Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Bukan Cuma Beras, Prabowo Ingin Bebas dari Impor Berbagai Komoditas Pangan

    Bukan Cuma Beras, Prabowo Ingin Bebas dari Impor Berbagai Komoditas Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia bisa segera terbebas dari ketergantungan impor komoditas pangan.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat Rapat Terbatas (Ratas) bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan terkait pembahasan isu strategis di sektor pangan. Presiden mengklaim banyak kabar menggembirakan mengenai kemampuan pangan, salah satunya cadangan stok beras dalam Negeri yang melimpah.

    “Kita makin ke depan akan tambah kuat di bidang [pangan] ini. Nanti, tidak hanya bebas dari impor beras, tetapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan,” ujar Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    Dia pun menyebut bahwa pencapaian itu berhasil terlaksana di tengah masalah geopolitik yang turut berpengaruh dengan kondisi pangan. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengamini bahwa apabila terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. 

    Menurutnya, fenomena yang sudah terjadi berkali-kali itu selalu menjadi tantangan setiap Negara.

    “Alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat,” ucapnya.

    Kepala Negara pun menargetkan Indonesia bisa segera terbebas dari kegiatan impor komoditas beras pada tahun mendatang.

    “Beras yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” ujarnya dalam forum itu.

    Dia menilai bahwa pencapaian tersebut terjadi lantaran kerja keras dari berbagai Kementerian/Lembaga terkait.  termasuk peran Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Langkah kita pada akhir 2024 juga karena dukungan presiden Jokowi sehingga kita mampu mengatasi tahun ini karena sebelumnya kita hadapi El Nino sekaligus la nina. Musim kering, tetapi kita mampu menghadapi di tengah suasana geopolitik yang tidak ringan,” pungkas Prabowo.

  • Prabowo Bakal Kirim TNI Ikut Defile Hari Nasional India

    Prabowo Bakal Kirim TNI Ikut Defile Hari Nasional India

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mendapat undangan secara khusus dari Perdana Menteri (PM) India Shri Narendra Modi untuk menghadiri peringatan Hari Nasional India. PM India juga meminta Prabowo agar TNI berpartisipasi dalam defile.

    “Ketika bertemu dengan Perdana Menteri India, Presiden mendapatkan undangan untuk hadir di hari nasionalnya India,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

    “Di bulan Januari nanti, tanggal 26. Dan Perdana Menteri India secara khusus meminta kita juga menjadi bagian dari defile,” lanjutnya.

    Prabowo, kata Hasan, akan memenuhi permintaan PM India itu. Prabowo akan mengirimkan pasukan TNI untuk berpartisipasi dalam defile Hari Nasional India.

    “Jadi Presiden berencana meminta TNI juga untuk berpartisipasi dalam defile pada hari nasional India nanti,” ujarnya.

    Sebelumnya, bilateral Prabowo dengan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi dilakukan di sela KTT G20 Brasil. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama kesehatan hingga perdagangan.

    “Kami berharap dapat menyelesaikan kesepakatan impor beras dari India,” tuturnya.

    (eva/isa)

  • Tidak Akan Ada Impor Beras Tahun Depan

    Tidak Akan Ada Impor Beras Tahun Depan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan impor beras pada 2025. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menerangkan kalaupun ada impor beras, itu merupakan penyelesaian kuota yang belum diselesaikan tahun ini. Adapun realisasi impor beras tahun ini mencapai 2,8 juta ton dari kuota yang ditentukan 3,6 juta ton.

    “Andai kata ada (impor beras) pun yang belum selesai sekarang, itu yang dilanjutkan. Jadi tidak akan ada keputusan impor beras tahun depan,” kata Zulhas ditemui usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2024).

    Dia juga meyakini stok pangan Indonesia dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (nataru), cukup. Dia menyebut, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di gudang Perum Bulog mencapai hampir 2 juta ton. Sementara beras yang beredar di masyarakat mencapai 8 juta ton.

    “Jadi harga aman terkendali, nggak usah khawatir, stok cukup, beras ada hampir 2 juta, total ada 8 juta lebih beredar di masyarakat,” terangnya.

    Kecukupan pasokan pangan terutama beras inilah yang diyakini Indonesia tak akan ada impor beras lagi. Kondisi itu dapat terealisasikan jika produksi beras tahun depan dalam keadaan aman.

    “Kabar gembiranya mudah-mudahan tahun depan tadi Pak Presiden menyampaikan kita kalau tidak akan keputusan impor baru. Mudah-mudahan, doakan produksi berjalan baik. Kalau ada pun meneruskan impor yang ada tahun ini,” tuturnya.

    Zulhas mengakui bahwa akan ada penurunan produksi beras pada Januari-Februari 2025, namun dengan CBP hampir 2 juta ton akan disalurkan bantuan pangan dan beras murah melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Jadi Bulog akan keluar beras Januari-Februari 620.000 ton, dan dia menyerap bulan Maret-April sekitar segitu,” pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Prabowo: Sangat Besar Keyakinan Saya, 2025 Kita Tak Akan Impor Beras

    Prabowo: Sangat Besar Keyakinan Saya, 2025 Kita Tak Akan Impor Beras

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia tak lagi impor beras pada 2025. Keyakinan ia dasarkan pada cadangan beras sudah mencukupi untuk rakyat Indonesia.

    “Dan sangat besar keyakinan saya pada 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup,” kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Preisden, Jakarta, Senin (2/12).

    Prabowo kemudian berterima kasih kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan dan jajaran Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri BUMN Erick Thohir dalam menangani persoalan pangan belakangan ini.

    Ia mengatakan produksi pangan Indonesia mengalami kenaikan belakangan ini. Terlebih lagi, ia merinci cadangan pangan Indonesia menjadi yang terbesar selama beberapa tahun ini.

    “Di gudang kita saya kira mendekati 2 juta ton,” kata dia.

    Prabowo turut menyinggung langkah yang dibuatnya selama menjadi presiden sebulan belakangan ini lantaran ada dukungan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Terlebih, ia mengatakan Indonesia menghadapi efek geopolitik hingga fenomena El Nino dan La Nina di akhir tahun ini.

    “Masalah geopolitik berpengaruh masalah pangan. Kalau terjadi ketegangan, negara-negara yg biasanya ekspor pangan akan hentikan eskpor mereka. Ini fenomena sudah terjadi berkali-kali,” kata dia

    “Kita juga nanti tak hanya bebas impor beras, dan bebas impor dari semua komoditas pangan,” tambahnya.

    (rzr/agt)

  • Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Kantor, Kursi, Mobil Belum Ada

    Jakarta –

    Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 505 miliar lebih untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu, kata Zulhas masih di bawah usulan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Hal itu diusulkan oleh Zulhas saat rapat bersama Banggar Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). Zulhas mengatakan saat ini kementeriannya belum memiliki kantor dan mobil dinas.

    “Jadi saya di bawah Cak Imin itu, kami butuh kurangnya Rp 505 miliar, Pak. Kantor baru, kursi belum ada, mobil, semua belum ada. Kantornya pun belum ada, jadi masih numpang. Januari mungkin baru selesai,” kata Zulhas.

    Zulhas menjelaskan anggaran itu mencakup kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp 269.910.975. Kemudian, untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp230.000.000.

    “Ada empat deputi, kami. Ya tentu ada sarana-prasarana. Kemudian kami akan siap dashboard, Pak, mengenai anggaran di bidang kami. Ini kami akan monitor,” jelasnya.

    Zulhas lantas meminta agar Banggar DPR dapat menyetujui usulan anggaran itu. Dia mengatakan agar anggaran tersebut tidak dipotong.

    Zulhas menyampaikan pagu anggaran yang ada saat ini di kementeriannya sebesar Rp 44.069.025.000. Sedangkan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 550 miliar, sehingga usulan tambahan anggaran ialah sebesar Rp 505,9 miliar.

    Lebih lanjut, Zulhas mengatakan anggaran ketahanan pangan di 2025 sebesar Rp 139,4 triliun. Anggaran tersebut mencakup program dari kementerian teknis terkait yang membidangi urusan pertanian, kelautan, kehutanan, lingkungan, hingga badan gizi dan badan pangan.

    “Kalau berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang direncanakan, maka tahun depan kita tidak akan impor beras lagi. Kalau ini bisa berjalan dengan baik, Pak. Program-program kementerian terkait yang saya koordinasi, kalau berjalan dengan bagus, kita tahun depan tidak akan impor beras dan mudah-mudahan juga tidak ada yang jagung tahun depan. Tidak perlu 2027. Kalau ini berjalan dengan baik,” sambung Zulhas.

    (amw/rfs)

  • BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    BPS Laporkan Beras Alami Deflasi 0,45% Jelang Natura 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas beras mengalami deflasi pada November 2024. Deflasi beras mencapai 0,45% dengan andil deflasi hingga 0,02% pada November 2024.

    Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi komoditas beras ini terjadi di 26 provinsi, terdalam di provinsi Papua Pegunungan yang deflasi komoditas berasnya mencapai 4,46%

    “Secara historis tekanan komoditas inflasi beras di November turun dibandingkan Oktober, Ini terjadi pada 3 tahun terakhir, 2022 sampai 2024,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (3/12/2024).

    Adapun, harga beras di Indonesia telah turun sejak Agustus lalu. Harga beras di Indonesia telah di bawah Rp 15.000 per kilogram, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024. Jumlah konsumsinya per bulan oleh masyarakat Indonesia sebanyak 2,58 juta ton.

    Sebelumnya, Direktur Bank Dunia (World Bank) menyebut harga beras di Indonesia disebut jadi yang termahal di ASEAN.

    Mengutip laporan Departemen Pertanian AS (USDA) edisi 6 Agustus 2024, harga beras RI memang di atas harga beras Thailand dan Vietnam.

    Sebagai catatan, kedua negara ini adalah termasuk negara pemasok beras ke Indonesia. Vietnam dan Thailand tercatat jadi negara asal impor beras RI tahun 2023-2024.

    Tercatat, pada periode Januari-Mei 2024, harga beras di Indonesia jenis IR 64 ada di atas Rp14.000 per kg. Sedangkan harga beras Thailand jenis broken 25% dan untuk harga beras Vietnam jenis broken 25% ada di bawah Rp10.000 per kg.

    Dari data itu juga terungkap, harga beras di Indonesia, Thailand, dan Vietnam kompak terus menanjak sejak tahun 2022 dan kini mulai turun setelah sempat pecah rekor di Januari-Februari tahun 2024.

    (haa/haa)

  • Menyelamatkan gabah petani

    Menyelamatkan gabah petani

    Petani menuangkan hasil panen padi di kawasan persawahan Desa Niaso, Muaro Jambi, Jambi, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.

    Menyelamatkan gabah petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Desember 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Musim panen adalah momentum yang ditunggu para petani, tetapi juga menjadi periode penuh tantangan. Salah satu persoalan klasik yang selalu muncul adalah anjloknya harga gabah akibat pasokan melimpah. Dalam kondisi seperti ini, petani sering kali berada di posisi lemah karena harga jual tidak mampu menutupi biaya produksi.

    Tanpa intervensi strategis, masalah ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. Pemerintah, dalam upaya melindungi petani, telah menugaskan Perum Bulog sebagai “offtaker” untuk membeli gabah petani pada saat panen raya.

    Penugasan ini bertujuan untuk memastikan harga gabah tetap stabil dan menguntungkan petani. Dengan harga dasar yang ditetapkan, diharapkan petani tidak perlu khawatir hasil panennya dijual dengan harga rendah. Sejarah mencatat, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) Bulog.

    Tujuan pokok yang ingin dicapainya adalah untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan Orde Baru. Namun, untuk saat ini peran Bulog sebagai operator pangan nasional bukanlah tugas yang sederhana. Bulog harus memastikan penyerapan gabah berjalan lancar, mulai dari tingkat petani hingga proses distribusi ke pasar.

    Dalam pelaksanaannya, memang terbukti tidak gampang. Mulai pengadaan beras yang cukup sulit untuk dipenuhi, mengingat terjadinya “darurat beras” secara nasional, ternyata di sisi lain, Perum Bulog pun diberi penugasan untuk melaksanakan impor beras.

    Dalam situasi di ambang krisis pangan saat ini, mendatangkan beras dari luar negeri, terasa lebih sulit dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebab lebih banyak negara produsen beras yang berupaya mengamankan kebutuhan domestik terlebih dahulu ketimbang mengimpornya.

    Apalagi, kunci keberhasilan penyelamatan gabah petani terletak pada mekanisme penyerapan yang efektif. Dalam praktiknya, masih sering ditemukan kendala teknis seperti keterlambatan pembelian, kapasitas penyimpanan yang terbatas, hingga fluktuasi harga yang tidak terkontrol.

    Maka Bulog harus mengoptimalkan infrastruktur yang ada, seperti gudang penyimpanan dan fasilitas pengeringan, agar dapat menyerap gabah dalam jumlah besar tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, Bulog juga perlu menjalin kemitraan dengan koperasi petani untuk memperkuat rantai pasok di tingkat lokal.

    Peran Bulog juga mencakup menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi bisnisnya. Sebagai operator pangan, Bulog bertanggung jawab untuk menjalankan program pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan petani dan masyarakat umum. Namun, di sisi lain, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bulog juga dituntut untuk menghasilkan keuntungan.

    Keseimbangan ini sering kali menjadi tantangan, terutama ketika tugas-tugas sosial, seperti penyaluran beras bantuan, mendominasi peran bisnis Bulog. Di luar peran Bulog, upaya penyelamatan gabah petani juga membutuhkan kolaborasi yang lebih luas.

    Diangkatnya Wahyu Suparyono menjadi Direktur Utama Perum Bulog menggantikan Bayu Krisnamurthi, diharapkan dapat membawa angin segar bagi perjalanan dan perkembangan Perum Bulog ke depan. Banyak pihak menunggu kiprah Perum Bulog yang mampu menyeimbangkan peran bisnis dan peran “social responsibility”-nya.

    Gabah petani

    Di sisi lain, Pemerintah juga harus memperkuat kebijakan harga dasar gabah (HPP) dengan menetapkan harga yang tidak hanya layak tetapi juga kompetitif. Evaluasi berkala terhadap HPP sangat penting agar harga yang ditetapkan relevan dengan biaya produksi yang terus meningkat.

    Di sisi lain, program subsidi untuk alat pengering gabah dan gudang penyimpanan harus diperluas agar petani dapat menjaga kualitas hasil panennya sebelum dijual ke pasar. Koperasi petani dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung upaya ini. Koperasi yang dikelola dengan baik mampu meningkatkan daya tawar petani, sekaligus menjadi perantara yang efektif antara petani dan lembaga seperti Bulog.

    Melalui koperasi, petani juga dapat mengakses fasilitas pendukung seperti alat pengering, modal usaha, dan informasi pasar yang lebih luas. Selain memperkuat kelembagaan petani, modernisasi sektor pertanian juga menjadi solusi jangka panjang.

    Teknologi pertanian seperti alat pengering otomatis, platform digital untuk memantau harga pasar, hingga inovasi dalam pengemasan gabah dapat membantu petani meningkatkan efisiensi dan daya saing. Modernisasi ini harus didukung oleh pemerintah melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

    Namun, tidak kalah pentingnya adalah pengendalian kebijakan impor beras. Ketika impor dilakukan pada saat panen raya, hal ini dapat menekan harga gabah lokal dan merugikan petani. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan impor dilakukan secara hati-hati, hanya pada saat kebutuhan mendesak, dan tidak mengganggu pasar domestik.

    Dalam konteks ini, Bulog memiliki peran penting untuk mengelola cadangan beras nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pasokan impor dan hasil produksi lokal. Itu sebabnya, Perum Bulog harus selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penugasan yang diberikan.

    Artinya, misalnya pun harus menjalani proses impor tetap ditunaikan dengan baik dan tidak perlu terjadi “demurrage”, sebagaimana Perum Bulog harus betul-betul menjaga dengan amanah dan profesional atas penugasan yang diberikan. Dari sisi onfarm di tingkat produksi, peningkatan infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, dan transportasi juga sangat mendesak.

    Infrastruktur yang buruk sering kali menjadi penghambat utama distribusi hasil panen, yang pada akhirnya menurunkan kualitas dan harga gabah. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur di sentra-sentra produksi pangan agar rantai pasok lebih efisien.

    Tak hanya itu, edukasi kepada petani mengenai manajemen usaha tani harus menjadi prioritas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan pascapanen, diversifikasi produk, dan akses ke pasar digital, petani dapat meningkatkan nilai jual hasil panennya. Pendekatan ini akan membantu petani mengurangi ketergantungan pada satu saluran distribusi dan membuka peluang baru dalam memasarkan produknya.

    Perum Bulog, sebagai operator pangan utama, tetap menjadi bagian integral dalam menyukseskan upaya ini. Meski sebenarnya, keberhasilan penyelamatan gabah petani tidak hanya bergantung pada Bulog semata. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, koperasi, lembaga keuangan, dan petani menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Program-program seperti pengadaan langsung dari petani, distribusi yang efisien, dan dukungan pembiayaan harus terus diperkuat untuk menjamin keberhasilan jangka panjang. Penyelamatan gabah petani adalah isu strategis yang melibatkan berbagai pihak. Upaya ini bukan hanya soal melindungi petani dari kerugian, tetapi juga tentang memastikan ketersediaan pangan nasional yang stabil dan berkelanjutan.

    Ketika petani sejahtera, fondasi ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh. Dengan dukungan yang tepat, petani tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang sebagai pilar utama ekonomi nasional. Melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi, termasuk peran aktif Bulog, Indonesia dapat membangun ekosistem pangan yang tangguh.

    Bangsa ini juga sangat mendambakan Perum Bulog dapat hadir dan tampil sebagai raksasa bisnis pangan yang mendunia. Selamatkan gabah petani berarti menyelamatkan masa depan pangan bangsa. Seluruh elemen bangsa ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkannya.

    Sumber : Antara

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara

  • Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan

    Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan

    Jakarta: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meyakini Indonesia pada 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.
     
    “32 juta ton dalam satu tahun ya, doakan insyaallah di 2025,” kata Mentan Amran di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 26 November 2024.
     
    Amran menjelaskan, pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita. “Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,” ketus dia.
     
    Dirinya menjelaskan produksi pada 2025 meningkat secara tahunan sebanyak satu juta ton dibandingkan 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.
     
    Apabila dikonversi menjadi rupiah, maka satu juta ton beras itu mencapai Rp12 triliun. “Naik satu juta ton itu banyak, nilainya satu juta ton Rp12 triliun,” ungkap Amran.
     

     

    Produksi padi 2024 turun 2,45%
     
    Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.
     
    Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.
     
    Adapun produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025

    Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meyakini Indonesia pada tahun 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    “32 juta ton dalam satu tahun ya, doakan InsyaAllah di 2025,” kata Mentan Amran di Jakarta, Selasa (26/11). 

    Dikatakan dia, pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo dalam Astacita.

    “Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,”kata dia.

    Dirinya menjelaskan produksi pada tahun 2025 meningkat secara tahunan sebanyak 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Adapun peningkatan produksi yang dianggap sedikit tersebut, Mentan Amran menyatakan apabila dikonversi menjadi rupiah nilai 1 juta ton beras mencapai Rp12 triliun.

    “Naik 1 juta ton itu banyak, nilainya 1 juta ton Rp12 triliun,” katanya.

    Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare, angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.

    Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

    Adapun produksi beras pada tahun 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

    Sumber : Antara