Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

    “Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

    Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

    Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

    Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

    Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

    Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Mendag tanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menanggapi temuan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) juga sudah (menjelaskan),” kata Mendag Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Pria yang juga akrab disapa Busan itu menilai, impor beras tidak diperlukan karena stok beras dalam negeri masih banyak dan bahkan surplus.

    “Arahan Presiden (Prabowo Subianto) kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut.

    Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Djaka menjelaskan bahwa impor tersebut sebelumnya mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

    Namun, selama tidak ada restu dari pemerintah pusat, Bea Cukai bertugas memastikan beras itu tidak beredar di tengah masyarakat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Kronologi Mentan Amran Tindak Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang Padahal Kondisi Surplus

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) mengungkap impor beras ilegal sebanyak 250 ton melalui Sabang, Aceh dilakukan saat pasokan sedang surplus. Ini jadi alasan tidak adanya impor yang diizinkan pemerintah.

    Dia mencatat, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai Perum Bulog tersedia 3,8 juta ton. Neraca pangan provinsi Aceh pun menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Sabang turut mencatat surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan, itu pelanggaran, dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, mengutip keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

    Kronologinya, usai mendapat laporan adanya impor beras ilegal, Amran langsung menelepon Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan, Budi Santoso.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Atas temuan ini, aparat penegak hukum langsung menyegel 250 ton beras tersebut.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik. Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan Amran.

     

  • 6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    6 Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi Regional

    Pemprov Aceh Nilai Tudingan Mentan soal 250 Ton Beras Ilegal Berlebihan dan Didramatisasi
    Tim Redaksi
    BANDA ACEH, Kompas.com –
      Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh menilai reaksi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terlalu berlebihan saat menyebut 250 ton beras impor yang masuk ke Sabang, Aceh, sebagai beras ilegal.
    Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) melalui juru bicaranya, Muhammad MTA mengatakan, tidak ada regulasi yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) dan pihak terkait lainnya dalam hal impor beras tersebut. 
    “Menteri Amran dalam pernyataannya, kami nilai terlalu reaksioner dan minim terhadap sesitivitas daerah, terutama Aceh sebagai bekas konflik. Tanggapan Menteri terkait impor 250 ton di Sabang, kami nilai terlalu didramatisir seakan-akan sebuah tindakan pidana serius dan melawan undang-undang,” kata MTA lewat keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (24/11/2025) malam.
    Menurut MTA, kebijakan memasukkan beras dari luar menjadi salah satu kebijakan transisi yang startegis berpihak kepada masyarakat setempat.
    Hal ini sendiri atas keistimewaan yang dimiliki Sabang sebagai kawasan bebas.
    MTA juga menyebut salah satu hal yang dihadapi oleh pemerintah kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini.
    Karena itu, sebut MTA, pernyataan beras ilegal yang disampaikan Amran jelas tidak mendasar dan mereduksi kewenangan Aceh, terutama BPKS dengan segala kewenangannya sesuai aturan perundang-undangan.
    “Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” ujarnya. 
    Gubernur Aceh, kata MTA, berharap agar Mentan untuk segera melakukan uji lab terhadap beras 250 ton tersebut. 
    “Uji lab sesuai mekanisme perundang-undangan dan segera dilepaskan kepada masyarakat kawasan Sabang,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan adanya praktik impor beras ilegal di Sabang, Aceh, tatkala produksi beras dalam negeri diperkirakan surplus tahun ini.
    Menteri Pertanian (Mentan)
    Amran Sulaiman
    mengatakan, pihaknya telah menyita 250 ton beras impor di sebuah gudang di Sabang, Aceh.
    Gudang tersebut diketahui milik perusahaan swasta bernama PT Multazam Sabang Group.
    Saat ini pihaknya masih mengusut siapa pemilik beras ilegal itu untuk ditindak sesuai hukum yang berlaku.
    Amran mengecam impor beras ilegal ini. Sebab selain melanggar aturan, praktik ini juga melanggar perintah Presiden Prabowo Subianto yang melarang melakukan impor beras.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan: 250 ton beras ilegal disegel sudah koordinasi ke Gubernur Aceh

    Mentan: 250 ton beras ilegal disegel sudah koordinasi ke Gubernur Aceh

    Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, sebelum proses penyegelan 250 ton beras impor ilegal di Sabang, pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, titik,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan, pemerintah bergerak cepat menindak laporan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Sebelum proses penyegelan dilakukan aparat, Amran mengaku telah melakukan koordinasi langsung dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk memastikan langkah-langkah penindakan berjalan solid dan terkoordinasi.

    Ia menjelaskan, laporan awal menunjukkan ada masuknya beras impor secara ilegal tanpa izin pemerintah.

    Tindakan itu bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menyatakan Indonesia tidak membutuhkan impor beras karena stok nasional berada pada posisi terbaik dalam sejarah.

    Setelah memastikan informasi awal, Amran langsung melakukan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan.

    Dia menuturkan hasil verifikasi memastikan tidak ada izin impor yang dikeluarkan pemerintah pusat. Dengan dasar itu, aparat kepolisian langsung melakukan penyegelan 250 ton beras yang masuk secara ilegal tersebut.

    “Negara harus hadir tegas. Ini menyangkut kehormatan bangsa, kepatuhan pada instruksi Presiden, dan perlindungan terhadap 160 juta petani kita,” kata Mentan.

    Mentan Amran menambahkan stok beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara itu, stok beras pemerintah di Bulog mencapai 3,8 juta ton, capaian tertinggi sepanjang sejarah lembaga tersebut.

    Secara regional, Aceh juga tercatat dalam kondisi surplus. Neraca pangan provinsi menunjukkan ketersediaan 1,35 juta ton dengan kebutuhan 667,7 ribu ton, sehingga surplus mencapai 871,4 ribu ton. Adapun Sabang sendiri juga surplus 970 ton, dengan ketersediaan 5.911 ton dan kebutuhan 4.940 ton.

    Dengan kondisi ini, Mentan menegaskan bahwa alasan untuk melakukan impor tidak dapat dibenarkan.

    “Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” tegasnya.

    Selain itu, Mentan mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan terkait kasus itu. Salah satu temuan penting adalah risalah rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November 2025 yang menunjukkan bahwa permohonan impor telah ditolak oleh pejabat terkait.

    Namun, izin dari negara asal, Thailand, justru sudah terbit lebih dulu, sebuah indikasi kuat bahwa ada tindakan yang disengaja dan tidak sesuai prosedur.

    Mentan Amran memastikan pemerintah akan menuntaskan kasus itu. Aparat telah diperintahkan untuk menelusuri alur barang, perusahaan yang terlibat, serta kemungkinan adanya jaringan serupa di wilayah lain, termasuk Batam.

    “Kami umumkan kasus ini agar menjadi peringatan keras. Jangan coba-coba bermain dengan pangan nasional. Negara hadir, dan kita tidak akan kompromi,” ujar Amran.

    Pemerintah menegaskan pula seluruh proses penindakan akan dikawal hingga tuntas dan tidak ada satu pun beras ilegal yang boleh memasuki pasar domestik.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Amran Bongkar Biang Kerok Impor 250 Ton Beras Masuk RI

    Mentan Amran Bongkar Biang Kerok Impor 250 Ton Beras Masuk RI

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan penyebab masuknya impor beras di Sabang sebanyak 250 ton. Kata dia, Sabang memiliki Kawasan Perdagangan Bebas  atau Free Trade Zone (FTZ).

    Amran menekankan impor yang dilakukan harus seiring dengan kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, kata Amran, Presiden Prabowo Subianto juga telah menetapkan Indonesia tidak lagi impor beras.

    “Jadi gini, itu ada kawasan Sabang. Itu ada regulasi, salah satu regulasi pasarnya adalah Free Trade Zone. Tetapi itu harus diperhatikan, tidak boleh bertentangan kebijakan pusat. Sedangkan Bapak Presiden sudah menyampaikan sudah swasembada tahun ini, tidak impor. Stok lebih dari cukup,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 24 November.

    Lebih lanjut, Amran memperkirakan modus importasi ini dilakukan demi mencari keuntungan semata karena saat ini harga beras dunia turun signifikan.

    “Tujuannya cari untung. Kenapa cari untung? Karena di luar negeri itu harga lagi jatuh, dulu 650 dolar AS per ton, sekarang 340 dolar AS per ton, hampir separuh,” tutur Amran.

    “Kenapa? Karena Indonesia tidak impor. Jadi, Indonesia membuat harga negara lain murah. Kenapa? Impor kita dua tahun berturut-turut 7 juta ton,” sambung dia.

    Bahkan, Amran mengungkap, saat ini banyak negara yang melakukan negosiasi ke pemerintah untuk memasukkan beras ke Indonesia.

    “Bahkan kami di lobi untuk menerima impor dari negara tetangga. Termasuk beliau menyampaikan ke Bapak Presiden. Tetapi  kita, tekad kita swasembada beras,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pemerintah bergerak cepat menindak masuknya 250 ton beras ilegal melalui wilayah Sabang, Aceh. Ratusan ton beras tersebut disegel segera setelah laporan diterima pada Minggu 23 November.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan temuan awal menunjukkan beras tersebut merupakan beras impor yang masuk secara ilegal dan jelas bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Presiden, sambung Amran, telah menegaskan bahwa Indonesia tidak membutuhkan impor beras, mengingat stok nasional berada pada kondisi terbaik.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, Amran segera melakukan koordinasi dengan Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam serta Menteri Perdagangan.

    Hasil verifikasi memastikan bahwa tidak ada izin impor yang diberikan pemerintah.

    Dengan dasar tersebut, aparat langsung menyegel dan menghentikan seluruh aktivitas distribusi beras ilegal tersebut.

    Pemerintah juga melakukan penelusuran terhadap pihak yang diduga terlibat, termasuk salah satu perusahaan yang beroperasi di Sabang.

    “Kami tegaskan bahwa beras tersebut telah disegel dan kami minta aparat untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat. Kami menemukan beberapa hal yang janggal. Kami juga tegaskan bahwa stok beras Indonesia cukup, bahkan lebih dari cukup. Perkiraan stok hingga akhir tahun menunjukkan bahwa kita berada pada posisi tertinggi,” katanya dalam keterangan resmi, Senin, 24 November.

  • Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Ekonomi kemarin, soal tambang ilegal hingga penerimaan pajak turun

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar ekonomi yang tayang Senin (24/11), masih menarik untuk dibaca mulai dari modus tambang timah ilegal hingga soal penerimaan pajak yang turun.

    Berikut rangkumannya:

    Bahlil ungkap modus tambang timah ilegal pakai IUP pasir kuarsa-silika

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan terdapat modus tambang timah ilegal yang menggunakan izin usaha pertambangan (IUP) untuk pasir kuarsa dan pasir silika.

    “Ada satu yang kemarin saya temukan, bahwa mereka izinnya pasir kuarsa (dan silika) tapi di dalamnya timah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Mentan: Beras impor 1 liter pun tidak boleh masuk RI meski harga turun

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor satu liter pun tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “1 liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan ditemui seusai rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Komisi VII DPR cari model inovasi berdayakan UMKM lewat lembaga penyiaran

    Komisi VII DPR RI berupaya mencari model inovasi untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lewat lembaga penyiaran, yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan pemanfaatan fungsi penyiaran publik dalam mendukung UMKM dan pelaku ekonomi kreatif sejauh ini masih menghadapi sejumlah tantangan

    Baca selengkapnya

    Bea Cukai tegaskan tak pernah beri izin impor beras ilegal 250 ton

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka usai menghadiri usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    DJP: Penerimaan pajak melambat akibat lonjakan restitusi 36,4 persen

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perlambatan penerimaan pajak per Oktober 2025 disebabkan oleh restitusi atau pengembalian pajak yang melonjak signifikan sebesar 36,4 persen.

    “Restitusi melonjak sekitar 36,4 persen, sehingga walaupun penerimaan pajak brutonya sudah mulai positif, penerimaan netonya masih mengalami penurunan,” kata Bimo dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Titiek Soeharto minta importir beras 250 ton di Sabang ditindak tegas

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto meminta pelaku yang melakukan impor beras 250 ton secara ilegal di Sabang, Aceh, ditindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    “Ini pemerintah sudah mencanangkan tidak ada impor beras. Kita sudah swasembada beras. Jadi siapapun itu yang masukin, mau coba-coba impor beras, kami minta supaya ditindak secara hukum,” kata Titiek dalam jumpa pers seusai rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran prosedur, tetapi upaya yang bertentangan dengan komitmen pemerintah menjaga swasembada beras, sehingga memerlukan respons hukum tegas tanpa kompromi.

    Titiek mengungkapkan pihaknya telah menanyakan langsung kepada Menteri Pertanian mengenai asal-usul impor 250 ton beras dari Thailand yang dinilai tidak sesuai arah kebijakan pangan Indonesia saat ini.

    Menurutnya, pemerintah telah mencanangkan tidak ada impor beras karena produksi dalam negeri mencukupi, sehingga setiap pihak yang mencoba memasukkan beras impor harus siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.

    “Karena ini sudah kebijaksanaan pemerintah, tidak ada impor dan kita sudah swasembada (beras). Jadi jangan coba-coba macam-macam,” tegasnya.

    Titiek mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba bermain-main dengan aturan impor pangan, mengingat keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras harus dijaga bersama demi kepentingan nasional.

    “Kalau sudah sampai di sini, masuk ke daerah kita ya nanti kebijaksanaan pemerintah bagaimana gitu. Yang penting tidak dijual di sini,” ucap Titiek.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda (Aceh). Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Mentan menyampaikan beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada 16 November 2025, namun saat itu beras tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak, sehingga tindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi kewajiban demi menjaga kehormatan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

    “Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

    Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

    Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

    “Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

    Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

  • Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

    “Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

    Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    “Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

    Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

    “Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.