Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mempertanyakan peruntukan 20 juta hektare dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendukung swasembada pangan, energi dan air.

    Komisi IV DPR sudah menanyakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan mendapat keterangan bahwa kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan nasional cukup satu juta hektare.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Wamenhut Sulaiman Umar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Pak, kami juga masih bertanya, 20 juta hektare itu pembebasannya itu benar – benar untuk apa? Kami juga menanyakan Kementerian Pertanian bahwa yang dibutuhkan untuk ketersediaan pangan nasional kita itu satu juta hektare, kalau saya nggak salah,” kata Alien.

    Selain itu anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman juga mempertanyakan dari mana Kemenhut mendapat angka 20,6 juta hektare. Apakah angka itu didapat hanya berdasarkan identifikasi semata atau hasil dari kajian. 

    Sebab menurutnya hutan jadi kawasan yang krusial, sehingga penerapan kebijakannya tidak boleh serampangan tanpa didahului kajian mendalam. Mengingat dampak kebijakan ini berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi dan hukum.

    “Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi unsur, karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini. Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat. Banjir, nah ini harus dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dan lain-lain,” ucap Arif.

    Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kemenhut telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.

    Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Senin (6/1/2025). 

    “Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” kata Raja Antoni.

    Sementara itu lanjutnya, ada potensi 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah itu setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023.

    Kemenhut juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. Berdasarkan hitung – hitungan, 1 hektare yang ditanami pohon aren dapat menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. 

    Sedangkan luasannya 1,5 juta hektare lahan ditanami aren, maka produksi bietanol sebagai bahan bakar alternatif dapat menggantikan impor BBM Indonesia yang mencapai 26 juta kiloliter.

    “Jika kita menanam 1,5 juta hektar aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” tegasnya. 

  • RI Wajib Swasembada Pangan, Prabowo Beberkan Alasannya

    RI Wajib Swasembada Pangan, Prabowo Beberkan Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto membeberkan alasan RI wajib swasembada pangan. Supaya RI tidak tergantung dengan sumber pangan dari negara lain ketika terjadi krisis.

    Prabowo menerangkan ketika krisis terjadi, maka banyak negara yang enggan yang melakukan ekspor pangan. Sehingga akan kesulitan bila bergantung pada sumber pangan dari luar negeri.

    “Kita tidak boleh bergantung kepada sumber di luar negeri. Sudah berkali-kali saya tekankan itu. Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan kuat dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah,” kata Prabowo di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Dalam kesempatan itu Prabowo mengungkapkan pada akhir tahun 2025 ini Indonesia tidak akan melakukan importasi beras, jagung, hingga garam.

    “Saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 lagi, tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi tidak akan impor garam lagi,” katanya.

    Artinya, lanjut Prabowo, target swasembada pangan yang diberikan kepada Kabinet Merah Putih lebih cepat 3 tahun dari yang ditetapkan sebelumnya.

    “Artinya target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia kita harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun Alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025 paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan,” terangnya.

    Prabowo juga memberikan arahan kepada menteri terkait kriteria arah kebijakan yang harus diikuti. Yakni bisa memberikan terobosan teknologi, sehingga harus mengeluarkan investasi kepada sumber daya manusia.

    “Untuk pendidikan, untuk sains dan teknologi, ini termasuk sesuatu yang vital dan sesuatu yang harus kita jalankan,”katanya.

    (pgr/pgr)

  • Prabowo: Indonesia setop impor beras, jagung, dan garam akhir 2025

    Prabowo: Indonesia setop impor beras, jagung, dan garam akhir 2025

    Target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menyetop impor komoditas beras, jagung, dan garam di akhir 2025 dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Kita harus mampu memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak lagi impor dan saya terima kasih kepada jajaran menteri-menteri yang telah melaporkan kepada saya tahun 2025 ini kita tidak akan impor beras lagi, tidak akan impor jagung lagi, tidak akan impor garam lagi,” kata Presiden Prabowo saat berpidato di Sidang Kabinet Paripurna, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Presiden Prabowo menyatakan bahwa target swasembada pangan nasional, yang awalnya direncanakan dalam empat tahun, dapat tercapai lebih cepat.

    “Target yang saya berikan kepada kabinet bahwa Indonesia harus swasembada pangan dalam waktu 4 tahun, alhamdulillah target itu bisa kita capai akhir 2025, paling lambat tahun 2026. Jadi mungkin 3 tahun lebih cepat dari sasaran yang kita tetapkan,” ujar Presiden.

    Prabowo menegaskan, pencapaian ini adalah hasil kerja keras dan kebijakan tepat, yang memastikan kebutuhan pangan rakyat Indonesia terpenuhi tanpa bergantung pada impor.

    Menurut Kepala Negara, pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras, orientasi kebijakan yang tepat, dan niat baik, Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan lebih cepat dari rencana awal.

    Presiden juga menekankan pentingnya terobosan teknologi, investasi pada sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas yang terukur untuk menjaga stabilitas pangan dan energi nasional.

    Menurut Presiden Indonesia tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri, terutama dalam menghadapi krisis global.

    “Dalam krisis dunia, tidak ada negara yang akan mengizinkan pangan keluar dari negaranya. Ini sudah hukum sejarah,” katanya.

    Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan dan energi tidak hanya menjadi prioritas, tetapi juga fondasi bagi terciptanya lapangan kerja, penghematan devisa, dan kemandirian bangsa di masa depan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo: Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025

    Presiden Prabowo: Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir tahun 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

    “Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia. 

    Menurutnya, dalam situasi darurat, banyak negara tidak akan mengizinkan ekspor bahan pangan mereka, sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri.

    “Kita tidak boleh bergantung pada sumber dari luar negeri. Ini adalah pelajaran dari sejarah, bahwa krisis dunia selalu menempatkan negara yang mandiri di posisi terkuat,” tegasnya.

    Presiden juga menyoroti peran penting teknologi dan inovasi dalam mencapai swasembada pangan dan energi.  Ia menekankan perlunya investasi besar pada pendidikan, sains, dan teknologi untuk memastikan Indonesia mampu bersaing di masa depan.

    “Terobosan teknologi adalah kunci. Kita harus berinvestasi pada sumber daya manusia, sains, dan teknologi. Hal ini vital untuk mendukung keberlanjutan kemandirian pangan dan energi kita,” kata Presiden Prabowo.

  • Narapidana Penerima Amnesti akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

    Narapidana Penerima Amnesti akan Dilibatkan dalam Proyek Food Estate

    Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.

    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.

    “Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate,” katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!

    Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. “Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan,” ujarnya.
    Efisiensi Anggaran 
    Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.

    “Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” ucap Yusril.

    Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. 

    Jakarta: Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merancang langkah besar untuk melibatkan narapidana penerima amnesti dalam proyek pembangunan strategis, salah satunya adalah program pembukaan lahan pangan atau food estate. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya rehabilitasi narapidana sebelum kembali ke masyarakat.
     
    Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa narapidana penerima amnesti tidak akan langsung bebas tanpa persiapan. Pemerintah akan mengadakan program rehabilitasi untuk memastikan mereka mampu beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial.
     
    “Yusril menjelaskan, nantinya narapidana penerima amnesti tidak serta merta keluar dari Lapas. Para narapidana akan menjalani proses rehabilitasi terlebih dahulu. Dia mengatakan beberapa program rehabilitasi bisa diikuti, mulai dari Komando Cadangan (Komcad) hingga diikutkan dalam proyek pembukaan lahan untuk pangan atau food estate,” katanya di Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025.

    Baca juga: Presiden: Setop Impor Beras, Garam, Gula, Jagung pada 2025!
     
    Yusril menegaskan pentingnya langkah persiapan agar kebijakan ini tidak menimbulkan masalah di masyarakat. “Tapi tentu harus ada langkah persiapan, jangan sampai nanti diamnesti keluar ke masyarakat malah bikin ribut dan meresahkan masyarakat. Karena itu persiapan langkah-langkah rehabilitasi sangat perlu segera dilakukan,” ujarnya.

    Efisiensi Anggaran 

    Menurut Yusril, pemerintah telah melakukan kalkulasi terkait biaya rehabilitasi narapidana dibandingkan merawat mereka di dalam Lapas. Hasilnya menunjukkan bahwa langkah rehabilitasi lebih hemat anggaran.
     
    “Pemerintah coba hitung cost-nya, ternyata cost rehabilitasi itu lebih rendah dari cost merawat orang itu di dalam Lapas. Jadi lebih baik kita rehabilitasi aja, tapi kan Pak Prabowo sudah punya program, untuk masuk ke Komcad dilatih militer, kemudian diterjunkan ke masyarakat dalam proyek-proyek raksasa yang sedang dikerjakan pemerintah, seperti pembukaan lahan pertanian di Kalimantan dan Papua,” ucap Yusril.
     
    Program ini terlihat sebagai upaya pemerintah untuk tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana. Akan tetapi juga memanfaatkan tenaga mereka dalam proyek pembangunan yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Kawal Program Swasembada Pangan, PKB: Bukan Kebijakan Muluk-muluk  – Halaman all

    Kawal Program Swasembada Pangan, PKB: Bukan Kebijakan Muluk-muluk  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rina Saadah, memastikan akan mengawal swasembada pangan yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Rina mengatakan, swasembada pangan bisa menjadi bantalan lonjakan Indonesia untuk menjadi negara besar. 

    “Ini bukan kebijakan muluk-muluk tapi langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional,” kata Rina pada Minggu (19/1/2025).

    Dia menegaskan, Indonesia memiliki potensi sangat besar dalam sektor pertanian, namun belum digarap secara optimal sehingga masih bergantung pada impor.

    “Ini ironis. Negara agraris tetapi kenapa masih impor terus? Indonesia mempunyai semua syarat untuk mencapai target swasembada pangan,” ujar Rina.

    Rina menyebut, swasembada pangan merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan kepada para petani serta mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri. 

    Menurutnya, program swasembada pangan merupakan langkah awal untuk meningkatkan produksi dalam negeri. 

    “Kita harus kawal agar program ini berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan alat dan mesin pertanian hingga menyiapkan petani agar dapat beradaptasi dengan program swasembada pangan,” ucap Rina.

    Rina meyakini Pemerintahan Prabowo sangat serius untuk mewujudkan swasembada pangan. Misalnya, tahun ini pemerintah akan mengalokasikan anggaran Rp 139,4 triliun dari APBN untuk swasembada pangan. 

    “Anggaran Rp 139,4 dalam setahun ini cukup besar untuk modal tahapan realisasi swasembada pangan hingga dua tahun ke depan,” tuturnya.

    Dia menjelaskan, pasokan beras dalam negeri terpenuhi pada tahun 2025 karena ada limpahan beras dari tahun 2024. 

    Menurut Rina, tahun lalu Indonesia melakukan impor beras sebanyak 4 juta ton beras. 

    “Sekarang ada persediaan beras dalam negeri sebanyak 7 juta ton. Kita harapkan tahun ini ada kenaikan produksi 4 persen sehingga target 15 persen pasokan produksi dari dalam negeri tercapai. Jika ini berhasil maka tahun depan kita tidak perlu impor beras lagi,” tegasnya.

  • Fokus Swasembada Pangan, Pemerintah Tetap Tutup Impor Beras dan Komoditas Lain

    Fokus Swasembada Pangan, Pemerintah Tetap Tutup Impor Beras dan Komoditas Lain

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan menutup keran impor untuk empat komoditas utama, yaitu beras, jagung, garam, dan gula. Kebijakan ini diambil meskipun program makan bergizi gratis (MBG) mulai berjalan.

    Hal ini disampaikan Zulkifli seusai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah bersama 24 kepala daerah di Sulawesi Selatan di Baruga Patingalloang, kompleks rumah dinas Gubernur Sulsel, Jumat (17/1/2025).

    “Tahun ini kita tidak impor lagi garam, gula, jagung, atau beras. Kita fokus pada produksi dalam negeri,” ujar Zulkifli.

    Rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan sejumlah pejabat lainnya membahas strategi untuk mencapai swasembada pangan pada 2025.

    Zulkifli menegaskan seluruh kementerian dan perangkat daerah harus bersinergi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita kerja keras, rapat koordinasi ini untuk memastikan seluruh bupati dan gubernur satu pemikiran. Swasembada pangan adalah target utama,” katanya.

    Zulkifli optimistis penutupan impor tidak akan mengganggu program makan bergizi gratis maupun kebutuhan pangan nasional. Pemerintah sedang fokus meningkatkan produksi empat komoditas utama tersebut untuk mendukung kemandirian pangan.

    “Dengan tidak perlu impor, swasembada pangan akan kita capai. Namun, kita semua perlu kerja keras,” tambahnya.

    Meski impor ditutup, pelaksanaan program makan bergizi gratia tetap berjalan lancar. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan memanfaatkan hasil produksi dalam negeri.

    Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian dan mendukung petani lokal, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.

  • Larangan Impor Pangan 2025, Ekonom Peringatkan Risiko Ketahanan dan Stabilitas Ekonomi

    Larangan Impor Pangan 2025, Ekonom Peringatkan Risiko Ketahanan dan Stabilitas Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti adanya risiko ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi akibat larangan pemerintah untuk impor empat bahan pangan pada 2025.

    Tahun ini pemerintah melarang impor empat bahan pangan strategis, yakni beras, jagung, gula, dan garam.

    “Jika larangan impor diterapkan di tahun 2025 akan sangat berisiko bagi ketahanan pangan kita, karena permasalahan kita sifatnya struktural, sehingga perlu waktu lama untuk memperbaiki,” kata Wijayanto, di Jakarta, Jumat.

    Ia menjelaskan, selama ini Indonesia bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan empat komoditas tersebut.

    Pada tahun-tahun sebelumnya, volume impor beras, jagung, gula, dan garam cukup besar.

    Apabila keputusan pelarangan impor diambil tanpa persiapan matang, kebijakan ini justru akan menciptakan distorsi signifikan pada sektor industri yang saat ini tengah berjuang bangkit.

    Salah satu dampak yang disorot Wijayanto adalah kesulitan yang akan dialami oleh peternak.

    “Para peternak akan kesulitan, karena selama ini menggantungkan jagung impor sebagai sumber pakan ternak, karena jagung domestik tidak memadai,” ujarnya.

    Selain itu, larangan impor terhadap beras juga diperkirakan bakal memicu lonjakan harga beras domestik, sementara harga beras dunia saat ini justru sedang menurun.

    Kondisi ini, menurut Wijayanto, akan semakin membebani masyarakat ekonomi bawah, termasuk petani yang mayoritas sebenarnya adalah konsumen neto beras.

    “Rakyat ekonomi bawah akan makin kesulitan, termasuk para petani yang mayoritas sebenarnya adalah net consumer beras,” katanya pula.

  • Data BPS: Orang Indonesia Miskin Karena Beras, Mayoritas Impor dari Thailand

    Data BPS: Orang Indonesia Miskin Karena Beras, Mayoritas Impor dari Thailand

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara umum kemiskinan memang turun. Persentasenya di angka 8,57%.

    Turunnya angka kemiskinan, tidak serta merta disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sejahtera. Apalagi, jika dicermati, naik turunnya angka kemiskinan itu dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah baseline yang digunakan BPS untuk menentukan orang itu miskin, menengah, atau berpenghasilan tinggi. 

    BPS mematok baseline pengeluaran masyarakat yang masuk kategori hidup di garis kemiskinan senilai Rp566.655 untuk wilayah pedesaan dan Rp615.763 di perkotaan per kapita per bulan. Alhasil, nilai rata-rata garis kemiskinan per September 2024, sebesar Rp595.242. Angka itu naik 2,11% dibandingkan Maret 2024 yang hanya tercatat sebesar Rp582.932.

    Namun demikian, jika memakai standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, sebesar US$2,15 per hari, angka kemiskinan Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan yang dipaparkan oleh BPS belum lama ini. 

    Sekadar ilustrasi, jika menerapkan standar Bank Dunia di angka US$2,15. Warga Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah US$65,39 atau Rp1,04 juta seharusnya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu artinya, jumlah orang yang masuk kategori miskin akan lebih banyak lagi dibanding angka versi BPS. Ada yang bilang 40% dari populasi.

    Terlepas dari standar mana yang dipakai, BPS juga memaparkan fakta bahwa makanan menyumbang kemiskinan dibandingkan barang non makanan. Di perkotaan, misalnya, masyarakat miskin menghabiskan 73,5% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Sementara itu, orang pedesaan persentasenya lebih banyak lagi. Mereka menghabiskan lebih dari 75% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Perbesar

    Adapun beras adalah komoditas makanan yang paling banyak menyumbang kemiskinan. Di perkotaan, masyarakat yang hidup di garis kemiskinan mengalokasikan 21,01% pengeluarannya untuk membeli beras. Sedangkan di pedesaan lebih tinggi lagi, sebanyak 24,93%.

    Beras adalah makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Data itu menginformasi bahwa mayoritas pengeluaran orang yang hidup di garis kemiskinan digunakan untuk mengonsumsi kebutuhan pokok.

    Konsumsi Beras Thailand 

    Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, Indonesia setidaknya telah memasok beras impor sebanyak 4,52 juta ton sepanjang 2024. Volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 47,7% dibanding impor beras tahun lalu yang mencapai 3,06 juta ton.

    Tercatat, total 4,52 juta ton beras impor tersebut didominasi oleh semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed, other than hs code 10063030 to 10063091 di mana komoditas dengan HS 10063099 ini tercatat masuk ke Indonesia sebanyak 3,9 juta ton. 

    “Impor beras sepanjang 2024 adalah sebesar 4,52 juta ton pada 2024,” kata Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amalia, impor beras di 2024 merupakan yang tertinggi sejak 2019. BPS mencatat di 2019, impor beras hanya mencapai 444.510 ton. Jumlah tersebut turun menjadi 354.290 ton di 2020.

    Meski sempat menurun, impor beras sedikit mengalami peningkatan di 2021 menjadi 407.740 ton dan terus naik di 2022 yang tercatat sebesar 429.210 ton.

    Di 2023, impor beras melonjak. Tercatat, impor beras di 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik 613% dari tahun sebelumnya yang hanya 429.210 ton. Jumlah itu terus meningkat di 2024.

    Menurut asal negaranya, Amalia mengungkap bahwa Thailand menjadi negara utama importir beras ke Indonesia pada 2024 dengan volume mencapai 1,36 juta ton atau mencakup 30,19% dari total impor beras.

    Di bawah Thailand, ada Vietnam dengan volume impor beras mencapai 1,25 juta ton sepanjang 2024 atau 27,62% dari total impor beras. Posisi selanjutnya, ada Myanmar dan Pakistan di mana masing-masing melakukan importasi sebanyak 832.380 ton dan 803.840 ton di 2024.

    Posisi kelima adalah India di mana sepanjang 2024, BPS mencatat bahwa volume impor beras ke Indonesia mencapai 246.590 ton atau mencakup 5,46% dari total impor beras.

  • Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada

    Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah tidak akan impor pangan serta fokus wujudkan swasembada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 16:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan pemerintah tidak akan melakukan impor berbagai komoditas pangan, seperti beras, jagung, kedelai, garam, dan gula. Hal ini disampaikan Zulhas saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).

    “Dipastikan tidak impor beras, kedelai, jagung, garam, dan gula. Maka kita harus bekerjasama untuk menyediakan pangan. Kalau tidak bisa menyediakan pangan, bagaimana kita tidak impor,” kata Zulhas dalam sambutannya.

    Program Pemerintah untuk Swasembada
    Untuk mewujudkan swasembada pangan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Fokus utama tahun ini adalah menyelesaikan pembangunan irigasi serta memperbaiki irigasi yang rusak. Selain itu, pemerintah meningkatkan alokasi pupuk dari 7 juta ton pada 2024 menjadi 9,55 juta ton pada 2025.

    “Kita perbaiki distribusi pupuk. Sekarang tanggung jawab pupuk hanya di Kementerian Pertanian, yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia kepada petani,” jelas Zulhas.

    Selain itu, pemerintah akan menambah jumlah penyuluh pertanian. Dari 37 ribu penyuluh yang ada saat ini, jumlahnya akan ditambah dengan target minimal satu penyuluh per desa. Pemerintah juga menargetkan peningkatan produksi gabah dari 52 juta ton pada 2024 menjadi 64 juta ton pada 2025.

    Zulhas menyoroti tantangan utama di sektor pertanian, yaitu minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani. Saat ini, mayoritas petani berusia 50-60 tahun.

    “Dulu, di era Pak Suharto, 65 persen tenaga kerja ada di sektor pertanian. Sekarang tinggal 25 persen, itu pun didominasi petani tua. Lama-lama sawah dan ladang mereka dijual karena pertanian tidak menarik,” katanya.

    Zulhas juga menegaskan bahwa pemerintah memahami keluhan petani. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh target swasembada pangan yang ditetapkan untuk tercapai pada 2027. Pada kesempatan itu, Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan bahwa Perpadi siap mendukung kebijakan pemerintah untuk swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung revitalisasi alat-alat pertanian dan penetapan harga pembelian beras oleh pemerintah.

    Dalam pembukaan Munas yang berlangsung hingga Kamis (16/1/2025), juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Perpadi dan pemerintah terkait penyediaan kredit lunak bagi pengusaha Perpadi. “Perpadi harus menempatkan diri sebagai bagian dari bangsa untuk mendukung swasembada berkelanjutan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Rabu (15/1). 

    Sumber : Radio Elshinta