Topik: impor beras

  • Impor Pangan Dihentikan mulai 2025, Ini Daftar Komoditasnya

    Impor Pangan Dihentikan mulai 2025, Ini Daftar Komoditasnya

    Bandarlampung, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, pada 2025 pemerintah akan mulai menghentikan impor pangan secara bertahap guna mendukung swasembada pangan nasional, mulai dari beras hingga gula.

    “Swasembada pangan menjadi program prioritas utama pemerintah. Target awalnya pada 2029, tetapi dimajukan menjadi 2027. Semua pihak harus bekerja keras dan berkomitmen untuk mewujudkannya,” kata Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu (28/12/2024).

    Salah satu langkah utama menuju swasembada pangan adalah mengurangi ketergantungan pada impor. Pada 2025, pemerintah memutuskan untuk tidak mengimpor beberapa komoditas utama, seperti beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    “Tahun depan tidak ada impor beras. Kami ingin petani lebih banyak menanam padi dan harga di pasaran tetap bagus,” ujar Zulkifli Hasan.

    Ia juga menambahkan, produksi garam lokal dinilai sudah mencukupi kebutuhan, sehingga impor garam tidak diperlukan. Langkah serupa diterapkan untuk jagung pakan ternak dan gula, yang produksinya akan dioptimalkan di dalam negeri.

    “Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi. Sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ucapnya.

    Zulkifli juga menyoroti sektor pertanian nasional masih tertinggal akibat berbagai kendala. Namun, dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritas dan kerja sama pemerintah daerah, hal ini menjadi waktu yang tepat untuk mempercepat swasembada pangan.

    “Semua harus kompak. Ini waktunya membangun swasembada pangan nasional dan meninggalkan ketergantungan impor pangan,” kata Zulhas. 

  • Menko Pangan: Tahun depan tidak ada impor pangan

    Menko Pangan: Tahun depan tidak ada impor pangan

    Bandarlampung (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pada 2025 pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” ujar Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Ia mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ucap dia.

    Ia menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” tambahnya.

    Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    KALEIDOSKOP 2024:Keran Impor Beras 2025 Dibatasi, Impor Sapi Perah Lanjut

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan pasokan beras pada 2025 aman. Pemerintah menyetop impor untuk beras hingga gula, sementara untuk sapi perah tetap berlanjut untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berikut sejumlah peristiwa pada 2024. 

    Pemerintah mempercepat realisasi impor sapi perah untuk proyek MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan sebanyak 200.000 ekor sapi perah impor masuk ke Indonesia pada 2025. Ini merupakan bagian dari target 1,2 juta ekor sapi hidup hingga 2029.

    Kementan melaporkan sebanyak 50 ekor sapi perah impor asal Australia sudah tiba di Indonesia. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengungkap 50 ekor sapi perah impor asal Australia itu dalam keadaan hamil, sehingga Indonesia akan memiliki tambahan anak sapi.

    Selain itu, Kementan juga ikut mendorong perizinan sapi perah di Indonesia, serta mempertemukan dengan peternak dalam negeri. Selain itu, ada juga investor jumbo yang berkomitmen membangun peternakan terintegrasi di Indonesia.

    Teranyar, Kementan juga menyebut sejumlah perusahaan luar negeri telah menyatakan minat untuk investasi peternakan sapi di Indonesia. Mereka di antaranya Vietnam, Malaysia, Australia, Qatar, Uni Emirat Arab, dan China.

    Rinciannya, sebanyak 141 calon investor berencana impor sapi perah sebanyak 1,2 juta ekor selama lima tahun atau sepanjang 2025-2029.

    Lalu, sebanyak 70 calon investor juga berkomitmen untuk memasukkan sapi pedaging betina produktif sebanyak 800.000 ekor dalam lima tahun ke depan. Dengan demikian, total sapi hidup yang akan didatangkan selama lima tahun ke depan mencapai sekitar 2 juta ekor sapi hidup.

    Ilustrasi sapi perahPerbesar

    Regulasi Pupuk Dipangkas

    Terdapat 145 regulasi yang  membuat para petani sulit memperoleh pupuk subsidi. Pemerintah pun menargetkan regulasi terkait penyederhanaan penyaluran pupuk subsidi rampung pada 2025. Nantinya, sistem distribusi pupuk menjadi satu pintu di Kementan.

    Pada 12 November 2024, pemerintah sepakat untuk memangkas 145 regulasi yang dinilai menghambat penyaluran pupuk subsidi. Kebijakan ini diharapkan dapat membuat petani lebih mudah dan cepat memperoleh pupuk subsidi.

    Bukan hanya soal aturan, proses penyaluran pupuk juga membutuhkan persetujuan dari pemerintah daerah. Imbasnya, petani kerap terlambat mendapat pupuk.

    Persoalan pupuk subsidi ini juga sempat disentil Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto. Menurut Titiek, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini masih terjadi bisa menghambat pemerintah menuju swasembada pangan.

    Dia memandang, perlu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus terkait pupuk subsidi untuk Kementan, mulai dari data, koordinasi antar instansi baik di pusat maupun daerah, permasalahan regulasi hingga pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

  • Bea Cukai Catat Realisasi Penerimaan Mini di Teluk Bayur Sumbar per November 2024

    Bea Cukai Catat Realisasi Penerimaan Mini di Teluk Bayur Sumbar per November 2024

    Bisnis.com, PADANG – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat realisasi penerimaan periode Januari-November 2024 baru Rp606,43 miliar. Jumlah ini setara 65,17% terhadap target tahun 2024. 

    Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi – KPPBC TMP B Teluk Bayur Moh. Hery Syamsul Bahtiar mengatakan meski jauh dibandingkan target 2024, jumlah itu sudah naik 12,33% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Kenaikan nilai ekspor sendiri disumbang oleh lonjakan volume ekspor komoditas CPO dan turunannya pada bulan Oktober dan November.

    “Jadi pada periode November 2024, harga referensi CPO tercatat sebesar US$961,97 per ton atau mengalami peningkatan yang signifikan dibanding bulan sebelumnya,” katanya dikutip dari data KPPBC TMP B Teluk Bayur, Senin (23/12/2024).

    Dia menjelaskan peningkatan HR CPO itu dipengaruhi peningkatan permintaan terutama dari India dan Tiongkok dan turunnya produksi global akibat kemarau panjang. Selain itu, peningkatan harga minyak mentah dunia dan tarif Bea Keluar Malaysia yang berlaku sejak 1 Oktober 2024 turut mengerek HR CPO.

    Hery merinci untuk target penerimaan KPPBC TMP B Teluk Bayur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-17/BC/2024 Tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun Anggaran 2024, dimana untuk realisasi penerimaan KPPBC TMP B Teluk Bayur Rp 606.430.537.000  atau 65,17% Target APBN tahun 2024.

    Dia memperinci, pendapatan ini berasal dari penerimaan Bea Masuk 36,63% dan Bea Keluar 10,86%. “Penerimaan cukai didapat dari sanksi administratif di bidang cukai sebesar Rp 332.799.000,” ujarnya.

    Dikatakannya pertumbuhan Bea Masuk dikarenakan adanya impor beras, yang dimulai pada bulan Februari dua kali impor dengan nilai Bea Masuk Rp6.629.423.000 tonase sebesar 14.732,05 ton.

    Lalu pada bulan Maret satu kali impor dengan nilai Bea Masuk Rp3.960.000.000 tonase sebesar 8.800 ton. Serta bulan April satu kali impor dengan nilai Bea Masuk Rp 3.375.000.000 tonase 7.500 ton.

    Selanjutnya bulan Mei satu kali impor dengan nilai Bea Masuk Rp 2.250.000.000 tonase 5.000 ton. Kemudian di bulan Oktober terjadi 6 kali impor dengan nilai Bea Masuk Rp 8.248.500.000 tonase 18.330 ton.

    Hery melanjutnya untuk periode November mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, harga referensi CPO yaitu naik sebesar USD 961,97 per ton untuk periode  Januari-November 2024 (mulai tanggal 1 Februari Penetapan HR CPO dilakukan setiap satu bulan sekali).

    “Peningkatan HR CPO ini dipengaruhi peningkatan permintaan terutama dari India dan Tiongkok,” sebutnya.

    Heri menjelaskan untuk total ekspor yakni mulai dari minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, dimana untuk Oktober 81,99%, November 81,43%.

    Selanjutnya karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip, yakni untuk Oktober 6,19%, November 5,62%. Serta asam lemak monokarboksilat industri; minyak asam dari pemurnian; alkohol lemak industri yakni Oktober 3,92%, November 3,08%.

    Lalu untuk untuk total impor, minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. Selain mentah, preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70 % atau lebih menurut beratnya.

    “Minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, minyak sisa, dimana untuk Oktober 63,47%, November 66,70%,” ungkap dia.

    Impor lainnya itu bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi minyak kacang kedelai, dimana pada Oktober 9,84%, November 24,54%.

    Kemudian ada impor gips, anhidrit, plester yang terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat, diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder, yakni Oktober 0,00%, November 3,88%.

  • Bos Badan Pangan Beber Jenis Beras yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Bos Badan Pangan Beber Jenis Beras yang Dikenakan PPN 12 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi buka suara soal beras premium yang bakal menjadi sasaran pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Menurutnya, beras yang kena PPN bukan beras premium, tetapi beras khusus yang diimpor swasta.

    “Saya terima paparan ada beras premium (kena PPN 12 persen). Mungkin definisinya bukan beras premium tapi beras khusus,” katanya ditemui di sela-sela acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (20/12).

    Menurut Arief, beras premium seharusnya memang tidak dikenakan PPN, sama seperti beras medium. Pasalnya perbedaan beras premium dan medium hanya pada kandungan komponen bulir patah atau broken.

    Pada beras premium, komponen butir patah beras ditetapkan maksimal 15 persen, sedangkan di beras medium maksimal 25 persen. Di samping itu, beras medium dan premium sama-sama dikonsumsi banyak orang.

    Karena itu, ia mengusulkan yang dikenakan PPN 12 persen adalah beras khusus impor. Namun, Arief mengatakan pemerintah masih terus mengkaji jenis beras yang akan dikenakan PPN 12 persen.

    “Ini pendapat pribadi saya. Kita pengennya beras medium dan premium tidak kena (PPN). Kalau beras khusus yang impor saja yang dikenakan (PPN) karena kita mau dorong produksi dalam negeri,” katanya.

    “Kalau beras khusus impor yang dikenakan (PPN 12 persen) enggak apa-apa. Tapi kalau beras khusus yang diproduksi petani lokal ya kita kan mau mendorong produksi,” katanya.

    Di sisi lain, Arief mengatakan keran impor beras khusus masih dibuka tahun depan. Beras khusus biasanya digunakan di restoran dan hotel.

    Keran impor yang ditutup pemerintah hanya untuk beras konsumsi.

    “Beras yang disetop impor adalah yang dikonsumsi biasa. Jadi kalau beras khusus masih (bisa impor) karena beras ini masih tidak bisa diproduksi di Indonesia seperti Basmati.Tapi kalau beras yang kita konsumsi reguler kita setop (impor),” imbuhnya.

    (fby/jal)

  • Menko Zulhas optimistis penghentian impor gula terlaksana pada 2025

    Menko Zulhas optimistis penghentian impor gula terlaksana pada 2025

    Malang Raya (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis rencana penghentian impor gula dan sejumlah komoditas lainnya pada 2025 akan bisa terlaksana seiring dengan peningkatan produksi di dalam negeri.

    “Saya optimistis kita di tahun depan tidak impor gula, tidak impor garam untuk konsumsi, tidak impor beras, tidak jagung,” kata Zulhas, sapaan akrabnya seusai meninjau salah satu perkebunan tebu di Desa Putat Lor, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Dia menjelaskan total produksi di dalam negeri yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan penghentian impor gula tersebut harus mencapai 3,1 juta ton per tahun.

    Sementara saat ini, kondisi produksi gula nasional pada 2024 berada di angka 2,4 juta ton atau naik 200 ribu ton dari tahun 2023 yang mencapai 2,2 juta ton.

    Dia menyatakan jumlah produksi gula itu diproyeksikan akan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 hingga mencapai 2,6-2,7 juta ton.

    “Tahun depan diperkirakan akan 2,6 juta ton, tetapi saya meyakini bahwa jumlahnya bisa mencapai 2,7 juta ton. Kalau kebutuhan nasional 3,1 juta ton tapi kami masih ada sisa stok, jadi cukup insya Allah,” ujarnya.

    Pemerintah, kata dia, akan terus menggenjot penerapan langkah strategis bersama pemerintah kabupaten kota dan provinsi guna memaksimalkan produksi gula yang ada, termasuk komoditas lainnya.

    “Tentu ada opsi membuka lahan (perkebunan) baru, kami masih akan merapatkan ini bersama pemerintah provinsi,” ucapnya.

    Zulhas berharap kebijakan ini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi para petani tebu, termasuk di wilayah Kabupaten Malang.

    “Rakyat itu sudah bekerja keras, makanya jangan sampai sudah menanam tapi malah rugi. Kalau sudah menanam tebu, dibeli, harganya bagus, harus untung,” katanya.

    Sementara itu, Staf Bagian Tanaman PG Krebet Baru Akbar Broto Kusumo memastikan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah menerapkan kebijakan penghentian impor gula, dengan menguatkan kemitraan bersama petani di Kabupaten Malang.

    “Dukungan kami dengan memperkuat kemitraan dengan para petani tebu, karena bahan baku di PG Krebet Baru 100 persen dari petani lokal,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa jumlah keseluruhan tebu yang ada di Kabupaten Malang mencapai 3 juta ton.

    “Dari total jumlah itu 1,8 juta ton dikelola oleh PG Krebet Baru dan sisanya masuk ke pabrik gula lainnya,” kata Akbar.

    Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bapanas: Percepatan swasembada untuk penuhi pangan dalam negeri

    Bapanas: Percepatan swasembada untuk penuhi pangan dalam negeri

    Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendorong percepatan swasembada pangan sebagai langkah strategis untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri secara berkelanjutan dan mandiri.

    “Langkah ini penting dilakukan untuk memperkuat kemandirian bangsa sekaligus mengimplementasikan visi Presiden Prabowo Subianto sesuai yang tertuang di dalam Asta Cita,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dengan demikian, Arief mengaku optimis tahun 2025 mendatang Indonesia mampu memenuhi pangan dalam negeri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor.

    “Tentunya semangat kita adalah swasembada. Jadi Bapak Presiden mengarahkan agar produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya. Karena itu, tahun 2025 kita optimis tidak impor. Tidak ada impor beras kecuali beras khusus (seperti beras basmati). Tidak ada impor gula konsumsi, kemudian kita juga tidak impor garam,” ujarnya.

    Menurut Arief, saat ini terdapat sejumlah komoditas yang sudah memadai untuk pemenuhan pangan dalam negeri. Di antaranya adalah daging ayam, bawang merah, telur, dan juga cabai.

    “Itu semua sudah sufficient, artinya kita tidak impor. Jadi tidak semua komoditas pangan strategis itu impor,” katanya.

    Berikutnya, kata Arief, Bapanas juga telah menugasi Bulog untuk melakukan penyerapan hasil produksi dalam negeri. Hal ini seusai dengan perintah Presiden Prabowo agar semua hasil panen petani dapat terserap secara baik.

    “Perintah Bapak Presiden semua produksi harus diserap sehingga jangan sampai produksi yang sudah baik ini turun akibat produknya tidak terserap. Yang lain adalah Cadangan Pangan Pemerintah yang diatur berdasarkan Perpres 125 Tahun 2022 dalam kondisi cukup,” terang Arief.

    Lebih lanjut, Arief menyebutkan cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi relatif aman di angka 1,7 juta ton. Dengan stok yang ada ini, masyarakat tak perlu khawatir dengan kondisi perberasan nasional.

    “Bapak Presiden sudah mengatakan tahun ini stok kita terbaik jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, di tahun 2025 kita akan setop impor beras. Ini perintah Bapak Presiden, semangatnya swasembada. Benar-benar harus mampu mandiri pangan,” ucapnya.

    Bapanas juga terus berupaya menjaga stabilitas harga agar tetap stabil baik harga di tingkat konsumen maupun produsen. Keseimbangan ini perlu dilakukan untuk menumbuhkan daya beli masyarakat sehingga inflasi dapat terkendali.

    “Harus ada keseimbangan di tingkat produsen dan konsumen. Jadi Margin di tingkat petani peternak ini harus cukup/baik. Jadi jangan sampai ada yang buang-buang ayam, telur, atau cabai karena harganya sangat jatuh pada saat panen,” kata Arief.

    “Buat kami menjaga harga wajar di produsen dan konsumen ini mutlak. Jangan sampai kita jaga harga di hilir tapi itu di bawah HPP petani,” tambah Arief.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Zulhas Lantik 8 Eselon I Kemenko Pangan, Kejar Target Swasembada

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kemenko Pangan di gedung Graha Mandiri lantai 5, Jakarta Pusat.

    “Saudara-saudara, baru saja ini ada Seskemenko (Sekretaris Kementerian Koordinator), ada Deputi dan Staff Ahli saya baru saja melantik, baru saja,” kata Zulhas dalam konferensi pers pelantikan Eselon I Kemenko Pangan, Rabu (18/12/2024).

    Meski para Eselon I itu baru dilantik, Zulhas mengatakan mereka sudah mulai bekerja sejak Kemenko Pangan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

    Bahkan menurutnya seusai pelantikan ini, para pejabat tinggi Kemenko Pangan itu akan langsung bekerja secara maraton untuk mengejar target RI swasembada pangan pada 2027 dan berhenti impor beras, gula, hingga garap pada 2025 nanti.

    “Walaupun ini baru hari ini, bukan berarti baru hari ini kami bekerja. Selama mulai dilantik terus maraton,” ucapnya.

    “Semangat kita sekarang kan tidak impor. Semangat kita swasembada pangan, jadi kita bekerja dulu, jangan menyerah dulu, bekerja dulu. Oleh karena itu kemarin kita sudah putuskan, kita tahun depan sudah putuskan tidak impor beras, tidak impor gula, tidak impor garam, tidak impor jagung,” tegas Zulhas.

    Sebagai contoh, Zulhas mengatakan minggu depan Kemenko Pangan akan berkeliling ke berbagai daerah untuk melakukan rapat koordinasi. Semisal di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara. Kami akan berkiling.

    “Di Jawa Barat rapat mengenai sawah mana yang tidak ada irigasinya, lahan ada di mana agar bisa cepat dikerjakan. Kedua untuk tambak di mana saja. Tiga, penyuluh pertanian di Kabupaten yang belum ada, maka bisa dikirim dari pusat. Kemudian Alsintan (alat dan mesin pertanian). Kemudian Jawa Timur nanti soal tebu, di mana yang bisa berkebun tebu yang kita perluas,” jelasnya.

    Daftar Eselon I Kemenko Pangan yang baru dilantik Zulhas hari ini:

    1. Dr. Ir. Kasan, M.M. sebagai Sekretaris Kementerian Koordinator.

    2. Tatang Yuliono, S.Sos., M.M. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan.

    3. Widiastuti, S.E., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian.

    4. Dr. Ir. Nani Hendiarti, M.Sc. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan.

    5. Dandy Satria Iswara, S.Ip., M.Si. sebagai Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

    6. Bara Khrisna Hasibuan, BA., MPA. sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Antar Lembaga.

    7. Dr. Prayudi Syamsuri sebagai Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

    8. Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP., CGRE. sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

    (fdl/fdl)

  • BPS: Tahun Ini Indonesia Sudah Impor Beras Sebanyak 3,85 Juta Ton – Halaman all

    BPS: Tahun Ini Indonesia Sudah Impor Beras Sebanyak 3,85 Juta Ton – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan data, bahwa sejak Januari hingga November 2024, Indonesia dibanjiri impor 3,85 juta ton beras.

    Jika dibandingkan dengan 2023, angka tersebut mengalami peningkatan cukup signifikan. Sebab, di periode yang sama tahun 2023, Indonesia melakukan impor beras sebesar 2,53 juta ton.

    “Impor beras utamanya berasal dari Thailand dengan volume 1,19 juta ton selama periode Januari-November 2024,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Beras dari Thailand mencakup 30,97 persen dari total impor beras yang dilakukan Indonesia sepanjang Januari sampai dengan November 2024.

    Selain Thailand, impor beras Indonesia berasal dari Vietnam dengan jumlah 1,12 juta ton atau sebesar 29,1 persen dari total beras yang didatangkan dari luar negeri.

    Kemudian, beras impor berasal dari Myanmar dengan jumlah 663.410 ton beras. Lalu dari Pakistan dengan 642.140 ton beras dan impor beras dari India sebanyak 205.800 ton beras.

    Amalia berujar, impor beras dari periode Januari-November 2024, utamanya adalah beras tengah giling atau digiling seluruhnya pada kode HS10063099 sebanyak 3,39 juta ton atau sekitar 88,20 persen dari total impor beras.

    Lalu, terdapat impor beras dengan kode HS10064090 dengan volume 434.820 ton atau 11,3 persen dari total impor beras sepanjang 10 bulan tahun ini.

    “Kemudian, ada beras basmati dan beras pecah yang juga diimpor dengan nilai yang sangat kecil dibandingkan dengan kode HS sebelumnya,” tutur Amalia.

  • Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Jakarta: Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dikenal dengan pendekatan unik dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dari memerangi tikus di lahan pertanian hingga “tikus-tikus” korupsi di lingkungan Kementerian, Amran membuktikan bahwa integritas dan kerja keras mampu membawa perubahan nyata.

    Awal Mula Penelitian Racun Tikus
    Cerita Amran tentang racun tikus dimulai sejak ia menjadi mahasiswa jurusan pertanian pada akhir 1980-an. Saat itu, ia hidup pas-pasan di kos-kosan kecil, namun tekadnya untuk menciptakan solusi bermanfaat bagi petani sangat kuat.

    “Kami ingat tahun 1989 waktu kuliah, hidup serba pas-pasan. Saya berpikir, kalau keluar hanya dengan IPK dan ijazah, bisa jadi saya tidak diterima kerja karena tidak punya koneksi keluarga pejabat. Jadi, saya harus menemukan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak,” kata Amran dalam Program Kick Andy, Metro TV, yang diunggah di kanal YouTube Metro TV, Minggu 7 Desember 2024.

    Baca juga: Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan

    Ia mencoba berbagai penelitian, mulai dari pupuk, biogas, hingga racun tikus. Pilihannya jatuh pada racun tikus karena dianggap paling murah. Setelah tiga tahun penelitian, ia berhasil menciptakan formula racun tikus yang efektif dan mendapatkan hak paten pada 1995. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. 

    “Kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan ke Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami kasih gratis, orang takut menerimanya,” kenangnya.

    Amran terus berjuang memasarkan racun tikus itu selama 13 tahun hingga akhirnya berhasil membantu petani di seluruh Indonesia mengatasi hama tikus yang menyebabkan kerugian besar.
    Berantas “Tikus” Korupsi di Kementan
    Tak hanya memberantas tikus hama, Amran juga dikenal sebagai menteri yang berani memberantas “tikus-tikus” korupsi di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil.

    “Ayah saya selalu bilang, jangan pernah makan kalau bukan hakmu. Itu warisan yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujar Amran.

    Baru-baru ini bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian telah menindak 11 pegawai yang terlibat korupsi. “Kami sebar nomor HP saya ke publik. Jika ada yang melapor, kerahasiaan mereka kami jaga. Baru-baru ini, seorang guru besar dan calon bupati melapor ada permainan di dalam. Hanya dalam lima menit, pelaku mengaku,” ungkap Amran.

    Amran menolak anggapan bahwa pengungkapan kasus korupsi di kementeriannya menunjukkan kegagalan. “Justru kita malu di depan Tuhan jika membiarkan kejahatan. Membiarkan itu sama dengan beternak kejahatan. Negeri ini tidak akan maju kalau kita terus diam,” tegasnya.
    Ketegasan yang Mengakar Sejak Kecil
    Ketegasan Amran dalam menegakkan integritas ternyata berakar dari didikan keluarganya. Ia mengenang pengalaman masa kecilnya ketika menemukan uang Rp5 di pasar dan membawanya pulang.

    “Ayah saya langsung mengambil kayu dan memukul tangan saya. Dia bilang itu bukan hak saya. Kami disuruh mengembalikan uang itu ke tempat semula,” cerita Amran.

    Pengalaman itu menjadi nilai dasar dalam hidupnya: integritas tidak bisa dikompromikan.
    Menolak Suap Hingga Menutup Perusahaan
    Dalam kariernya, Amran juga mengaku pernah ditawari suap hingga Rp1 triliun. Namun, ia tegas menolak. “Jangankan itu, perusahaan racun tikus yang dulu membuat hidup saya cukup, saya tutup. Semua harus dilakukan dengan cara yang benar,” katanya.

    Amran juga membiayai sendiri operasional jet pribadi yang digunakan untuk aktivitasnya sebagai menteri. “Itu kecil dibandingkan pengorbanan para pahlawan kita yang menyerahkan nyawa untuk negeri ini,” ucapnya.

    Amran menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti masa depan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini.

    “Negara ini tidak akan maju jika kita poco-poco, dua kali maju, dua kali mundur. Kita harus berani melakukan sesuatu sekarang untuk generasi kita,” pungkasnya.

    Jakarta: Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dikenal dengan pendekatan unik dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dari memerangi tikus di lahan pertanian hingga “tikus-tikus” korupsi di lingkungan Kementerian, Amran membuktikan bahwa integritas dan kerja keras mampu membawa perubahan nyata.

    Awal Mula Penelitian Racun Tikus

    Cerita Amran tentang racun tikus dimulai sejak ia menjadi mahasiswa jurusan pertanian pada akhir 1980-an. Saat itu, ia hidup pas-pasan di kos-kosan kecil, namun tekadnya untuk menciptakan solusi bermanfaat bagi petani sangat kuat.
     
    “Kami ingat tahun 1989 waktu kuliah, hidup serba pas-pasan. Saya berpikir, kalau keluar hanya dengan IPK dan ijazah, bisa jadi saya tidak diterima kerja karena tidak punya koneksi keluarga pejabat. Jadi, saya harus menemukan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak,” kata Amran dalam Program Kick Andy, Metro TV, yang diunggah di kanal YouTube Metro TV, Minggu 7 Desember 2024.
     
    Baca juga: Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan
    Ia mencoba berbagai penelitian, mulai dari pupuk, biogas, hingga racun tikus. Pilihannya jatuh pada racun tikus karena dianggap paling murah. Setelah tiga tahun penelitian, ia berhasil menciptakan formula racun tikus yang efektif dan mendapatkan hak paten pada 1995. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. 
     
    “Kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan ke Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami kasih gratis, orang takut menerimanya,” kenangnya.
     
    Amran terus berjuang memasarkan racun tikus itu selama 13 tahun hingga akhirnya berhasil membantu petani di seluruh Indonesia mengatasi hama tikus yang menyebabkan kerugian besar.

    Berantas “Tikus” Korupsi di Kementan

    Tak hanya memberantas tikus hama, Amran juga dikenal sebagai menteri yang berani memberantas “tikus-tikus” korupsi di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil.
     
    “Ayah saya selalu bilang, jangan pernah makan kalau bukan hakmu. Itu warisan yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujar Amran.
     
    Baru-baru ini bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian telah menindak 11 pegawai yang terlibat korupsi. “Kami sebar nomor HP saya ke publik. Jika ada yang melapor, kerahasiaan mereka kami jaga. Baru-baru ini, seorang guru besar dan calon bupati melapor ada permainan di dalam. Hanya dalam lima menit, pelaku mengaku,” ungkap Amran.
     
    Amran menolak anggapan bahwa pengungkapan kasus korupsi di kementeriannya menunjukkan kegagalan. “Justru kita malu di depan Tuhan jika membiarkan kejahatan. Membiarkan itu sama dengan beternak kejahatan. Negeri ini tidak akan maju kalau kita terus diam,” tegasnya.

    Ketegasan yang Mengakar Sejak Kecil

    Ketegasan Amran dalam menegakkan integritas ternyata berakar dari didikan keluarganya. Ia mengenang pengalaman masa kecilnya ketika menemukan uang Rp5 di pasar dan membawanya pulang.
     
    “Ayah saya langsung mengambil kayu dan memukul tangan saya. Dia bilang itu bukan hak saya. Kami disuruh mengembalikan uang itu ke tempat semula,” cerita Amran.
     
    Pengalaman itu menjadi nilai dasar dalam hidupnya: integritas tidak bisa dikompromikan.

    Menolak Suap Hingga Menutup Perusahaan

    Dalam kariernya, Amran juga mengaku pernah ditawari suap hingga Rp1 triliun. Namun, ia tegas menolak. “Jangankan itu, perusahaan racun tikus yang dulu membuat hidup saya cukup, saya tutup. Semua harus dilakukan dengan cara yang benar,” katanya.
     
    Amran juga membiayai sendiri operasional jet pribadi yang digunakan untuk aktivitasnya sebagai menteri. “Itu kecil dibandingkan pengorbanan para pahlawan kita yang menyerahkan nyawa untuk negeri ini,” ucapnya.
     
    Amran menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti masa depan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini.
     
    “Negara ini tidak akan maju jika kita poco-poco, dua kali maju, dua kali mundur. Kita harus berani melakukan sesuatu sekarang untuk generasi kita,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)