Xcloud.id

Topik: impor beras

  • Swasembada Pangan Kunci Kedaulatan, Sepertiga Masalah Indonesia Bisa Teratasi

    Swasembada Pangan Kunci Kedaulatan, Sepertiga Masalah Indonesia Bisa Teratasi

    Pemerintah menilai solusi utama untuk keluar dari jebakan impor adalah melakukan reformasi menyeluruh pada sistem produksi pangan. Zulhas menyebut tiga faktor kunci yang harus dibenahi, yakni ketersediaan pupuk, infrastruktur irigasi, dan kepastian harga bagi petani.

    Menurutnya, dengan keberpihakan kebijakan yang kuat, pemerintah menilai perbaikan tersebut mulai menunjukkan hasil. Produksi beras nasional meningkat signifikan, sementara ketergantungan impor berhasil ditekan hingga nol pada tahun berjalan.

    “Alhamdulillah tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton tahun ini impornya nol tahun lalu produksi kita 30 juta ton, tahun ini kita produksi kita 34,77 juta ton beras. Kalau tahun lalu kita impor 4,5 juta ton tahun ini kita kelebihan stok 4,77 juta ton tahun ini,” pungkasnya.

  • Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Indonesia tidak Impor Beras Medium 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras medium pada tahun 2025. Impor beras yang dilakukan saat ini hanya mencakup beras premium/khusus dan beras yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri.

    “Sepanjang tahun 2025 sampai dengan bulan Oktober, Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium. Adapun impor beras medium yang tercatat pada bulan Januari sebesar 69,75 ribu ton merupakan sisa kuota tahun 2024,” jelas Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, (6/12).

    Amalia juga menambahkan bahwa beras yang diimpor sebagian besar berupa broken rice atau beras pecah yang digunakan sebagai bahan baku industri. Selain itu, sebagian impor juga merupakan beras premium dan beras dengan karakteristik tertentu yang dibutuhkan hotel, restoran, dan katering/kafe, seperti basmati dan hom mali. 

    BPS mencatat bahwa jenis beras yang paling banyak diimpor sepanjang Januari-Oktober 2025 adalah beras pecah bukan untuk makanan ternak (HS 10064090). Amalia menegaskan bahwa “Impor beras pecah bukan makanan ternak (HS10064090) sepanjang Januari – Oktober 2025 adalah sebanyak 286,91 ribu ton, dan impor ini turun 26,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Beras jenis ini lazim digunakan oleh industri untuk pembuatan beberapa bahan makanan seperti bihun, tepung beras, bubur, dan sebagainya”.

    Volume impor juga terlihat pada beras basmati (HS 10063050) dan beras hom mali (HS 10063040), masing-masing sebesar 3,15 ribu ton dan 600 ton. Kedua beras tersebut lazim digunakan oleh horeka dan jenis beras ini tidak diproduksi di dalam negeri.

    Sebelumnya, BPS merilis angka potensi produksi beras nasional untuk periode Januari–Desember 2025 yang diperkirakan mencapai 34,79 juta ton. Produksi tersebut meningkat sekitar 4,17 juta ton atau 13,60 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras konsumsi masyarakat tetap terpenuhi dari produksi dalam negeri, sedangkan impor dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan industri dan segmen beras khusus.

  • Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Menko Zulhas: Stok beras dan jagung aman, tak perlu impor sebutir pun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan stok beras dan jagung nasional berada pada kondisi aman, sehingga Indonesia tidak perlu melakukan impor sebutir pun sepanjang tahun ini.

    Zulhas mengatakan dukungan Presiden Prabowo Subianto yang konsisten memperkuat sektor pangan menjadi kunci utama keberhasilan menjaga produksi tetap stabil, sehingga kebutuhan nasional dapat dipenuhi tanpa ketergantungan impor.

    “Dukungan Presiden yang luar biasa, kita saudara-saudara tahun ini tidak impor beras lagi, walaupun satu butir,” kata Zulhas dalam jumpa pers usai kegiatan bertajuk “Penanaman Jagung Menuju Swasembada Pangan” di Lampung Selatan, Lampung, Selasa.

    Zulhas menuturkan stok beras di gudang Bulog mencapai sekitar 4 juta ton, yang menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi bukti kuatnya ketahanan pangan Indonesia.

    Ia juga mengapresiasi kontribusi Polri dalam percepatan perluasan tanam jagung yang terbukti mendorong peningkatan produksi secara nyata dan memperkuat kesiapan nasional menuju swasembada berkelanjutan.

    Selain itu, dukungan TNI dalam pembukaan sawah baru, penguatan distribusi pangan, serta pendampingan petani dinilai berperan besar menjaga rantai pasok tetap stabil dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

    Zulhas menekankan hasil nyata tersebut mencerminkan kekuatan gotong royong Indonesia, sebab tanpa kolaborasi seluruh unsur bangsa tidak mungkin tercapai kondisi produksi yang kuat dan surplus seperti saat ini.

    “Apa buktinya? Tahun lalu kita impor beras 4,5 juta ton, tahun ini impornya nol. Beras kita di gudang Bulog ada 4 juta ton. Jadi, kita sekarang jagung dan beras tahun ini tidak impor lagi,” beber Zulhas.

    Ia juga menjelaskan nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 116 menjadi 124 berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), menegaskan kesejahteraan petani terus membaik seiring menguatnya fondasi ketahanan pangan nasional.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan beras impor tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun harga internasional sedang turun, sebagai bukti keseriusan menjaga swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.

    “Satu liter pun (beras impor) enggak boleh masuk di Indonesia,” kata Mentan.

    Mentan Amran sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak berwenang untuk melakukan penyegelan terhadap beras impor ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025), lalu kembali dilakukan penyegelan terhadap 40 ton beras impor ilegal di Batam, Kepulauan Riau, pada Senin (24/11/2025).

    Penyegelan beras impor tersebut karena tidak memiliki izin impor dari pemerintah pusat serta sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor beras demi mewujudkan kemandirian pangan nasional.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Indonesia Impor Beras 40,7 Ribu Ton pada Oktober 2025

    Indonesia Impor Beras 40,7 Ribu Ton pada Oktober 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih melakukan impor beras. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menjelaskan impor beras pada Oktober 2025 mencapai puluhan ribu ton. 

    “Pada Oktober 2025, impor beras sebesar 40,7 ribu ton dengan nilai USD 19,1 juta,” ujarnya pada Konferensi Pers, Senin (1/12/2025).

    Ia menambahkan, akumulasi impor beras sepanjang Januari hingga Oktober 2025 mencapai sebesar 364,3 ribu ton dengan nilai USD 178,5 juta.

    Ia menyebutkan negara asal utama beras yang masuk ke Indonesia selama periode tersebut. Menurut Pudji, impor didominasi dari tiga negara kawasan Asia.

    Sebelumnya, BPS memprediksi produksi beras nasional sepanjang 2025 akan mengalami peningkatan yang signifikan. BPS memprediksi produksi beras setara konsumsi pada periode Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,79 juta ton, atau naik 13,06% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30,62 juta ton.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan bahwa kenaikan produksi beras tersebut tak lepas dari pertumbuhan produksi gabah dan perluasan panen pada awal tahun. Sepanjang sub-round 1, yakni Januari hingga April, panen padi menunjukkan lonjakan yang menjadi penopang utama proyeksi produksi beras 2025.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari-Desember diperkirakan mencapai 34,79 juta ton atau naik 13,06% yoy. Ini utamanya disumbangkan oleh peningkatan sub-round 1 sebesar 26,54% yoy,” tutur Pudji dalam Konferensi Pers, Senin (1/12/2025).

    BPS mencatat produksi beras setara konsumsi pada Oktober 2025 diperkirakan mencapai 2,72 juta ton. Sementara untuk periode November 2025 hingga Januari 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 5,11 juta ton, atau tumbuh 21,25% secara tahunan.

  • RI Impor Beras 364.300 Ton, Kementan: Kebutuhan Khusus-Industri

    RI Impor Beras 364.300 Ton, Kementan: Kebutuhan Khusus-Industri

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari-Oktober 2025, Indonesia mengimpor beras 364,3 ribu ton dengan nilai US$ 178,5 juta. Impor beras tersebut dari Myanmar, Thailand dan India.

    Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono menegaskan tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia. Beras impor yang masuk tahun ini merupakan bagian dari kebijakan beras khusus dan beras industri berbasis neraca komoditas. Kebijakan tersebut memastikan hanya jenis beras yang tidak diproduksi dalam negeri atau dibutuhkan sebagai bahan baku industri yang dapat masuk.

    “Yang perlu dipahami publik tidak ada satu pun impor beras medium. Yang masuk hanya beras kebutuhan khusus, beras premium tertentu, dan beras industri. Tidak menyentuh konsumsi masyarakat umum,” tegas Arief dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

    Ia merinci, jenis beras yang masuk meliputi beras pecah 100% atau menir (HS 1006.40.90) sebagai bahan baku industri, beras kebutuhan khusus termasuk untuk penderita diabetes, serta beras khusus untuk restoran asing dan hotel.

    Selain itu, terdapat varian khusus berkode HS 1006.30.99 seperti basmati, jasmine, dan japonica dengan tingkat kepecahan maksimal 5% yang memang tidak diproduksi di Indonesia.

    Arief memastikan bahwa pemasukan beras khusus tersebut tidak mempengaruhi pasar beras medium dan tidak menekan harga gabah petani.

    “Segmen industri harus berjalan, tetapi stabilitas pangan dan perlindungan petani tetap menjadi prioritas,” ujarnya.

    Menurutnya, untuk kebutuhan nasional dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Di mana produksi beras diproyeksi mencapai 34,79 juta ton menurut data BPS. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada dalam kondisi surplus beras medium, sehingga pasokan nasional aman dan stabil.

    “Bersyukur tahun ini kebutuhan beras medium kita aman dari tangan petani dalam negeri dan sudah surplus. Produksi kita mencukupi, sehingga tidak ada alasan untuk impor beras medium. Petani tetap menjadi prioritas utama,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartin menyampaikan bahwa impor beras pada Oktober 2025 tercatat sebesar 40,7 ribu ton, sedangkan kumulatif Januari-Oktober 2025 mencapai 364,3 ribu ton dengan nilai US$ 178,5 juta. Seluruhnya merupakan kategori beras khusus dan industri, bukan beras medium.

    (ada/ara)

  • Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bulog: Stok Beras Premium Capai 150.000 Ton Sambut Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog menyebut ketersedian beras premium yang dikelola mencapai 150.000 ton menjelang periode hari raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya pihaknya terus menjaga stabilitas pasokan beras, khususnya pada periode permintaan tinggi di akhir tahun.

    “Stok beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog saat ini berada pada tingkat yang sangat aman, yaitu 3,8 juta ton, termasuk kesiapan 150.000 ton beras premium yang tersebar di berbagai gudang besar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan,” kata Rizal dalam keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (29/11/2025).

    Terbaru, Bulog telah melakukan pengiriman 48 ton beras premium ke kawasan Batam, antara lain terdiri dari dua jenis merek yakni Befood Setra Ramos 5 kg dan Befood Punokawan 5kg. 

    Beras tersebut dikirimkan dalam dua tahap, yakni pengiriman pertama sebanyak 24 ton menuju Gudang Bulog Batu Merah Batam, dan pengiriman berikutnya sebanyak 24 ton menuju gudang Bulog Sungai Raya Karimun.

    Selain sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat selama Nataru, Rizal menyebut hal ini juga dilakukan agar masyarakat dapat menghindari potensi disinformasi terkait isu impor beras.

    “Adapun total ketersediaan stok beras di wilayah Kanwil Riau dan Kepulauan Riau mencapai 19 Ribu ton,” jelas Rizal.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pangan menjelang Nataru tetap stabil.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini harga pangan masih normal dan tidak ada indikasi kenaikan signifikan. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah.

    “Kan normal semua [harga pangan jelang Nataru], besok saya mau ke Solo mau ngecek harga [pangan]. Sementara sih normal semua,” kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

  • 250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu menerima laporan pada Minggu siang. Gudang milik PT Multazam Sabang Group yang diduga menjadi tempat penyimpanan beras ilegal itu langsung disegel bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

    “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Amran.

    Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat.

    “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

    Amran menduga impor ilegal ini bukan insiden spontan. Ada tanda-tanda bahwa pengiriman beras dari Thailand ini sudah dirancang sejak awal.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas agar tidak ada impor beras karena stok nasional mencukupi. Stok bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton.

    “Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tambahnya.

    Mentan juga menyebut adanya laporan yang sama dari wilayah lain, termasuk Batam. Meski begitu, laporan tersebut masih perlu diverifikasi.

    “Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” jelas Amran. (Wahyuni/Fajar)

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan jatuhnya harga beras dunia, di mana salah satunya karena kebijakan Indonesia, yakni tak lagi mengimpor komoditas tersebut, serta pengungkapan impor ilegal di Batam.

    “Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam,” kata dia di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Amran menceritakan, laporan yang diterimanya, di malam sebelum pengungkapan kasus Batam, tercatat harga beras selundupan itu sebesar Rp 5.700-Rp 6.000 per kilogramnya. Angka tersebut pun muncul akibat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras besar-besaran seperti di tahun sebelumnya.

    “Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia 650 dolar per ton, hari ini sekarang 340 dolar per ton. Kenapa? Kita tidak impor. Dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan?,” jelas dia.

    “Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” sambung Amran.

    Dia pun memastikan, praktik penyelundupan beras ilegal melalui jalur laut bakal diberantas dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

     

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.