Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Dikepung Konversi Lahan Besar-besaran, Jawa Topang 53% Produksi Beras Nasional

    Dikepung Konversi Lahan Besar-besaran, Jawa Topang 53% Produksi Beras Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Pulau Jawa masih menjadi lumbung pangan, khususnya beras, di tengah konversi besar-besaran lahan pertanian akibat pembangunan infrastruktur dan gembar-gembor industrialisasi. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan bahwa produksi beras di Pulau Jawa berada di kisaran 16,35 juta ton atau 53,4% dari total produksi beras nasional selama tahun 2024 yang tercatat mencapai 30,6 juta ton.

    Kendati masih menjadi penopang produksi beras nasional, namun secara jumlah produksi beras di Pulau Jawa mengalami pengusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2023, produksi beras di 5 provinsi utama di Pulau Jawa, tercatat sebanyak 17,35 juta ton atau 55,7% dari produksi nasional sebanyak 31,1 juta ton. 

    Artinya jika dibandingkan jumlah produksi beras antara tahun 2024 dan tahun 2023 terjadi penurunan produksi sebesar 480.000 ton atau menyusut sebesar 1,5%. 

    Dalam catatan BPS, pemicu turunnya produksi beras tidak bisa dilepaskan dari jumlah luas panen yang juga mengalami penyusutan. Pada tahun 2024, hampir semua provinsi penghasil padi mengalami penurunan luas panen padi.

    Total luas panen padi secara nasional sebanyak 10,05 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 53,14 juta ton pada tahun 2024. Padahal pada tahun sebelumnya, luas panen padi mencakup lahan seluas 10,21 juta hektare dengan total produksi padi sebanyak 53,98 juta ton.

    Beras Pemicu Kemiskinan

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga telah merilis data terbaru mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia. Secara umum kemiskinan memang turun. Persentasenya di angka 8,57%.

    Turunnya angka kemiskinan, tidak serta merta disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia mulai sejahtera. Apalagi, jika dicermati, naik turunnya angka kemiskinan itu dipicu oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah baseline yang digunakan BPS untuk menentukan orang itu miskin, menengah, atau berpenghasilan tinggi. 

    BPS mematok baseline pengeluaran masyarakat yang masuk kategori hidup di garis kemiskinan senilai Rp566.655 untuk wilayah pedesaan dan Rp615.763 di perkotaan per kapita per bulan. Alhasil, nilai rata-rata garis kemiskinan per September 2024, sebesar Rp595.242. Angka itu naik 2,11% dibandingkan Maret 2024 yang hanya tercatat sebesar Rp582.932.

    Namun demikian, jika memakai standar yang ditetapkan oleh Bank Dunia, sebesar US$2,15 per hari, angka kemiskinan Indonesia akan lebih tinggi dibandingkan yang dipaparkan oleh BPS belum lama ini. 

    Sekadar ilustrasi, jika menerapkan standar Bank Dunia di angka US$2,15. Warga Indonesia yang memiliki pengeluaran di bawah US$65,39 atau Rp1,04 juta seharusnya masuk kategori kemiskinan ekstrem. Itu artinya, jumlah orang yang masuk kategori miskin akan lebih banyak lagi dibanding angka versi BPS. Ada yang bilang 40% dari populasi.

    Terlepas dari standar mana yang dipakai, BPS juga memaparkan fakta bahwa makanan menyumbang kemiskinan dibandingkan barang non makanan. Di perkotaan, misalnya, masyarakat miskin menghabiskan 73,5% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Sementara itu, orang pedesaan persentasenya lebih banyak lagi. Mereka menghabiskan lebih dari 75% dari total pengeluarannya untuk makanan. 

    Adapun beras adalah komoditas makanan yang paling banyak menyumbang kemiskinan. Di perkotaan, masyarakat yang hidup di garis kemiskinan mengalokasikan 21,01% pengeluarannya untuk membeli beras. Sedangkan di pedesaan lebih tinggi lagi, sebanyak 24,93%.

    Beras adalah makanan pokok utama masyarakat Indonesia. Data itu menginformasi bahwa mayoritas pengeluaran orang yang hidup di garis kemiskinan digunakan untuk mengonsumsi kebutuhan pokok.

    Konsumsi Beras Thailand 

    Adapun sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, Indonesia setidaknya telah memasok beras impor sebanyak 4,52 juta ton sepanjang 2024. Volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 47,7% dibanding impor beras tahun lalu yang mencapai 3,06 juta ton.

    Tercatat, total 4,52 juta ton beras impor tersebut didominasi oleh semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed, other than hs code 10063030 to 10063091 di mana komoditas dengan HS 10063099 ini tercatat masuk ke Indonesia sebanyak 3,9 juta ton. 

    “Impor beras sepanjang 2024 adalah sebesar 4,52 juta ton pada 2024,” kata Plt Kepala BPS, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Rabu (15/1/2025).

    Berdasarkan paparan yang disampaikan Amalia, impor beras di 2024 merupakan yang tertinggi sejak 2019. BPS mencatat di 2019, impor beras hanya mencapai 444.510 ton. Jumlah tersebut turun menjadi 354.290 ton di 2020.

    Meski sempat menurun, impor beras sedikit mengalami peningkatan di 2021 menjadi 407.740 ton dan terus naik di 2022 yang tercatat sebesar 429.210 ton.

    Di 2023, impor beras melonjak. Tercatat, impor beras di 2023 mencapai 3,06 juta ton atau naik 613% dari tahun sebelumnya yang hanya 429.210 ton. Jumlah itu terus meningkat di 2024.

    Menurut asal negaranya, Amalia mengungkap bahwa Thailand menjadi negara utama importir beras ke Indonesia pada 2024 dengan volume mencapai 1,36 juta ton atau mencakup 30,19% dari total impor beras.

    Di bawah Thailand, ada Vietnam dengan volume impor beras mencapai 1,25 juta ton sepanjang 2024 atau 27,62% dari total impor beras. Posisi selanjutnya, ada Myanmar dan Pakistan di mana masing-masing melakukan importasi sebanyak 832.380 ton dan 803.840 ton di 2024.

    Posisi kelima adalah India di mana sepanjang 2024, BPS mencatat bahwa volume impor beras ke Indonesia mencapai 246.590 ton atau mencakup 5,46% dari total impor beras.

  • Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memproyeksikan produksi beras pada periode Januari – Maret 2025 mengalami lonjakan signifikan hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian dan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Proyeksi ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 21 Januari 2025. Pada triwulan I-2024, produksi beras tercatat sebesar 5,69 juta ton, sedangkan pada triwulan I-2025 diperkirakan mencapai 8,59 juta ton.

    Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 50,96 persen yang mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian.

    Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berdasarkan hitungan sementara produksi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan menjadi lumbung pangan dunia.

    “Berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari dan Maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan jadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.” kata Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara.

    Proyeksi Kenaikan Produksi Beras

    Data dari BPS dan Bapanas menunjukkan bahwa produksi beras pada bulan Januari 2025 mencapai 1,31 juta ton. Kemudian, pada Februari meningkat menjadi 2,08 juta ton, dan pada Maret diperkirakan mencapai puncaknya di angka 5,20 juta ton. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan strategi pertanian yang diterapkan pemerintah, terutama dalam hal efisiensi produksi dan perluasan lahan.

    Beberapa faktor utama yang mendukung peningkatan produksi beras di awal 2025 meliputi:

    1. Stabilitas Harga Beras

    Salah satu faktor penting yang mendorong kenaikan produksi beras adalah stabilitas harga yang tercipta di pasar. Dengan harga beras yang relatif stabil, petani merasa lebih aman dan termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka. 

    Hal ini karena mereka yakin bahwa hasil panen mereka akan memiliki nilai jual yang menguntungkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengolah lahan secara maksimal.

    2. Bantuan Alat Pertanian

    Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir, seperti traktor, pompa air, serta alat penyemprot tanaman dan hama. Bantuan ini sangat membantu petani untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 

    Dengan alat yang lebih modern dan efisien, petani dapat mengelola lahan pertanian mereka lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan hasil panen.

    3. Percepatan Penyaluran Pupuk Subsidi

    Sejak 1 Januari 2025, pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk, yang mempermudah dan mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. 

    Dengan sistem distribusi yang lebih cepat dan tepat sasaran, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih tepat waktu, yang membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka.

    4. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

    Untuk memperluas cakupan produksi, pemerintah juga melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, sementara ekstensifikasi melibatkan perluasan lahan pertanian. 

    Pemerintah berupaya untuk mengembangkan 1 juta hektare lahan pertanian baru dan mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektare. Langkah ini bertujuan untuk menambah luas areal tanam dan meningkatkan kapasitas produksi beras di tanah air.

    Dengan dukungan dari berbagai kebijakan dan upaya pemerintah ini, produksi beras di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, memastikan ketersediaan beras yang stabil dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat di masa depan.

    Manfaat dari Lonjakan Produksi Beras

    Lonjakan produksi beras di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 

    Peningkatan produksi ini membuka peluang besar bagi negara untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat daya saing sektor pertanian. 

    Selain itu, keberhasilan ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam upaya Indonesia mewujudkan swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

    Peningkatan produksi beras di Indonesia pada awal 2025 membawa berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta perekonomian nasional. Manfaat tersebut antara lain:

    1. Harga Beras Lebih Terjangkau

    Dengan lonjakan produksi beras yang signifikan, diperkirakan harga beras akan turun menjadi sekitar Rp12.000/kg pada awal 2025, dibandingkan dengan harga pada awal 2024 yang sempat mencapai Rp15.000/kg. Penurunan harga ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, yang sangat bergantung pada konsumsi beras.

    2. Ketersediaan Beras Terjamin

    Peningkatan produksi beras akan menjamin ketersediaan beras di pasaran, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan bahan pokok ini. Hal ini akan memastikan stabilitas harga dan pasokan, yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan.

    3. Mengurangi Ketergantungan pada Impor 

    Salah satu dampak positif dari lonjakan produksi beras ini adalah berkurangnya ketergantungan Indonesia pada impor beras. Dengan produksi dalam negeri yang meningkat, kebutuhan beras dapat dipenuhi secara lebih mandiri, yang pada gilirannya akan mengurangi beban anggaran negara yang selama ini digunakan untuk impor.

    4. Peluang Menjadi Eksportir Beras 

    Dengan produksi beras yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi eksportir beras. Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat membuka pasar ekspor baru, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertanian.

    Melalui berbagai strategi yang telah diterapkan, lonjakan produksi beras pada triwulan pertama 2025 diharapkan dapat membawa Indonesia menuju ketahanan pangan yang lebih kuat serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    loading…

    Direktur Riset Index Politica Fadhly mengatakan, publik menyebut enam menteri Kabinet Merah Putih dinilai berhasil menjalankan tugasnya dalam 100 hari kerja. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Lembaga survei Indexpolica merilis hasil surveinya terkait dengan 100 hari kerja Menteri Kabinet Merah Putih . Hasilnya, publik menilai sejumlah menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil.

    “Top of mind menteri pilihan responden yang dianggap bekerja keras dalam kurun 100 hari dipemerintahan Prabowo-Gibran adalah tertinggi Menteri Agama Nasaruddin Umar, dengan 25,6%, beliau dipilih karena telah berhasil menurunkan harga ongkos naik haji,”kata Direktur Riset Index Politica Fadhly di Jakarta, Jumat (31/1/2025)

    Kemudian, di posisi kedua Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan angka 21,2%. Bahlil, dianggap berhasil menghemat APBN dalam program biodiesel b40 yang menghemat biaya impor solar sebesar Rp147,5 triliun.

    “Di posisi ketiga 19,7% yakni Letjen (Purn) Sjafri Sjamsoeddin Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan dipilih karena dianggap berhasil dalam program tranfer teknologi alutsista yakni frigate Merah Putih, drone anka, dan kapal selam Scorpene Evolved,” tuturnya.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Posisi keempat pilihan responden 16,8% jatuh pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fadhly mengatakan, Nusron dipilih karena dianggap berani dan tegas atas kasus pagar laut di Tanggerang. “Berani mencabut SHGB dan SHM perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

    Di posisi kelima, kata dia, pilihan responden sebesar 5,5% jatuh kepada Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ketum PAN itu terpilih karena dianggap berhasil dengan program tolak impor beras, garam, dan jagung.

    “Terakhir, nomor urut enam sekitar 1,8% dr, Ir Andi Amran Sulaiman. Beliau Menteri Pertanian dianggap berhasil dan cakap dalam program jangka panjang swasembada pangan,” katanya.

    Dalam survei ini, responden menyatakan kepuasan atas pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 87,9% karena dianggap sudah langsung bekerja sesuai tupoksi masing masing kementerian dan lembaga negara, sisanya 12,1% kurang puas.

  • 4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    4 Aturan Disahkan Pemerintah untuk Kejar Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menandatangani empat aturan guna menunjang kelancaran produksi pangan. Keempat aturan tersebut ditetapkan untuk mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya.

    “Kami sangat gembira hari ini pak mensesneg membawa kabar yang sangat penting, yang sudah kita tunggu-tunggu lama,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan setelah rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan pada Jumat (31/1/2025).

    Aturan pertama untuk mencapai swasembada pangan, yakni Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani instruksi presiden (inpres) mengenai sistem irigasi nasional. Selain hal tersebut, Zulhas mengatakan terdapat peraturan presiden (perpres) yang juga disahkan.

    “Kedua, perpres mengenai neraca komoditas sudah selesai. Ketiga, perpres mengenai pupuk sudah selesai dan keempat inpres mengenai penyuluh sudah selesai,” ungkap Zulhas.

    Zulhas mengatakan, keempat aturan tersebut disahkan demi menunjang percepatan kebijakan produksi dalam tujuan swasembada pangan nasional.

    “Jadi empat (aturan), yang penunjang menjadi landasan utama agar kita bisa swasembada pangan dan itu sudah jadi semuanya,” katanya.

    Lebih lanjut, Zulhas menegaskan turunnya empat aturan dari Presiden Prabowo tersebut menjadi titik tonggak utama seluruh sektor kementerian dan lembaga negara untuk fokus pada program percepatan swasembada pangan.

    “Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden Prabowo terkait swasembada pangan secepat-cepatnya,” ungkap Zulhas.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam.

    “Saya telah menerima laporan dari para menteri bahwa pada akhir 2025, kita tidak akan lagi mengimpor beras, jagung, atau garam. Target ini bahkan lebih cepat dari yang kita tetapkan sebelumnya, yaitu tahun 2026. Ini menunjukkan niat baik, kerja keras, dan kebijakan yang tepat dapat menghasilkan perubahan signifikan,” ujar Presiden Prabowo terkait swasembada pangan.

  • Pemkab Tuban Bersinergi dengan Bulog Bojonegoro

    Pemkab Tuban Bersinergi dengan Bulog Bojonegoro

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menggandeng Perum Bulog dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyerap gabah dan beras langsung dari petani setempat.

    Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap impor beras.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, mengungkapkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Pertanian guna memastikan Bulog dapat menyerap sebanyak mungkin gabah dan beras dari petani lokal.

    “Langkah ini bertujuan untuk mengurangi impor beras serta memberikan kepastian pasar bagi petani,” ujar Eko Julianto, Jumat (31/01/2025).

    Eko menambahkan bahwa Bulog telah membuat kesepakatan bersama guna meningkatkan nilai tambah bagi petani. Selain itu, inisiatif ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

    “Dalam tiga tahun terakhir, jumlah petani di Kabupaten Tuban mengalami penurunan hingga 13 persen. Ini menunjukkan perlunya inovasi dalam sektor pertanian agar profesi ini tetap menarik dan menguntungkan,” paparnya.

    Profesi petani yang selama ini dianggap kurang menguntungkan perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan adanya jaminan harga dan pasar dari Bulog, diharapkan kesejahteraan petani meningkat sehingga lebih banyak anak muda tertarik untuk bertani.

    Bulog Bojonegoro Siap Menyerap Gabah dengan Harga Kompetitif
    Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdinan Dharma Atmaja, menegaskan bahwa petani harus menjaga kualitas hasil panennya agar dapat diserap oleh Bulog.

    Saat ini, petani dapat menjual gabah ke Bulog melalui Sentra Pelayanan Pertanian (SPP) di Bojonegoro atau melalui mitra Bulog yang tersebar di berbagai kecamatan.

    “Bulog siap membeli Gabah Kering Panen dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram,” ungkap Ferdinan Dharma Atmaja.

    Lebih lanjut, Ferdinan mendorong kelompok tani (Gapoktan) untuk menjalin kemitraan dengan Bulog. Dengan begitu, informasi mengenai mekanisme penyerapan gabah dapat tersebar luas kepada petani di berbagai wilayah.

    “Target penyerapan 3 juta ton beras dari petani harus tercapai agar ketahanan pangan nasional semakin kuat,” pungkasnya.

    Langkah sinergis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sektor pertanian di Tuban dan sekitarnya, sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin terjaga. (ted)

  • RI Siaga Bencana! BMKG Warning Cuaca Ekstrem Makin Tak Terkendali

    RI Siaga Bencana! BMKG Warning Cuaca Ekstrem Makin Tak Terkendali

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan, laju pemanasan global semakin cepat terjadi.

    Berbeda dari beberapa abad lalu, laju pemanasan global masih lambat dan butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Karena itu, dia mengingatkan, perlu segera melakukan perubahan perilaku.

    “Pemanasan global semakin cepat. Sebelumnya butuh waktu ratusan ribu bahkan jutaan tahun,” katanya, dikutip Rabu (29/1/2025).

    “Sekarang, dari tahun 1900 sampai tahun ini sudah capai kenaikan 1,5 derajat Celcius. Padahal kesepakatan dunia di Paris mengizinkan kenaikan 1,5 derajat Celcius tapi nanti di tahun 2100,” tambah Dwikorita.

    Akibatnya, kata dia, bencana hidrometeorologi akan semakin sering terjadi.

    “Karena siklus hidrologisnya semakin kencang, sehingga cuaca ekstrem semakin sering terjadi. Durasinya makin panjang, intensitasnya makin kuat, dan bencananya terjadi tidak hanya skala lokal tapi juga global,” tutur Dwikorita.

    Saat menyampaikan paparan kunci dalam webinar “Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi” yang ditayangkan kanal Youtube Teknik Geofisika ITS, 17 Januari 2025, Dwikorita membeberkan data Badan Meteorologi PBB (WMO), di mana tahun 2024 tercatat menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah pengamatan, melampaui tahun 2023.

    Disebutkan, secara rata-rata, sepanjang Januari-September 2024, suhu sudah memiliki anomali sebesar 1,54 plus minus 0,13 derajat Celcius, di atas rata-rata praindustri tahun 1850-1900.

    Selain itu, dalam 10 tahun terakhir (2015-2024), tercatat sebagai periode 10 tahunan terpanas yang pernah tercatat dalam 175 tahun pengamatan.

    “Diprediksi di tahun 2030, (data 2019), kenaikan suhu akan meningkat 0,5 derajat Celcius. Ternyata preediksi ini sudah terlampaui,” sebut Dwikorita.

    Dalam Proyeksi Perubahan Iklim Indonesia tahun 2020-2030 yang dibeberkannya, di masa mendatang, curah hujan pada musim kemarau akan semakin berkurang sampai 20%. Musim kemarau akan terasa lebih panas dan kering.

    “Kejadiannya hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Terjadi kenaikan curah hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hujan ekstrem semakin sering terjadi,” paparnya.

    “Terjadi juga kenaikan penurunan curah hujan di saat musim kemarau. Jadi musim kemarau makin kering, musim hujan makin basah, pokoknya makin ekstrem. Ini prediksi yang dilakukan BMKG,” jelas Dwikorita.

    Foto: enaikan Suhu Global, Paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam webinar “Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi, Jumat (17/1/2025). (Dok.BMKG)
    enaikan Suhu Global, Paparan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam webinar “Resolusi 2025: Mitigasi Bencana Geologi, Jumat (17/1/2025). (Dok.BMKG)

    Ancaman Krisis Pangan

    Di saat bersamaan, Dwikorita menambahkan, Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) juga memprediksi, dunia akan mengalami krisis pangan di kisaran tahun 2050, atau berdekatan dengan target Indonesia Emas di tahun 2045.

    Hal ini, terangnya, akan terjadi jika laju kenaikan suhu makin tidak terkendali.

    “Di masa Indonesia Emas atau di pertengahan abad, kalau perilaku kita tidak berubah, tetap memepertahankan energi fosil, tidak berubah ke energi yang lebih ramah lingkungan, maka akan terjadi krisis pangan dunia,” ujarnya.

    “Hampir seluruh dunia mengalami krisis pangan. Kita nggak bisa impor beras dan bahan lainnya karena negara lainnya juga kesulitan,” ucapnya.

    Karena itu, lanjut Dwikorita, dengan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, upaha ketahanan pangan di Indonesia diharapkan bia segera terwujud.

    “Asta Cita ini untuk menghadapi krisis pangan agar kita terhindar dari krisis pangan,” kata Dwikorita.

    (dce/dce)

  • Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Sederet Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran, dari PPN 12% hingga MBG

    Bisnis.com, JAKARTA — Tepat 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sederet gebrakan kebijakan ekonomi terus bermunculan. 

    Sebut saja pada awal November 2024 Prabowo menerapkan kebijakan hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total mencapai Rp2,4 triliun. 

    Sementara kebijakan kontroversial yang mengisi sisa akhir 2024, yakni terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada akhirnya Prabowo hanya mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah yang disertai insentif fiskal untuk dukung daya beli. 

    Teranyar, pada hari ke-95 dirinya menjabat sebagai presiden, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah total senilai Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky memandang fokus kebijakan Prabowo pada dasarnya memang kepada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. 

    Riefky tak heran bila Prabowo melakukan pemangkasan anggaran seluruh K/L dan daerah untuk membiayai program-programnya. 

    Pasalnya perlu diingat, Prabowo juga melakukan pelebaran kabinet dengan penyesuaian jumlah kementerian, begitu pula dengan menteri dan wakil menteri. Sebut saja Kementerian Keuangan yang kini memiliki tiga wakil menteri. 

    “Konsekuensi fiskal tentu cukup besar tapi bukan hanya dari progam tapi dari langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet, konsekuensi fiskalnya lebih besar,” ujarnya, dikutip pada Selasa (28/1/2025). 

    Riefky mengestimasikan pelebaran kabinet setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang. 

    Di sisi lain, melihat program Quick Win dalam APBN 2025, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk menunjang tujuh program. 

    Mulai dari MBG senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah Rp1,8 triliun, dan Penuntasan TBC Rp8 triliun. 

    Selain itu, juga program Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa mencapai Rp15 triliun.

    Tampaknya, alokasi tersebut masih kurang sehingga membutuhkan dana lebih yang akan diambil dari anggaran K/L dan daerah. 

    Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:

    Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp2,4 triliun.
    Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
    Insentif fiskal hampir Rp40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
    Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%.
    Program MBG senilai Rp71 triliun.
    Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun.
    Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula. 

  • Video: Meski 2024 Masih Impor, Kementan Yakin Capai Swasembada Pangan

    Video: Meski 2024 Masih Impor, Kementan Yakin Capai Swasembada Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Pertanian RI optimistis Indonesia bisa mencapai target swasembada pangan pada 2025. Hal ini tercermin dari capaian produksi pangan RI.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Yudi Sastro menyebutkan pada 2024, produksi beras RI hanya minus 500 ribu ton dan impor jagung hanya untuk jagung pangan bukan jagung pangan. Dimana upaya meningkatkan produksi guna menutupi kekurangan produksi beras dan jagung bisa penuhi oleh panen 2025 dengan target panen beras di Januari 2025 sebesar 1,2 juta ton dan jagung bisa mencapai 2 juta ton.

    Menilik kondisi tanam hingga iklim saat ini, Kementan juga meyakini langkah penghentian impor beras hingga jagung di tahun 2025 tidak akan mengganggu stok dan harga pangan karena bisa dicukupi oleh produksi dalam negeri.

    Seperti apa Kementan memastikan keamanan pasokan pangan menuju target swasembada pangan? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Yudi Sastro dalam Squawk Box,CNBCIndonesia (Kamis, 23/01/2025)

  • Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Petani mengangkat hasil panennya di Desa Meunasah Mon Cut, Aceh Besar, Aceh, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/YU

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Produksi beras nasional sepanjang 2024 tercatat mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 2,24 persen atau sekitar 700 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan data ini di tengah kebijakan pemerintah yang berencana menghentikan impor beras mulai 2025.

    Selama periode Januari–Desember 2024, total produksi beras nasional diperkirakan mencapai 30,41 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Meski begitu, proyeksi awal 2025 memberikan optimisme. BPS memperkirakan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pada Januari 2024, produksi beras nasional hanya 0,87 juta ton. Namun, pada Januari 2025, produksi diperkirakan mencapai 1,20 juta ton. Sementara itu, produksi Februari 2024 yang hanya mencapai 1,39 juta ton, diproyeksikan melonjak menjadi 2,08 juta ton pada Februari 2025.

    Dengan demikian, total produksi beras selama dua bulan pertama tahun ini diperkirakan mencapai 3,28 juta ton, atau meningkat sekitar 1,02 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun tren awal tahun menunjukkan peningkatan produksi, perhatian tetap diperlukan untuk bulan-bulan berikutnya. Tantangan utama yang dihadapi petani adalah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi.

    Jika panen raya bertepatan dengan musim hujan pada Maret hingga Mei 2025, upaya mitigasi perlu segera disiapkan agar hasil panen tidak terganggu.

    Salah satu solusi yang perlu diperhatikan di antaranya penyediaan alat pengering gabah. Dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap menghadapi kesulitan mengeringkan gabah saat musim hujan. Jika kadar air gabah terlalu tinggi, harga jualnya bisa turun drastis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ketersediaan alat pengering gabah perlu mendapat perhatian serius, sebagaimana pemerintah selama ini gencar menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor.

    Keberhasilan sektor perberasan nasional bukan hanya bergantung pada peningkatan produksi di tingkat hulu, tetapi juga pada efisiensi pascapanen dan kestabilan harga di tingkat petani. Penguatan sinergi antara produksi, pengelolaan hasil panen, dan distribusi menjadi faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir, mendapat perhatian yang sama. Selain kesiapan pascapanen, langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan cadangan beras nasional. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada seberapa banyak produksi dihasilkan, tetapi juga bagaimana stok pangan dikelola agar stabil sepanjang tahun.

    Dengan adanya sistem cadangan yang kuat, gejolak harga akibat faktor cuaca maupun kondisi pasar global dapat diminimalkan.

    Impor beras

    Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras mulai tahun ini tentu menjadi keputusan yang harus dikawal dengan baik. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan potensi produksi yang meningkat di awal tahun, optimisme tetap perlu dibangun, namun tetap disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang konkret.

    Dinamika perubahan iklim yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir mengharuskan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengantisipasi potensi gangguan terhadap produksi beras. Anomali cuaca seperti El Niño dan La Niña bukan lagi hal baru bagi sektor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi prediksi cuaca dan penguatan infrastruktur irigasi menjadi bagian penting dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

    Salah satu pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya adalah perlunya keseimbangan antara produksi dan cadangan beras nasional. Keputusan impor beras pada 2024 sebesar 4 juta ton menunjukkan bahwa ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, langkah darurat seperti impor menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

    Namun, dalam kondisi ideal, ketahanan pangan harus dicapai melalui peningkatan produksi dan efisiensi pengelolaan cadangan beras domestik. Kebijakan penghentian impor beras 2025 menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin memperkuat sektor pertaniannya.

    Jika kebijakan ini berhasil, bukan hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi kesejahteraan petani juga akan meningkat karena harga gabah yang lebih stabil dan menguntungkan. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun akses pasar.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian telah menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Petani semakin terbiasa menghadapi ketidakpastian cuaca dan telah mulai menerapkan berbagai inovasi teknologi dalam budidaya padi.

    Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik, dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Selain dukungan terhadap produksi, pemerintah juga perlu memperkuat akses pasar bagi petani. Salah satu masalah yang sering muncul adalah harga gabah yang fluktuatif, terutama saat panen raya.

    Jika harga terlalu rendah, petani bisa mengalami kerugian dan kehilangan insentif untuk terus menanam padi. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga, baik melalui Bulog maupun mekanisme pasar lainnya, perlu terus diperkuat. Optimisme untuk mencapai swasembada pangan harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi berbagai skenario.

    Pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi beras. Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan agar produksi beras tahun ini melimpah bukan hanya menjadi target, tetapi bisa benar-benar terwujud.

    Langkah konkret yang bisa segera diambil mencakup peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan gudang penyimpanan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani kecil. Dengan dukungan yang tepat, produksi beras nasional tidak hanya akan meningkat, tetapi juga menjadi lebih tahan terhadap tantangan cuaca dan dinamika pasar global.

    Dengan segala tantangan yang ada, semangat untuk mencapai swasembada pangan harus tetap dijaga. Jika semua pihak bekerja sama dan menjalankan perannya dengan baik, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat. Kebijakan penghentian impor beras harus diiringi dengan langkah-langkah konkret yang memastikan produksi nasional benar-benar mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Jika hal ini bisa dicapai, Indonesia tidak hanya akan lebih mandiri dalam hal pangan, tetapi juga bisa menjadi salah satu negara yang memiliki sistem ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

    Sumber : Antara

  • Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Isu Politik Sepekan: Survei Kepuasan 100 Hari Presiden Prabowo Subianto hingga Target Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik selama sepekan terakhir menarik perhatian pembaca. Berita survei kepuasan kinerja selama 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta penghematan anggaran pemerintah, Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan swasembada pangan tercapai pada akhir 2025,  rencana retret kepala daerah yang akan dilantik, dan kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke India.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. Survei LSI Denny JA: Makan Bergizi Gratis Jadi Program Terbaik 100 Hari Presiden Prabowo
    Program makan bergizi gratis (MBG) dinobatkan sebagai program terbaik dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada Jumat (24/1/2025).

    Peneliti LSI Ardian Sopa menyebutkan dari sembilan program positif, MBG meraih skor tertinggi sebesar 8,4. Program ini dinilai berdampak langsung pada pengurangan stunting, peningkatan kesehatan masyarakat, dan mendukung kualitas generasi mendatang.

    Survei LSI Denny JA menunjukkan program-program Presiden Prabowo yang berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, mendapat apresiasi tinggi dari publik.

    2. Mensesneg Jelaskan Arahan Prabowo Soal Penghematan Anggaran untuk Efisiensi
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

    Prasetyo juga menyinggung kemungkinan hasil penghematan anggaran akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) hingga mencapai Rp 100 triliun. Meski belum ada angka pasti, ia menegaskan program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

    3. Indonesia Siap Capai Swasembada Pangan Akhir 2025
    Selain terkait survei kepuasan 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, isu politik lainnya yang menjadi perbincangan pembaca, yakni terkait Presiden Prabowo Subianto optimistis target swasembada pangan nasional akan tercapai pada akhir 2025. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Rabu (22/1/2025).

    Ia mendorong agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor beras, jagung, dan garam. Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi utama kedaulatan nasional, khususnya di tengah krisis global yang sering memengaruhi rantai pasok dunia.

    4. Wamendagri Bima Arya Ungkap Rencana Retret Kepala Daerah yang Akan Dilantik
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan pemerintah berencana mengadakan retret atau pembekalan bagi kepala daerah yang akan dilantik. Retret ini direncanakan akan dilaksanakan di Magelang dan dirancang dengan kurikulum yang lebih mendalam dibandingkan dengan retret menteri sebelumnya.

    Terkait kemungkinan penggunaan seragam komponen cadangan (komcad) selama retret, Bima menyebutkan hal ini masih dalam tahap diskusi teknis.

    Bima Arya juga menyampaikan pelantikan kepala daerah yang tidak memiliki sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta.

    5. Disaksikan Prabowo dan Modi, Indonesia dan India Teken MoU Kesehatan hingga Digital
    Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi menyaksikan pertukaran lima memorandum of understanding (MoU) kerja sama antara Indonesia dan India dalam pertemuan kenegaraan di Hyderabad House, New Delhi, Sabtu (25/1/2025) siang waktu setempat.

    Kelima MoU tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari bidang kesehatan, penjaminan mutu obat tradisional, pengembangan digital, keselamatan dan keamanan maritim antara badan keamanan laut (Bakamla), serta pertukaran budaya. Kelima MoU itu ditandatangani oleh para menteri terkait dari kedua negara.

    Dalam konferensi pers bersama Modi, Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat yang diterima selama kunjungan kenegaraan perdananya ke India.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya terkait survei kepuasan kinerja 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.