maupun La Niña. Ketiadaan sistem mitigasi yang matang membuat produktivitas padi rawan terganggu, sementara permintaan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

    Inovasi teknologi

    Situasi ini membutuhkan inovasi teknologi pertanian, riset varietas unggul, dan modernisasi sistem irigasi agar ketersediaan beras dapat lebih terjamin. Dalam konteks ini, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan langkah korektif yang lebih terintegrasi.

    Pertama, diperlukan tata kelola perberasan nasional yang profesional berbasis data akurat, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Kedua, optimalisasi peran lembaga seperti BULOG dan Badan Pangan Nasional untuk menjalankan fungsi regulator dan operator secara seimbang, bukan hanya fokus pada penyerapan, tetapi juga memastikan distribusi tepat sasaran dan merata.

    Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor swasta, untuk mengembangkan ekosistem pangan yang berorientasi pada keberlanjutan dan efisiensi. Lebih jauh, edukasi publik dan transparansi kebijakan juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat.

    Tanpa komunikasi yang jelas, polemik perberasan akan selalu menimbulkan kegaduhan, memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan memperburuk persepsi pasar. Dalam konteks ini, dibutuhkan sinergi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha untuk memastikan keberpihakan terhadap konsumen sekaligus perlindungan terhadap petani.

    Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan, namun potensi ini tidak akan terwujud tanpa pembenahan menyeluruh pada tata kelola perberasan. Situasi harga beras saat ini menjadi pengingat bahwa kebijakan sektoral tidak boleh lagi bersifat parsial, melainkan harus berbasis integrasi antar-pemangku kepentingan dan mengedepankan keseimbangan antara ketersediaan, keterjangkauan, dan kesejahteraan petani.

    Beras bukan sekadar komoditas pangan, melainkan bagian dari identitas sosial, budaya, dan ekonomi bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas harga dan ketersediaannya bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat.

    Polemik perberasan nasional ini seharusnya menjadi momentum bersama untuk membangun kebijakan pangan yang berpihak pada kepentingan publik dan menempatkan petani serta konsumen sebagai pusat dari seluruh strategi. Dengan pengelolaan yang lebih profesional, kolaborasi antar-lembaga, dan kebijakan berbasis bukti, Indonesia tidak hanya mampu menstabilkan harga beras, tetapi juga memperkuat fondasi ketahanan pangan jangka panjang.

    Saatnya melihat perberasan nasional bukan sekadar dari sisi produksi, melainkan sebagai ekosistem kompleks yang memerlukan tata kelola modern, transparan, dan berkeadilan.

    Sumber : Antara

  • Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Noel Jadi Tersangka KPK, Mantan Petinggi BUMN Ini Beber 20 Kasus Tersembunyi Rezim Jokowi

    Fajar.co.id, Jakarta — Immanuel Ebenezer, salah satu pendukung garis keras Jokowi telah resmi jadi tersangka KPK. Total ada 11 tersangka dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang ditangkap KPK.

    Kasus ini pun jadi sorotan hangat publik. Banyak yang menilai, kasus tersebut hanya puncak dari gunung es. Ada banyak kasus yang masih harus diselidiki berkaitan dengan kebijakan di rezim Jokowi.

    Pandangan itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Sa’id Didu. Dia bahkan menuliskannya dengan huruf kapital.

    “DUGAAN SAYA, NOEL HANYA PUNCAK GUNUNG ES KORUPSI JOKOWER DAN TERMUL,” tulis Said Didu, melansir akun media sosialnya, Minggu (24/8/2025)

    Penangkapan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) atas korupsi yang dilakukan di Kemenaker menurut dugaannya hanya puncak gunung es korupsi yang dilakukan oleh Jokower dan Termul selama 10 tahun kekuasaan Jokowi dan masih dilanjutkan sampai sekarang.

    “Korupsi tersebut masih tersembunyi di bawah 20 karpet korupsi rezim Jokowi,” ujar Said Didu.

    Berikut 20 kasus tersembunyi yang diyakini mantan anggota DPR RI itu masuk ranah dugaan korupsi:

    1) Jalan TOL : pembelian ruas tol swasta, pengadaan tanah, dan kenaikan harga pembangunan lebih 2 kali lipat.
    2) Infrastruktur lain : Bandara, Kereta Api, Pelabuhan, dan Jalan.
    3) Pelepasan hutan sekitar 5 juta hektare
    4) Pemberian ribuan izin tambang
    5) Pengadaan BBM, Gas, dan Crude
    6) Bansos
    7) Dana Desa
    8) Judi Online
    9) pencetakan sawah baru, irigasi, dan bendungan
    10) Pembangunan IKN
    11) Pemberian Proyek Strategis Nasional
    12) Pengadaan barang dan jasa di BUMN
    13) Penggusuran tanah rakyat seperti di PIK-2
    14) Penyelundupan
    15) Izin dan kuota impor beras, gula, daging, garam, kedele
    16) Pajak
    17) Bea dan cukai
    18) Penjualan aset negara
    19) CPO dan minyak goreng
    20) Kelautan : ekspor pasir laut, pemagaran laut, dan izin penguasaan laut dan pantai ke swasta.