Xcloud.id

Topik: haji

  • DPR dan Pemerintah Sepakat Petugas Haji Tak Harus Beragama Islam – Page 3

    DPR dan Pemerintah Sepakat Petugas Haji Tak Harus Beragama Islam – Page 3

    Sementara petugas di Tanah haram tetap beragama Islam sesuai syariat.

    “Jadi itu sebetulnya tim pemerintah itu berharap bahwa kalau misalnya itu di minoritas, misalnya di Manado, di Papua, misalnya itu kan, (petugas) dokter apa sebagainya, kan bisa saja non-muslim jadi petugasnya,” kata Bambang.

    Selain itu, lanjut Bambang, petugas non muslim sebenarnya sudah ada atau dipraktikan di lapangan. Sehingga DPR RI sepakat untuk menghapus pasal dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU, yang mewajibkan petugas harus beragama Islam.

    “Kalau itu nanti malah justru menyulitkan (DIM poin 201),” pungkasnya

     

  • DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

    DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Naik Status Jadi Kementerian

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara atau BP Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada hari ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

    Namun, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan hal itu karena haji dan umrah masih berada pada lingkup keagamaan, di mana ada Kementerian Agama. Jangan sampai, kata dia, ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

    “Dan itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu,” ujarnya.

    Menurut dia, pembahasan perubahan nomenklatur itu saat ini belum sampai ke strukturnya karena Panja belum membahas bab soal kelembagaan. Namun, dia mengatakan bahwa DPR mengusulkan agar kelembagaan kementerian tersebut strukturnya sampai ke kabupaten.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekali pun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” ungkapnya.

    Dia pun mengatakan pembahasan RUU itu akan bersifat maraton untuk bisa segera diselesaikan. Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU itu pun masih melihat terlebih dahulu respons dari pemerintah.

    “Apakah itu diterima oleh pemerintah, nanti kita lihat,” kata Marwan.

    Diberitakan sebelumnya, Istana Kepresidenan memastikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang atau RUU Haji telah diserahkan ke DPR.

    “Insyaallah sudah [diserahkan ke DPR]. Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” ujar Prasetyo usai konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).

    Lebih jauh, dia membenarkan bahwa dalam DIM RUU Haji terdapat usulan pembentukan Kementerian Haji. “Ya [ada dalam DIM], ada rencana seperti itu,” tegasnya.

    Menurut Prasetyo, pembentukan kementerian baru ini bukan sekadar memperbesar struktur kabinet, melainkan merupakan kebutuhan mendesak setelah evaluasi pelaksanaan haji tahun lalu. Sebelumnya, pemerintah sempat membentuk badan khusus haji.

  • Komisi VIII DPR rapat hingga Sabtu-Minggu kebut RUU Haji dan Umrah

    Komisi VIII DPR rapat hingga Sabtu-Minggu kebut RUU Haji dan Umrah

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat hingga hari Sabtu (23/8) dan Minggu (24/8) untuk mengebut penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa pembahasan RUU Haji yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) pada Jumat ini pun bakal berlangsung hingga malam hari. Sehingga pembahasannya pun akan bersifat maraton.

    “Tadi yang dibicarakan, nanti dirapikan malam-malam. Besok rapat lagi, kita mengajukan yang sudah dirapikan,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pihaknya pun telah mendengarkan pendapat umum terkait RUU tersebut, mulai sari penggiat haji, penyelenggara haji, pembimbing, lembaga masyarakat, hingga pakar.

    “Nah setelah kita mendengarkan, hari ini juga kita sudah rapat DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) bersama pemerintah,” katanya.

    Dalam rapat pembahasan RUU, menurut dia, pemerintah menyampaikan substansi perubahan terkait pembentukan kementerian untuk urusan haji dan umrah. Menurut dia, pemerintah pun akan menyesuaikan kebutuhan kelembagaan dan struktural bagi kementerian itu.

    Selain itu, pemerintah juga membahas soal substansi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Menurut dia, penyelenggaraan itu akan berkaitan dengan kebijakan dari Arab Saudi, dan hal itu akan dicantumkan dalam RUU.

    Lalu, kata dia, DPR juga mendorong agar ada pasal-pasal yang bisa mengoptimalkan pelayanan haji. Karena, DPR menilai selama ini pelayanan haji kepada para jamaah masih kurang memadai.

    “Jadi harus ditutup seketat mungkin lah, supaya pasal-pasal ini tidak menjadi penyalahgunaan di kemudian hari ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    QRIS Bakal Bisa Dipakai di China dan Arab Saudi

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, hal itu dilakukan demi mendukung ekonomi dan keuangan nasional serta Asta Cita milik Prabowo Subianto.

    Salah satu yang digenjot adalah implementasi QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Perry menyebut penggunaan QRIS terus diperluas, termasuk ke China dan Arab Saudi.

    “Kami juga coba di China dan Saudi Arabia untuk mendukung juga QRIS untuk jemaah haji dan umroh,” ujar Perry dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

    Menurut Perry, saat ini QRIS juga sudah bisa dipakai di sejumlah negara Asia, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga Jepang.

    “QRIS dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, sekarang juga sudah bisa dipakai ke Jepang,” sebut Perry.

    Di dalam negeri, QRIS juga banyak digunakan sebagai transaksi. Perry menyebut ada 57 juta pengguna dan 40 juta merchant UMKM yang menggunakan QRIS.

    “QRIS sudah dipakai 57 juta pengguna dan 40 juta merchant, terutama merchant untuk UMKM,” tutupnya.

    Tonton juga video “Yeay! QRIS Kini Bisa Dipakai di Jepang” di sini:

    (ily/ara)

  • DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    DPR-Pemerintah sepakat ubah BP Haji jadi kementerian dalam RUU Haji

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Haji yang digelar pada Jumat ini. Menurut dia, perubahan tersebut pun sesuai dengan yang diinginkan oleh DPR RI.

    “Bunyi DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) pemerintah sudah kementerian. Dan kita senang saja kan memang usulan kita,” kata Marwan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

    Namun, dia meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam memisahkan hal itu karena haji dan umrah masih berada pada lingkup keagamaan, di mana ada Kementerian Agama. Jangan sampai, kata dia, ada tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

    “Dan itu bisa diklaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama. Ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu,” kata dia.

    Menurut dia, pembahasan perubahan nomenklatur itu saat ini belum sampai ke strukturnya karena Panja belum membahas bab soal kelembagaan. Namun, dia mengatakan bahwa DPR mengusulkan agar kelembagaan kementerian tersebut strukturnya sampai ke kabupaten.

    “Ya pokoknya strukturnya sampai di situ. Sekalipun di kecamatan butuh, tapi sifatnya sudah fungsional,” kata dia.

    Dia pun mengatakan pembahasan RUU itu akan bersifat maraton untuk bisa segera diselesaikan. Nantinya, berbagai usulan DPR terhadap RUU itu pun masih melihat terlebih dahulu respons dari pemerintah.

    “Apakah itu diterima oleh pemerintah, nanti kita lihat,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bernardo Tavares Masih Gelisah, Belum Bisa Full Skuad Hadapi Semen Padang,

    Bernardo Tavares Masih Gelisah, Belum Bisa Full Skuad Hadapi Semen Padang,

    FAJAR.CO.ID,PADANG — Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengungkap fakta menarik jelang laga menghadapi Semen Padang.

    Bernardo Tavares skuad belum bisa tampil dengan kekuatan penuh untuk menghadapi pertandingan ini.

    Menurutnya sampai saat ini masih ada pemain yang belum bisa ia turun di semua pertandingan Super League.

    Kemungkinan yang dimaksud Tavares adalah pemain asing Savio Roberto yang sampai saat ini belum bisa didaftarkan.

    Sampai pekan ketiga ajang Super League 2025/2026 ini Savio Roberto belum bisa menjalani debutnya.

    Nama Savio Roberto tak kunjung terdaftar sebagai pemain PSM Makassar di situs operator sepak bola Indonesia ileague.id.

    Pemain asal Brazil itu disebut belum bisa didaftarkan karena International Transfer Certificate (ITC) belum terbit.

    Adapun untuk ITC ini adalah sebuah tanda pemain telah putus hubungan dengan klub lamanya.

    Savio Roberto musim lalu bermain di Liga Iran bersama Esteghlal Khz. Dokumen ini menjadi syarat wajib bagi klub untuk mendaftarkan pemain dalam kompetisi baru.

    “Persiapan kita apa adanya, kita sudah di Minggu ketiga,” kata Bernardo Tavares jelang laga hadapi Semen Padang.

    “Kita belum bisa menggunakan semua pemain kita ini seperti pramusim,” sebutnya.

    “Harusnya saat ini administrasi semua pemain kelar sehingga tenaga mereka bisa digunakan di laga penting,” jelasnya.

    Adapun laga seru bakal berlangsung di pekan ketiga ajang Super League 2025/2026 antara Semen Padang menghadapi PSM Makassar.

    Laga Semen Padang menghadapi PSM Makassar akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (22/8/2025) pukul 16.30 WITA.

  • DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025

    Hadirkan KBIHU Seluruh Indonesia

    DPP FK KBIHU gelar silaturahmi nasional (Silatnas) KBIHU 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 Agustus 2025 – 10:31 WIB

    Elshinta.com – Dalam rangka penguatan terhadap peran pembimbingan dan pendampingan kepada Jemaah Haji Indonesia, DPP FK KBIHU dengan bangga melaksanakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) KBIHU 2025 yang bertajuk “Merajut Ukhuwah, Menguatkan Persatuan, Merawat Kebersamaan” yang dihadiri oleh 1611 KBIHU dari seluruh Indonesia.

    Acara ini diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 2025 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

    Rangkaian acara diawali pada tanggal 19 Agustus 2025 dengan melaksanakan Silaturahmi Internal yang menghadirkan KBIHU diseluruh Indonesia untuk melaksanakan konsolidasi organisasi, penguatan tata kelola KBIHU dan edukasi pelaksanaan akreditasi KBIHU.

    Tujuan konsolidasi organisasi menurut Wakil Ketua Umum DPP FK KBIHU, KH. E. Sunidja MM., M. Ag, mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk menguatkan kesatuan visi, misi, dan sinergi antar pengurus dan anggota KBIHU, serta penguatan jejaring mitra eksternal.

    Dalam penguatan tata kelola yang baik (good governance) mampu menjadi kunci agar KBIHU mampu menjalankan perannya secara optimal dan profesional.

    Sedangkan untuk akreditasi KBIHU yang insyallah akan dilaksanakan serentak tahun 2026 mendatang, DPP FK KBIHU melaksanakan persiapan dengan memberikan edukasi kepada seluruh pengurus KBIHU agar akreditasi sesuai dengan PMA No. 7 Tahun 2023.

    Melengkapi rangkaian acara Silatnas hari pertama ini, sesi silaturahmi eksternal menjadi bagian yang tidak kalah penting. Dalam silaturahmi ini akan hadir 2 (dua) marasumber utama yakni Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia (Dirjen PHU Kemenag RI), Prof H. Hilman Latief, MA, Ph.D, yang didampingi oleh Direktur Bina Haji, Dr. Musta’in Ahmad, M.A, dan Deputi Bidang Koordinasi

    Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. H. Puji Raharjo, M.

    Hum, yang didampingi oleh pejabat eselon 2 dari BPH. Kedua narasumber merupakan bagian dari mitra strategis KBIHU diharapkan akan memperkuat ekosistem perhajian dengan sinergitas yang diwujudkan dalam regulasi dan standar bimbingan dan pendampingan jemaah.

    Pada rangkaian acara Silatnas hari kedua yang diselenggarakan tanggal 20 Agustus 2025, DPP FK KBIHU menghadirkan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Dr. KH. MochammadIrfan Yusuf, selaku penanggung jawab utama penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia ke depan setelah peralihan dari Kementerian Agama RI.

    “Sebagai bentuk penguatan sinergitas dengan BPH dan stakeholder lainnya, pada Silatnas kali ini juga sebagai momen yang tepat untuk menyatakan kesiapan dan dukungan KBIHU dalam mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026” . Ujar KH. Sunidja.

    Puncak dari Silatnas ini menghadirkan 3 (tiga) pembicara utama yakni : (1) Pimpinan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), (2) Pimpinan Komisi 8 DPR RI dan (3) Wakil Menteri Agama RI, yang berperan sangat penting dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang akan tampil dalam acara Dialog Perhajian tersebut. Tema yang diusung dalam dialog ini adalah penguatan bimbingan dan pendampingan jemaah dalam perspektif penyelenggaraan ibadah haji yang inklusif, kolaboratif, dan berkualitas.

    Selama ini hasil survei BPS tentang kepuasan Jemaah terhadap penyelenggaraan ibadah haji telah mencapai dengan predikat “Sangat Memuaskan”. Namun demikian, itu lebih banyak terkait dengan yang bersifat dukungan, seperti halnya bagaimana kualitas hotelnya, kateringnya, transportasinya dan lain sebagainya, belum menyentuh kepada hal yang substansial, yaitu tentang kualitas ibadah haji.

    Dalam pernyataannya, KH. Sunidja mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) penguatan KBIHU dalam pembimbingan dan pendampingan yaitu : (1) Kolaborasi dengan pemerintah dalam rangka penguatan bimbingan manasik yang komprehensif dan holistik, (2) Kolaborasi dengan Komisi 8 DPR RI dalam penguatan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, serta (3) Kolaborasi dengan BPKH dalam penguatan peningkatan sarana dan operasional bimbingan serta pendampingan, misalnya melalui pemanfaatan dana yang berasal dari dana kemaslahatan dan lain sebagainya.

    Mungkinkah? Dalam seluruh rangkaian acara ini, DPP FK KBIHU juga menekankan komitmen dan tanggung jawab KBIHU dalam upaya mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia melalui upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah dalam mewujudkan dan mengantarkan para jemaah haji untuk memperoleh kemabruran haji.

    Tentang Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (FKKBIHU) Adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tanggal 5 Mei 2005. Forum ini mewadahi kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) di seluruh Indonesia dan menjadi wadah bagi KBIHU untuk komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan sinergi (K3S) dalam meningkatkan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan kepada jemaah haji dan umrah.Anggota FK KBIHU tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan jumlah anggota sampai saat ini sebanyak 1942 KBIHU. Adapun peran Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan

    Ibadah Haji Dan Umrah (FK KBIHU):

    1. Mengkoordinasikan dan mendorong upaya peningkatan kualitas pembimbingan, pembinaan dan pendampingan jemaah haji dan umrah yang dilakukan oleh KBIHU.

    2. Memfasilitasi penguatan K3S (komunikasi, kolaborasi, koordinasi dan sinergi) antar KBIHU.

    3. Menjadi mitra strategis pemerintah dan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

    4. Mendukung program-program pemerintah terkait ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    5. Mendorong inovasi dan pengembangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang inklusif, kolaboratif, berkualitas dan bermartabat.

     

    Sumber : Elshinta.Com

  • HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    HNW Ingatkan Pemerintah Pembayaran Uang Muka Haji 2026 Harus Hati-hati

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam pembayaran uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk musim haji 2026. Ia menilai perlunya ketelitian karena penyelenggaraan haji berada di bawah Badan Penyelenggara Haji atau Kementerian Haji dan Umrah, sedangkan pembayaran uang muka dilakukan oleh Dirjen PHU Kementerian Agama.

    “Jangan sampai uang muka ini sekarang dibayarkan oleh Kementerian Agama, lalu nanti keluar Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bahwa Haji 2026 dilaksanakan oleh BP Haji. Sehingga agar pembayaran awal oleh Kemenag di kemudian hari tidak justru menjadi masalah, penting sejak awal ada tanggung jawab dan kerjasama di antara kedua lembaga. Agar tak jadi masalah hukum lagi. Terlebih saat ini juga ada kasus terkait haji tahun sebelumnya yang sedang ditangani di Komisi Pemberantasan Korupsi,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Agama mengajukan kepada Komisi VIII DPR-RI untuk persetujuan pembayaran uang muka BPIH dalam rangka pembayaran pemesanan zona tenda di Armuzna. Nilai yang diajukan untuk pembayaran tersebut sebesar 627,24 juta SAR atau sekitar Rp 2,7 Triliun, dengan batas akhir pembayaran yang ditentukan pihak Saudi Arabia yaitu pada 23 Agustus 2025.

    HNW menyayangkan pemerintah yang baru menyampaikan informasi mengenai kebutuhan mendesak pembayaran uang muka 2 hari menjelang tenggat waktu yang ditentukan Saudi. Apalagi, 22 dan 23 Agustus adalah Hari Jumat dan Sabtu di mana kedua hari tersebut merupakan hari libur di Arab Saudi.

    “Seharusnya hal ini dibahas sejak jauh-jauh hari, agar pembahasannya lebih matang dan mendalam. Karena meskipun DPR-RI sedang reses, ada mekanisme menyelenggarakan rapat di masa reses, jika memang isunya mendesak dan penting sebagaimana yang diutarakan Kemenag dan BP Haji hari ini,” imbuhnya.

    Selain itu, tanggung jawab juga harus dipegang bersama antara Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji sesuai regulasi yang masih berlaku yakni UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang PIHU dan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

    (akd/akd)

  • Video: Istana Benarkan Rencana Bikin Kementerian Haji

    Video: Istana Benarkan Rencana Bikin Kementerian Haji

    Video

    Video: Istana Benarkan Rencana Bikin Kementerian Haji

    News

    1 jam yang lalu

  • Pemerintah Usulkan Pembentukan Kementerian Haji, Istana: Sebuah Kebutuhan untuk Kepentingan Warga – Page 3

    Pemerintah Usulkan Pembentukan Kementerian Haji, Istana: Sebuah Kebutuhan untuk Kepentingan Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Undang-Undang (RUU) Haji ke DPR RI. Dalam DIM itu, pemerintah mengusulkan pembentukan Kementerian Haji.

    “Insya Allah (DIM RUU Haji) sudah (diserahkan). Mohon doanya supaya bisa cepat selesai,” kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Ada rencana seperti itu (pembentuan Kementerian Haji). Iya (ada usulan itu di DIM),” sambungnya.

    Prasetyo menyampaikan pembentukan Kementerian Haji berdasarkan kebutuhan pemerintah dan hasil evaluasi Badan Penyelenggara Haji yang sudah berjalan selama satu tahun.

    Dari hasil evaluasi, pemerintah merasa Badan Penyelenggara Haji harus ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji untuk mempermudah koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Ini kan bukan masalah semakin besar atau tidak, tetapi masalah kebutuhan. Setelah satu tahun kemudian kemarin dibentuk badan, dan setelah pelaksanaannya, di situ kan ada evaluasi kan, catatan-catatan yang ternyata memang ada sebuah kebutuhan untuk kita meningkatkan kelembagaan dari badan nampaknya dibutuhkan untuk meningkat setingkat Menteri, arena koordinasi dengan pihak pemerintah Arab Saudi menghendaki demikian,” jelas Prasetyo.