Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag). 

  • Mentan sebut produksi padi capai 30 juta ton hingga akhir 2024

    Mentan sebut produksi padi capai 30 juta ton hingga akhir 2024

    Tahun ini produksi padi 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, La Nina, kekeringan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi padi dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih hingga akhir Desember 2024.

    “Produksi padi terakhir itu,
    alhamdulillah 30 juta ton hampir 31 juta ton (hingga Desember 2024),” kata Mentan ditemui usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R untuk mewujudkan swasembada pangan di Kantor Kementan Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan bahwa produksi padi Indonesia tahun ini mengalami hasil yang cukup menggembirakan meskipun tantangan alam seperti El Nino. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci produksi padi pada tahun 2024.

    Amran mengungkapkan bahwa total produksi padi hampir mendekati 31 juta ton. Hasil ini menggembirakan, mengingat beberapa faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun.

    “Tahun ini kan itu (produksi padi) 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita itu hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan,” ucap Mentan.

    Hal itu karena dampak dari adanya fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan gangguan iklim yang cukup signifikan di beberapa daerah penghasil padi.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, Mentan menyebutkan bahwa produksi padi Indonesia hanya mengalami penurunan kecil, yakni sekitar 500 ribu ton dari tahun sebelumnya.

    “Yang rencananya dulu itu kita prediksi itu bisa defisit sekitar 5 juta ton. Tapi alhamdulillah ini hanya 500 ribu ton atau 0,5 juta ton,” ucap Mentan.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Mentan meyakini Indonesia pada tahun 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    Pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita.

    “Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,” kata Mentan Selasa (26/11).

    Ia menjelaskan produksi pada tahun 2025 meningkat secara tahunan sebanyak 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare, angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.

    Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bikin Regulasi Baru, Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Bersamaan Bangun Irigasi – Halaman all

    Bikin Regulasi Baru, Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Bersamaan Bangun Irigasi – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     


    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA     – Pemerintah tengah menyusun regulasi baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi yang ditargetkan selesai paling lambat pada Januari 2025.

    Regulasi ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

    Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia, terutama mengingat rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras pada 2025.

    “Kabupaten, provinsi, pusat bisa melaksanakan (pembangunan), sehingga kita betul-betul produktif,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Senin (30/12/2024).

    Menurut Amran, sebelumnya antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

    Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare, tetapi seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

    Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

    “Kabupaten, provinsi, pusat bisa bekerjasama, Yang mana punya anggaran, itu bisa bekerjasama pada suatu tempat. Yang penting tidak overlap,” ujar Amran.

    Ia memastikan pelaksana pembangunan saluran irigasi ini tidak akan terjadi tumpang tindih.

    Sebab, semuanya telah dikoordinasikan oleh Amran yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan dari pusat.

    Ditemui di tempat sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengamini perkataan Amran.

    Ia mengatakan pembangunan saluran Irigasi yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah tidak akan tumpang tindih karena semuanya telah diberi arahan oleh menteri pertanian.

    Selain itu, sudah ada proses verifikasi bersama yang juga melibatkan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten.

    “Jadi, pada saat kita merancang semua itu, arah dari pak menteri pertanian petanian, kita melibatkan semuanya,” kata Dody.  

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa irigasi pertanian sangat penting dalam menunjang program swasembada yang memiliki perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia meminta para bupati atau dinas pertanian untuk mengusulkan segera irigasi mana yang perlu direvitalisasi dan dibangun baru.

    “Tolong dipastikan di mana sawahnya, kabupatennya, kecamatannya, desanya, berapa luasnya, mana yang belum ada irigasinya, di mana sumber bendungannya, perlindungan irigasinya segera laporkan ya. Ingat, bapak presiden sekarang punya perhatian khusus pada sektor pertanian,” katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas di Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Menurut dia, saat ini Prabowo sudah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur regulasi di sektor pertanian.

    Di antara perpres dan inpres itu antara lain adalah aturan irigasi yang bertujuan mendukung swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    Zulhas menambahkan bahwa dengan perbaikan dan juga pembangunan irigasi, maka tahun-tahun yang akan datang produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

    “Sehingga untuk swasembada pangan itu tahun 2025 kita sudah putuskan tidak akan impor beras lagi,” ujarnya.
     

  • Kaleidoskop 2024: Kisruh Pupuk Subsidi hingga Program Swasembada Pangan

    Kaleidoskop 2024: Kisruh Pupuk Subsidi hingga Program Swasembada Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Swasembada pangan menjadi salah satu program yang kerap digaungkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) semasa memimpin Indonesia selama satu dekade. Program ini kemudian berlanjut di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana swasembada pangan ditargetkan bisa tercapai pada 2027.

    Untuk mencapai cita-cita tersebut, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting. Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan pupuk subsidi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan.

    Sayangnya, sengkarut permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi yang masih terjadi saat ini dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

    Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya, mulai dari menambah anggaran alokasi pupuk subsidi hingga memangkas sejumlah regulasi demi mempermudah proses distribusi pupuk subsidi ke petani.

    Berikut rangkuman Bisnis terhadap sejumlah peristiwa penting di sektor pertanian sepanjang 2024:

    1. Pemerintah Tambah Anggaran Pupuk Subsidi

    Pada Januari 2024, Presiden Jokowi resmi menambah anggaran pupuk subsidi periode 2024 sebesar Rp14 triliun dari sebelumnya sekitar Rp25 triliun. Tambahan tersebut akan dialokasikan untuk pupuk subsidi di masa tanam (MT) II.

    Kala itu, Presiden ke-7 RI optimistis tak akan ada lagi masalah pupuk subsidi tahun ini seiring digelontorkannya anggaran tambahan untuk pupuk subsidi.

    Dia juga mengharapkan, adanya kebijakan ini dapat menekan impor beras dan komoditas pangan lainnya karena produksi yang lebih mumpuni berkat adanya tambahan anggaran pupuk subsidi.

    “Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai [target],” kata Jokowi saat bertemu dengan petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (2/1/2024).

    Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi bagi petani yakni hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Kementan mengklaim, kepastian stok dan kemudahan akses pupuk bersubsidi tersebut dapat mendorong petani memproduksi pangan dengan lebih baik.

    2. Anggaran Pupuk Subsidi Rp54 Triliun

    Pada Maret 2024, pemerintah resmi menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp28 triliun. Dengan demikian, total anggaran pupuk subsidi untuk petani di seluruh Indonesia mencapai Rp54 triliun untuk 2024.

    Seiring adanya tambahan anggaran tersebut, pemerintah menyepakati bahwa setiap tahunnya, volume pupuk subsidi ditetapkan minimal sebesar 9,5 juta ton dengan nilai Rp54 triliun. Hal tersebut resmi diputuskan melalui Surat Menteri Keuangan No. S-297/MK.02.2024.

    “Kita sepakati setiap tahun minimal, bukan maksimal, 9,5 juta ton [volume pupuk subsidi], nilainya Rp54 triliun,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/3/2024).

    3. Pemerintah Utang Rp10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia

    PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan utang atau kurang bayar pemerintah atas biaya penyaluran pupuk subsidi pada periode 2020-2023 mencapai Rp10,48 triliun.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, utang pemerintah belum dibayarkan lunas lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Secara terperinci, dia menjabarkan tagihan tahun 2020 yang telah diaudit BPK sebesar Rp430,23 miliar. Pada tahun 2022, tagihan sebesar Rp16,3 triliun telah dilunasi pada 28 Desember 2023.

    Namun, masih ada utang senilai Rp178,45 miliar dari tagihan 2022 yang masih ditangguhkan. Berdasarkan audit BPK tagihan utang 2023 sebesar Rp9,87 triliun.

    “Sehingga total kurang bayar piutang subsidi Pupuk Indonesia ke pemerintah sebesar Rp 10,4 triliun,” kata Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDO) Komisi VI DPR RI, Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024).

    4. Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi

    Realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan Juni 2024 baru mencapai 2,8 juta ton atau 29% dari alokasi 9,55 juta ton.

    Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi membeberkan, sejumlah penyebab realisasi penyaluran pupuk subsidi cenderung lambat.

    Secara terperinci, hingga 15 Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk urea tercatat 1,58 juta ton dari alokasi 4,63 juta ton. Selanjutnya, NPK 15-10-12 telah disalurkan sebanyak 1,2 juta ton dari alokasi 4,27 juta ton; NPK formula khusus disalurkan sebanyak 9.334 ton dari alokasi 136.870 ton. Sementara realisasi penyaluran pupuk organik tercatat nihil dari alokasi 500.000 ton.

    Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi pupuk 2024 bertambah dari sebelumnya Rp26,7 triliun untuk volume 4,7 juta ton, naik menjadi Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton.

    Rahmad membeberkan, hingga Mei 2024, terdapat 58% petani yang terdaftar dalam e-RDKK belum menebus jatah pupuk subsidinya.

    Terdapat sejumah alasan penyaluran pupuk subsidi lambat, pertama, karena sebagian petani belum menebus pupuk subsidi lantaran menganggap alokasi atau jatah pupuk subsidi terlalu kecil.

  • Menko Zulhas Sebut RI Tak Impor Beras di 2025, Stok Tahun Depan Aman?

    Menko Zulhas Sebut RI Tak Impor Beras di 2025, Stok Tahun Depan Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada saat ini mampu memenuhi kebutuhan sekaligus menjaga stabilitas harga hingga jelang panen raya pada periode Maret-Mei 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok CBP yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

    Merujuk neraca akhir tahun 2024, Maino menuturkan bahwa stok beras nasional diestimasikan sekitar 8 juta ton. Ini, kata dia, termasuk yang ada di masyarakat seperti penggilingan, pedagang, rumah tangga, hingga horeka.

    Selain itu, produksi beras nasional pada 2025 diestimasikan sekitar 32 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional sekitar 30,7 juta ton. 

    Kendati begitu, Maino tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai produksi beras mengingat hal tersebut sudah masuk ranah Kementerian Pertanian (Kementan).

    Dalam catatan Bisnis, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan importasi untuk sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang dimaksud yakni beras, garam, jagung untuk pakan ternak, dan gula.

    Langkah ini ditempuh sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan dapat tercapai pada 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Selain beras, pemerintah juga berencana untuk menyetop impor garam, jagung pakan ternak, serta gula. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, rencana setop impor juga akan dilakukan secara bertahap terhadap komoditas lainnya.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ujarnya.

    Dia menuturkan, selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.  

    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” pungkasnya. 

  • Zulhas Ungkap Indonesia Impor Pangan hingga 30 Juta, Mulai 2025 Disetop

    Zulhas Ungkap Indonesia Impor Pangan hingga 30 Juta, Mulai 2025 Disetop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Impor pangan terutama beras, gula, jagung pakan, hingga garam yang selama ini dilakukan pemerintah diupayakan akan disetop mulai tahun 2025.

    Janji untuk tidak mengimpor empat jenis pangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian, pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi, sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” pungkas dia.

    Dia tidak memungkiri jika Indonesia selama ini terus melakukan impor di bidang pangan. Makanya, pada pada 2025 Presiden Prabowo Subianto memutuskan Indonesia tidak lagi melakukan impor pangan.

    “Selama ini Indonesia impor pangan sampai 30 juta ton, hidup masyarakat tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ujar dia, dilansir jpnn, Minggu (25/12).

    Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengungkapkan, keputusan tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” katanya.

  • Zulhas: RI Tidak Impor Beras, Garam, Gula & Jagung di 2025

    Zulhas: RI Tidak Impor Beras, Garam, Gula & Jagung di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.
     
    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.
     
    Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Selain itu, Indonesia juga tidak akan melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.
     
    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ujarnya.
     
    Dia menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.
     
    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” ungkapnya.

  • Daftar Komoditas yang Mau Zulhas Setop Impor di 2025

    Daftar Komoditas yang Mau Zulhas Setop Impor di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) akan menyetop impor empat komoditas pada 2025.

    Ia menyebut pemerintah secara berkala bakal meniadakan impor pangan demi mendukung program swasembada pangan. Zulhas mengklaim misi itu ditargetkan dicapai pada 2029, tapi dimajukan ke 2027.

    “Kami memutuskan tahun depan (2025) tidak impor beras agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Pangan di Bandarlampung, Sabtu (28/12), dikutip dari Antara.

    Pemerintah juga tak akan mengimpor garam mulai 2025. Alasannya, produksi garam petani dianggap mencukupi.

    Sedangkan dua komoditas pangan lain yang bakal disetop impornya adalah jagung pakan ternak dan gula. Zulhas menegaskan semua pihak terkait harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan swasembada pangan.

    “Jadi, sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor. Nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” tegas Ketua Umum PAN itu.

    Menurutnya, Indonesia selama ini ketergantungan impor pangan yang menembus 30 juta ton. Ini mencakup beberapa komoditas, seperti gandum, gula, beras, buah-buahan, dan kopi.

    Zulhas menyebut sudah waktunya Indonesia swasembada pangan. Target tersebut akan disusul dengan swasembada air, energi, dan hilirisasi.

    “Semua harus satu tim, kompak dan kolaboratif, sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” ucap dia.

    (skt/tsa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Menko Pangan Janji Tahun Depan Tidak akan Impor Beras

    Menko Pangan Janji Tahun Depan Tidak akan Impor Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pada 2025 pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” ujar Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu.

    Ia mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” katanya.

    Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” ucap dia.

    Ia menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” tambahnya.

  • Menko Zulhas Sebut Tahun Depan Tidak Ada Impor Beras, Garam, dan Gula

    Menko Zulhas Sebut Tahun Depan Tidak Ada Impor Beras, Garam, dan Gula

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional pada 2025 mendatang.

    Ia mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 mendatang. Dia menyatakan ada empat komoditas pangan yang tak akan diimpor mulai tahun depan, termasuk beras.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” ujar Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandarlampung, Sabtu (28/12).

    “Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus,” imbuhnya.

    Kemudian, sambungnya,  pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak, dan tidak impor gula.

    “Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor. Nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita,” ucap dia.

    “Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi. Dan, sekarang waktunya swasembada pangan. Kemudian swasembada air, energi, dan hilirisasi yang kita tuju di akhir,” imbuh sosok yang juga dikenal sebagai Ketua Umum PAN tersebut.

    Zulhas menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden RI Prabowo Subianto melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan,” tambahnya.

    (Antara/kid)

    [Gambas:Video CNN]