Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Zulhas Tegaskan Tak Ada Impor Beras Lagi

    Zulhas Tegaskan Tak Ada Impor Beras Lagi

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

    Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

    “Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

    “(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu,” terangnya.

    Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

    “Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi,” pungkasnya.

    Lihat Video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

    (ada/ara)

  • Zulhas Cek Beras di Gudang Bulog, Sebut Cadangan Harus 2 Juta Ton

    Zulhas Cek Beras di Gudang Bulog, Sebut Cadangan Harus 2 Juta Ton

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengecek stok beras di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kunjungan ini dilakukan untuk mengecek stok cadangan beras pemerintah (CBP).

    Berdasarkan pantauan detikcom, Senin (4/11/2024), Zulhas hadir di lokasi sekitar pukul 11.12 WIB. Pengecekan stok beras ini, Zulhas didampingi oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq.

    Kemudian Zulhas langsung mengecek stok beras di gudang pertama. Lalu, dilanjutkan untuk mengecek teknologi rice to rice milik Perum Bulog.

    Hasil pengecekan itu, Zulhas mengatakan stok beras dalam negeri aman. Untuk pasokan di Perum Bulog saat ini 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

    “Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta (ton). Di sini (stok Jakarta-Banten) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

    Zulhas mengatakan sisa impor dari kuota tahun ini sebesar 850 ribu ton. Adapun kuota impor tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

    “(Sisa impor) 1 juta , 150 ribu sudah masuk. Tinggal 850 ribu, kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribh sudah masuk, tinggal 850 ribu,” terangnya.

    Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor beras baru. Jadi soal impor 1 juta ton merupakan sisa dari kuota impor tahun ini.

    “Nggak ada (impor lagi). Jadi ini bukan impor beras baru. Ini sudah diputuskan, realisasinya dari 3,6 juta ton yang belum selesai,” tegasnya.

    Lihat Video: Kesan Zulhas-Cak Imin Ikuti Retret Kabinet Merah Putih di Magelang

    (ada/ara)

  • Parah! RI Doyan Impor Beras-Gula-Kedelai, Tahun Ini Nyaris Rp 83 T

    Parah! RI Doyan Impor Beras-Gula-Kedelai, Tahun Ini Nyaris Rp 83 T

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan impor beberapa komoditas pangan relatif terkendali. Impor tersebut, kata dia, menyesuaikan kebutuhan dan permintaan di dalam negeri.

    “Perkembangan impor beberapa komoditas pangan relatif terkendali. Baik beras, gula, kedelai, juga bawang putih Januari sampai September ini impornya sekitar 345,5 ribu ton. Ini tentunya menyesuaikan kebutuhan pasar domestik,” katanya saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, ditayangkan kanal Youtube Kemendagri, Senin lalu dikutip Minggu (3/11/2024).

    Mengutip bahan paparannya dalam rapat tersebut, terpantau beras, gula dan kedelai cetak impor hingga miliaran dolar AS. Total impor ketiga komoditas ini sepanjang Januari-September 2024 mencapai hampir Rp83 triliun. Berikut rinciannya:

    Beras

    BPS mencatat, impor beras sepanjang Januari-September 2024 mencapai 3,23 juta ton, senilai US$2,01 miliar atau setara Rp31,4 triliun. Negara asal impor utama adalah Thailand dengan porsi 1,14 juta ton senilai US$739,45 juta. Disusul, Vietnam dengan porsi mencapai 0,99 juta ton senilai US$610,23 juta. Kemudian Pakistan dengan porsi sebanyak 0,46 juta ton, senilai US$290,70 juta.

    Gula

    Sepanjang Januari-September 2024, BPS mencatat impor gula mencapai 3,66 juta ton, sneilai US$2,15 miliar atau setara Rp33,61 triliun. Sumber utama impor gula Indonesia adalah Brasil dengan porsi 2,13 juta ton, senilai US$1,23 miliar.

    Disusul Thailand dengan porsi 0,92 juta ton, senilai US$552,43 juta. Dan Australia dengan porsi 0,50 juta ton, senilai US$283,51 juta.

    Kedelai

    Data BPS menunjukkan, sepanjang Januari-September 2024, Indonesia mengimpor kedelai sebanyak 2,16 juta ton. Atau senilai US$1,15 miliar atau setara 17,98 triliun.

    Indonesia mengimpor kedelai terutama dari Amerika Serikat (AS) dengan porsi mencapai 1,93 juta ton, senilai US$1,03 miliar. Kemudian 0,21 juta ton dari Kanada, senilai US$110,98 juta. Dan dari Malaysia sebanyak 0,01 juta ton, senilai US$2,69 juta ton.

    Secara total, nilai impor ketiga komoditas itu mencapai 82,99 triliun. Menggunakan kurs Rp15.635 per dolar AS (kurs pada penutupan perdagangan Jumat 25 Oktober 2024).

    (dce/wur)

  • Bapanas dorong penggunaan bibit padi unggul untuk swasembada pangan

    Bapanas dorong penggunaan bibit padi unggul untuk swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong penggunaan bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

    “Melalui optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat turut melejitkan produktivitas beras nasional,” kata Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Arief menyatakan bahwa optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

    Dia mengaku bahwa dirinya telah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

    Arief menekankan pentingnya pengembangan pusat pembenihan padi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada pangan nasional yang lebih cepat.

    “Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai,” ujarnya.

    Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektar, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

    Dengan benih padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu, Arief yakin bahwa produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektar.

    Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

    “Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari,” jelasnya.

    Arief memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

    Dia menyebutkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektare, meningkat dari 51,28 kuintal per hektare pada 2020.

    Peningkatan produktivitas ini memerlukan adanya standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

    “Tentunya dengan adanya eskalasi produksi yang progresif tersebut, harus ada standby buyer untuk membantu penyerapannya,” ucap Arief.

    Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025.

    Ia menambahkan, penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg.

    Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

    Arief juga menyebutkan bahwa realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Bulog sampai minggu keempat Oktober, telah mencapai 1,084 juta ton. Perolehan ini meningkat hingga 34,15 persen jika dibandingkan pada periode yang sama dalam dua tahun terakhir.

    “Pada Januari-Oktober 2022 kala itu tercatat 808 ribu ton. Sementara Januari-Oktober 2023 di 895 ribu ton, sehingga telah terjadi peningkatan sebesar 21,03 persen,” kata Arief.

    Baca juga: Menko Zulkifli: Bibit padi unggul mampu tingkatkan produksi beras

    Baca juga: Padi peranakan Jepang hasil radiasi nuklir dikembangkan di Sulsel

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Target Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Pesan dari Guru Besar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Guru Besar bidang Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Subejo, memberikan pandangannya soal target swasembada pangan pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya mencapai target itu perlu kebijakan yang tepat karena sektor pertanian memiliki banyak tantangan. ”Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo, Selasa 29 Oktober 2024.

    Subejo menyebut tantangan pertama adalah masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang menjadi ancaman serius dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. “Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebutuhan cetak lahan sawah diprediksi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan padi.”

    Subejo mengatakan bahwa target pemerintah mencapai swasembada pangan, harus diikuti dengan memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi. Program ini harus melibatkan berbagai lembaga dan kementerian di tingkat pusat dan daerah. “Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable, untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar pengembangan komoditas pertanian dapat dilakukan,” kata Subejo.

    Intensifikasi di daerah basis produksi pangan adalah hal yang medesak sebab selama ini intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen yang artinya baru ditanami kurang dari dua kali dalam satu tahun. Ia yakin adanya dukungan sistem irigasi yang baik, akan sangat terbuka peluang untuk meningkatkan intensitas penanaman sampai dua kali. “Dan bahkan untuk daerah tertentu yang ketersediaan airnya memadai bisa tiga kali tanam dalam waktu satu tahun.”

    Permasalahan kedua, Subejo menyebut masalah klasik yaitu pasca panen yang membuat harga jeblok ketika panen raya tiba karena sistem distribusi logistik yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal mendesak yang harus dilakukan adalah pengembangan sistem informasi produksi dan distribusi pangan, termasuk hortikultura, yang melibatkan multi-stakeholders sehingga dapat terdata dengan rinci jumlah dan sebaran produk pertanian serta distribusinya. “Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujar Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian ini.

    Menurutnya, dorongan dari industri pengolahan yang bermanfaat sangat penting, saat produk mentah melimpah dan dapat diproses atau diawetkan yang tetap memiliki nilai ekonomi. Selain itu perlu mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani karena usaha pertanian membutuhkan modal yang tidak sedikit. “Meskipun pemerintah sebetulnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sayangnya program ini belum berjalan efektif di kalangan petani. Hal ini dikarenakan pola pikir konvensional petani yang masih menganggap KUR merepotkan dan kurang bermanfaat.”

    Subejo mengatakan pentingnya integrasi pembiayaan dengan sistem insentif bunga rendah bagi petani, contohnya melalui kredit BUMN, CSR korporasi, pembiayaan dari pemerintah daerah, atau pembiayaan dari dana desa. “Sebetulnya pemerintah memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani serta mendekatkan layanan pembiayaan ke desa-desa,” jelasnya.

    Keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan petani masih menjadi masalah tersendiri sehingga hasil produksi kurang maksimal. Salah satu bukti nyata adalah biaya produksi beras yang mencapai Rp 5.500/kg di Indonesia, hampir dua kali lipat dari biaya produksi di Vietnam yang hanya Rp 2.900/kg saja.

    Subejo menjelaskan sistem produksi pertanian di Indonesia termasuk dalam ekonomi berbiaya tinggi. Sehingga penting ada langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi produksi pertanian misalnya peningkatan dan pengorganisasian skala usaha atau konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, penyuluhan pertanian dan edukasi petani supaya konsisten menggunakan sumber daya lebih efisien. “Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya hemat air dan hemat pupuk,” jelasnya

    Permasalahan lainnya yang mayoritas petani alami adalah krisis manajemen, banyak petani menggunakan uang hasil panen untuk kebutuhan hidup harian tanpa persiapan matang untuk proses penggarapan lahan di musim tanam berikutnya. Menurutnya petani belum melakukan farm record sehingga tata kelola pertaniannya berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sulit mengantisipasi resiko produksi.

    Ia menyatakan diversifikasi produk harus dipikirkan agar output yang dihasilkan tidak hanya bahan mentah namun dikombinasi dengan produk olahan atau produk sekunder. Ia menilai untuk mencapai swasembada pangan penting juga dalam mengelola kebijakan impor beras yang sering tidak menyentuh akar masalah krisis pangan di Indonesia.

  • Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Riyono Sarankan Ini kepada Pemerintah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tampaknya masih menjadi pilihan pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengimpir 1 juta ton.

    Rencana mengimpor satu juta ton beras pada akhir 2024 dan awal 2025 akan dilakukan dari India.

    Merespons hal itu, anggota Komisi IV DPR RI, Riyono menyebut pemerintah harus berpikir ulang. Legislator Fraksi PKS itu meminta Indonesia bisa menyerap gabah petani lokal sebelum memutuskan mengimpor sejuta beras. “Soal impor satu juta ton beras dari India, pastikan produksi dalam negeri dan penyerapan gabah petani maksimal dahulu,” kata Riyono melalui layanan pesan, Kamis (31/10).

    Legislator Dapil VII Jatim itu menyadari Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi 2024 turun di kisaran 52,66 juta Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 30,34 juta ton beras. Temuan ini membuat produksi beras turun sekitar 1,32 juta ton dibanding 2023 yang mencapai 31,10 juta ton beras. Namun, Riyono menganggap penurunan produksi GKG masih dalam batas kewajaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    “Produksi gabah turun seiring turunnya luasan lahan produktif kita, tetapi turunnya masih dalam batas “margin” error yang sebenarnya bisa di toleransi untuk kebutuhan dalam negeri,” lanjut Ketua Bidang Tani Nelayan DPDP PKS itu.

    Toh, kata Riyono, produksi beras mulai Juni sampai September 2024 bakal bertumbuh, dari 2,06 juta ton meningkat menjadi 2,18 juta ton pas Juli tahun ini.

    Peningkatan secara signifikan terjadi pada estimasi produksi beras di Agustus dan September yang masing-masing dapat mencapai angka 2,66 juta ton dan 2,96 juta ton.
    Riyono mengatakan angka itu sudah di atas kebutuhan konsumsi beras bulanan secara nasional yakni sebesar 2,55 juta ton. Dia mengatakan data tadi menandakan rencana impor beras yang digaungkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan harus dipikirkan matang.

  • Seluruh Menteri yang Terlibat dalam Kebijakan Impor Gula Harus Diperiksa

    Seluruh Menteri yang Terlibat dalam Kebijakan Impor Gula Harus Diperiksa

    GELORA.CO – Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, penetapan tersangka korupsi gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengandung kejanggalan. Menurutnya, kebijakan impor gula bukan hanya keputusan satu menteri namun keputusan kolektif.

    “Menteri-menteri perdagangan lain sejak 2013, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, dan Muhammad Lutfi kita juga tahu semuanya memberikan izin impor gula dengan alasan yang beragam, dari stabilisasi harga hingga menjaga pasokan dalam negeri tapi kenapa hanya Tom Lembong yang ditahan, ini jadi standar ganda,” kata Achmad kepada Media Indonesia pada Kamis, 31 Oktober 2024.

    Achmad menjelaskan, pola kebijakan impor gula harus dievaluasi secara total, tak hanya pada masa satu menteri namun juga semua menteri. Menurutnya, hal ini semakin aneh mengingat data tahun-tahun berikutnya menunjukkan pola kebijakan yang sama, meskipun pemerintah sering mengklaim swasembada gula atau surplus gula, seperti pada 2018, 2021, dan 2022.

    “Namun, izin impor terus diberikan dan bahkan mencapai angka tertinggi pada 2022. Kondisi ini mengundang spekulasi bahwa ada unsur tebang pilih dalam proses hukum terhadap Lembong,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, Achmad menyampaikan bahwa izin impor telah diberlakukan oleh berbagai Menteri Perdagangan dalam periode tersebut. Secara logis kebijakan, maka seluruh pihak terkait termasuk menteri-menteri lain, harus diperiksa.

    “Kebijakan ini hanya membawa Lembong ke meja hijau, sementara menteri-menteri lain yang memprakarsai izin serupa tetap bebas dari tindakan hukum. Dengan hanya menahan Lembong, proses hukum tampak tidak konsisten,” ujarnya.

    Achmad menjelaskan bahwa pada 2022, impor gula mencapai angka tertinggi selama satu dekade. Hal ini menunjukkan bahwa pola impor dengan melibatkan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebuah BUMN, telah aktif dalam impor gula sejak 2009, untuk mengatasi kekurangan stok gula nasional, tetap berlangsung meskipun kondisi pasokan dalam negeri kerap kali cukup.

    Sebagai BUMN, Achmad menurutkan bahwa PPI bertugas melaksanakan kebijakan dan distribusi gula yang diimpor sesuai izin dari kementerian, bukan untuk mengalihkan distribusi ke pihak swasta sehingga tuduhan bahwa PPI menjual gula yang seharusnya didistribusikan ke masyarakat tanpa koordinasi juga menimbulkan pertanyaan.

    “Jika PPI aktif dalam distribusi atau transaksi yang melanggar aturan, maka semestinya tanggung jawab operasional berada pada PPI, dan peran Lembong seharusnya terbatas pada pemberian izin,” jelasnya.

    Tuduhan ini, kata Achmad, juga menimbulkan asumsi bahwa keterlibatan PPI dalam impor gula mungkin lebih besar dari sekadar pelaksana kebijakan. Selain itu, dinamika internal PPI juga berpotensi mempengaruhi arah kasus ini.

     

    “Untuk menjaga kredibilitas lembaga penegak hukum, sangat penting memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki tanggung jawab atau pengaruh dalam pelaksanaan impor gula diperiksa,” tegasnya.

    Selain itu, kasus ini semakin janggal lantaran juga muncul adanya keputusan serupa berulang kali terkait kebijakan imlor gula yang dilakukan oleh menteri perdagangan lainnya di era yang sama namun tanpa konsekuensi hukum. Pada 2018, pemerintah mengumumkan swasembada gula, namun tetap memberikan izin impor sebesar 4,6 juta ton. Pada 2021 dan 2022, surplus gula nasional kembali diklaim, tetapi angka impor mencapai rekor tertinggi lebih dari 6 juta ton.

    “Bahkan kebijakan impor beras menunjukkan pola serupa, pemerintah sering mengklaim swasembada, tetapi tetap mengimpor dengan alasan menjaga harga atau persediaan,” ungkap dia.

  • Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    Persoalkan Status Tersangka Tom Lembong, Said Didu: Mendag Terlama dan Impor Terbesar Adalah Zulkifli Hasan

    2) Tom Lembong (11 bulan : Agustus 2015 – 27 Juli 2016)

    3) Enggartiasto Lukita (15 bulan : Juli 2016 – Oktober 2019)

    4) Agus Suparmanto (13 bulan, Oktober 2019 – Desember 2020)

    5) Muhammad Luthfi (16 bulan, Desember 2020 – Juni 2022)

    6) Zulkifli Hasan (28 bulan, Juni 2022 – Oktober 2024)

    Adapun volume Impor gula, beras, garam, dan bawang putih selama 2014 – 2024 juga dipaparkan

    1) Impor gula 2014 -2024 : 44,43 juta ton, dengan rincian: 

    2014 : 2,93 juta ton, 2015 : 2,88 juta ton, 2016 : 4,75 juta ton, 2017 : 4,48 juta ton,2018 : 5,03 juta ton,2019 : 4,09 juta ton, 2020 : 5,54 juta ton,;2021 : 5,48 juta ton, 2022 : 6,00 juta ton, 2023 : 5,07 juta ton, 2024 : 3,66 juta ton (sampai September)

    2) Impor beras, 2014-2014 : 13,29 juta ton, dengan rincian :

    2014 : 0,84 juta ton, 2015 : 0,86 juta ton, 2016 : 1,28 juta ton, 2017 : 0,31 juta ton,2018 : 2,25 juta ton, 2019 : 0,44 juta ton, 2020 : 0,36 juta ton, 2021 : 0,41 juta ton, 2022 : 0,43 juta ton, 2023 : 3,06 juta ton, 2024 : 3,05 juta ton (sampai Agustus)

    3) Impor Garam Industri 2014-2014 : 27,56 juta ton, rincian :

    2014 : 2,16 juta ton, 2015 : 1,86 juta ton, 2016 : 2,14 juta ton, 2017 : 2,55 juta ton, 2018 : 2,84 juta ton, 2019 : 2,60 juta ton, 2020 : 2,61 juta ton, 2021 : 2,83 juta ton

    2022 : 2,76 juta ton, 2023 : 2,81 juta ton, 2024 : 2,40 juta ton 

    4) Impor Bawang Putih 2014-2024 : 5,64 juta ton, rincian :

    2014 : 0,49 juta ton,2015 : 0,48 juta ton, 2016 : 0,44 juta ton, 2017 : 0,55 juta ton

    2018 : 0,58 juta ton, 2019 : 0,47 juta ton, 2020 : 0,55 juta ton, 2021 : 0,60 juta ton ,2022 : 0,57 juta ton, 2023 : 0,56 juta ton, 2024 : 0,35 juta ton (sampai September)

  • Kejagung Diminta Usut Kasus Impor Beras-Daging era Enggartiasto hingga Gobel

    Kejagung Diminta Usut Kasus Impor Beras-Daging era Enggartiasto hingga Gobel

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (Aepi) Khudori meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa semua kasus impor yang berpotensi merugikan negara, termasuk impor beras, garam, kedelai, dan daging sapi.

    Hal tersebut disampaikan Khudori, usai Mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016.

    “Agar tidak memunculkan syak wasangka buruk, sebaiknya Kejagung memeriksa semua kasus yang memang potensial merugikan negara,” kata Khudori dalam keterangannya, Rabu (30/10/2024).

    Menurutnya dengan cara itu, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih. Oleh karena itu, dia mendukung Kejagung membersihkan semua aparat, pejabat, dan para pihak yang menjadi pencoleng dengan kedok impor.

    Khudori menuturkan, acakadut impor pangan sebenarnya tidak hanya terjadi pada gula. 

    Khudori merujuk pada hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan tata niaga impor pangan dari 2015 hingga Semester I/2017 menemukan sebelas kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi. 

    Sebagai informasi, pada periode tersebut posisi Mendag dijabat oleh Rachmat Gobel, Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

    Jika dikelompokkan, Khudori mengungkap bahwa kesalahan tersebut terbagi menjadi empat besar. Pertama, impor tak diputuskan di rapat di Kemenko Perekonomian. 

    Kedua, impor tanpa persetujuan kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian. Ketiga, impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen. Keempat, pemasukan impor melebihi dari tenggat yang ditentukan. 

    “Jadi, acak-adut impor itu tidak hanya terjadi pada gula, tapi juga komoditas lainnya. Juga, acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan,” ungkapnya.

    Dia juga meluruskan mengenai peraturan yang dilanggar oleh Tom Lembong. Kejagung, kata dia menyebut, peraturan yang dilanggar Tom Lembong yakni Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian 527/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

    Khudori menuturkan, regulasi ini sebetulnya telah beberapa kali mengalami pergantian. Diantaranya, Peraturan Menteri Perdagangan No.117/2015 tentang Ketentuan Impor Gula dan terakhir, Permendag No.14/2020 tentang Ketentuan Impor Gula.

    “Meskipun regulasi berubah, substansinya ada yang tak berubah,” ujarnya.

    Pertama, pasar gula kristal rafinasi (GKR) dan gula kristal putih (GKP) tetap terpisah. Kedua, impor hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir dari otoritas, yakni BUMN produsen gula yang mengantongi Angka Pengenal Impor Produsen.

    Ketiga, impor gula kristal mentah (GKM) sebagai bahan baku GKR dan impor GKR oleh perusahaan yang mendapatkan pengakuan sebagai importir hanya bisa digunakan sebagai bahan baku untuk proses produksi dari industri.

    “Gula dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain. Sementara yang berubah pada detail-detail,” pungkasnya. 

    Dalam catatan Bisnis, Kejagung resmi menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula periode 2015-2016 pada Selasa (29/10/2024).

    Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

    Selain Tom Lembong, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini. 

    “Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016,” ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

    Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

  • RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    RI Buka Opsi Tambah Impor Beras 1 Juta Ton untuk Penuhi Cadangan pada Awal 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menambah kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

    “Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

    Sejalan dengan hal itu, Arief menyebut bahwa pemerintah tengah memperkuat produksi beras dalam negeri. Dia menuturkan, produksi beras pada Desember-Februari secara historis mengalami penurunan sehingga diperlukan cadangan pangan.

    Apabila produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan nasional, maka pemerintah akan memenuhi cadangan pangan melalui pengadaan dari luar negeri.

    “Kita semua sudah mengupayakan produksi dalam negeri tetapi proyeksi dari BPS itu memang kurang, kita harus ada cadangan,” tutur Arief.

    Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

    Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

    Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.